Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan infromasi kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat melalui media, baik media tradisional, media konvensional, ataupun media baru. Komunikasi dengan menggunakan media baru dapat menjangkau langsung dan cepat kepada masyarakat. Salah satu media baru berbasis internet yang booming beberapa tahun belakangan ini adalah media sosial. beberapa permasalahan yag dihadapi oleh Pranata Humas pemerintah adalah pemilihan media sosial, meraih follower (pengikut) sebanyak-banyaknya, serta mengelola media sosial yang telah dibuat tersebut. Diperlukan upaya-upaya kreatif fan persuasif untuk melaksanakan misi tersebut. Tulisan ini berisi pengalaman peulis dalam usaha meningkatkan jumlah follower bagia media sosial yang ada dipuslitbang Teknolologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), yaitu melalui kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh sekolah atau universitas. Usaha ini ternyata mampu tidak hanya menambah jumlah follower media sosial namun juga mampu menambah hits counter jurnal yang ada di tekMIRA.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang memprediksi berbagi informasi publik di Facebook. Hubungan yang dihipotesiskan dalam model yang diusulkan diverifikasi dengan data survei daring dari 110 pranata humas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa para pranata humas pada dasarnya memiliki motivasi intrinsik yang cukup tinggi dalam berbagi informasi publik di Facebook dan mereka menganggap bahwa berbagi informasi publik di Facebook mendorong pencapaian tugas organisasi. Para pranata humas yang saling berbagi dan mengejar visi, misi, dan tujuan yang sama, menganggap bahwa berbagi informasi publik di Facebook mendorong integrasi dan tanggung jawab kolektif. Dengan berbagi informasi publik di Facebook, mereka yakin bahwa kegiatan ini akan mempererat hubungan dengan publik dan memungkinkan publik untuk memberikan komunikasi dua arah dan membantu dalam asimilasi pengetahuan baru terkait kebijakan publik. Penelitian ini memiliki signifikansi ilmiah dan praktis terhadap bidang komunikasi antarpribadi di media sosial dan kehumasan pemerintah. ......This study aims to investigate the factors that predict public information sharing on Facebook. The hypothesized relationships in the proposed model are verified with online survey data from 110 government public relations (GPR) officials. From the research results, it can be concluded that GPR officials basically have a high intrinsic motivation and think that sharing public information on Facebook encourages the achievement of organizational tasks. GPR officials who share and pursue the same vision, mission and goals, think that sharing public information on Facebook encourages integration and collective responsibility. By sharing public information on Facebook, they believe that this activity will strengthen relations with the public and enable the public to provide twoway communication and assist in the assimilation of new knowledge related to public policy. This research has scientific and practical significance to the field of interpersonal communication on social media and government public relations.

Abstrak :
Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini. ......The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness.