Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebebasan bertindak tokoh Oreste dalam drama Les .douches karya Jean-Paul Sartre. Sartre terkenal akan pemikirannya mengenai eksistensi manusia yang mendahului esensinya. Penelitian ini melihat pemikiran Sartre mengenai eksistensi, esensi, dan kebebasan manusia yang disampaikan mclalui tindakan-tindakan para tokoh. 1 lasil penelitian menunjukkan bahwa Sartre menggunakan tokoh-tokoh dalam drama ini untuk menyampaikan heberapa pemikirannya. Melalui tokoh Oreste, Sartre menyampaikan pemikirannya mengenai eire pour-soi, kebebasan, pilihan. dan tanggung jaw ah manusia. Oreste adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya memiliki kebebasan dalam bertindak dan membangun sendiri esensinya.

---

This thesis discusses the freedom of Oreste, the main character of Les ILlouches a drama written by Jean-Paul Sartre. Sartre is famous for his thoughts about human existence that precedes his essence. This study observes Sartre's thinking thought on the existence, essence, and the freedom of man by the actions of the characters. The results showed that Sartre uses the characters in this drama to convey his thoughts. Through the character of Oreste, Sartre conveys his thoughts on being_for-itself. freedom, choice and human responsibility. Oreste is a man who realizes that he has the freedom to act and builds his own essence."

"Dalam perkembangan dunia internet, di penghujung abad ke-20, mulai bermunculan sebuah industri baru di dunia jaringan komunikasi yang disebut dengan electronic commerce, yang biasa disingkat dengan e-commerce. Banyak versi dari definisi e-commerce. Namun, secara garis besar, e-commerce dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet sebagai media komunikasinya. Sehingga, telah terdapat beberapa kasus e-commerce yang telah terjadi di Indonesia yang menyangkut aspek hukum perdata internasional yang diteliti oleh Penulis dalam melakukan penelitian, khususnya terkait dengan hal pilihan forum dan status personal badan hukum. Penelitian ini juga membahas mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku bagi e-commerce dan pilihan forum serta karakteristik e-commerce secara umum. Selain itu, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah secara normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang bersifat eksplanatoris, berbentuk evaluatif, bertujuan untuk menemukan fakta belaka (fact – finding), berfokuskan masalah (problem-focused research), dan secara case – study design

---

In the development of the internet world, at the end of the 20th century, began to emerge a new industry in the world of communication network called electronic commerce, which is usually abbreviated as e-commerce. There are many versions of the definition of e-commerce. However, in broad outline, e-commerce can be defined as a series of trading business activities that partially or wholly use the internet as its communication media. Thus, there have been numerous of e-commerce cases that have occurred in Indonesia involving aspects of international private law that was examined by the author in conducting this research, particularly related to the choice of forum and personal status of a legal entity. This research also discusses the provisions that apply to e-commerce and the choice of forums and the characteristics of e-commerce in general. In addition, the research methods conducted by the author are normative or literature law research, which is explanatory, evaluative, aims to find facts (fact-finding), focus on the problems (problem-focused research), and with case – study design."

"Para pelaku usaha semakin banyak melakukan transaksi dagang yang sifatnya lintas batas negara atau dikenal dengan perdagangan internasional. Salah satu bentuk transaksi dagang yang dilakukan pembiayaan usaha dagang yang dituangkan dalam perjanjian utang-piutang. Perbedaan yuridiksi hukum tidak membatasi dilaksanakannya suatu perjanjian, yaitu perjanjian yang dilakukan diantara diantara Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing. Adanya perbedaan yuridiksi tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu hukum mana yang mengatur serta forum mana yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak, dimana masing-masing negara memiliki aturan hukumnya sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan kondisi bila salah satu pihak mengajukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga. Permasalahan timbul karena terdapat dua kewenangan pengadilan niaga dari dua negara berbeda untuk mengadili perkara kepailitan, dimana Debitur merupakan Badan Hukum Asing yang memiliki yuridiksi hukum di luar negeri dan tidak memiliki kegiatan usaha yang dilakukan di suatu kantor pusat di Indonesia. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai dengan jelas permasalahan kepailitan antara negara tersebut atau yang dikenal dengan kepailitan lintas batas negara. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian, seperti memasukan ketentuan mengenai pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum (choice of forum). Hal ini menjadikan Pengadilan Niaga Indonesia memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara kepailitan berdasarkan penunjukan hukum dan yuridiksi Indonesia yang dituangkan oleh para pihak di dalam klausula perjanjian.

---

Business actors increasingly carry out trade transactions that are cross-border in nature or known as international trade. One form of trade transactions conducted trade business financing as outlined in the debt-receivable agreement. Differences in legal jurisdiction do not limit the implementation of an agreement, that is, an agreement between the Indonesian Legal Entities and Foreign Legal Entities. The difference in jurisdiction raises problems, namely which laws govern and which forums are authorized to resolve disputes between parties, where each country has its own legal rules. This also relates to the condition if one party submits a legal remedy for dispute resolution by requesting a bankruptcy statement at the Commercial Court. The problem arises because there are two commercial court authorities from two different countries to adjudicate bankruptcy cases, where the Debtor is a Foreign Legal Entity that has legal jurisdiction abroad and does not have business activities conducted at a head office in Indonesia. While Law No. 37/2004 does not clearly regulate bankruptcy issues between these countries or known as cross-border bankruptcy. To answer these problems, this research will be conducted using the normative juridical research method. From this study it can be concluded that based on the principle of freedom of contracting the parties can determine their own contents of the agreement, such as entering provisions regarding choice of law and choice of forum. This makes the Indonesian Commercial Court have the authority to try and decide bankruptcy cases based on the appointment of Indonesian law and jurisdiction as outlined by the parties in the agreement clause."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"Selain pengaturan yang dilakukan dalam Anggaran Dasar, para pemegang saham juga dapat mengatur hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pemegang saham. Sebagai suatu perjanjian, maka terhadap perjanjian pemegang saham berlaku hukum perjanjian termasuk di dalamnya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak dapat menentukan Pilihan Hukum dalam perjanjian. Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham dengan memperbandingkan pengaturan Anggaran Dasar dalam UUPT. Penulis kemudian meneliti penerapan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Pemegang saham dengan menganalisis tiga perjanjian pemegang saham di Indonesia.

---

Shareholders can govern their rights and obligations into a shareholders agreement besides the provisions in company's articles of association. The shareholders' agreement is governed by the law of contract including the freedom of contract principal. Based on freedom of contract, parties of an agreement have the right to choose the governing law of the contract. This thesis is focusing on the regulation of a choice of law in a shareholders' agreement by comparing the law regulating company's articles of association. It will then analyze the enforcement of Choice of Law in Shareholders' Agreement in Indonesia by analyzing three shareholders' agreements enforced in Indonesia."

"ABSTRAKKetika pilihan seorang pemelajar cenderung pada sesuatu yang mendukung tercapainya tujuan akademis daripada sesuatu yang hanya mendatangkan kesenangan sesaat, maka ia dikatakan melakukan penundaan gratifikasi akademis (PGA) (Bembenutty & Karabenick, 1998). Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel antisipasi pilihan masa depan (APM) dan interpretasi aksi (lA) terhadap PGA. Selain itu, diuji pula interaksi antara kedua variabel tersebut dalam mempengaruhi PGA. Eksperimen pada penelitian ini menggunakan desain faktorial2 (APM vs Tanpa APM) x 2 (Komitmen vs Kemajuan) dengan melibatkan 82 orang mahasiswa tingkat awal sebagai subjek penelitian.Variabel APM dimanipulasi dengan memberikan bentuk pilihan sekuensial pada satu kelompok (kondisi APM) dan pilihan tertutup pada kelompok lain (kondisi tanpa APM). Variabel lA dimanipulasi dengan melakukan pembingkaian interpretasi komitmen dan interpretasi kemajuan n1elalui pernyataan pembingkai dalamsebuah kuesioner. Hasilnya, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari variabel APM dan lA terhadap perilaku PGA. Tidak ditemukan pula interaksi antara variabel APM dan lA dalam mempengaruhi perilaku PGA. Kelemahan pada desain penelitian ditengarai menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tidak signifikannya hasil penelitian. Selain itu, kemungkinan adanya pengaruh variabel sensitivitas terhadap penundaan, perbedaan strategi belajar, dan kekuatan pengaturan diri didiskusikan pula pada pembahasan hasil penelitian.

---

ABSTRACTAcademic delay of gratification refers to students' postponement of immediately available opportunities to satisfy impulses in favor of pursuing chosen important academic rewards or goals that are temporally remote but ostensibly more valuable (Bembenutty & Karabenick, 1998). An experiment was designed to test the effects of anticipation of similar future choices and framing of goal pursuit on students' decision to delay academic gratification and their interaction. A 2 x 2 factorial design based upon two levels of the participant's anticipation condition (with anticipation vs without anticipation) and two levels of framing condition (commitment vs progress) was employed. The anticipation of similar future choices was manipulated by presenting choices in a sequence to participants in 'with anticipation' condition and isolated choices to participants in 'without anticipation' condition. The framing of goal pursuit was manipulated by different framing statements in a questioner. Eighty two participants involved in this study. The study found no significant effects of anticipation of similar future choices and framing of goal pursuit on participants' decision to delay academic gratification. Some weaknesses in experimental design were discussed. Moreover, effects of other variables such as sensitivity to delay, learning strategies, and self-regulatory strength were also involved in the discussion."