Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis konstruksi berita di empat koran nasional,Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Koran Sindo tentang dugaan korupsi KetuaSKK Migas Rudi Rubiandini. Berita dalam penelitian ini dipandang sebagai hasil konstruksidari wartawan dengan segala latar belakang, pengetahuan, dan ideologinya masing-masing.Lumrah bila isi dan pembingkaian keempat surat kabar tersebut berbeda dalam pemberitaantentang dugaan korupsi Ketua SKK Migas Rudi Rubiandini. Menggunakanpendekatankualitatif dan metode penelitian analisis ini, penelitian ini menemukan tiga hal. Yakni, saatini korupsi sudah menjadi komoditas berita, termasuk dalam kasus dugaan korupsi KetuaSKK Migas Rudi Rubiandini di negeri ini sudah menjadi komoditas. Kedua, tuduhan korupsimenjadi senjata paling ampuh merontokkan lawan-lawan politiknya. Ketiga, teks beritamerupakan representasi dari kekuasaaan sebagai mana disinyalir oleh Michel Foucault.Adanya hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan secara langsung menjelaskanrepresentasi dari hubungan ?power-knowledge?. Knowledge is power mengkontrol tatanansosial politik. Di pihak yang berseberangan adalah power is knowledge yang bermaknakekuasaan menumbuhkan pengetahuan. "

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu(11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?SumateraBarat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertamakali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yangsekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negaradi dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat PaktaIntegritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsungnarasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangkukebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur danpenelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dandemokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah prosesinternalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorongterciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasipolitik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapatdiminimalisasi.

---

AbstractThis thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on PaktaIntegritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas isa global anti-corruption program that was firstly introduced by TransparencyInternational in the 1990s that now has been used to prevent corruption in morethan 100 countries in the world. This research is focused on finding the factorsthat make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, throughinterviews with source persons from Transparency International Indonesia andpolicymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to severalliterature sources and researches on global anti-corruption movements as well asculture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in thethesis shows the internalization process of good anti-corruption values that canhelp create good law enforcement so that negative influences from local politicalsituation and public perception on corruption culture can be minimized."

"Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana korupsi, dengan mengkaji keterlibatan korporasi yang pengurusnya bertindak atas nama dirinya sendiri, serta pengurus korporasi yang bertindak atas nama korporasi pada tindak pidana korupsi. Dalam tesis ini yang ingin didapatkan oleh penulis adalah (1) bagaimana bentuk penyertaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi atau pengurus dari korporasi tersebut; (2) kapan pengurus dapat dikategorikan bertindak atas nama korporasi ataupun tidak, pada tindak pidana korupsi; (3) mengkaji/menganalisa sistem pertanggungjawaban korporasi terkait dengan keterlibatannya pengurus yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau tidak. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi sebagai pelaku ataupun subjek hukum pidana dalam suatu tindak pidana, jika suatu korporasi dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana, beban pertanggungjawaban pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan dengan korporasi tersebut, baik hubungan berdasarkan pekerjaan maupun yang lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Pembedaan pengurus korporasi yang bertindak atas nama sendiri dengan yang bertindak atas nama korporasi dalam tindak pidana korupsi, yaitu tergantung dengan adanya suatu business policy atau kebijakan usaha dari korporasi tersebut. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang pengurusnya terlibat melakukan tindak pidana korupsi, dikenakan sanksi penahanan maupun denda serta penutupan sementara.

---

This thesis examines criminal liability on corporate corruption, to examine the involvement of corporate board acting on behalf of itself, as well as the management corporation that act on behalf of the corporation in corruption. In this thesis the author want to be achieved are (1) how the shares of corruption involving the corporation or trustee of such corporation, (2) when the board can be considered to act on behalf of the corporation or not, the corruption; (3 ) examine / analyzing system of corporate liability related to involvement union leaders who are suspected of corruption or not. This research using primary legal materials consisting of several laws relating to corruption offenses committed by corporations. Corporation as the perpetrators or subject of criminal law in a criminal offense, if a corporation is the subject of the criminal act law, the burden of criminal liability is carried out by those who have a relationship with a corporate entity, and the relationship is based on work other than a working relationship with the corporation. Distinction of corporate board that act on behalf of its own with which to act on behalf of the corporation in corruption, which is dependent on the presence of a business policy or business policy of the corporation. System of corporate criminal liability, their management that involved in committing corruption, sanctioned incarceration and fines and temporary closure."

"Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul "akibat" yang ditimbulkan tersebut dapat disamakan dengan kegiatan korupsi yang melibatkan pengurus/anggota partai politik yang melaksanakan kegiatan aktifitas kepartaian untuk dapat dibubarkan. Adanya persamaan pengertian yang ditujukan antara korporasi selaku badan hukum yang disamakan dengan pengertian partai politik selaku badan hukum dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menarik keterlibatan partai politik melalui pengurusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan mempergunakan doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability yang memungkinkan partai politik tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik yang menjalankan aktivitas kepartaian.

---

Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt political parties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provide interpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of political parties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2 paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines for the Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political party can be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by the political parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is what can be equated with corruption involving officials/members of a political party conducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the common understanding between the corporation intended as a legal entity which is equated with the notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for the involvement of political parties through its officials in committing corruption by using the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the political party responsible for acts committed by officials/members of political parties that run the activities of the party."