Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil memenangkan pemilihan umum presiden secara langsung (Pilpres) pertama kali dalam sejarah Indonesia pada Pemilu 2004. Kemenangan S8Y yang berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla (JK) itu menunjukan fenomena Baru dalam babak kehidupan politik di Indonesia. Penelitian ini menekankan pada bagaimana strategi komunikasi politik SBY, terutama strategi dan manajemen tim kampanye SBY datam Pilpres 2004. Beberapa aspek yang tercakup di dalamnya, antara lain bagaimana susunan tim kampanye, strategi karnpanye dan pelaksanaanya, hingga mampu meraih kernenangan dalam Pilpres. Tujuanya adalah memberikan gambaran (deskripsi) secara umum dan menganalisis secara evaluatif stnuktur dan kerja tim sukses SBY tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan perrdekatan kualitatif. Pengurnpulan data dilakukan melalui wawancara tak berstruktur, tapi fokus pada permasalahan. Pengambllan data juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen. Metode evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses (berdasarkan Cara atau proses komunikasi) dan basil atau dampak dari proses komunikasi tersebut. Hasil penelitian menunjukan, strategi kampanye politik SBY -JK cukup efektif dan optimal. Dari evaluasi yang dilakukan, strategi kampanye yang dilakukan rnampu memilih isu-isu sensitif yang menjadi harapan masyarakat, strategi pencitraan dan pemasaran SBY cukup berhasil dalam mempopulerkan dan menghasilkan nilai positif untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pencitraan melalui media massa mampu membangun popularitas dan opini positif terhadap SBY-JKC. Di dalamnya, termasuk melakukan kontra opini terhadap kampanye negatif (negative care aign). Persoalan yang perlu dibenahi dalam strategi kampanye SBY adalah terus melakukan evaluasi terhadap isu-isu sensitif yang menjadi harapan masyarakat, perneliharaan popuiaritas melalui pencitraan dan image positif, dan melakukan evaluasi dan perencanaan pendekatan kepada pemilih secara matang. Penyusunan strategi dan perencanaan kampanye harus di!akukan secara lebih baik, harus dilakukan evaluasi popularitas dan opini positif melalui penatraan positif, dan kreativitas dalam kampanye perlu terus dikembangkan. Dan aspek implikasi akademis, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan perbaikan kansep strategi dan manajemen kampanye SBY di masa depan. Penelitian ini dapat dimanfaatkan secara praktis untuk bahan pertimbangan memformulasikan strategi seorang kandidat presiden.

Abstrak :
Dengan kalimat tahmid dan salawat saya awali pidato pengukuhan saya pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih- kepada Allah Yang Maha Kuasa karena dengan rakhmat dan ridho-Nya upacara pengukuhan ini dapat terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waku untuk menghadiri peristiwa yang besar artinya bagi saya serta keluarga saya. Semoga Allah Yang Maha Pemurah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin! Topik yang saya pilih untuk pidato pengukuhan ini ialah tentang dua peristiwa penting dalam tata negara Indonesia, i.e. pemilihan Presiden dan pergantian Presiden. Hadirin tentu sudah mengetahui bahwa, sejak masa peralihan berakhir, pemilihan Presiden diadakan secara berkala lima tahun sekali. Tetapi mungkin tidak semua hadirin mengetahui bahwa sewaktuwaktu dapat juga diadakan pemilihan Presiden.

Mengapakah soal pemilihan Presiden mendapat perhatian yang besar? Jawabnya ialah karena Presiden memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan politik. Betapa pentingnya tokoh yang memangku jabatan Presiden diungkapkan oleh Bernard. Schwartz, seorang pakar hukum tata negara Inggris, yang menganggap kedudukan Presiden sebagai "the most powerful elective position in' the world". Ungkapan Schwartz itu, yang. menilai kedudukan Presiden di Amerika Serikat yang memakai sistem "checks and balances"? lebih-lebih berlaku terhadap negara Indonesia yang tidak memakai sistem tersebut. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan dan tanggungjawab terpusat pada Presiden (concentration of powers and responsibilities upon. the President). Bahkan Supomo mengatakan: "buat (pelaksanaan pemerintahan, pen.) sehari-hari Presidenlah yang merupakan'penjelmaan kedaulatan rakyat." Beliau menegaskan lagi: "Yang merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat ialah Presiden; bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, Supomo menghendaki "a very strong position of the President". Perlu juga diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah memperbesar wewenang Presiden yang dapat dibaca terakhir dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. VI/MPR/1988 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional, yang bunyinya: "Melimpahkan wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil .langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulanginya gejolak-gejolak sosial dan bahaya terulangnya . G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional sebagai Pengalaman Pancasila dan kehidupan Demokrasi Pancasila serta menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya katakan "terakhir", karena pasal yang, serupa juga terdapat di dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) sebelumnya, i.e. TAP MPR No. VII/MPR/1983, 'TAP MPR No. VI /MPR/1978, dan TAP MPR No. X/MPR/1973, namun tidak lagi. dikeluarkan pada Sidang Umum.MPR 1993. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda-tanya dan saya mencoba untuk menjawabnya. Memang keempat TAP MPR tersebut, yang pada hakekatnya adalah mengenai wewenang untuk menyelamatkan negara, dalam ilmu hukum tata negara sudah dikenal dengan istilah hak darurat negara (staatsnoodrecht), yaitu kewenangan kepala negara (Raja, Presiden) untuk mengambil tindakan apa saja, kalau perlu dengan melanggar peraturan yang berlaku, bahkan undang-undang dasar sekalipun, demi untuk menyelamatkan negara. Jadi, kalau selama ini sudah merupakan wewenang Presiden, dan berpegang pada definisi istilah "pelimpahan" (delegatie) dalam ilmu hukum tata negara' adalah janggal kalau MPR menyerahkan wewenangnya.

Abstrak :
Partisipasi politik merupakan aspek panting bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia, dimana masyarakat dapat menentukan aspirasi politiknya melalui aktifitas secara aktif. Kelompok Relawan, adalah sekumpulan masyarakat yang secara aktif telah ikut berpartisipasi didalam proses pemilihan presden R.I. pada tahun 2004. Bentuk-bentuk kegiatan politik Kelompok Relawan bersifat sporadis, karena proses. pembentukan kelompok terjadi pada scat pemilu raja. Disamping itu, individu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Relawan adalah bukan berasal dari kelompok masyarakat politik. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana sekelompok masyarakat melakukan kampanye untuk mendukung kemenangan calon presiden dan wakil presiden Amin Rais - Siswono Yudo Husodo di dalam pemilu presiden. Pengamatan terhadap Kelompok Relawan dilakukan di Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan menggunakan sudut pandang teori gerakan sosial, teori mobilisasi sumberdaya. Kelompok Relawan dijelaskan melalui 3 sudut pandang variabel yaitu : pembentukan identitas dan solidaritas kelompok, mobilisasi sumberdaya, dan mobilisasi tindakan. Penelitian ini menjelaskan tentang alasan-alasan yang menirnbulkan kesadaran orang-orang untuk berkelompok sampai kemudian mengidentikan kelompoknyai pads sebuah aspirasi politik tertentu_ Kemudian, dijelaskan juga bagaimana kelompok tersebut melakukan mobilisasi terhadap sumberdaya internal yang dimiliki maupun sumberdaya ekstemal yang terdapat pada jaringan sosial politik calon Presiden dan wakil presiden serta Tim Sukses. Selanjutnya, penelitian menjelaskan bagaimana strategi dan taktik telah digunakan oleh Kelompok Relawan, .balk untuk memperkuat eksistensinya maupun untuk memperbesar pengaruh dan jaringan pendukung. Sampel penelilian adalah 40 orang yang merupakan infomman, yang ditarik dengan cara telah ditentukan sebelumnya (purposive) 18 Kelompok Relawan yang terdapat di Kecamatan Pamulang. Selain oleh motivasi yang bersifat rasional, gerakan Kelompok Relawan merupakan bentuk emansipasi masyarakat sipil pada sebuah proses politik pemilu Presiden (emancipatory politics). Kesadaran, Solidaritas yang terdapat, didalam KR, diketahui bukan karena alasan yang bersifat ideologis, melainkan karena isu-isu sosial ekonomi dan isu figuritas pada dimensi kemampuan dan track record tokoh politik yang didukung. Untuk mendapatkan dukungan masyarakat, KR mengembangkan strategi dan taktik yang bersifat "terbuka dan plural". Mobilisasi pendukung tidak dilakukan dengan strategi konflik. Timbulnya gejala kemasyarakatan yang telah ditunjukan oieh fenomena KR, , diperkirakan akan muncul kembali pada bentuk-bentuk yang sama pada pemilu presiden 2009. Karenanya, untuk mengembangkan budaya "emancipatory politics" sebagai norma baru demokratisasi di Indonesia, maka calon-calon presiden dan wakil presiden perlu memahami hubungan positif antara struktur sosial ekonomi dan struktur peluang politik yang dimilikinya dengan masyarakat sipil ditingkat akar rumput. Sehingga sedari dini perlu dibangun jaringan politik ditingkat akar rumput, dengan cara menumbuhkan embrio-embrio KR. pisamping perlu untuk meningkatkan kapasitas institusi politik yang dimiliki 'seperti Partai politik dan Tim Sukses.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji strategi kampanye seorang calon presiden RI. Studi sejenis ini belum banyak dilakukan di Indonesia karena pemilihan presiden secara langsung barn pertana kali diadakan. Amien Rais sebagai kandidat presiden pada pilpres 2004 memperoleh kekalahan dengan sangat telak. Padahal ia adalah kandidat yang paling kompeten di antara kelima pasangan. Mengapa ia gagal, apakah ia telah menjadi korban dari pemeo yang berlaku di Amerilra Serikat bahwa kandidat terbaik tidak akan pernah terpilih. Kajian tentang kampanye politik dalam tesis ini didasari oleh perkembangan riset kampanye politik yang kini telah memasuki sebuah era di mana kampanye modem menggunakan pendekatan strategi pemasaran dan strategi komunikasi (Kotler,1996 dan Kavanagh,1997). Perkembangan ini di motivisir oleh kemajuan dnnia industri yang telah terbukti jitu menaikkan angka penjualan dengan menggunakan strategi pemasaran. Seiring dengan itu pula proses politik yang terjadi semakin menjurus ke arah manipulasi uang atau korupsi, sehingga memaksa pars aktivis politik untuk menerapkan prinsip-¬prinsip pemasaran agar kampanye berjalan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut mendorong tim kampanye untuk bertindak dan mencapai tujuan berdasarkan riset yang ketat. Apalagi antara dunia pemasaran dan kampanye sesungguhnya memiliki kesamaan, jika dalam pemasaran, penjual menawarkan barang dan jasa guna menperoleh keuntungan maka kampanye menawarkan janji dan kepribadian kandidat untuk memperoleh dukungan suara darn pemilih. Meski demikian keduanya juga memiliki perbedaan, kampanye politik selalu diliputi persoalan kepercayaan, emosi bahkan juga konflik. Teknik pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian dalam tesis ini dilakukan melalui wawancara terhadap sembilan informan, dan didukung oleh studi yang memanfaatkan berbagai dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik analisa data ideal types digunakan oleh peneliti dengan pertimbangan teknik ini menyajikan model atau abstraksi Bari sebuah relasi sosial ataupun proses-prosesnya, dengan cara menyandingkan konsep dengan realitas (Neuman,2000:431-432). Dengan kata lain dengan teknik analisa data ideal types, peneliti akan membandingkan strategi kampanye yang telah berlangsung di banyak negara di dunia dalam hal ini strategi kampanye yang ada di Amerika dan Eropa dengan strategi kampanye yang dijalankan oleh pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo. Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab utama kegagalan kampanye pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo bersumber dari langkah politik Amien Rais yang cenderung konfrontatif dan sikapnya yang tidak tegas dalam menentukan orang-orang yang akan menjadi tim kampanyenya. Hal ini berimplikasi pada kinerja tim kampanye yang cenderung diliputi oleh suasana rivalitas antara kepentingan untuk mengusung Amien Rais sebagai tokoh pluralis atau tokoh Islam modern (sektarian). Rivalitas yang terjadi dalam tim kampanye Amien Rais membuat strategi kampanye menjadi tumpul. Tahapan pemasaran politik dilalui tanpa ketelitian karena menafikan beberapa hasil riset popularitas dan riset segmentasi pemilih, sehingga aktivitas kampanye tidak sinkron dengan hasil riset. Di samping itu terbatasnya dukungan finasial dan menurunnya perolehan suara Partai Amanat Nasional juga menjadi kelemahan dari aktifitas kampanye pasangan iai. Namun demikian media massa telah berjasa dalam menggambarkan Amien Rais secara positif dalam berbagai program berita. Hal tersebut didukung oleh kejelian tim kampanye dalam merancang aktivitas kampanye yang berpeluang memiliki nilai berita sehingga mengundang liputan media massa. Sayangnya iklan politik pasangan Amien Rais-SiswonoYudo Husodo kontraproduktif dengan upayanya dalam membangun citra. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktifitas kampanye pasangan ini belum termasuk pada penerapan strategi kampanye modem. Dari hasil penelitian ini, ditemukan beberapa implikasi teori, antara lain: (1) Langkah politik kandidat presiden turut menentukan upaya pembangunan citra. Hal ini berkaitan dengan langkah politik konfrontatif dan akomodatif. Semakin konfrontatif langkah politik sang kandidat maka citra positifnya akan cenderung menurun, demikian pula sebaliknya; (2) Ikan politik yang mengandung pesan berupa visi, nisi dan program kandidat presiden tidak efektif bagi pemilih tradisional, karena karakteristik pemilih seperti ini lebih peka dalam menangkap pesan non verbal (visualisasi kepribadian kandidat presiden); (3) Sikap positif media (pemberitaan media massa) terhadap kandidat presiden tidak serta merta mempengaruhi pilihan pemirsa dalam hal ini pemilih.

Abstrak :
Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya. ......In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants.

Abstrak :
Membahas tentang Mekanisme Pembahasan RUU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, ditinjau dari interaksi politik yang terjadi di antara fraksi di DPR RI dalam proses pembahasannya. Lebih spesifik penelitian hendak menjawab permasalahan bagaimana mekanisme politik yang berlangsung dalam Pansus RUU Pilpres dan interaksi politik yang terjadi dalam Pansus, dilihat dari tiga variable, yaitu variabel kepentingan, variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, serta variabel sikap. Teori yang digunakan adalah teori Demokrasi (O'Donnell dan Schmitter), teori Perwakilan Politik (Gilbert Abcarian), teori Kebijakan Publik (William N. Dunn), Sistem Pemilu dan Kepartaian (Maurice Duverger), dan Teori Kepentingan (Macridis Brown). Dalam menganalisa permasalahan, penelitian menggunakan metode penelitian dengan pendekatan secara kualitatif, yang termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif karena hendak menjawab pertanyaan tentang "bagaimana", dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Menggunakan analisis data secara induktif agar dapat menemukan pengaruh hubungan nilai-nilai eksplisit sebagai sturktur analistik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam suatu proses perumusan suatu kebijakan berupa undang-undang tidak terlepas dari siapa yang terlibat/pemeran resmi dalam mekanisme perumusan kebijakan publik tersebut. Fraksi-fraksi di DPR melakukan interaksi politik sehingga terbentuk berbagai macam polarisasi dalam Pansus, terhadap substansi sebagai fokus penelitian, yaitu ketentuan electoral threshold dan persyaratan calon presiden. Sedangkan mekanisme yang melandasi beroperasinya Pansus tersebut, proses pengambilan keputusan terhadap substansi/materi RUU dilakukan secara tertutup, dengan forum lobby, setelah menggunakan cara pembahasan dalam rapat-rapat tidak mencapai titik temulsepakat. Kompromi yang disepakati dalam forum lobby ditempuh oleh fraksi-fraksi dalam rangka mengakselerasikan kepentingan masing-masing fraksi mereka, yang menjadi kebijakan dan kepentingan dari partai mereka juga. Dari tiga variabel penelitian, menggambarkan bahwa dari variabel kepentingan, masing¬masing fraksi adalah menciptakan suatu UU yang sesuai dengan kepentingan fraksi/partai mereka. Dan variabel orientasi terhadap norma dan prosedur, maka Pansus RUU Pilpres telah melakukan pembahasan secara demokratis. Dari variabel sikap, maka mayoritas fraksi menerima hasil dari proses pembahasan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang disahkan kemudian dengan UU Nomor 23 tahun 2003.

---

This thesis discusses the Discussion Mechanism of Bill Draft on President and Vice President Election to Become a Law based on the perception of political interactions among factions in DPR RI during this discussion. Specifically, this research is about to answer the question on how the political mechanism take place during the special committee of President Election Bill Draft. This political interactions research focused on three variables, namely interest variable, norm and procedure orientation variable and act variable. This research uses the theory of Democracy (O'Donnell dan Schmitter), Representative Politics Theory (Gilbert Abearian), Public Policy Theory (William N. Dunn), General Election and Party System (Maurice Duverger), dan Interest Theory (Macridis Brown). In order to analyze this issue, the research uses a qualitative research theory. And it categorized as a descriptive qualitative methods since it answered the question on how, using interview and documentation as a technique on collecting data. Inductive data is used to analyze in order to learn more on the influence of the relation of explicit values as an analytic structure_ The result of the research shows that during discussion on law policy, it can 't be seen by who's offically involved on that discussion. Factions in the DPR exercise its political interaction that cuse many polarization on special committee especially on the substance which is the focus of this research namely electoral threshold and requirement of candidates president. While the procedure based on how Special Committee works, the decision process toward the substance of the bill draft was made privately using lobby was taken by factions in order to accelerate each faction interest, which happen to be the policy and interest of each party. From three research variables, the interest variable shows that each factions draft the bill based on their own faction/party's interest. From the norm and procedure orientation variable, the Special Committee on the Bill Draft of President Election have conducted all the discussion in democratic manners. And from the act variable, the majority of factions accepts the outcome of discussion process as the final draft of President and Vice President general election, which enacted in the future as Law No. 23 year 2003.