Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pradipta Danar Jati
Relasi Kuasa Politik Tata Ruang Perkotaan di Tangerang Selatan Antara Pemerintah dan Masyarakat : Studi Kasus Penghentian Proyek Pengurukan Situ Tujuh Muara (2014-2016) = The Politics of Power Relation Between Government and Societies on Spatial Planning in South Tangerang : A Case Study of The Stopping of Tujuh Muara Lake Landfilling project (2014-2016)
Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini menjelaskan mengenai politik perkotaan dengan melihat
relasi kuasa antara pemerintah Kota Tangerang Selatan dan warga dengan studi
kasus Penghentian Proyek Pengurukan Situ Tujuh Muara. Tugas Karya Akhir ini
menggunakan metode kualitatif. Kegiatan pengurukan yang dilakukan oleh salah
satu perusahaan pengembang di Situ Tujuh Muara dihentikan oleh pemerintah
karena dilakukan di atas lahan ruang terbuka hijau. Dalam proses menentukan
kebijakan penghentian ini pemerintah melibatkan masukan warga yang bergerak
bersama Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda ( OKP
Ganespa ) untuk melakukan penghentian kegiatan yang dilakukan di atas lahan
Situ Tujuh Muara. Tugas Karya Akhir ini menggunakan teori urban regime untuk
menganalisis relasi kuasa antara pemkot Tangerang Selatan dengan warga dan
teori kebijakan publik. Hasil temuan dari Tugas Karya Akhir ini adalah
pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan adanya
hambatan dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan aspirasi warga. ......This undergraduate thesis explores urban politics and power relations between
Tangerang Selatan government and its citizen, with the stopping of Tujuh Muara
Lake landfilling activity as a case study. This research uses qualitative
methodology. The The Stopping of Tujuh Muara Lake Landfilling project is
halted by the government due to its location in which it mostly covers an area of
an open green space. Throughout the process to get the policy regarding the
halting of the landfilling activity properly applied, the Tangerang Selatan
government involves input from its citizens together with Organisasi
Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda ( OKP Ganespa ) to
suspend the landfilling activities carried out on the Tujuh Muara Lake area. This
research uses the theory of urban regimes for analyzing power relations between
South Tangerang city government with its citizens and public policy theory.. This
research suggest that, while the government has been facing hurdles in issuing a
policy that is in line with the aspirations of its citizens, the local government is
open to work hand in hand with the citizens.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Miftah Fadhli
Implementasi kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta : studi kasus penertiban dan relokasi pedagang kaki lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) = Implementation of Jakarta urban policy : case study controlling and relocation of pedagang kaki lima (PKL) in Tanah Abang under Joko Widodo (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017)
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut. ...... This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S61299
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library