Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konsep TOD di dalam pembangunan infrastruktur transportasi menjadi solusi untukmeningkatkan nilai kelayakan proyek. Pembangunan infrastrukturnya sendirimembutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif.Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun skema pembiayaan dan kelembagaan yangmenghasilkan kelayakan finansial terbaik dalam proyek pengembangan kawasan TOD diLRT Jabodebek dengan sumber pembiayaan alternatif. Penelitian ini akan menggunakanObligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif. Namun untuk mengurangi beban daribesarnya nilai pokok penerbitan dan pengembalian utang pokok, Obligasi perludiintegrasikan dengan sumber pembiayaan dari pihak swasta melalui mekanismekerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Mekanisme ini melakukan pembagianpembiayaan komponen proyek antara pihak pemerintah dan pihak swasta, di mana pihakpemerintah akan bertanggung jawab terhadap 60,4% biaya pembangunan, 39,71% biayaoperasi dan pemeliharaan, dan 39,39% pendapatan. Sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab pihak swasta.......The TOD concept in the development of transportation infrastructure is a solution toincrease the value of project feasibility. The development of the infrastructure itselfrequires large costs, and because of that alternative sources of financing are needed. Thepurpose of this research is to formulate a financial and institutional scheme that producesthe best financial feasibility in the TOD of LRT Jabodebek with alternative sources offinancing. This research will use bond as alternative source of project financing. Toreduce the burden of principal issuance and debt repayment, the bond needs to beintegrated with financing source from the private sector through the public privatepartnership mechanism. This mechanism shares project component financing between thegovernment and the private sector, in which the government will be responsible for 60.4%of construction costs, 39.71% of operation and maintenance costs, and 39.39% ofrevenue. Meanwhile, the rest is shared with the private sector"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kriteria keberhasilan dalam proses skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) pada sektor penyediaan air minum dalam perspektif stakeholder yang terlibat dalam proses skema KPBU di Indonesia. Dari proses penelitian yang dilakukan telah diperoleh sebanyak 8 (delapan) kriteria kesuksesan dan 40 faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses skema KPBU pada sektor penyediaan air minum. Berdasarkan faktor-faktor dan kriteria keberhasilan tersebut maka disusun rekomendasi yang dapat diterapkan agar penyelenggaraan skema KPBU pada sektor penyediaan air minum di Indonesia dapat berjalan sukses. ......This study aims to identify the criteria of success and the factors that influence the success and success criteria in the process of the Public-Private Partnership (PPP) scheme in the water supply sector in the perspective of stakeholders involved in the process PPP scheme in Indonesia. From the research process carried out there were 8 (eight) criteria of success and 40 factors that influenced the success of the PPP scheme process in the water supply sector. Based on the factors and success criteria, recommendations can be made so that the PPP scheme in the water supply sector in Indonesia can be successful."

"Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, dengan demikian transportasi laut merupakan hal mutlak bagi Indonesia. Hal ini menjadi salah satu alasan betapa pentingnya mengembangkan transportasi laut dan prasarana pendukungnya. Upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pelabuhan yaitu menggunakan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha pelabuhan. Namun, sampai saat ini baru 5 lima pelabuhan yang sudah menerapkan sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja investasi pelabuhan menggunakan pendekatan Game Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja investasi pelabuhan dapat meningkat saat tanah disediakan oleh pemerintah, mengefisiensikan biaya OM, dan kenaikan tarif yang berkala.

---

As an archipelago country, Indonesia much depends on water transportation. Water transportation including marine transportation is a crucial facility for Indonesia. Thus, it is very important for Indonesia to develop marine transportation infrastructures and facilities. The way to accelerate ports infrastructure development is using a Public Private Partnership system. However, there are only five ports that have implemented the system. This study aimed to Increase Port Investment Performances using Game Theory approach. The result indicate, port investment performances can be increased when the land provided by the government, improving operational and maintenance cost efficiency and increase the tariff continuously."

"Pemindahan ibukota negara ke Kawasan IKN tentunya membutuhkan penyediaan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang akan dibangun adalah infrastruktur gas dengan menggunakan gas alam 80 % dan gas hidrogen 20 %. Tujuan penulisan kali ini adalah untuk mengembangkan konseptual desain jaringan pipa, menghitung life cycle cost dan mengusulkan skema KPBU yang digunakan. Metode penelitian yang akan dipergunakan adalah dengan menggunakan studi literatur dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar dibidangnya. Studi dimulai dengan penentuan demand, kemungkinan supply dan dilanjutkan dengan pemilihan jalur transportasi gas. Konseptual desain terkait pemilihan jalur, diameter, tebal pipa, simulasi tekanan , desain stasiun, SCADA dan metering juga dilakukan berdasarkan data yang ada dengan tingkatan konseptual desain. Lyfe Cycle cost, berupa capex dan opex, juga dihitung berdasarkan data harga dari informasi terpublikasi, pendekatan empiris dan data benchmarking disalah satu perusahaan. Kemudian dilakukan Analisa sensitifitas dan IRR, NPV serta Pay Back Period. Dan kemudian dilakukan validasi oleh pakar.Dengan mendapatkan konseptual desain jaringan pipa gas yang akan mensuplai KIPP, dimungkinkan untuk mencampurkan hidrogen kedalam jaringan gas alam yang akan dibangun, namun tantangan terbesarnya adalah besaran hidrogen yang dibutuhkan dan nilai perolehannya dikarenakan keterbatasan produsen hidrogen di Kawasan IKN. Dengan melihat besaran capex, opex dan pertumbuhan demand nya disarankan untuk menggabungkan Pembangunan jaringan gas ini dengan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur lainnya. Survei yang lebih detail sangat dibutuhkan sebelum dilakukan Keputusan investasi.......Following the relocation of the national capital to the IKN Region comes the need to provide infrastructure, among which is a gas network using a mix of 80% natural gas and 20% hydrogen gas. This work aims to design a concept for the pipe network, calculation of life cycle costs and propose a recommendation of PPP scheme. The research method to be used is to firstly perform a literature study, which is then validated by experts in relevant fields. It begins with setting demands and supply possibilities, then selecting a transportation route for the gas itself. Based on available data, designs of route selection, pipe diameter and thickness, pressure simulation , station design, SCADA and metering, design conceptual also performed. Life cycle cost including capex and opex will then be calculated based on published prices, empirical data and benchmarks in a certain company; continued with sensitivity analysis and IRR, NPV and pay back period projection. With a concept of the gas pipe network to supply KIPP it is possible to mix hydrogen into the proposed network. However, the largest challenge is to determine how much hydrogen and how cost effective it will be as the region has few hydrogen producers. By looking at capex, opex and demand growth figures it is recommended to join the gas network’s construction with other infrastructure projects. A more detailed survey is needed before investment decisions can be made."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara agen sosialisasi politik keagamaan terhadap identifikasi partai Islam, PKS, PPP, PKB, dan PAN, pada siswa anggota Rohani Islam di 13 SMA Negeri Kota Depok. Partai Islam mempunyai kemampuan untuk membentuk modal sosial melalui agen sosialisasi politik keagamaan dalam institusi agama, keluarga, dan media. Peneliti berusaha meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori identifikasi partai politik oleh Greene dan agen sosialisasi politik keagamaan dengan 3 dimensi, media, keluarga, dan institusi agama. Melalui uji statistik somers'D yang menempatkan agen sosialisasi politik keagamaan sebagai variabel bebas dan identifikasi partai Islam sebagai variabel dependen, didapati hasil 0,406 yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang lemah. Peneliti juga menemukan bahwa identifikasi siswa Rohis terhadap PPP mempunyai hubungan dengan agen sosialisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua responden mempunyai latar belakang aktif di Partai Islam. Kemudian identifikasi siswa terhadap PKS mempunyai hubungan dengan institusi agama atau Rohis melalui kegiatan mentoring.......This study examines the relationship between the socialization agents of religious politics with Islamic party identification (PKS, PPP, PKB, and PAN) among students who are also Rohani Islam (Rohis) members in 13 SMA Negeri in Kota Depok. Islamic parties have the ability to form social capital through their socialization agents (of religious politics) within religious institutions, families, and the media. I attempted to examine further through the political party identification theory by Greene and socialization agents of religious politics in 3 dimensions: the media, families, and religious institutions. Analysis using the Somers’D statistical test, which places the socialization agents of religious politics as the independent variable and Islamic party identification as the dependent variable, yields the result of 0,0406, meaning that both the variables have a weak correlation. I found that the identification of Rohis students with PPP has a relationship with families as the socialization agent which occurs if the respondents’ parents are active in Islamic Parties. This study has also shown that the students’ identification with PKS has a relationship with religious institutions or Rohis through mentoring groups/activities."

"Gerakan reformasi politik di Indonesia menuntut perubahan politik mendasar. Reformasi politik menghendaki adanya keterbukaan politik yang luas, sehingga muncul banyak partai politik. Pemilu tahun 1999 di DKI Jakarta menghasilkan wakil rakyat yang duduk di DPRD DKI Jakarta. Pemilu tersebut mengantarkan PPP sebagai partai politik pemenang kedua, yang mempunyai peran signifikan di dalam mengeluarkan aspirasi konstituennya. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana interaksi politik anggota Fraksi PPP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2002.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari sumber informan, melalui wawancara mendalam (indepth interview) dari suatu penelitian lapangan (field research). Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai buku dan dokumen tertulis, melalui suatu penelitian kepustakaan (library research). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perwakilan politik, teori partai politik. teori elit. dan teori komunikasi politik.Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002 FPPP DPRD DKI Jakarta belum berperan secara memadai, karena belum ada interaksi politik yang baik. Baik antar anggota FPPP maupun dengan fraksi lainnya. Pada awalnya FPPP merupakana satu-satunya fraksi yang menggulirkan calon gubernur berasal dari betawi asli dan wacana pemlihan secara langsung. Ide ini tidak berhasil diperjuangkan. Kemudian Hamzah Haz, selaku Ketua Umum DPP PPP yang juga sebagai Wakil Presiden RI, mendorong FPPP berkoalisi dengan FPDI-P dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2002, hal ini pun tidak berhasil dijalankan. Dalam proses politik selanjutnya terjadi interaksi politik antar fraksi di dalam dewan secara ketat, di mana kemampuan memanfaatkan peluang politik sangat menentukan. FPPP hanya mendasarkan perhitungan suara hasil pemilu tahun 1999, akibatnya perhitungan tersebut tidak tepat dan pasangan yang diunggulkan FPPP, Sutiyoso dan Chudlary kurang mendapat dukungan. Sedangkan pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo mendapat dukungan dari FPDI-P, FPG, dan FPKP, ditambah rekomendasi dari Megawati Sukarno Putri yang juga merupakan Presiden R.I. Hal tersebut membuat pasangan Sutiyoso dan Fauzi Bowo memenangkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2002-2007.

---

The Role of Partai Persatuan Pembangunan's Faction Members in DPRD DKI Jakarta in Succeeding the Governor of DKI Jakarta, A. Study Case on the 2002 Election of DKI Jakarta's Governor Position.Political reformation movement in Indonesia demanded for significant political changes. Political reformation looked for a wider political openness which led to the emergence of many political parties. The 1999 local election at DKI Jakarta had selected member of local parliament (DPRD DKI Jakarta), in which Partai Persatuan Pembangunan (PPP) became the second winner with significant role as a channel of its constituent's aspiration. The core problem of this research is how members of PPP faction in DPRD DKI Jakarta interact politically during the 2002 Election of the Governor of DKI Jakarta.

This research is a descriptive qualitative research. Data collected through 2 sources: primary data in the form of in-depth interview and secondary data in the forms of books, newspapers and meeting reports. The unit of analysis used the organization, focusing on the observation on individual members. The whole problems are analyzed descriptively. The collection of data was conducted by library research and field research. The theories that used in this research are political representative theory, political parry theory, elite theory, and political communication theory.

During the 2002 Election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta, the PPP faction of DPRD DKI Jakarta have not played significant role due to the lack of good political interaction, between members of PPP faction and with other factions. In the beginning, PPP faction in DPRD DKI Jakarta was the only faction who demanded the candidate of DKI Jakarta's governor came from indigenous Betawi and the election process to be held directly. These demands failed to get supports due to the lack of preparation on many things. Hamzah Haz as the chairman of PPP as well as Vice President of Indonesian Republic underlined the importance of Vice President position to be maintained, which called upon coalition to be established between PPP and PDI-P faction. It was clear depicted in the PPP faction struggle to place Tarmidi Suhardjo (from PDI-P faction) and Chudlarv (PPP faction) as candidates of Governor and Deputy Governor. In the following election process, the political interaction between various factions inside the DPRD DKI Jakarta taken place very fierce, where the ability to take advantage of chances became very important_ PPP faction only took account the support based on the result of 1999 election, hence they miscalculate and the PPP faction's candidates, Sutiyoso-Chudlarr, did not get enough support. Meanwhile the candidate Sutiyoso-Fauzi Bowo got the supports from PDI-P, PG and PKP factions as well as Megawati Soekarno Putti's recommendation, the President at that time. This made Sutiyoso and Fauzi Bowo won the DKI's Governor Election for the period of 2002-2007."

"Artikel ini membahas pengaruh fusi partai politik terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Ciri khas politik Indonesia sebelum Orde Baru, ditandai dengan supremasi presiden dalam pemerintahan dan peranan politik yang terbatas. Artikel ini ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, tesis, dan artikel jurnal. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaruh kebijakan fusi partai politik OrdeBaru terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa fusi partai politik lahir sebagai langkah awal yangdilakukan oleh Soeharto dalam kepemimpinan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen agar terciptanya stabilitas politik dan kembali mengaktualkan pemilihan umum sebagai salah satu sarana demokrasi seperti termaktub dalam UUD 1945. Fusi partai politik berpengaruh terhadap perolehan suara Pemilu 1977 di Jawa Barat. Kenaikan suara PPP pada Pemilu 1977 di Jawa Barat terdapat segmentasi pemilih yang jelas akibat dari fusi partai Islam. Bertambahnya pemilih masyarakat Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam merasa ada kedekatan dengan isu-isu yang diangkat PPP dan mengharapkan agar PPP sebagai kekuatan alternatif pada Pemilu 1977 menjadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenaikan perolehan suara di Jawa Barat.......This article discusses the influence of political party fusion on PPP vote acquisition in the 1977 election in West Java. The characteristics of Indonesian politics before the New Order were marked by the supremacy of the president in government and a limited political role.This article was written using the historical method with sources in the form of contemporary newspapers, books, theses, and journal articles. The problem that will be discussed in this paper is how the influence of the New Order political party fusion policy on PPP vote acquisition in the 1977 elections in West Java. Basedon the results of the research, it was found that the fusion of political parties was born as the first step taken by Suharto under the leadership of the New Order to implement Pancasila and the 1945 Constitution purely and consistently in order to create political stability and re- actualize general elections as one of the means of democracy as stipulated in the Constitution. 1945. The fusion of political parties influenced the vote acquisition for the 1977 election in West Java. The increase in PPP votes in the 1977 election in West Java had a clear segmentation of voters as a result of the fusion of Islamic parties. The increasing number of voters in West Java, who are predominantly Muslim, feel close to the issues raised by PPP and hope that PPP as an alternative force in the 1977 election will become other factors influencing the increase in vote acquisition in West Java."

"Setiap perjanjian yang telah mengikat selayaknya dihormati oleh para pihak dengan cara beritikad baik dalam melaksanakan serta mengupayakan pemenuhan prestasinya. Hal tersebut merupakan implementasi dari asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KHU Perdata. Skema KPBU yang berlandaskan perjanjian keperdataan antara pemerintah selaku pemilik proyek dan badan usaha sebagai pelaksana menjadi salah satu alternatif dalam pemberian layanan dengan penyediaan infrastruktur ditengah sulitnya pembiayaan akibat terbatasnya sumber daya. Pandemi Covid-19 yang melanda sering dijadikan alasan berhentinya pelaksanaan perjanjian akibat dihubungkannya kejadian tersebut dengan keadaan kahar (force majeure). Hal tersebut menjadi masalah, sebab para pihak dapat dirugikan mengingat penyiapan proyek KPBU memakan tenaga, waktu, dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, perlu diaturnya klausul keadaan kahar dengan baik dan memberikan alternatif pengaturan dalam menyikapi keadaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris preskriptif. Analisis penelitian menggunakan teori keadaan memaksa (force majeure/overmacht) dari waktu ke waktu dan prinsip keadaan sulit (hardship). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan suatu keadaan kahar digantungkan pada pengaturan perjanjian dan produk hukum tertentu yang dikeluarkan pemerintah. Agar tidak mudahnya suatu perjanjian diakhiri, negosiasi ulang perjanjian dapat menjadi salah satu alternatif dengan memasukkan prinsip keadaan sulit (hardship) yang penerapannya sesuai (match) dengan karakteristik KPBU. Pemerintah perlu segera mensosialisasikan penggunaan prinsip hardship serta memerhatikan produk hukum yang dikeluarkan terkait keadaan yang berhubungan dengan keadaan kahar.......Every agreement that has been made should be respected by the parties who bind themselves by means of good faith in executing and the fulfilment of the performance. This is an implementation of the pacta sunt servanda principle which is regulated in Article 1338 of the Civil Code. The PPP scheme, which is based on an agreement between the government as the project owner and the business entity as the executor, is an alternative in providing services by building infrastructure in the midst of financing problems due to limited resources. The Covid-19 pandemic is often used as the reason for termination of contract due to the correlation of the situation with force majeure. This is a problem because the parties risk suffering loss considering that the preparation of a PPP project takes a lot of energy, time, and cost. Therefore, it is necessary to regulate the force majeure clause properly and provide alternative arrangements in responding to certain circumstances. The research method used in this thesis is a normative juridical research with a prescriptive explanatory typology. The research analysis uses the theory of force majeure/overmacht from different periods and the principle of hardship. The result of the study shows that the fulfilment of a force majeure depends on the arrangement of certain contracts and legal products issued by the government. In order to prevent a contract from being terminated easily, renegotiation of the agreement may become an alternative by incorporating the principle of hardship whose application matches the characteristics of PPP projects. The government needs to immediately socialize the use of the hardship principle and pay attention to legal products issued in relation to circumstances of potential force majeure."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang konsepsi Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP). Ada beberapa gambaran pokok permasalahan yang hendak ditelusuri melalui studi ini. Partama, bagaimanakah konsep MM PPP, apakah ia mempunyai ciri-ciri yang sama dengan diskursus Civil Society (CS) yang berkembang di Indonesia, atau MM tersebut memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari CS pada umumnya. Kedua, apa saja faktor-faktor yang telah membantu mendorong para aktor partai politik bersangkutan melahirkan konsep MM PPP, dan ketiga, bagaimanakah Rancangan Pembangunan Sosial yang dimiliki para aktor dan atau institusi PPP dalam model MM tersebut.Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dengan teknik wawancara babas (unstructured interview) dan analisis dokumentasi. Data primer yang diperoleh penaliti dari para informan dianalisis dan diberikan interpretasi berdasarkan pandangan para aktor Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang Model Masyarakat Madani (MM PPP) yang menjadi objek studi. Dengan kata lain, data yang dikumpulkan peneliti langsung dinalisis berdasarkan kategorisasi Civil Society (CS) dan MM hasil pemetaan para pakar dalam bidangnya. Hasil analisis itu kemudian dituangkan dalam laporan tesis yang deskriptif.Penelitian ini menggunakan kerangka konsep Civil Society (CS) dan Masyarakat Madani (MM) yang ditampilkan dalam bentuk tipologi hasil pemetaan para pakar ilmu-ilmu sosial, khususnya Muhammad AS. Hikam (Civil Society), Nurcholish Madjid (Masyarakat Madani), M. Dawam Rahardjo (Masyarakat Madani), dan Paulus Wirutomo (Masyarakat Adab). Setelah diketahui posisi Model Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) dalam rentangan CS.Berdasarkan tipologi tersebut, digunakan kerangka tafsir sosial dari Peter L. Berger untuk memahami realitas konseptual MM PPP sebagai produk proses dialektika antara tindakan sosial para aktor yang penuh makna (subjective meaning) dan fakta sosial yang coercive dan terlepas dari para aktor (objective meaning) dalam konstelasi pemikiran dan tindakan sosial politik masyarakat Indonesia.Temuan-temuan penting hasil studi ini memperlihatkan bahwa pertama, MM PPP merupakan sebuah konsep pembangunan masyarakat Indonesia (community development) yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagai wawasan universal dan berada di luar (beyond) wawasan enlightenment yang menjadi landasan konsep Civil Society (CS). Kedua, MM PPP adalah suatu konsep pembangunan Masyarakat Sipil Islam Politik (Islamic Political Civil Society) yang memiliki kesamaan prinsip dengan CS produk enlightenment, namun menjadikan kerangka pikir Islam sebagai sumber inspirasi dan motivasi relijius untuk menjadi landasan pembangunan masyarakat operasional. Ketiga, konsep MM PPP lebih cenderung institusional-ideologis (CS versi Hikam) dan mengikuti model Masyarakat Adab (MA) Wirutomo dalam kaitan dengan unsur persaudaraan (fraternity) sebagai landasan utama bagi terciptanya moralitas yang berkaitan dengan operasionalisasi asas-asas persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) oleh negara. Keempat, Sebagai kenyataan subjektif MM itu berkaitan dengan keunikan yang berlandaskan pada kekuasaan transendental dan menjunjung nilai-nilai Islam sebagai identitas formalnya. Sebagai realitas objektif MM PPP sudah dikukuhkan secara eksplisit dalam Muktamar PPP tahun 2003. Dengan demikian, MM tersebut menjadi suatu kenyataan objektif yang telah mendapat legitimasi nasional, dan konsep itu tidak bisa lagi dikembalikan pada kekuasaan subjektif para aktor yang menjadi produsennya karena telah mengalami objektivasi.Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Madani Partai Persatuan Pembangunan (MM PPP) terdapat perbedaan dari konsep Civil Society (CS) pada umumnya. MM tersebut lebih khas (unik) karena didasarkan pada pemikiran relijius, terutama pengalaman masyarakat Islam periode Nabi Muhammad SAW di Madinah dan hal itu dipadukan dengan kondisi dan pengalaman sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Disarankan kepada para aktor PPP untuk merealisasikan konsepsi MM PPP. Untuk keperluan tersebut diperlukan sosialisasi dan konsolidasi konseptual bagi elit partai di seluruh tingkatan pusat dan daerah. Rekrutmen dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting di samping manajemen pengelolaan operasional yang efisien dan efektif."