Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Demam Berdarah Dengue DBD merupakan permasalahan kesehatan masyarakat hampir di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Ibukota Jakarta. Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan Incidence Rate IR tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Penelitian ini menganalisis hubungan antara karakteristik demografi, sosial ekonomi, lingkungan fisik, dan perilaku pencegahan DBD dengan kejadian DBD di Jakarta Selatan. Data kejadian DBD diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan variabel independen diperoleh dari Data Potensi Desa BPS 2014. Penelitian ini dilakukan secara observasional dengan rancangan studi potong lintang dengan uji Chi-Square. Populasi dan sampel adalah seluruh kasus DBD yang tercatat dan dilaporkan dari RS ke Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kasus terbanyak pada laki-laki 52.67 dan pada kelompok umur 15-44 tahun 41.69 . Diperoleh hubungan kepadatan penduduk p 0.007 , jumlah keluarga di permukiman kumuh p 0.008 , jumlah rumah di bantaran sungai p 0.015 , jumlah permukiman di bantaran sungai p 0.09 , jumlah permukiman kumuh p.0.018 yang menurunkan prevalensi kejadian DBD. Oleh karena itu, tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara peningkatan kasus dengan variabel demografi, sosial ekonomi, lingkungan fisik, dan perilaku pencegahan DBD.

---

Dengue Hemmorhagic Fever is a problem of public health in Indonesia, including Jakarta. South Jakarta where is the highest Incidence Rate of dengue in Jakarta Province in 2014. This research is to analyze relationship between demographic characteristics, socioeconomic, physical environment, and practice against dengue in South Jakarta. Data is collected from Surveilance of Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta and Badan Pusat Stastistik. This is an observational cross sectional study with Chi Square test. Population and sample are whole cases of dengue recorded and reported from Hospital to Surveilance Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. The results showed the highest proportion of cases is in men 52.67 and on age group is in 15 44 years 41.69 . The relations of population density p 0.007 , number of family lived in slums p 0.008 , number of houses along the river p 0.015 , number of settlements along the river p 0.09 , number of Slums p.0.018 which are reduce the prevalence of dengue incidence. therefore, not found a significant relationship between the increase in cases wtih demographic, socioeconomic, physical environment, and practice prevention against of dengue.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel demografi dan spasial terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Variabel demografi yang diteliti adalah jumlah penduduk, status pemerintahan dan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk dan variabel spasialnya adalah jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan lahan dan ketinggian wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Tahun 2014 dan dianalisis menggunakan metode regresi logistik model logit. Jumlah observasi yang digunakan dalam analisis sebanyak 156 desa di Kabupaten Rejang Lebong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel demografi yaitu jumlah penduduk dan status pemerintahan dan variabel spasial yaitu jarak ke ibukota kabupaten, kemiringan sedang dan ketinggian wilayah terhadap status kemiskinan desa di Kabupaten Rejang Lebong.

---

ABSTRACT
This research analyzed the influence of demographic and spatial variables on the rural poverty status in Rejang Lebong Regency Bengkulu Province. Population size, government status and main income source of population majority were used as demographic variables while spatial variable were distance to district capital, slope and elevation of land area. Data source of this study resulted from 2014 Village Potential Census (PODES) and analyzed using logistic regression logit model. The number of observation were 156 villages in Rejang Lebong Regency. This study indicated that there is a significant influence between demographic variables that is population and government status, and spatial variables that is distance to district capital, gentle slope and elevation to the rural poverty status in Rejang Lebong.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Dwi Hendro YudhoProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Peran Jaminan Kesehatan Di Era JKN Terhadap PemanfaatanPersalinan Di Fasilitas Kesehatan Di Indonesia Tahun 2015-2016Pembimbing : Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHBerdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI angka kematian ibu AKI menunjukkan penurunan dari 390 tahun 1991 menjadi sebesar 305 per 100.000kelahiran hidup pada tahun 2015. Walaupun demikian pencapaian AKI di 2015 tersebutmasih jauh dari target yang ditetapkan dalam Program MDGs sebesar 102, sehingga targetdari MDGs tidak tercapai. Salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah persalinanyang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan dilakukan di fasilitas kesehatan.Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan masih tinggi persalinan dilakukan dirumah yang disebabkan sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan dan keterbatasanfinansial. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatanfinansial terhadap pemanfaatan layanan kesehatan adalah kepemilikan jaminankesehatan. Penelitian ini bertujuan membuktikan kepemilikan jaminan kesehatan dapatmeningkatkan pemanfaatan persalinan di fasilitas kesehatan setelah dikontrol denganvariabel Sosio demografi, Enabling Resouces, dan faktor sistem kesehatan di tahun 2015-2016. Desain studi yang digunakan adalah potong lintang dan pendekatan kuantitatifdengan menggunakan data sekunder berupa data susenas 2015-2016 dan podes 2014.Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi sebesar 33.695 tahun 2015 dan 33.348tahun 2016. Untuk menjawab tujuan penelitian ini dilakukan analisis multivariat denganpendekatan probit-marginal effect dan memasukkan analisis endogenitas terhadapjaminan kesehatan.Hasil analisis menunjukkan Ibu yang memiliki jaminan kesehatan menaikkan peluangmelakukan persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 5,2 2015 dan 5,4 2016 biladibandingkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sedangkan berdasarkan jenisjaminan kesehatan, bahwa kepemilikan JKN-KIS meningkatkan 4,6 dan 5,1 danjaminan kesehatan non JKN-KIS meningkatkan sebesar 4,6 dan 6,6 probabilitas ibumelakukan persalinan di fasilitas kesehatan bila dibandingkan yang tidak memilikijaminan kesehatan pada tahun 2015-2016. Walaupun demikian masih ditemukan ibu yangtidak memiliki jaminan kesehatan sebesar 46,1 tahun 2016, jarak fasilitas kesehatanyang jauh dan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit memberikan pengaruh ibudengan status ekonomi rendah yang memiliki jaminan kesehatan tidak melakukanpersalinan di fasilitas kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya intervensi berupapeningkatan kepesertaan JKN-KIS, mempertahankan pembiayaan DAK non fisik bidangkesehatan program Jampersal yang berhubungan dengan pemberian biaya operasionaldan transportasi bagi ibu yang bersalin di fasilitas kesehatan. Serta mempertahankanpembiayaan DAK fisik bidang kesehatan dengan prioritas kegiatan pembangunanpuskesmas, sarana penunjang dan penyediaan puskesmas keliling.Kata kunci: JKN-KIS, Persalinan di fasilitas kesehatan, Podes, Susenas

---

ABSTRACT
ABSTRACTName Dwi Hendro YudhoStudy Programme Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle The role of Health Insurance in The National Health Security JKN Era towards the Utilization of Institutional Delivery inIndonesia 2015 2016Supervisor Prof. Dr. drg. Jaslis Ilyas MPHIndonesian Demography and Health Survey reveals that maternal mortality ratio from1991 until 2015 has decreased from 390 per 100.000 live births to 305 per 100.000 livebirths, yet that progress has not met the target of MDGs 102 per 100.000 live births .Providing the assistance from skilled health personnel and promoting institutionaldelivery are the efforts to decrease the number of maternal mortality. Previous studiesshowed that a high number of non institutional delivery was due to limited access to reachthe healthcare facility and financial challenges. One of the mechanisms that couldalleviate challenges in covering the health care cost in family level is by enrolling in aNational Health Security. The aim of this study was proving that the health insuranceincreased the utilization of institutional deliveries after controlling the socio demographyvariable, enabling resources, and health care system factors in 2015 ndash 2016.This was a cross sectional study and using the quantitative approach. The National Socio Economic Survey SUSENAS 2015 2016 and The Village Potential PODES 2014 datawere the secondary data for this study. There was 33.695 sample from the data in 2015and there was 33.348 sample from the data in 2016 included in the analysis. Multivariateanalysis was performed to answer the objective of the research with the probit marginalapproach and incorporating the endogenous analysis of National Health Security.The result showed that the probabilities of institutional deliveries has increased to 5.2 2015 and 5.4 2016 among the mothers who were covered by the health insurance.Based on the type of health insurance, by enrolling in National Health Security Program Healthy Indonesia Card JKN KIS have increased by 4.6 and 5.1 of institutionaldeliveries. While those who were covered by health insurance outside the JKN KIS haveincreased the institutional deliveries by 4.4 and 6.6 .Nevertheless, there was 46.1 mother in 2016 who have not yet covered by any healthinsurance. Those who were covered by the health insurance but their distance to the healthfacility was far and the number health facility was low affecting the mother for noninstitutionaldeliveries. Hence, there should be intervention in increasing the coverage ofJKN KIS and sustaining the Special Allocation Funds DAK for the non physical budgetin health care program such as the Jampersal which linked to the allocations of operationaland transportation funds for mothers who are going to have delivery in a medical facility.In addition to that, the DAK for physical budget in health care should be sustained bygiving priority in the construction of Puskesmas, the supporting facilities, and theprovision of mobile Puskesmas.Keywords Institutional Delivery, JKN KIS, Podes, Susenas

Abstrak :
Salah satu upaya dalam pengentasan kaum miskin adalah mengidentifikasi lokasi tempat tinggal mereka. Dengan anggapan bahwa di desa miskin kebanyakah rumah tangganya miskin, penelitian ini menggunakan unit pengamatan desa. Oleh Biro Pusat Statistik status suatu desa diklasifikasikan ke dalam kelompok desa miskin atau kelompok desa tidak miskin, berdasarkan sejumlah skor sifat atau karakteristik yang dianggap merupakan indikator dalam pengelompokan. Ingin dipelajari apakah semua karakteristik - karakteristik sebagai indikator pengelompokan perlu diparhatikan sacara serentak bersama atau ada beberapa yang dapat diabaikan?. Salah satu cara untuk menjawab permasalahan tersebut adalah dengan Analisis Diskriminan. Analisis dalam tugas akhir ini menggunakan Fungsi Diskriminan Linier, yang dapat mengidentifikasi karakteristik - karakteristik yang dominan dalam menentukan kriteria pengelompokan. Data yang digunakan adalah data 7094 desa, hasil survei Biro Pusat Statistik (BPS) yaitu Potensi Desa Sensus Penduduk (PODES SP) tahun 1990 untuk Propinsi Jakarta Barat. Hasil yang didapat adalah suatu fungsi diskriminan linier yang berbeda untuk desa - desa urban dan desa – desa rural. Fungsi ini juga memberikan karakteristik - karakteristik yang dominan untuk kriteria pengelompokan desa - desa urban dan desa - desa rural di Propinsl Jasa Barat ke dalam kelompok desa miskin atau tidak miskin. Dari 25 karakteristik untuk desa urban dan 27 karakteristik untuk desa rural sebagai kriteria pengelompokan BPS, ternyata yang dominan hanya 9 karakteristik untuk desa urban dan 22 karakteristik untuk desa rural.

Abstrak :
Poverty is one of social topic which will be talked and disputed continously at national and international forum. The fact shows that development which has done can not reduce indigent population in the world. To reduce poverty, we have to know who ingoing in indigent category and where they stay behind. MARS is a classification method which are innovative and relative flexible to investigate relationship pattern among dependent and independent variables without any assumption to its functional form.This research investigates the model accuration of MARS for village or sub-district's status, indigent (code 1) or not indigent (code 0), obtained by PSE'05.There are 27 predictor variables obtained by PODES SE'06. This research shows that the accuration of classification in indigent sub-district for urban region is 100 percents, affected by 17 community factors, i.e., distance to nearby post office, ratio of families live in flood gristle, healthy card receiver family percentage, ratio of health facility per 1000 citizen, total industrial enterprise, distance to nearby market, distance of village to the capital regency, agricultural family percentage, pra-KS and sejahtera 1 family percentage, distance of village to other capital regency, ratio of non PLN electricity user, total market, ratio of families, live in dirty residence, family having indigent card percentage, unskilled laborer in agriculture percentage, total telephone-shop, and distance of village to the capital district.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor polusi udara dalam keputusan untuk bermigrasi di Indonesia dan apakah pengaruhnya bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Studi ini menggunakan data PODES 2014, PDRB kabupaten/Kota BPS 2019, dan SUSENAS 2019. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa tingkat polusi udara per kabupaten/kota signifikan memiliki pengaruh dalam keputusan bermigrasi dengan arah bervariasi, positif atau negatif, menurut asal dan tujuan migrasi antarwilayah. Efek dari tingkat polusi udara juga bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran komprehensif bagaimana tingkat polusi udara bisa memengaruhi keputusan bermigrasi antarwilayah.  ......This study aims to analyze the effects of air pollution level on migration decision-making and whether its effects vary by the GRDP of the district/municipality of origin in Indonesia. This study employs data from PODES 2014, GRDP district/municipality from BPS 2019, and SUSENAS 2019. The results of multinomial logistic regression show that the level of air pollution per district significantly affects the decision to migrate in varying directions, positive or negative, according to the origin and destination of interregional migration. The effects of air pollution levels also vary by the GRDP of the district/municipality of origin. The results of this research can provide a comprehensive picture of how the level of air pollution can influence interregional migration decisions.

Abstrak :
Tulisan ini membuka debat desa tertinggal di Indonesia karena hasil perhitunhan ini telah di gunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam progran kompensasi pengurangansubsidi BBM (PKPS-BBM) tahun 2005. Namun secara teoritis muncul dilema antara menggunakan kategori desa tertinggal versi terdahulu dalam rangka membanding angka desa tertinggal antar tahun, dan memperkaya kategori tersebut dengan variabel tambahan yang muncul menjadikannya sulit dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Ternyata jumlah desa tertinggal di Indonesia saat ini 11.258 desa, atau 10.758 desa jika NAD tidak dimasukkan. data ini berbasis Potensi Desa 2003 terbaru. Kategorisasi pengolahan desa tertinggal memeiliki bias pada desa pertanian, serta belum mencakup desa-desa hasil pemekaran sehjak 2003.Jika desa tertinggal hendak digunakan sebagai indikasi kantong kemiskinan, perlu disadari bahwa dominasi rumahtangga miskin hanya terdapat pada 51 persen desa tertinggal.

Abstrak :
Studi ini meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Sekolah Anak Jenjang SMP dan SMA di Sumbar menggunakan data Susenas 2005 dan PoDes 2006. Pertama, faktor jenis kelamin anak, pendidikan orang tua, sektor pekerjaan bapak, kemiskinan mempengaruhi partisipasi sekolah anak, sedangkan daerah tempat tinggal, jenis kelamin KRT, ibu bekerja, biaya pendidikan, jenis perkerasan jalan dan penghasilan utama penduduk mempengaruhi partisipasi sekolah SMA saja. Kedua, tidak ditemukan disparitas gender dalam partisipasi sekolah anak SMP dan SMA.;Tidak ada ;Tidak ada