Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to examine the moderating effect of political ideology on the relationship of religiosity and happiness in Indonesian context. 219 students of University of Indoneisa participated in this study. Three measurements were used: Satisfaction With Life Scale (SWLS), Religious Commitment Inventory 10 (RCI 10), dan Political Ideology Scale (PIS). The main results of the study found that religiosity had a positive and significant effect on happiness (8 = 0.14, p < 0.01). Meanwhile, no significant moderartion effect was found, either in the conservative liberals (B = 0.00, p > 0.05) or in religious seculars political ideology categorization (B = 0. 00, p > 0.05). These results indicate that the higher the religiosity the higher the happiness of the individual. Meanwhile, political ideology has no significant moderation effect on the relationship of religiosity and happiness. Thus, this study did not support past studies. It might be attributed to the difference in how religiosity is operationalized and in the political situations that might cause the difference on the role of political ideology."

"Sains menjadi penting untuk dipahami sebab memberikan gambaran pada level individu maupun masyarakat dalam menjalani kehidupan serta memberikan jawaban pada berbagai hal yang belum terpecahkan. Literasi sains menjadi faktor penting untuk memberikan keyakinan terhadap sains pada individu, akan tetapi selain itu terdapat beberapa hal yang dapat memberi pengaruh pada keyakinan terhadap sains, seperti ideologi politik dan sikap partisan. Di Indonesia, keyakinan terhadap sains tidak selamanya dipengaruhi oleh literasi sains semata. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efek moderasi yang dimunculkan oleh ideologi politik dan sikap partisan dalam memprediksi hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains. Terdapat 439 partisipan (217 laki-laki dan 222 perempuan, SD = 10.30). Hasil analisi menujukkan bahwa literasi sains tidak dapat memprediksi keyakinan terhadap sains. Pada hasil analisis moderasi ideologi politik, dimensi religius memperlihatkan hasil signifikan dalam melihat keyakinan terhadap sains yang dimiliki individu. Begitu pun dengan sikap partisan yang memperlihatkan hasil signifikan. Pada ideologi politik, dimensi sosial dan ekonomi tidak dapat memprediksi hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains. Hanya dimensi religius, yang signifikan dengan korelasi negatif terhadap hubungan literasi sains dan keyakinan terhadap sains.

---

Science becomes important to understand because it gives a picture of the level of individuals and society in living life and provides answers to various things that have not been solved. Science literacy is an important factor to provide confidence in science to individuals, but besides that, there are several things that can influence beliefs in science, such as political ideology and partisanship. In Indonesia, belief in science is not always influenced by science literacy alone. Therefore, this study aims to see how the effects of moderation raised by political ideology and partisanship in predicting the relationship between science literacy and belief in science. There are 439 participants (217 men and 222 women, SD = 10.30). The results of the analysis show that science literacy cannot predict confidence in science. In the results of the analysis of moderation of political ideology, the religious dimension shows significant results in seeing beliefs in the science of individuals. Likewise, the partisanship shows significant results. In political ideology, the social and economic dimensions cannot predict the relationship between science literacy and belief in science. Only the religious dimension, is significant with a negative correlation to the relationship between science literacy and belief in science."

"Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba.Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media.Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel.Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media.Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid.Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir.Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia.Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel.Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif.Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya.Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa."

"Few people today would challenge the legitimacy of democracy as the form of government most congenial to modern citizenship, as it requires members to treat each other as equals and to cooperate in the pursuit of conditions that may maximize both the promotion of individuals potential and the achievement of public welfare. Yet a number of facts challenge these ideals. Declining political participation, as well as skepticism and dissatisfaction with the functioning of democracy among citizens of established democracies, attests to a kind of paradox. Citizens increasing capacity to control their own circumstances within their private, social, and economic spheres is at odds with their decreasing capacity to exert control over their political representatives and over the domain of politics in general. The shift of opposing political coalitions toward more pragmatic and ideologically elusive platforms, aimed at attracting a larger sphere of the electorate, has greatly diluted the ideological identity of parties that have replaced traditional class movements. All politics has become more personalized as political preferences are increasingly dependent on the likes and dislikes of citizens, and ultimately on the personality characteristics of political candidates capable of attracting voters preferences. These pressures urge legislators to better appreciate the significant changes that have occurred in citizens political reasoning and action, as well as the diversities among citizens of different political contexts. Likewise, scientists are urged to disclose the psychological structures and mechanisms that set the conditions for individuals democratic participation."

"Tesis ini untuk mengkaji bagaimana Perilaku Memilih, dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada Pemilu 2004. Secara khusus penelitian ini juga ingin menjawab kecenderungan seseorang untuk memberikan pilihan atau suaranya pada partai politik Ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang peneliti untuk mengambil sampel atau daerah penelitian di Kelurahan Pejuang, Panama, telah terjadi pergeseran perilaku memilih dalam masyarakat di daerah tersebut dalam menentukan atau memilih partai politik. Kedua bahwa perilaku memilih yang berdasarkan ikatan ideologi, agama atau etnis mengalami peningkatan perolehan suara, seperti PKS dan PDS yang berbasiskan gerakan keagamaan, juga partai politik yang berbasiskan nasionalisme seperti Partai Demokrat sebagai partai yang bare mendapatkan suara yang cukup signifikan. Ketiga, bahwa secara geografis Kelurahan Pejuang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pusat kegiatan nasional di Jakarta, sehingga perilaku memilih di daerah ini dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Jakarta.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori perilaku memilih (Voting Behavior), adapun metode penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian (deskriptif analitis), tehnik sampling yang digunakan dalam penelitian ini melalui penarikan sampel acak ( Random sampling) pengolahan dan analisa data menggunakan tehnik analisa kuantatif dengan disajikan melalui tabel frekwensi dan tabulasi data.Ada beberapa kesimpulan yang dapat yang ditarik dalam penelitian ini, yaitu : faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku memilih di Kelurahan Pejuang adalah identifikasi partai berdasarkan ikatan ideologi dan agama. Pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung untuk memilih partai politik berdasarkan identifikasi partai yang dilandasi sentimen keagamaan dan kharisma kandidat serta relatif tetap atau tidak berubah dalam memilih salah satu partai politik. Dan pilihan kepartaian seseorang dengan tingkat pendidikan tinggi dan berpenghasilan tinggi cenderung untuk mendukung partai politik yang mengedepankan isu-isu yang sesuai dengan harapan mereka, melihat kemampuan dan moralitas kandidat.

---

This thesis aim to discuss how and what various factors influencing voters' behavior in Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Bekasi City during 2004 election. In particular this research also aims to answer the personal tendency to vote for certain political party. There are several background reasons why the writer takes samples or research area in Kelurahan Pejuang. First, shifting of voting behavior has taken place in the society of the related area in voting for certain political party. Second, voting behavior which based on ideology, religion or ethnicity ties increased its voting result, such as in PKS and PDS which have religious background, as well as nationalistic based party such as Partai Demokrat as a new party with significant vote result. Third, geographically Kelurahan Pejuang has a direct border with Jakarta as a center of national activities, and hence the voters' behavior in this area can influenced what happened in Jakarta.

To answer the problem posed previously, the writer used voting behavior theory, where the research method used in this research was descriptive analysis. Random sampling technique is being used in this research and analyze by quantitative technique to be presented in the form of frequency and data tabulation table.

There are conclusions taken from this research: party identification based on ideology and religion ties became the most influencing factor to voting behavior in Kelurahan Pejuang. One's choice of political party with low level of education and income tend to be political parties based on religious sentiment and candidate charisma as party identification which relatively stable. On the other hand, one's choice of political party with high level of education and income tend to be political parties which represent issues of their interest and Look at the candidate's capability and morality."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran mediator ideologi politik dalam menjelaskan pilihan politik seseorang yang dipengaruhi oleh kepribadian pada 175 pemilih di Pemilihan Presiden 2014. Pengukuran variabel kepribadian diukur menggunakan HEXACO-60 yang terdiri dari enam dimensi honesty-humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan openness to experience, sementara ideologi politik yang terdiri dari tiga dimensi agama, sosial, dan ekonomi diukur menggunakan Kuesioner Ideologi Politik. Terakhir, variabel politik umum diukur menggunakan pertanyaan singkat tentang kandidat Presiden yang dipilih pada Pilpres 2014. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model 4 mediasi milik Hayes yang dilakukan secara terpisah pada masing-masing dimensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi agama secara signifikan dapat menjelaskan hubungan kepribadian terhadap pilihan politik di dua dimensi kepribadian, yakni extraversion dan openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa extraversion mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Prabowo-Rajasa secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi agama, sementara openness to experience yang tinggi mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung. Lalu pada dimensi sosial, kepribadian yang signifikan memengaruhi pilihan politik seseorang adalah openness to experience. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa dimensi openness to experience mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara langsung dan tidak langsung melalui ideologi politik dimensi sosial. Selanjutnya, agreeableness mempengaruhi kemungkinan pilihan pada Jokowi-JK secara tidak langsung melalui ideologi politik dimensi ekonomi.

---

This study aims to examine the role of mediator of political ideology in explaining the political preference of a person affected by personality in 175 voters in 2014 Presidential Election. The measurement of variable personality was measured using HEXACO 60 consisting of six dimensions honesty humility, emotionality, extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience , while a three dimensional religious, social, and economic political ideology was measured using the Political Ideology Questionnaire. Finally, political preference variable was measured using a brief question of the elected Presidential candidate in the 2014 Presidential Election. The data analysis is performed using Hayes's model 4 mediation and performed separately on each dimension.

The results of this study indicate that in the religious dimension can significantly explain the relationship of personality to political choice in two dimensions of personality, extraversion and openness to experience. These results indicate that extraversion influences the probability of choice on Prabowo Rajasa indirectly through the political ideology of religious dimension, while the high openness to experience influences the possible choice of Jokowi JK indirectly. Then on the social dimension, a significant personality affecting one's political choices is openness to experience. These results indicate that the dimension of openness to experience influences the possibility of choice on Jokowi JK directly and indirectly through the political ideology of social dimension. Furthermore, agreeableness influences the possible choice of Jokowi JK indirectly through the political ideology of the economic dimension."

"

Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan collective narcissism sebagai moderator dalam hubungan antara ideologi politik dan intoleransi politik. Ideologi politik diduga dapat memprediksi intoleransi politik terhadap kelompok yang berbeda nilai, baik pada kelompok ideologi nasionalis sekuler maupun religius. Selain itu, diduga bahwa collective narcissism secara individual dapat menjelaskan intoleransi politik dan juga dapat memoderasi hubungan ideologi politik dan intoleransi politik. Partisipan sejumlah 256 orang WNI yang telah berusia di atas 18 tahun (M_usia = 29,81, rentang pendidikan SMP - S3) mengisi kuesioner secara online melalui Survey UI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik dapat menjelaskan intoleransi pada kelompok partisipan berideologi nasionalis sekuler tapi tidak pada kelompok partisipan berideologi religius. Collective narcissism ditemukan dapat memprediksi intoleransi politik pada kedua kelompok, dan hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik. Pada kedua kelompok tidak ditemukan peran moderasi dari collective narcissism terhadap hubungan ideologi politik dengan intoleransi politik.

---

The objective of this study is to see the role of collective narcissism as moderator in the correlation between political ideologi and political intolerance. Political ideology was assumed to predict political intolerance towards social groups with different political views, in both secular nationalist and religious ideological groups. It was also assumed that collective narcissism can individually predict political intolerance, while also moderating the correlation between political ideology and political intolerance. The participants, 256 Indonesian citizens who are at least 18 years old, with education backgrounds ranging from junior high school to doctoral degree (M_age = 29,81), filled in questionnaires online in Survey UI. Results reveal that political ideology only explains political intolerance in the secular nationalist group of participants, but not in the religious group. Collective narcissism is found to predict political intolerance in both ideological groups, along with the correlation between political ideology and political intolerance. In both ideological groups, no moderating effect is found from collective narcissism in the correlation between political ideology and political intolerance.

"

"ABSTRAKMasih terdapat perdebatan mengenai apakah religiusitas memiliki hubungan organik dengan konservatisme politik. Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa terdapat peran penting faktor lain, seperti perbedaan individu dan keterlibatan politik dalam menguatkan asosiasi antar keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tersebut dalam konteks Indonesia (N=230) dan dinamikanya dengan salah satu emosi yang memengaruhi ideologi politik, yaitu disgust. Dalam konteks penelitian ini, emosi disgust diukur dari disgust sensitivity. Disgust sensitivity merupakan istilah untuk tingkat kepekaan jijik seseorang terhadap berbagai stimulus yang berpotensi membahayakan kesehatan individu. Hasil ini mendukung klaim bahwa religiusitas memiliki asosiasi dengan konservatisme politik, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa disgust memiliki pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan tersebut.

---

ABSTRACT

There is still an ongoing debate about whether religiosity has an organic association with political conservatism. Previous studies have shown that there is an important role of the other variables, such as individual differences and political engagement in strengthening the link. This study intends to test the association in Indonesian context (N= 230) and its dynamic with one of the emotions affecting ideology, namely disgust. In this context of study, disgust is measured through disgust sensitivity. Disgust sensitivity is a term for how sensitive an individual toward various potentially harmful stimulus to health. These findings support the claim that religiosity is associated with political conservatism, but there is no evidence found that disgust has a significant influence in moderating the relationship.

"