Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Materi Front Nasional merupakan organisasi (politik) massa yang dibentuk Presiden Soekarno dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Tujuan organisasi Front Nasional adalah (1) menyelesaikan Revolusi Nasional Indonesia, (2) membangun semester untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan (3) mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Keaatuan Republik Indonesia. Adapun asas Front Nasional adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia), dengan sifat utama yang penting adalah melaksanakan perombakan dalam segala hal dengan fokus utama menggerakkan massa setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu Pula. Sepanjang keberadaan Front Nasional dalam kehidupan politik Indonesia, organisasi ini begitu menonjol dalam konteks keperluan akan adanya golongan fungsional. Penggolongan masyarakat yang terbagi dua yaitu golongan politik dan golongan fungsional menempatkan posisi dan kedudukan Front Nasional sebagai wadah dari golongan fungsional yang dimaksudkan sebagai pendukung dan pengumpulan kekuatan massa bagi mencapai maksud suatu revolusi nasional. Dalam konteks keperluan revolusi nasional itu, keberadaan Front Nasional menjadi begitu luas dan tetap turut serta walaupun salah satu tujuan (pengembalian Irian Barat) telah selesai dua tahun setelah lembaga ini dibentuk pada pertengahan 1960. Front Nasional terlihat memainkan peran dalam mengerahkan dan' menggerakkan massa bagi keperluan revolusi dalam melaksanakan politik pores-porosan dan mercu soar yang dilaksanakan Presiden Soekarno setelah dapat menyelesaikan masalah pengembalian Irian Barat itu. Front Nasional menjadi ajang pertarungan antara militer (dalam hal ini TNI-AD) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ada dalam organisasi tersebut. Militer dapat dikatakan cukup berhasil dalam menggalang golongan-golongan fungsionil dengan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya pada akhir Oktober 1964. Sementara Front Nasional telah menjadi pula tempat persemaian kekuatan-kekuatan massa pendukung PKI melalui koordinasi dengan memakai strategi tertentu(demokrasi rakyat).

Abstrak :
This research has two main objectives. The first objective is to identify the role of political power in the budgeting process, while the second is to propose a control mechanism to enable a budgeting process to accommodate political power in terms of accountability. Indonesia’s Corruption Eradication Commission reports on the misuse of political power to manipulate budgeting in an organized manner. Execution of the budgeting process that does not follow the prevailing strategic policy constitutes fraud. The functions of budgeting are allocation, distribution, and stabilization. This study analyzes budgeting that intertwines with the wielding of political power. The study employed qualitative research supplemented by a case study to explain why and how such phenomena are occurring. The analysis was conducted using the thematic method by way of open-ended questionnaires to explain the data and information that were accumulated concerning the topic at hand and their relevance. Results show that political power plays both negative and positive roles. The positive aspect of the exercise of political power is that it is used as a public channel between society and the government, while its negative impact is the various risks that it poses, such as political power being used to advance self-interests. Political power does not share the same degree of impartiality as statutory rules. The form of politics can alter a budgeting activity or program. The application of a certain budgeting system is proposed to reduce errors and record activity history. Concerning the evaluation of APBD by the DPRD, APIP must help enforce control by reviewing budget changes against the relevant goals and objectives.

Abstrak :
ABSTRAK
In south korea, due to democratization, the pattern of democratic and antidemocratic competing for political power is eliminated. but, there is growing concern about regionalism and confrontation between conservative and progressive caused by the split of liberty party and formation of liberal government. the development of regionalism in south korea is like jeolla region is progressive, and gyeongsang and chungcheong region is very strong conservative.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Amerika dalam menegakkan kepercayaan rakyat Amerika mengenai pelaksanaan prinsip equal justice dalam kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan adalah merupakan hal yang kompleks. Masalah ini sesungguhnya berpangkal dari tradisi masyarakat Amerika tentang bagaimana mereka memandang pemimpin politik dan sistem pemerintahannya.

Bila dilihat dari tradisi masyarakat Amerika, maka pada satu sisi ada kecenderungan masyarakatnya kurang menghargai kepemimpinan politik di pemerintahannya. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dan sikap sementara orang Amerika yang anti pemerintahan. Sindiran-sindiran dalam bentuk karikatur maupun kata-kata telah menjadi tradisi di masyarakat Amerika di dalam memandang para politisinya (Lerner, 1987:356-357). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Gabriel (1991:23) bahwa para pemimpin politik di Amerika selalu diterima dengan penuh curiga dan dikritik pedas. Kecaman dan kritik semacam ini seringkali muncul sebagai akibat praktis dari tindakan yang diambil oleh para pemimpinnya.

Sementara, di sisi lain, masyarakat Amerika justru bangga dengan sistem pemerintahannya (Burns, dalam Stevens, 1988:293) yang diproklamirkan sebagai sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Menurut John A. Moore Jr. dan Myron Roberts (1985:44), masyarakat Amerika percaya dengan pelaksanaan demokrasi di negaranya. Demokrasi berarti kekuasaan yang diatur oleh rakyat. Sistem tersebut menuntut kekuasaan politik dijalankan berdasarkan pilihan rakyat melalui mayoritas pemilih yang menggunakan hak suaranya, dan dengan cara demikian masyarakat Amerika memiliki alternatif untuk memilih ketika menggunakan hak suaranya. Di dalam sistem demokrasi di Amerika, perebutan kekuasaan secara militer tidak pernah akan terjadi, karena mereka percaya terhadap proses pemilihan sebagai cara yang dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan sosial maupun politik.

Namun, menurut Lerner (1989:362), perlu disadari pula bahwa ide demokrasi di Amerika mengandung pengertian ganda. Pengertian pertama memberikan jaminan perlindungan kebebasan individu melalui pembatasan kekuasaan pemerintah -- separation of powers, civil liberties, rule of law - dan perlindungan kebebasan dan hak milik terhadap gangguan yang sewenang-wenang oleh negara. Kedua, ide demokrasi mengenai penerapan atas perlakuan sama yang menekankan pada "rule of the majority" dalam menerapkan "social equality" sebagai dasar pemerintahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut.

Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.

Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata.

Abstrak :
ABSTRAK
Studi ini mempelajari pola konflik Islam dan negara pada masa Orde Baru dengan memilih studi kasus Insiden Tanjung Priok 1984.

Mempelajari konflik Islam dan Negara pada masa Orde Baru pada kasus Insiden Tanjung Priok menjadi cukup menarik, karena memperlihatkan banyak faktor yang terkait didalamnya. Oleh sebab itu ada tiga permasalahan yang ditelaah pada studi ini. Pertama, bagaimana peran negara dalam melangsungkan pembangunan pada masa Orde Baru dengan memprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas politik dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Kedua, mengapa pemerintah Orde Baru bersikap represif terhadap kegiatan umat Islam dan Ketiga, bagaimana reaksi kelompok radikal Islam terhadap tindakan represif Pemerintah Orde Baru. Teori untuk menganalisis permasalahan tersebut ada dua teori yakni: 1. Teori negara Otoriter Birokratik (OB). 2. Teori radikalisasi Islam. Instrumen penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam.

Analisis dan interpretasi data menunjukkan bahwa teori yang digunakan, masih relevan untuk menjelaskan studi ini. Terlalu besarnya intervensi negara dalam berbagai bidang kehidupan tidak bisa dielakkan dan berdampak pada melemahnya kekuatan politik diluar negara, terutama kelompok radikal Islam. Negara memiliki otonomi relatif dalam menghadapi kekuatan diluar dirinya. Implikasi teoritisnya adalah kelompok radikal Islam sebagai kekuatan politik diluar negara menjadi terbatas dalam melakukan kegiatannya. Akibatnya mereka melakukan reaksi melalui ceramah-ceramah yang ekstrim dan aksi sosial yang radikal. Selain itu dengan tidak meratanya hasil pembangunan ekonomi mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang semakin lebar. Keadaan demikian bagi kelompok radikal Islam merasa kecewa yang puncaknya ditandai dengan meletusnya insiden Tanjung Priok 1984 sebagai wujud perlawanan Islam terhadap negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalain sistem domokrasi, partai politik (parpol) adalah kendaraan utama menuju puncak "kekuasaan kenegaraan". Oleh Karena itu, berbagai target dan strategi ditetapkan parpol untuk mencapai kekuasaan tersebut. Di antara sekian banyak parpol yang eksis di ranah politik Indonesia, ada satu parpol yang mendapat perhatian tebih yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang satu ini mendapatkan banyak simpati dan harapan dari masyarakat luas karena sepak terjangnya yang jujur, bersih dan peduli. Tidak heran jika kernudian pada pemilu tahun 2004 yang lalu partai ini mendapatkan tonjakan suara yang sangat signifikan sebesar 7 % suara dari sebelurnnya I %. Target besar capaian suara pun telah dicanangkan para fungsionaris PKS untuk pemilu 2009 yang akan datang sebesar kurang lebih 20% suara. .Iumlah yang diprediksi cukup untuk mengantarkan PKS ke tangga kekuasaan baik di legislatif bahkan mungkin eksekutif. Akan tetapi di balik simpati dan harapan tersebut terselip kekhawatiran bahkan kecurigaan. Bahwa PKS sebagai parpol berasas Islam di batik agenda human isnya selama ini tersimpan hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan syari'at sebagai landasan hukumnya. Sebuah agenda yang akan mengancam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depannya. Dari paparan di atas, maka dirasakan perlu melakukan penelitian untuk mengetahui konsepsi PKS tentang bentuk negara yang paling ideal buat sebuah negara bernama Indonesia. Sebuah konsepsi yang juga berhubungan dengan banyak isu-isu scnsitif seputar relasi againa dan negara dalam konteks Indonesia, seperti isu Piagam Jakarta, formalisasi syari'at Islam di ranah negara dan lainnya. Penelitiannya sendiri merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekalan hermeneutika. Dalam konteks ini, penulis menghadirkan dan menganalisa hail-hasil wawancara dengan beberapa fungsionaris PKS dan menginterpretasikan teks yang terdapat dalam data utama berupa manuskripmanuskrip internal partai dan data penunjang berupa tulisan tokoh maupun orang lain tentang PKS dengan berbagai aspeknya. Hasil penelitiannya sendiri menunjukan bahwa kecurigaan sebagian orang tentang PKS yang mempunyai hidden agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam tidak terbukti. PKS ternyata mempunyai konsepsi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang sudah diterapkan selama inl adalah sesuatu yang final. Kecuali ada konsensus dari mayoritas komponen bangsa untuk rnerubahnya. Dan perubahan tersebut bagi PKS harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

---

ABSTRACT
In political system democration, political party is vehicles excellent go to the top "political power". Along of thet, various of goals and strategy specified by political party to reach the power. Among so much politics party which exist in political arena of Indonesia. Any one political party getting attention more that is prosperous justice party. Party which is one this get a lot of sympathy and expectation from wide development because kisking dashing against of which surprised honest, clean and care. Not if at general election of year 2004 then this party get the gamble voice of very significant of equal 7 % voice from previously 1 %. Big target performance of voice cymbal have all fungsionaris prosperous justice party for the election of 2009 to came equal to more or less 20 % voice. Quantity which predictions of last for squiring prosperous justice party to doorstep power, well ini legislative even possible executive. However at the opposite of the expectation and sympathy slipped between a care even afraid. Even prosperous justice party as political party have ground to of Islam at the opposite of humanist agenda during saving in hidden agenda to make Indonesia at state Islam by syari'at as base of justice. An agenda to menace the taking place of totality state of Republic of Indonesia to the fore it?s his. From description of above is hence felt require to conduct the research to know conception prosperous justice party most ideal of government make a so called state of Indonesia a conception which also relate to a lot of sensitive issue in around relations ship of religion an state in contexs of Indonesia, for the example of Jakarta charter issue, formalisation syari'at Islam in state region and other. Its own research represent the research qualitative by using approach hermeneutika. In this context is writer attend and analyse the picking interview with a few fungsionaris prosperous justice party and interpret the text which in especial data in the form of internal manuscript of party and aupporter data in the form of article of figure and also others of about preporous justice party by various its aspect. Result of its own research indicate that the suspicions of some people of about preporous justice party having hidden agenda to make Indonesia as unprovable state Islam. Preporous justice party in the reality have the conception that totalitarian state republic of Indonesia, Pancasila and invite the elementary invitar I945 as is applied during the time is something that final. Except there is cocsensus from component majority nation for the fox of it. And the change preporous justice party have to as according to constitution going into effect.

Abstrak :
Penelitian dalam tesis ini berusaha untuk merekonstruksi dinamika sejarah pelayaran,perdagangan dan perebutan kekuatan politik dan ekonomi yang terjadi di kawasan Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur. Kajian sejarah maritim ini diharapkan dapat merekonstruksi sejarah dari masyarakat di Nusantara yang hidup mengarungi lautan. Kajian sejarah maritim sering diabaikan oleh para sejarawan Indonesia karena mereka lebih suka merekonstruksi sejarah yang terjadi di daratan saja, kawasan laut malah dianggap tidak penting. ketimpangan terjadi karena sejarah Indonesia tidak ditulis utuh dalam pengertian sejarah tanah air. padahal dua pertiga wilayah Indonesia adalah kawasan laut yang justru menjadi media integrasi pulau-pulau sekitarnya. Banyak penduduk Indonesia yang hidup dari perdagangan, pelayaran dan kegiatan mengolah laut. Banyak dari budaya masyarakat kita yang temyata menjadikan laut, perahu dan pelayaran menjadi bagian dari legenda, sistem mata pencarian, sistem nilai dan asal-usul, termasuk masyarakat yang ada di kawasan laut sawu. Padahal dalam kajian ilmuwan asing dan sumber arsip Portugis dan Belanda, wilayah.ini memiliki dinamika pelayaran dan perdagangan maritim yang;-amai pada abad-abad yang lampau. Seperti halnya ramainya pelayaran kapal-kapal Bugis dan makasar yang berdagang dan jugs mencari tripang ke Australia utara (marege) dengan menjadikan wilayah Laut Sawu sebagai pangkalan armada dan perekrutan tenaga penyelam. Bahkan jugs kehadiran kapal-kapal Portugis, Cina, Belanda, Inggris dan Amerika selama abad-ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mencari kayu cendana, lilin, gala lontar dan kuda. Portugis dan Belanda merupakan dua bangsa yang kemudian berebut hegemoni politik dan ekonomi di wilayah kawasan Laut Sawu ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini dilatarbelakangi fenomena implementasi kekuasaan tradisional dalam politik modern di Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Timur oleh elit suku Dayak Ma rsquo;anyan. Mereka membentuk Kabupaten Barito Timur untuk mengenang kejayaan masa lalu dan memunculkan kembali simbol kekuasaan masa lalu melalui pembangunan gedung pemerintah, motto dan lambang daerah, melantik secara adat gubernur dan bupati serta memberi gelar pemimpin suku sebagai wujud legitimasi religius. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan 1 bagaimana pemikiran politik suku Dayak Ma rsquo;anyan tentang kekuasaan, 2 sifat dan sumber kekuasaan, 3 hubungan penguasa-rakyat dan legitimasi kekuasaan, serta 4 bagaimana pengaruh pemikiran politik kekuasaan tradisional terhadap elit masa kini?Teori utama penelitian ini ialah teori kekuasaan, yang didukung teori sumber kekuasaan, legitimasi religius, hubungan penguasa-rakyat, desentralisasi dan otonomi daerah, elit dan politik etnik, dan penguatan tradisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep yang bisa menjelaskan realitas sosial secara analitis. Kesimpulannya, kekuasaan tradisional yang mempengaruhi implementasi kekuasaan politik modern dan membentuk politik etnik karena kuatnya ikatan kultural, lalu mengangkat elit modern menjadi patron dan penjaga nilai-nilai kultural untuk menjadi kekuatan pemersatu. Tahun 1930an-1950an kepentingan mereka direpresentasi organisasi lokal Pakat Dayak dan partai politik lokal Partai Persatuan Dayak. Kini kekuasaan tradisional dihidupkan guna merepresentasi kepentingan mereka.Penelitian ini menemukan orang Dayak Ma rsquo;anyan sudah egaliter, mengenyam pendidikan formal, menganut agama Islam, Kristen dan Hindu Kaharingan. Mereka masih mempraktekkan kekuasaan tradisional prosedural yaitu pelantikan pemimpin secara adat dudus dan memberi gelar pemimpin suku kepada bupati dan gubernur, membentuk Dewan Adat Dayak dan Dusmala untuk memperjuangkan kepentingan. Mereka memiliki ketergantungan kepada pemimpin politik sebagai patron yang merepresentasi kepentingan mereka. Agama Kristen dianut mayoritas orang Dayak Ma rsquo;anyan menjadi kekuatan politik di samping kekuatan etnik dalam politik lokal di Barito Timur. Desentralisasi dan otonomi daerah memberi kesempatan luas bagi fenomena politik seperti ini. Kata kunci: Pemikiran Politik, Kekuasaan, Elit Masa Kini, Suku Dayak Ma rsquo;anyan, Politik Modern, Desentralisasi, dan Kekuatan Politik.

---

ABSTRACT
This dissertation is based on the implementation of traditional power that is evident in Central Kalimantan and East Barito District. Its main focusison the modern elites rsquo; use of traditional values in gaining power. This study a ims to answer four main questions: 1 the political thought of the Dayak Ma rsquo;anyan Tribe on power; 2 the characteristics and sources of power; 3 theruler-people relationship and its correlation to the legitimacy of power; and 4 the effect of traditional power politics towards modern elites.This research uses the power theory as the main theory. It is supported by the traditional power source theory, religious legitimacy theory, ruler-people theory, decentralization and regional autonomy theory, ethnic elite and politics theory, as well as tradition reinforcement theory. This research is characterized as descriptive-analytical, and the data is collected through literary study that is related to traditional values and in-depth interview with several traditional and modern elites.In conclusion, traditional power greatly affects the implementation of modern politics, for the strong cultural bond in the society leads the modern elites to use an ethnical-political approach. In addition, the traditional elites elect the modern elites as patron and keeper of cultural value that serves as a unifying driving force. During the 1930s-1950s, the interests of the modern elites are represented by two local organization Pakat Dayak, and local political parties which are Partai Persatuan Dayak. Now, traditional power is being brought back to life in order to represent modern leadership.The principal findings of this research reveal that the Dayak Ma rsquo;anyan Tribe are now egalitarian in nature, have received formal education, and adheres three different faiths Islam, Christianity, and Kaharingan Hindu . However, they still practice procedural traditional power in electing their leaders and giving the titles to governors and regents. Moreover, the modern elites also form institutions such as Dewan Adat Dayak and Dusmala as a tool of power. The people depends on the political leaders as patron that represents their interests. Aside from traditional power, the Christian faith that is adhered by the majority of the DayakMa rsquo;anyan tribe is also a political power. Decentralization and regional autonomy may contribute to the existence of this political phenomenon. Keywords: Political Thinking, Modern Elites, Dayak Ma rsquo;anyan Tribe, Modern Politics, Decentralization, and Political Power.

Abstrak :
In the late 1990s, a group representing Dalits in the Indian state of Tamil Nadu called the Viduthalai Chiruthaigal Katchi-or Liberation Panthers Party-shook the established social and political structures. For over a decade they boycotted elections, questioning the legitimacy of institutions that failed to implement constitutional provisions and allowed casteism to persist. The Panthers conducted mass awareness campaigns for Dalit liberation, instilling a sense of empowerment in a hitherto marginalized population. Eventually, labelled as extremists and alienated by the State, the Panthers were pushed into electoral politics. How the Panthers mobilized themselves and managed to effect changes in Tamil Nadus politics is the main premise of this ethnographic account. Looking into the processes of transition therein, the author discusses how caste considerations inform and underpin politics in the state and whether the Panthers will erode or adapt to hegemonic caste power. With its micro-empirical focus on identity politics in Tamil Nadu, the book also explores diverse dimensions of mobilization and ways in which contentious politics alters political regimes.