Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hendra Kurniawan
"Disertasi ini membahas dinamika hubungan-hubungan sosial yang terjalin antara polisi dan masyarakat dalam proses pertukaran sosial, terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian resor Depok. Lebih khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana realitas hubungan polisi dan masyarakat tersebut memberi penjelasan terhadap proses kebijakan yang dibuat oleh para petugas di lapangan, dan relasi kekuasaan di antara pihak-pihak yang terlibat.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis yang bersifat deskriptif, sebagai upaya peneliti dalam mengembangkan jenis teori berdasarkan data empirik di lapangan. Masalah-masalah yang muncul dari tindakan para polisi yang bertugas di bagian terdepan (para pelaksana sekaligus pembuat kebijakan di lapangan, sebagai fokus), dikaji dengan cara menjelaskan refleksi dari tindakan mereka berupa interaksi dengan masyarakat yang terdiri dari pengguna jasa, pelapor, pengguna jalan, serta pelanggar hukum, dimana hubungan tersebut juga terjadi dalam konteks kebijakan dan kekuasaan yang melibatkan peran polisi dan mitra kerjanya, baik dari dinas lain maupun yang berasal dari warga masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan proses pertukaran sosial berupa interaksi timbal balik di antara para pelaku yang menjalankan peran masing-masing sesuai dengan corak hubungan serta struktur kekuasaan yang ada di tempat kerja atau di lapangan.
Temuan dari penelitian ini memberi penjelasan bahwa semakin besar peluang seorang pelaku untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar pula kekuasaan pelaku tersebut, sehingga peluang pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut ditandai oleh adanya para pelaku yang berinteraksi satu sama lain sekaligus menjalankan strategi kekuasaan dengan cara mensiasati hukum, aturan, dan kebijakan yang secara terus-menerus diinterpretasi, diadaptasi, dan dikomunikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk melegalkan pertukaran di antara mereka.
Kesimpulan penelitian ini menyarankan kepada para pelaku di kepolisian agar memfokuskan diri pada peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan hukum yang bukan sekedar slogan, tetapi dengan menyadari bahwa penekanan yang lebih kongkrit dari tindakan mereka adalah terletak pada bagaimana mereka mengatur pengelolaan uang pajak yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah dengan sebaik-baiknya.
......
This dissertation discusses on dynamic social relations between police officer and the public in the process of social exchange, primarily in providing public service and law enforcement activity at Depok Police Administrative District. Simply put, this research is about how the reality of the relation between police officer and the public gives explanation to the process of policy-making by the street-level bureaucracy, and also how it could point out the power relation among parties involved.
This research is a qualitative one and its analysis design is descriptive, as an effort of researcher to develop theory based on empirical data in the field. Some others issues arise as effects of police action by the police officer that placed in front of public (policy-implementer and policy-maker in the field, as focus), studied in this dissertation by explaining the reflection of their action in law enforcement and providing service to the public that is interaction with the public, such as police?s service users, reporters, street users, and law breakers, in which this relation is in the context of policy and power that become wrapped around the role of police officers an their partnership from other department or sourced from the public.
The results of this research indicates the public service is a process of social exchange like reciprocal interaction among parties involved in rules performing according to the types of relation and the structures of power occurred in the workplace or in the field. This research findings shows that the more opportunity to bribe the more powerful the persons or the actors, and this opportunity is directly related to policy-making process and power structure. This can be found the actors or performers interacts one another and showing their power strategy to manipulate law, rules, and policy which is continuously interpreted, adapted, and disseminated in daily live to legalize exchange between them.
This research recommends to any actors in the police department to focus on improving service quality and law enforcement that is not just enough slogans, but realizing that concrete stressing of their actions is how to manage tax income paid by the public to the government carefully."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
D625
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Novita Fitriani
"ABSTRAK
DDC Dewey Decimal Classification merupakan salah satu pedoman baku dalam pengelolaan koleksi perpustakaan yang banyak digunakan berbagai negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sebagian besar perpustakaannya menggunakan DDC. DDC telah membentuk wacana bagi perpustakaan di Indonesia. Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi perpustakaan di Indonesia untuk menggunakan DDC dalam pengelolaan koleksi perpustakaan. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Perpusnas juga tidak memiliki kebijakan secara tertulis yang mewajibkan perpustakaan di Indonesia menggunakan DDC. Namun berbagai kebijakan Perpusnas memiliki concern yang cukup besar dalam penerapan DDC di Indonesia. Dari uraian tersebut terlihat bahwa kebijakan Perpusnas memiliki kuasa terhadap penerapan DDC di Indonesia. Dalam melihat kuasa tersebut, penelitian ini menggunakan analisis teori relasi kuasa Michele Foucault. Kuasa yang beroperasi pada kebijakan Perpusnas merupakan hasil hubungan antara Perpusnas dengan OCLC dan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia. Hubungan Perpusnas dengan OCLC berhubungan dengan lisensi yang diberikan oleh OCLC untuk peerjemahan DDC. Sedangkan hubungan Perpusnas dengan perpustakaan di Indonesia berhubungan dengan fungsi Perpusnas sebagai perpustakaan pembina. Dalam hal ini, DDC telah membentuk wacana bagi Perpusnas dan perpustakaan di Indonesia. Perpusnas menggunakan DDC untuk menguasai perpustakaan di Indonesia melalui bentuk normalisasi dan regulasi dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan.Kata Kunci: DDC; Kebijakan; Kekuasaan; Perpustakaan Nasional

ABSTRACT
DDC Dewey Decimal Classification is one of the most widely used categories in the world. Indonesia is one of the countries where most of its libraries use DDC. DDC has established a discourse for libraries in Indonesia. Basically, there is no obligation for libraries in Indonesia to use DDC in the management of library collections. National Library of Indonesia NLI also does not have a written policy that requires libraries in Indonesia to use DDC. However, various policies of NLI have a considerable concern in the application of DDC in Indonesia. From the description, it is seen that the policy of NLI has power over the application of DDC in Indonesia. Michele Foucault 39 s analysis of the theory of power relation. The power that operates on the policy of NLI is the result of the relationship between the Library and OCLC and the Library with libraries in Indonesia. The NLI 39 s relationship with OCLC relates to the license grants by OCLC for the translation of the DDC. While the link between the Library and the Library in Indonesia is associated with Library as a library building. In this case, DDC has established the discourse for NLI and libraries in Indonesia. National Library uses DDC to master the library in Indonesia through the form of normalization and regulation of various policies issued.Keywords DDC Policy Power Perpustakaan Nasional"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
T49963
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"ASEAN has a goal to create an economic community by 2015. To achieve the goal, connectivity among the member states needs to be given due importance. In 2010, ASEAN adopted the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC), which looked at physical, institutional and people-to-people connectivity. It pinned down fifteen priority projects which can potentially transform the ASEAN region, providing the conditions for a single market and production base. But MPAC is an expensive initiative, and funding remains a major challenge. The private sector needs to be actively involved as a number of infrastructure projects identified in the MPAC are lacking substantial investment."
Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2013
e20442422
eBooks  Universitas Indonesia Library