Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah bagaimana tanggungjawab dan sanksihukum terhadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kreditperbankan. Masalah kedua adalah apakah dengan tidak dicantumkannyasecara eksplisit Notaris sebagai Pihak Terafiliasi dalam Undang-UndangPerbankan 1998, dapat meniadakan pengenaan tanggungjawab dansanksi hukum tehadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kreditperbankan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan diperkuatdengan wawancara dengan sejumlah nara sumber. Penelitiankepustakaan menemukan tidak satupun dokumen yang menyatakanNotaris dapat dimasukkan ke dalam Pihak Terafiliasi. Nara sumber jugatidak ada yang menjatakan secara tegas menyetujui atau menolak Notarisdimasukkan sebagai Pihak Terafiliasi. Hasil penelitian menyarankanagar terpenuhinya asas legalitas, asas kejelasan rumusan, dan asasproporsionalitas dalam pemidanaan, serta terciptanya tujuan hukum yaitukepastian hukum (certainty), keadilan {equality), dan keseimbangan{equity), perlu melakukan perubahan pasal-pasal tertertu di dalamUndang-Undang Perbankan 1998 khususnya yang berkenaan denganpelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis is dealing with the responsibilities and sanctions of theNotary on Banking Loan Agreement.The other topic is, since Notary wasnot mentioned explicitly as afilliation group on Banking Law 1998, isNotary free from its responsibilities and sanctions on banking loanagreement.This research is normative research and enhanced byintensive discussion with resource eminent scholar person. Based onnormative research, there is no evidence that Notary become a part ofafilliation groups, besides merely based on law perception.There is alsono decisive answer consceming with the Notary above mentionedposition from the resource eminent scholar. As a result, the authorsuggest due to achieve legality, clear formulation and proportionally onpunishment principles as well as legal certainty, equality and equityprinciples, it is necessary to amend the certain articles of Banking Law1998 particularly for transparency and accountability on bankingpractices."

"ABSTRAKPersekongkolan dalam Tender merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus larangan melakukan Persekongkolan dalam Tender diatur di dalam Pasal 22. Tujuan dilaksanakannya Tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanan proses tender tersebut akan didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik. Penelitian ini bersifat yuridis normatif berdasarkan penelitian literatur dan perundang-undangan.Dalam perkara KPPU No.03/KPPU-L/2016 KPPU tidak cermat dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur efisiensi dan Afiliasi selain unsur-unsur lainnya.Sehingga meskipun dalam tingkat persidangan di KPPU para Terlapor dinyatakan bersalah namun dalam tingkat keberatan di Pengadilan Negeri dan Kasasi di Mahkamah Agung para Terlapor yaitu Husky-CNOOC Madura Limited dan PT COSL INDO dibebaskan dari tuduhan pelanggaran pasal 22 tentang persekongkolan tender.Pencapaian efisisensi merupakan roh dari hukum persaingan usaha di Indonesia,ketika efisiensi dapat tercapai dengan tujuan utama kesejahteraan konsumen maka faktor-faktor lain menjadi tidak begitu relevan untuk dituduhkan kepada pelaku usaha. Ditambah dengan ketidakcermatan KPPU dalam membuktikan pihak terafiliasi dalam perkara ini menjadi suatu pelajaran dan bahan evaluasi bagi KPPU ke depannya dalam penerapan pasal 22 UU No.5 tahun 1999.

---

ABSTRACT Conspiracy in Tender is an action that is prohibited under the Law No. 5 of 1992 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically, the prohibition to conduct Conspiracy in Tender is stipulated in Article 22. The objective of Tender execution is to provide the same opportunity to business actors in order to offer competitive prices and qualities. So that, eventually the said tender process, lowest prices with the best qualities will be obtained. This research is juridical normative based on research on literatures as well as laws and regulations. In the case KPPU No.03 KPPU L 2016, KPPU was not scrupulous in considering and proving the efficiency element and Affiliation apart from other elements. As a result, even though the Reported were sentenced to be guilty in the trial in the stage of KPPU, but in the objection stage in District Court and Cassation in Supreme Court, the Reported, namely Husky CNOOC Madura Limited and PT COSL INDO were exempted from the accusation of Article 22 regarding tender conspiracy. Efficiency accomplishment is the spirit of business competition law in Indonesia. When efficiency can be reached with main objective is consumer welfare, therefore other factors become less relevant for business actor to be accused of. Added with KPPU rsquo s imprecision in proving the affiliated parties in this case, it becomes a lesson and evaluation material for KPPU in the implementation of Article 22 Law No. 5 of 2009 in the future. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen-elemen corporate governance, seperti board structure, ownership structure, board procedure, disclosure, related party transaction, dan minority shareholder rights terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan variabel kontrol berupa assets, leverage, growth, net income to assets, share turnover, ownership, earning before interests and taxes to assets, top auditor, dan CCGPI. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan, laporan keuangan, serta laporan survei corporate governance perception index yang dikeluarkan oleh IICG tahun 2005-2011. Sampel tersebut diperoleh dengan metode purposive sampling. Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa board structure, institutional ownership, disclosure, related party transaction, ownership, dan earning before interests and taxes to assets memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif, sedangkan leverage dan share turnover memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Tobin?s Q. Sementara itu, managerial ownership, board procedure, minority shareholder rights, assets, growth, net income to assets, top auditor, dan CCGPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Tobin's Q.

---

The research aims to analyze the effect of corporate governance elements, such as board structure, ownership structure, board procedure, disclosure, related party transactions, and minority shareholder rights to firm value using some of the control variables, such as assets, leverage, growth, net income to assets, share turnover, ownership, earning before interest and taxes to assets, top auditor, and CCGPI. The data used in this research derived from annual reports, financial statements, and report of corporate governance perception index survey released by IICG at years 2005 - 2011. The samples obtained by purposive sampling method. Hypothesis testing methods used in this research is the multiple linear regression method.

The result of this study indicate that the board structure, institutional ownership, disclosure, related party transaction, ownership, and earning before interest and taxes to assets ratio have a significant effect in positive direction, while leverage and share turnover have a negative-significant effect to Tobin's Q. Meanwhile, managerial ownership, board procedure, minority shareholder rights, assets, growth, net income to assets, top auditor, and CCGPI have no significant effect to Tobin's Q."