Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebutuhan data penduduk Departemen Kesehatan (Depkes) di tingkat kabupaten sangat spesifik, baik pengelompokan umurnya maupun waktunya sehingga tidak dapat dipenuhi oleh hasil Sensus maupun Supas. Sebagai jalan terbaik adalah menggunakan data penduduk hasil registrasi, sehingga datanya dapat diperoleh secara langsung setiap saat diperlukan. Apabila menggunakan data hasil registrasi sampai saat ini belum ada persamaan pendapat para ahli tentang ketelitian pelaksanannya, sehingga hasilnya belum dapat dimanfaatkan pada semua jenjang wilayah administrasi. Studi pelaksanaan registrasi penduduk di Kabupaten Kebumen guna menilai sitim registrasi yang ada sejauh mana ketertiban pelaksanannya dan kemungkinan dipakai sebagai dasar pelaksanaan program Depkes. Pendekatan kajian dengan analisa sistem dimana data dikumpulkan melalui evaluasi alur kerja, kelengkapan sarana, ketertiban pencatatan dan laporan, serta wawancara mendalam dengan petugas terkait. Pengumpulan data dengan mengacu pada Permendagri 1995 sebagai peraturan yang terlengkap dan seharusnya dipakai sebagai dasar penerbitan Perda registrasi kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan sarana cukup baik, sedang laporan perubahan status penduduk sudah mengikuti Perda. Apabila untuk mendukung program Depkes peraturan tentang waktu laporan terjadinya perubahan status penduduk perlu mendapat perbaikan, sehingga sesuai dengan kelompok umur dan waktu yang dibutuhkan oleh Depkes. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut perlu adanya penyesuain Perda tentang registrasi penduduk, agar dapat menunjang ketertiban registrasi penduduk dan meningkatkan kesadaran penduduk agar lebih memperhatikan laporan kematian terutama kematian bayi. ......Evaluating Population Registration For Suppport Health Programme Regency Levels : Example Case Study Kebumen Regency, 1999Population data need for Health Departement at Regency levels very specify, for age groups and time reference until cnnot suplies by Complete enummaeration of population (Sensus) and Survey between two cmplete enummeration population (Supas). For bctter choice to use population data from registration, until data can be able if to necessary every time. If to use data registration results in this time not yet equality oppinion from experts about accuration for the implementatios, until the results not yet can to use for all steps area administration. Implementation registration population study at Kebumen regency to evaluate a registration population system for this implementation order and posibility for base implementation Health Departement programme. Approximation study and anlysing system to collection data pass through working channel, coplete supplies, recording and reporting order, indepth - interview with this officer. Data collection to see Permendagri 1995 as complete ordinance and to use for base Perda kebumen regency publication. Out put of study ti indicate cmplete suplis is good, reporting change of population status to follow Perda. For to support Health Department programme. ordinance about time report change of population status necessary to get correction, until to fit with age proups and tme for Health Departement. For to meet a demand data need , nessesary to fit Regency order (Perda) about population regrestation . can to support registration population order and to increase population conciousness in order to see to appear dead report specially infant to appear dead.

Abstrak :
Abstract. The study aims to analyze the evaluation of e-KTP program implementation. The usage of electronic identity (e-ID/e-KTP) provides several benefits for users, private institutions, and the government, hence encouraging many countries to implement such program. In 2009, Indonesia launched the e-KTP program as a National Identity Card, by pointing six districts/municipalities as a pilot project. e-KTP is a demographic document containing security or controlling system—both administration as well as information technology based on national population database. Each citizen may only have one KTP with one Resident Registration Number (NIK)—as a single identity for each resident, valid for life. In 2011, DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, has implemented the e-KTP program. The research used qualitative method to describe the phenomenon, classify and evaluate it, by taking the administrative-village (Kelurahan) of Pondok Pinang, Kebayoran Lama Sub-district in South Jakarta and Duri Kepa, Kebon Jeruk Sub-district in West Jakarta as the case study. The result shows that the implementation of the policy still have shortages, particularly related to major resources, such as limited technical resources and human resources to operate the e-KTP program. The problems need to be evaluated in order to improve the success of dynamic and updated e-KTP program in the future.

Abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi program e-KTP. Penggunaan electronic identity (e-ID) memberikan beberapa manfaat bagi pengguna serta untuk swasta dan pemerintah, yang mendorong banyak negara untuk menerapkannya. Indonesia sendiri baru tahun 2009 meluncurkan program e-KTP sebagai kartu identitas nasional dengan menjadikan 6 Kabupaten/Kota sebagai pilot project KTP Elektronik atau e-KTP. e-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian—baik sisi administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK)—sebagai identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Pada tahun 2011, di DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia, telah menerapkan program e-KTP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan fenomena, mengklasifikasikan dan melihat evaluasi bagaimana analysis pelaksanaan e-KTP Program, dengan studi kasus di Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kelurahan Duri kepa Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih ditemui banyak kekurangan di mana masalah program e-KTP terkait dengan sumber daya utama seperti keterbatasan sumber daya teknis dan sumber daya manusia yang terbatas untuk mengoperasikan program e-KTP. Masalah ini perlu dievaluasi dalam rangka meningkatkan program e-KTP di masa depan agar dinamis dan mutakhir