Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Posyandu merupakan salahsatu bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. Salah satu fimgsi posyandu adalah untuk memantau kcschatan dan pertumbuhan perkembangan balita lewat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di posyandu. Kehadiran ibu di posyandu dengan membawa anak balitanya sangat mendukung tercapainya salah satu tujuan posyandu yaitu meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta memantau tumbuh kemhang balita dalam upaya menoegah tenjadinya kasus gizi kurang atau gizi buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk m getahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan ibu untuk membawa anak balitany kc posyandu. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain penelitian non-experimental dcngan rancangan potong lintang (cross sectional). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancam menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan di semua posyandu di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. Sampei penelitian ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita yang berusia diatas l tahun. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 vaziabel yang dimasukkan sebagai variabel kandidat yaitu 5 faktor yang dimasukkan karena bermakna (p value <0,05), 2 faktor karena mempunyai nilai p<0,25, dan 1 &ktor (umur anak balita) karena secara substantif dianggap berpengamh pada tindakan ibil untuk membawa anak balitanya ke posyandu mendapatkan hasil bahwa pengetahuan ibu tentang posyandu dan adanya dorongan dari tokoh masyarakat adaiah faktor yang mempunyai hubungan bermakna. Sedangkan faktor umur anak balita, pengetahuan ibu tentang KMS dan jadwal pelaksanaan posyandu sebagai variabel kontbunding. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang paling dominan adalah pengetahuan ibu tentang posyandu dengan OR sebesa: 2,689 yang aninya rcsponden yang memiliki pengetahuan tentang posyandu yang baik akan selalu datang kc posyandu dalam 3 bulau terakhir sebesar 3 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang memiliki pengetahuan tentang posyandu yang kurang, setelah dikontml variabel dorongan dari tokoh masyarakat, umur anak balita, pengetahuan ibu tentang KMS dan jadwal pelaksanaan posyandu. Untuk itu disarankan untuk lebih menggalakkan kegiatan promosi kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan xnengaktifkan tokoh masyarakat agar dapat mendorong ibu untuk membawa anak baljtanya ke posyandu. ......The integrated health post is one of community participation in enhancing the health status. One of functions of the integrated health post is to monitor the health, development, and growth of under-five children through activities conducted in it. Mothers attendance in the integrated health post with their children encourage to achieve the aim of the integrated health post that is to increase the mother and children health as well as to monitor the children’s growth and development in preventing malnutrition. The objective of this study was to assess factors related to mothers decision to bring their children to the integrated health post. It was non-experimental study with cross sectional design. Interview using questionnaire was conducted to collect data. The study wa conducted in all ofthe integrated health posts at Palas Sub District in South Lampung District. Sample in this study were mothers whose under-tive children with age above one year old. Simple random sampling method was chosen to take the sample. The study showed that out of 8 variables included as candidate variables in which 5 (tive) factors included had p-value <0.05, 2 (two) factors had p-value <0.25, and the rest (the children age) substantively had an influenced to mo1.her's decision to bring their children to the integrated health posts. The study revealed that mothers knowledge about the integrated health post and encouragement from the public figure in their commtmity were factors that had signihcant association. While the children age, mother's knowledge about health monitoring card, and schedule of integrated health post were confounding factors in the study. The study concluded that the most dominant factor was mother's knowledge about the integrated health post with 0R=’2.689. It means that respondents whose good knowledge about the integrated health post will always come to the post in the last three months as many as 3 (three) times higher than those whose less knowledge about the integrated health post after controlled by variables of encouragement Bom public figure, children age, mother's knowledge about health monitoring card, and schedule ofthe integrated health post. It recommended strengthening the health promotion program as effort to increase the community knowledge and to make the local public figure to be more active encouraging mothers to bring their children to the integrated posts.

Abstrak :
ABSTRAK

Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik

---

ABSTRACT

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and / or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven`t been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism.