Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Norista Veronika, author

Bentuk perlindungan hukum terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) pasca pasal 66 Undang-undang Republik Indonesia No.2 tahun 2014 tentang jabatan notaris (Studi putusan MPD No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018) = Form of legal protection for land deed making officials (PPAT) subsequent to the law of the Republic of Indonesia regarding notary profession (Study of MPD decision No.57/UM/MPD/Kab. Bogor/V/2018).

Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT setelah diterbitkannya Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54810

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhamad Akil Fariabi, author

Perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya perbandingan netralitas organ pengawas pejabat pembuat akta tanah dengan organ pengawas notaris dalam menjalankan fungsinya = Comparison of the neutrality of the supervisory organ of the land deed making officer with the supervisory organ of notary in performing its function / Muhamad Akil Fariabi

ABSTRAK
Dalam pelaksanaan pengawasan di pengaturan sebelumnya dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT hanya dilakukan oleh unsur pemerintah. Dengan terbitnya peraturan baru pemerintah mulai melibatkan unsur lain yakni IPPAT dalam pengawasan. Dengan mendelegasikan kewenangan pengawasan terhadap Majelis Pembina dan Pengawas menjadikan mekanisme pengawasan terhadap PPAT terlihat seperti mekanisme pengawasan yang...

2019

T53423

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Popy Zuchrainiati Bakrie, author

Pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris dalam membuat akta jual beli tanah (analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru tanggal 14 agustus 2015 nomor 131/Pid.B/2015 Bjb) = Violation committed by land deed official ppat notary in making the deed of sale and purchase of land (analysis Juridical Banjar Baru district court decision on august 14 2015 number 131/Pid.B/2015 Bjb)

PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46857

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Bella Permatasari, author

Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berbeda (Studi Putusan Pengadila = The Legal Force Of Deed Of Grant Drawn Up By Temporary Land Deed Official And Just Been Approved By The State Court Subsequent To The Execution Of The Deed Of Acceptance Of Inheritance And Deed Of The Binding Of Sale And Purchase With Different Parties (C

Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris merupakan suatu profesi dan pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik berkaitan dengan objek tanah dengan kekuatan pembuktian sempurna serta melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Victoria Amana Pendo, author

Tinjauan yuridis pemberlakuan tanggal efektif pemberhentian sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berbeda tempat kedudukan dengan notaris menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah = Juridical review toward validation of effective date of temporary discontinuation for PPAT whose Different Jurisdiction as notary under Government Regulation Number 24 of 2016 regarding amandment of Government Regulation Number 37 0f 1998 regarding regulation of the position PPAT / Victoria Amana Pendo

ABSTRAK
Rangkap Jabatan Notaris di luar daerah kerja PPAT dapat menyebabkan pemberhentian jabatan PPAT. Hal ini diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2016. Dalam Pasal 10 ayat (4) PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengatur bahwa PPAT akan diberhentikan sementara jika...

2017

T48589

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian