Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Kebijakan ini mengalami banyak perubahan. Perubahan perlakuan PPN atas penyerahan emas perhiasan diatur di dalam PMK Nomor 38 /PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan latar belakang dari perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan kaitannya dengan asas ease of administration, menganalisis perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilali atas Penyerahan Emas Perhiasan, bila ditinjau dari prinsip Presumptive Taxation, dan menggambarkan implikasi bagi Pengusaha Emas Perhiasan atas perubahan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan yang diatur di dalam PMK Nomor 38/PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan peraturan pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Perubahan ini berkaitan dengan asas ease of administration yaitu certainty, convenience, efficiency, dan simplicity. Perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan apabila ditinjau dari pendekatan Presumptive Taxation disebabkan karena emas perhiasan merupakan komoditas yang masuk ke daam kategori hard to tax. Yang dimaksud hard to tax disini adalah emas perhiasan memiliki karakteristik yang khusus sehingga obyek komoditas emas perhiasan menjadi sulit diidentifikasi. Komoditas emas perhiasan tidak mengenal barang bekas dan dapat berpindah tangan berkali – kali sehingga tidak dapat diidentifikasi berapa nilai tambah yang sebenarnya. Implikasi yang terjadi atas perubahan peraturan yang mengatur PPN atas penyerahan emas perhiasan diantaranya terjadinya peningkatan tenaga kerja karena adanya pertumbuhan dari industri emas itu sendiri. Selain itu implikasi yang terjadi adalah wajib pajak diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan mekanisme nilai lain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dalam metode penghitungan PPN yang terutang. ......This study discusses the Implementation of Treatment Delivery of Value Added Tax on Gold Jewellery. This policy is undergoing many changes. Changes in VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38 / PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014. The purpose of this study is to describe the background of the policy changes governing the treatment of Value Added Tax on Delivery Gold Jewellery and relation to the principle of ease of administration, analyzing policy changes governing the VAT treatment Nilali upon Delivery Gold Jewellery, when viewed from the principle of Presumptive Taxation , and describe the implications for Entrepreneurs Gold Jewelry on the changes in treatment of Value Added Tax on Delivery of Gold Jewellery. This research is a descriptive qualitative approach. The results of this study concluded that the reason for the policy change VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38/PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014 is to provide legal certainty and regulatory harmonization imposition of VAT on the transfer of gold jewelry. This change is related to the principle of ease of administration, namely certainty, convenience, efficiency, and simplicity. Changes in Value Added Tax treatment policy on the transfer of gold jewelry when viewed from the approach of Presumptive Taxation is because gold jewelry is a commodity that comes into the category daam hard to tax. What is meant here is hard to tax gold jewelry has a special characteristic that gold jewelry object becomes difficult to identify. Gold jewelry knows no used items and can change hands many - times that are not identified what really adds value. Implications that may arise from regulatory changes governing VAT on the transfer of gold jewelery including an increase in employment due to the growth of the gold industry itself. Besides the implication that happens is the taxpayer given the ease of their tax obligations by using mechanisms other values ??are more modest than the input tax crediting mechanism in the method of calculating VAT payable.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan mengenai kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto di Indonesia sejak tahun 1983. Tujuan diterapkannya Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah memberikan alternatif kepada Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pembukuan atau sebagai pedoman bagi aparat pajak untuk menetapkan penghasilan bersih Wajib Pajak apabila pembukuan tidak benar. Dalam pelaksanaan kebijakan Norma Penghitungan Neto,pro dan kontra timbul. Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep mengenai hard-to-tax dan presumptive taxation terkait sistem self-assessment dan pemenuhan asas keadilan dan kemudahan administrasi dalam pemungutan pajak berdasarkan ilmu administrasi perpajakan. Hasil penelitian menemukan bahwa Norma Penghitungan Penghasilan Neto memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan sebagai kelebihannya. Namun, di sisi lain, penerapannya dapat mencederai keadilan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada beberapa kelemahan di dalam rancangannya. Kebijakan ini dapat mengurangi beban kepatuhan bagi Wajib Pajak orang pribadi, tetapi tidak mendorong Wajib Pajak untuk beralih ke sistem perpajakan normal. Hal ini disebabkan pembuat kebijakan tidak mempertimbangkan di bawah dan dalam kondisi bagaimana Wajib serta jangka waktu Wajib Pajak orang pribadi dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan lulus dari sistem sederhana ini. Dan juga, penetapan melalui Norma Penghitungan Penghasilan Neto ini sejatinya bertentangan dengan prinsip sistem self-assessment.

---

This research is focused on identified problem toward The Deemed Net Profit Policy that has been applied since 1983 in Indonesia. The purpose of The Net Deemed Profit is to provide alternative methods of assessing taxpayers who are not in position to keep good books of account using double entry bookkeepeing or whose accounting is difficult for the tax administration to control. There are pro and cons in its implementation. The theoretical framework used in this research are hard-to-tax concept with presumptive taxation concept against self-assessment and its implication toward equality and ease of administration in taxation based on taxation administration science. The results of this research found that the Deemed Net Profit provides simplification in administer taxpayer obligation, as advantage. But in the other hand, it creates unfairness in some conditions. There are also weaknesses in its design. It successfully reduce some of compliance burden for individuals taxpayers, but it didn?t encourage taxpayer to graduate from simplified regimes because policy maker not provided answers for some critical question toward its implementation which are how and under what circumstances and time frame taxpayers should enter into and graduate from such simplified system using The Net Deemed Profit. And also, this kind of assessment in principal have discontinuity with self-assessment system.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi konsep presumptive taxation dalam kebijakan PPh atas UMKM di Indonesia, Thailand, dan Malaysia, serta merekomendasikan desain tax compliance requirements untuk Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan menggunakan data primer hasil wawancara dan data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen. Dari analisis evaluasi kebijakan, ditemukan bahwa terdapat kelemahan dari sistem pajak penghasilan saat ini, yaitu tidak semua wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final untuk peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp4.8 miliar adalah UMKM. Di samping itu, masih terdapat gap yang cukup tinggi antara jumlah UMKM dengan jumlah WP yang membayar PPh tarif khusus. Kontribusi setoran PPh Final UMKM terhadap penerimaan pajak nasional tahun 2016-2022 masih sangat rendah. Penelitian ini merekomendasikan tiga usulan kebijakan terkait tax compliance requirements yang telah mempertimbangkan kesesuaian dengan Asas Pemungutan Pajak, yaitu: (i) melakukan tagging “UMKM” pada subjek pajak ketika registrasi NPWP, (ii) meningkatkan sosialisasi kewajiban perpajakan bagi para pelaku UMKM serta anak muda di bangku sekolah atas, dan (iii) melakukan edukasi terkait pembukuan sederhana melalui pengembangan aplikasi pembukuan sederhana sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (EMKM). Lebih lanjut, untuk mendorong perkembangan UMKM melalui konteks hukum pajak yang transformatif dan mendukung mobilitas, maka disarankan agar pemerintah melakukan amandemen perpajakan, salah satunya melalui omnibus law ......This study aims to evaluate the implementation of the presumptive taxation concept in the income tax policy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, Thailand, and Malaysia, as well as to recommend designing tax compliance requirements for Taxpayers with a Specific Gross Turnover. A descriptive qualitative method was conducted using primary data from interviews and secondary data from various literatures and documents. From the policy evaluation analysis, it has been discerned that there exists an inherent flaw in the current income tax system; not all taxpayers employing the Final Income Tax rate for gross turnovers up to IDR 4.8 billion qualify as MSMEs. In other other hand, Indonesia still facing a considerable gap between the number of MSMEs and the number of taxpayers who pay based on final tax rates. The contribution of MSMEs' final income tax payments to national tax revenue in 2016-2022 is still very low. This study recommends three policy proposals related to tax compliance requirements that have considered suitability with the Principle of Tax Collection, namely: (i) tagging "MSME" for taxpayers when registering the Tax Identification Number (TIN), (ii) increasing the socialization of tax obligations for MSMEs and high school students, and (iii) conducting education related to simple bookkeeping through the developing an applications in accordance with the Financial Accounting Standards (FAS) for MSMEs. Furthermore, to advance the growth of MSMEs within a transformative tax legal framework that fosters mobility, we recommend that the government enact tax amendments, one of which should be through the MSMEs-specific omnibus law.