Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan utama dari hukum asuransi adalah untuk melindungi pemegang polis dari kegagalan bisnis asuransi. Untuk mencapai tujuan ini, sejumlah prosedur legislatif dan pengawasan sering diterapkan untuk mengamankan dan melindungi hak-hak pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Skripsi ini membahas tentang lembaga perlindungan pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. Lembaga perlindungan pemegang polis berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal membayar, namun di Indonesia hingga saat ini lembaga tersebut belum terbentuk meskipun telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan mengkaji tentang perlindungan pemegang polis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, diikuti dengan peraturan perundang-undangan di Republik Korea. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana sepanjang penelitian ini, penulis telah melihat hasil bahwa Korea telah memberlakukan Depositor Protection Act dan membentuk Korea Deposit Insurance Corporation. Sebaliknya, program penjaminan penjaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perasuransian Indonesia seharusnya sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, artinya harus sudah dibentuk paling lambat tanggal 17 Oktober 2017, meskipun demikian, belum terbentuk lembaga tersebut.

---

One of the primary aims of insurance regulation is to protect policyholders from the failure of insurance businesses. To achieve this purpose, a number of legislative and supervisory procedures are frequently implemented in order to secure and protect policyholder rights in the event of an insurance company's failure. This thesis discusses the insurance policyholder protection institution as protection for insurance company policyholders. In the context of protection of policyholders, the policyholder protection institution functions to protect the interests of policyholders if the insurance company fails to pay, however, in Indonesia until now this institution has not been established even though it has been mandated by the Insurance Law. Based on this, first of all the writer will examine the provisions of protection for the insured and the policy holder as regulated in Law No. 40 of 2014 concerning insurance in Indonesia, followed by the legal and regulations in the Republic of Korea. This thesis research uses a juridical-normative research method with a statutory and analytical approach. Throughout this research, the author has reached a result that Korea has enacted the Depositor Protection Act and established a depositor protection scheme, the Korea Deposit Insurance Corporation (KDIC) that can raise additional funds by issuing bonds and borrowing from a variety of sources. On the other hand, the insurance guarantee program specified by the Indonesian Insurance Law should have been formed no later than 3 (three) years after its adoption, meaning it should have been formed no later than October 17, 2017. If the Indonesia Deposit Insurance Corporation intends to increase its role as a policy guarantor, there is currently no legal framework in place."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan asuransi. Aturan mengenai kedudukan hukum pemegang polis dalam struktur tingkatan kreditor kepailitan diperlukan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pemegang polis. Dalam skripsi ini pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai kedudukan hukum pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam pengurusan harta kepailitan perusahaan asuransi dan bagaimana penerapan hukum kepailitan terkait kedudukan pemegang polis asuransi sebagai kreditor dalam perkara Gugatan Lain Lain Nomor 03/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. Oleh sebab itu, untuk menjawab pokok permasalahan tersebut perlu untuk melihat kaidah-kaidah hukum yang berlaku, fakta-fakta hukum yang terjadi, pertimbangan putusan hakim, prinsip dan asas-asas penting dalam hukum kepailitan.

---

This thesis examines the legal position of insurance policyholder as creditor in the management of insurance company rsquo s bankruptcy assets. The regulations regarding the legal position of insurance policyholder on the structure of creditor levels are needed to secure the legal certainty and protection for the policyholders. This thesis rsquo objectives that will be discussed are about the legal position of insurance policyholder as creditor in the management of insurance companies bankruptcy assets and how the bankrupcty law is implemented towards the legal position of insurance policyholder as creditor in case No. 03 Pdt.Sus Gugatan Lain Lain 2017 PN.Niaga.Jkt.Pst. Therefore, to analyze the issues, it is needed to consider the law that governs the issue, the legal facts, the court decisions consideration, and the principles of bankruptcy law."

"Penelitian ini adalah mengenai urgensi pembentukan Program Penjaminan Pemegang Polis bagi pemegang polis dan perusahaan asuransi di Indonesia. Adapun penelitian ini dibuat karena Program Penjaminan Pemegang Polis seharusnya sudah dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Akan tetapi hingga saat ini Program Penjaminan Pemegang Polis belumlah ada. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan Program Penjaminan Pemegang Polis dapat memberikan manfaat kepada pemegang polis berupa perlindungan hukum. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Pemegang Polis di Indonesia, bentuk pengaturan dan kelembagaan dari Lembaga Penjaminan Pemegang Polis (Policyholder Protection Fund) Malaysia dan Singapura serta bentuk Lembaga Penjaminan Pemegang Polis dan program penjaminan yang dapat diterapkan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang dijadikan dasar dari penelitian adalah teori perlindungan hukum. Penulis berkesimpulan bahwa Program Penjaminan Pemegang Polis di Indonesia sudah semestinya segera dibentuk, sebab program Penjaminan Pemegang Polis dapat memberikan manfaat kepada Pemegang Polis dan perusahaan asuransi. Bentuk program penjaminan pemegang polis yang dapat diterapkan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang terpisah dari Lembaga Penjamin Simpanan.

---

This study is about the urgency of establishing a Policyholder Protection in Indonesia. This research was made because the Policyholder Protection Scheme should have been established no later than 3 (three) years since the enactment of Law Number 40 of 2014 regarding Insurance. However, until now there is no Policyholder Protection Scheme. In addition, many insurance companies have failed to pay. The discussion in this study includes the urgency of establishing a Policyholder Protection Agency in Indonesia, the regulatory and institutional forms of the Malaysian and Singaporean Policyholder Protection Funds, and the form of policyholder protection institutions and guarantee programs that can be applied in Indonesia. The research method used is a normative juridical research method. The theory that is used as the basis of the research is the theory of legal protection. The author concludes that the Policyholder Protection Scheme in Indonesia should immediately be established. This is because the Policyholder Protection Scheme can provide benefits to policyholders and can provide benefits to insurance companies. The author concludes that the form of the Policyholder Protection Scheme that can be applied in Indonesia is as an independent institution separate from the Deposit Insurance Corporation (LPS)."