Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian fenomenologis tentang bahasa kampanye pemilu 1997 ini berangkat dari satu pengamatan terhadap bahasa kampanye yang terdapat dalam berbagai spanduk pada masa kampanye Pemilu 1997. Hasil dari pengamatan tersebut memperlihatkan kecenderungan adanya bentuk bahasa kampanye yang hegemonik melawan bahasa kampanye yang berbentuk rekayasa simbol yang bersifat hegemoni tandingan. Dalam pengertian yang lebih lugas, bahasa politik pemerintah Orde Baru yang memperlakukan kata "pembangunan" sebagai simbol ideologis, telah mendominasi bahasa kampanye Golkar. Dalam kampanye Pemilu 1997, bahasa kampanye Golkar yang lebih menekankan pada keberhasilan-keberhasilan pembangunan mendapatkan "perlawanan" dari PPP dan PDI melalui bahasa kampanye mereka yang mencoba mempertanyakan keberhasilan-keberhasilan pembangunan tersebut. Landasan teoritik yang digunakan untuk mengkaji persoalan bahasa kampanye tersebut adalah genre interpretive theory, yaitu teori yang berusaha mengungkapkan Cara-Cara orang dalam memahami pengalaman mereka sendiri. Dalam lingkup yang lebih sempit, penelitian ini ditelusuri melalui gagasan fenomenologi-hermeneutika yang menjelaskan bahwa realitas tentang sesuatu dapat diketahui melalui pengalaman alamiah yang diciptakan melalui penggunaan bahasa. Gagasan teoritik lain yang digunakan adalah pemikiran Jurgen Habermas mengenai Universal Pragmatics, yaitu prinsip-prinsip universal tentang bahasa atau studi mengenai aspek-aspek umum penggunaan bahasa. Disamping itu, penelitian ini juga dibahas dengan melihat bahasa dalam dimensi ontologis dan epistemologis. Dalam dimensi ontologis, bahasa bukanlah sesuatu yang transparan yang menangkap dan memantulkan segala sesuatu di luarnya secarajernih. Sedangkan dalam dimensi epistemologis, dinyatakan bahwa bukan manusia yang memakai bahasa, tetapi justru bahasa yang memakai manusia. Dalam tataran metodologis, penelitian ini secara ontologis berusaha mengkaji bahasa kampanye sebagal suatu realitas yang hadir sebagai konstruksi mental dan dipahami secara beragam oleh individu-individu. Sedangkan dalam dimensi epistemologis, peneliti dan realitas yang ditelitinya menyatu ke dalam suatu entitas. Dan dalam asumsi metodologis, konstruksi mental digali secara fenomenologishermeneutik, yaitu melalui proses pemahaman. Data penelitian ini diperoieh dari 25 co-researchers yang terdiri dari praktisi politik (13 orang), pengamat politik (4 orang), dan subjek yang terlibat dalam pemaknaan bahasa kampanye (8 orang) melalui kegiatan wawancara mendalam Temuan dari penelitian ini menegaskan, bahwa telah terjadi konflik melalui bahasa (kampanye) antar OPP (Golkar dan Partai Politik) yang bersumber pada persoalan kekuasaan. Dalam pengertian yang lebih konkret, bahasa kampanye Golkar yang formal dan berusaha untuk melakukan pembenaran-pembenaran terhadap kebijakan pembangunan seperti yang sudah digariskan oleh penguasa harus berhadapan dengan bahasa kampanye partai politik yang terungkap secara spontan dan kritis. Dalam konteks konflik kekuasaan tersebut, bahasa kampanye tidak sekadar dipahami sebagai instrumen atau alat propaganda dari OPP tertentu untuk menegakkan citra dirinya dihadapan masyarakat dan juga untuk meraih simpati massa yang sebanyak-banyaknya. Namun lebih dari itu, bahasa kampanye perlu dipahami sebagai representasi dari berbagai macam kuasa. Bahasa kampanye juga merupakan salah satu ruang bagi konflik berbagai kepentingan dan kekuasaan dinyatakan. Karenanya, tidak berlebebihan bila dikatakan bahwa bahasa {kampanye} adalah kuasa (language is power).

Abstrak :
Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan manusia secara tidak sadar diliputi oleh unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lertentu. Unsur-unsur politik yang digunakan terkadang didapat dengan cara mengaktifkan atribut kebudayaan yang dimiliki seseorang untuk dipertentangkan dengan atribut orang lain. Isu berupa stereotip dan praduga kemudian diciptakan untuk mendukung pengaktifan atribut lersebut untuk mencapai tujuan. TOEFL adalah sebuah alat yang berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebagai sebuah produk, TOEFL memiliki target sasaran yang jelas sekaligus menjadi pasar, yaitu golongan minorilas yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Isu yang dikembangkan dalam TOEFL adalah penutur asli bahasa Inggris yang notabene tidak perlu diukur kemampuan bahasa Inggrisnya karena dibawa secara askriptif dan penulur asing bahasa asing yang harus diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Isu penutur asli dan asing ini dikembangkan dinegara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Tesis ini membahas unsur-unsur politik bahasa dalam TOEFL di Amerika yang menjadikan TOEFL sebagai sebuah "kebijakan" dalam pranata pendidikan tinggi dan badan-badan lainnya di negara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

---

The term "politics" has long been considered to be several troublesome side-issues to the mainstream of human's culture. People are never aware that whatever they do often times involve `politics' to reach the goal in their real life situation. TOEFL is a tool that functions to measure the English proficiency of those people whose mother tongue is not English. As a product, TOEFL has a 'political target' which also becomes the market; that is, those who belong to the minorities where English is not their mother tongue. The issue raised in the TOEFL is the differentiation among those who are Native Speakers and Non-Native Speakers of English. Those who are Native Speakers of English do not need to be measured in terms of their language proficiency whereas those who are minorities need to be assessed. The issue of Native and Non-Native Speaker of English is then widely dispersed in the states which promote English as a National Language which then it becomes a "Covert Policy" in the US. This study discusses some political elements of language in TOEFL in America that make TOEFL a "Covert Policy" as in English in Higher Educational institutions suh as Universities, Colleges as well as agents on which slates that promote English as a National Language are located. This study also attempts to demonstrate several implicatures of TOEFL throughout research findings.

Abstrak :
ABSTRACT
Linguistic landscape (LL) refers to a set of linguistic objects which signifies a public space (Ben-Rafael, Shohamy at al., 2006). This concept encompasses a number of topics such as social, political, cultural, and economic ones. Using the concept of LL, the author examined the names of the main streets (rajamarga) around the Yogyakarta Palace in terms of their function as the identifiers of place names (informational function) and as carriers of certain messages (symbolic function). In order to generate comprehensive results, the author used qualitative approach through the analysis of visual data (photographs) of street name plates. The findings reveal two functions of linguistic landscape which is established by street name plates. The first is informational function, namely to refer to geographical places and to the social space of the Javanese which are presented as a single ethnic group, while the orthographic use of hanacaraka asserts language boundary. The second is symbolic function, namely to convey a collection of meanings (according to the philosophy of Paraning Dumadi), to delineate Javanese as an ethnic group, to designate Javanese as the native language of the local people, to indicate a strong link between governmental powers and place naming practices, and even to serve economic purposes by attracting tourists to Yogyakarta.