Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Era post-truth ditandai dengan matinya kebenaran objektif. Kebenaran yang diutamakan adalah yang sesuai dengan pandangan politik kelompok yang bersifat absolut. Terkait dengan kritik sastra, karya sastra yang mengangkat isu subjektivitas dan kebenaran dalam politik, contohnya novel The Nix karya Nathan Hill, relevan untuk dikaji. Tesis ini meneliti bagaimana The Nix melalui berbagai strategi naratifnya menyuarakan narasi subjektif serta menjadi teks yang secara kritis bereaksi terhadap era post-truth dengan konteks politik yang mempolarisasi dan dogmatis. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dan pembacaan dekat untuk menelaah unsur-unsur yang ada di dalam teks. Analisis kemudian diperdalam dengan naratologi Genette, konsep subjektivitas, dan aspek metafiksional. Temuan menunjukkan adanya pengutamaan narasi subjektif melalui kisah yang personal dibandingkan kisah yang politis. Narasi politik kelompok dalam teks digambarkan sebagai sumber distorsi dan mereduksi subjektivitas tokoh, merendahkan kompleksitas demi ide semu tentang kebenaran. Teks menyuarakan narasi subjektif tokoh dengan menyelami berbagai sudut pandang melalui perjalanan tokoh utama dan pengungkapan kisah personal yang didistorsi oleh kesalahpahaman dan narasi politik. Pengungkapan yang dilakukan tokoh utama melalui aspek metafiksional dalam proses mengarang fiksi menunjukkan kesadaran bahwa narasinya bersifat subjektif dan sudut pandangnya terbatas, namun berupaya untuk memahami subjektivitas tokoh lainnya: suatu hal yang kontras dari kecenderungan dinamika politik pada era post-truth yang memecah belah. ......The post-truth era is marked by the demise of objective truths. Individuals and groups often prefer truths that suit their political views which are characteristically absolute. In relation to literary criticism, it is relevant to study literary works that raise the issues of subjectivity and truth in politics, like Nathan Hill’s novel The Nix. This thesis examines how The Nix voices subjective narratives and critically reacts to the post-truth era where political narratives are polarizing and dogmatic. The study attempts to elaborate narrative elements in the text by using qualitative method and close reading. It incorporates Genette’s narratology and metafiction to further analyze the narrative elements. The findings show that the text prioritizes subjective narratives in personal stories in comparison to the political. Group political narratives are depicted as distorting and reductive to characters’ subjectivity, demeaning nuance in the name of truth. The text voices subjective narratives by exploring multiple point of views through the main character’s journey in revealing personal stories often distorted by misunderstandings and judgmental political narratives. The disclosure of personal stories by the main character through metafictional aspect in his fiction writing process shows that his narrative is subjective and his point of view is limited, but simultaneously attempts to attain understanding in other characters’ subjectivity through nuance: a contrast to the divisive political dynamics with post-truth inclination.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan. Untuk mengetahui ancaman dan seberapa besar dampak hoaks di Indonesia, tulisan ini akan membahas tentang kondisi politik Indonesia di era post-truth, mengulas dampak hoaks terhadap ketahanan nasional, dan menguraikan bagaimana upaya mengatasi hoaks yang beredar, terutama dalam bidang politik.

Abstrak :
Media berita dalam situasi globalisasi tertantang dengan munculnya penyebaran berita palsu dan ketidakpercayaan masyrakat terhadap media. Munculnya sumber media alternatif dalam dunia digital telah menjadi sebuah tren bagi masyarakat dalam mengakses berita. Namun kredibilitas dari media alternatif masih dipertanyakan akibat dari kurangnya pengawasan dan kontrol dalam media digital. Dengan demikian, metode transparansi media dilihat dapat menjadi sebuah solusi untuk mengurangi penyebaran berita bohong di media massa. Disisi lain, dunia saat ini sedang memasuki era pasca kebenaran dimana masyarakat tidak memperdulikan fakta asli terhadap sebuah berita melainkan mengikuti emosi dan opini pribadi mereka ketika mengakses berita. Tantangan transparansi media tidak hanya datang dari masyarakatnya saja namun tanggung jawab jurnalis dalam melaporkan berita juga penting karena, masyarakat dan jurnalis adalah subyek dari transparansi. Efektivitas transparansi untuk mengurangi penyebaran berita bohong masih kompleks karena pengetahuan masyarakat terhadap konsep transparansi media masih asing. Walaupun efektivitas transparansi media untuk melawan penyebaran hoax masih dipertanyakan, transparansi media itu penting untuk membangun kredibilitas sebuah media.

---

News outlets in a globalization setting found themselves challenged by the spread of fake news and public distrust towards media. The emergence of alternative news outlets in digital spaces as a new news source of news media has become the trend for today rsquo s audience in accessing information. However, the credibility of alternative news outlets remains questionable as digital news media is lacking of gatekeeping and control. Therefore, Media transparency method come to be viewed as the solution to decline the spread of Hoax and fake news. On the other hand, today rsquo s world is now facing the era of post truth where people are tending to ignore the actual facts of the information and rather follow their emotion in consuming the news. Furthermore, the challenge of transparency comes not only from the audience but also from the journalist rsquo s responsibility because both audience and journalist are responsible for and subjected to transparency. The effectiveness of transparency to decline fake news is complex given that, public knowledge towards the importance of media transparency is still an extraneous concept. Moreover, even transparency effectiveness to tackle the spread of hoax remains questionable, media transparency is essential to support the credibility of news.

Abstrak :
ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

Abstrak :
Tesis ini mengangkat kampanye akal sehat sebagai salah satu wacana yang berkembang dalam Pemilu 2019. Retorika sebagai seni memengaruhi digunakan sebagai metode dalam mengkampanyekan akal sehat. Dalam tesis ini, retorika yang dikonseptualisasikan tidak hanya memuat retorika tradisonal Aristoteles, tetapi juga retorika dalam dunia pasca-kebenaran. Locus analisis tesis ini menggunakan retorika yang disampaikan Gerung dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan Lintas Komunikasi Alumni Jerman (Linkom Aljer) pada Jumat 08 Februari 2019 di Kalibata, Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi makna akal sehat dalam retorika Gerung dan membongkar orientasi politik yang menggerakkan komunikator. Metode Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mendekati objek penelitian pada tiga level berbeda: level teks, level praktik diskursif, dan level sosio-kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akal sehat dalam retorika Gerung pertama-tama bermakna sebagai kapasitas dalam menilai realitas. Penilaian atas realitas yang mengabaikan data dan fakta sebagai rekan episteme menjadikan kampanye akal sehat tersebut jatuh pada kecenderungan retorika pasca-kebenaran. Selain itu, tesis ini menunjukkan bahwa orientasi di balik retorika Gerung bercorak personal dan politis-strategis sekaligus.<

---

This thesis discusses about the campaign of common sense as a part of the developing discourses in Indonesian Election 2019. Rhetoric as an art of persuade is used as a method in campaigning common sense. The rhetoric concepted inside this thesis consist three main elements of communicator as contained in Aristotles rhetoric. There are ethos (ethic and credibility), pathos (emotional attachment), and logos (logic). In addition, common sense discourse is placed in the context of rhetoric in the post-truth world. Locus of analysis in this thesis is the rhetoric delivered by Gerung in a public discussion organized by Linkom Aljer on January 08, 2019. We use Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis to uncover the meaning of common sense in Gerungs rhetoric and the orientation that drives communicators in discourse of common sense. For this reason, we use a three-dimensional analysis of the Fairclough model in approaching Gerungs rhetoric. The results of this study indicate that first of all, common sense in Gerungs rhetoric means as a capacity in assessing the reality. The assessment of reality that ignores data and facts makes the common sense campaign fall to the tendency of post-truth rhetoric. In addition, this thesis shows that the orientation behind Gerungs rhetoric is both personal and political-strategic at the same time.

Abstrak :
Fenomena hoax marak terjadi di Indonesia, sebelum dan sesudah pemilu. Di era post-truth saat ini, kebenaran informasi seperti berita cenderung lebih dinilai berdasarkan emosi dan keyakinan seseorang, sejalan dengan penjelasan konsep motivated reasoning. Namun, penyebaran berita bohong juga bisa dijelaskan dengan firehose of falsehood, yakni teknik pengungkapan berita bohong dalam skala besar sehingga mereka percaya itu benar. Mekanisme yang menjelaskannya adalah konsep ilusi kebenaran berdasarkan kelancaran pemrosesan informasi. Penjelasan ini telah dibuktikan oleh penelitian di AS dan penelitian ini ingin mereplikasi penelitian eksperimental secara konseptual menggunakan 2 (Type: true vs lie, dalam) x 2 (Paparan: sekali vs dua kali, dalam) x 2 (Peringatan: tanpa peringatan vs Dengan peringatan, antara) desain campuran. Selain itu, moderasi gaya kognitif pada efek eksposur pada akurasi yang dirasakan juga diselidiki. Pengumpulan data menggunakan LimeSurvey dan dilakukan secara tatap muka. Pesertanya adalah 174 mahasiswa UI pengguna WhatsApp berusia 18-24 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap jenis berita, namun tidak menunjukkan pengaruh keterpaparan dan peringatan terhadap ketepatan yang dirasakan sehingga tidak mereplikasi temuan penelitian sebelumnya. Diduga, literasi media yang baik dilihat dari pengaruh utama jenisnya mempengaruhi hasil ini. Interaksi antara variabel dan moderasi masih belum dapat disimpulkan karena jumlah sampel yang tidak mencukupi. ...... The hoax phenomenon is rife in Indonesia, before and after the election. In the current post-truth era, the truth of information such as news tends to be more assessed based on one's emotions and beliefs, in line with the explanation of the concept of motivated reasoning. However, the spread of fake news can also be explained by firehose of falsehood, a technique for disclosing fake news on a large scale so that they believe it is true. The mechanism that explains it is the illusion of truth concept based on the smooth processing of information. This explanation has been proven by research in the US and this study wants to replicate experimental research conceptually using 2 (Type: true vs lie, in) x 2 (Exposure: once vs twice, in) x 2 (Warning: no warning vs with warning) , between) mixed designs. In addition, cognitive style moderation on the effects of exposure on perceived accuracy was also investigated. Data collection using LimeSurvey and carried out face to face. The participants were 174 UI students using WhatsApp aged 18-24 years. The results of this study indicate an influence on the type of news, but do not show the effect of exposure and warning on perceived accuracy so that they do not replicate the findings of previous studies. It is suspected that good media literacy in terms of the main influence of its type influences this result. The interaction between variables and moderation is still inconclusive due to insufficient sample size.

Abstrak :
Pemilihan umum atau pemilu di tahun 2019, khususnya pemilihan presiden oleh nomor urut 1 dan 2 merupakan pesta demokrasi untuk masyarakat Indonesia. Informasi seputar politik tentunya ramai di kehidupan nyata dan di ranah cyberspace. Perkembangan zaman yang maju mendukung segala penyebaran pesan kampanye politik melalui cyberspace dengan media sosial sebagai wadah berbagi informasi. Namun, pesan kampanye politik yang tersebar tidak sedikit mengandung suku, agama, ras (SARA) dan politik identitas yang tujuannya membuat konflik satu sama lain. Informasi seputar kampanye politik di ranah cyberspace yang memuat infromasi berita palsu atau hoaks. Fenomena ini kemudian, menghadirkan upaya-upaya literasi digital oleh lembaga Kepolisian RI dan Kominfo melalui cyberspace. Tulisan ini berfokus pada konten visual yang diunggah pada platform media sosial, situs resmi, dan situs berita oleh kedua instansi tersebut, sebagai upaya literasi digital. Kerangka pemikiran dan analisis pada tulisan ini dilandasi oleh tiga konsep yaitu post truth, pengendalian sosial di ranah cyberspace yang memuat legal measures, informal request, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social – malware attacks, dan kriminologi visual yang memuat visuality dan remaking. Hasilnya, pengendalian sosial di ruang siber pada masa pemilu 2019 oleh Kepolisian RI dan Kominfo dengan visualisasi konten yang diunggah, dapat membantu kedua instansi tersebut dalam memberikan literasi digital terkait konten hoaks ke masyarakat. ......The general eletions in 2019, spesifically the presidential election number 1 and 2, is a democratic party for the people of Indonesia. Information about politics is certainly spread in real life and in the realm of cyberspace. The development of the modern era bolsters all the deployment of political campaign messages through cyberspace with social media as a platform for sharing information. Nevertheless, the political campaign messages that were spread contain a lot of ethnicity, religion, race (SARA) and identity politics with the aim of creating conflicts with each other. This phenomenon presents digital literacy efforts by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions through cyberspace. This paper focuses on visual content uploaded on social media platforms, official websites and news sites by the two agencies, as a digital literacy effort. The framework and analysis are based on three concepts, namely post truth, social control in the realm of cyberspace which includes legal measures, informal requests, outsourcing, just-in-time blocking, patriotic hacking, targeted surveillance and social - malware attacks, and visual criminology that include visuality and remaking. As a result, social control in cyberspace during the election of 2019 by the Indonesian Police and Ministry of Communication and Informatics institutions with the visualization of uploaded content, it can help the two agencies in providing digital literacy related to hoax content to the society.

Abstrak :
In this controversial essay, Carlos Elias addresses the worldwide phenomenon that is threatening the scientific and economic progress of Western countries. The rise and influence of magic and irrationality in the media, in social networks and at universities is a disturbing phenomenon: many Western students no longer want to pursue STEM (Science, Technologies, Engineering, and Math) careers. This lucid and well-written book addresses one of the key issues of public debate: the deteriorating state of science in Western countries and their governments, and its rise in Asian countries. The author compares two distinct models: the Spanish or Latin model, which closed the door on science with the Counter-Reformation, and that employed by a second group of countries where science was encouraged. Elias suggests that a similar development could now be taking place between Western countries (where the press, television and social science academics are becoming increasingly critical towards science) and Asia, where most prime ministers (and other politicians) are scientists or engineers.