Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.......Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Waralaba merupakan salah satu bentuk distribusi yang memiliki peran pentingdalam perluasan pasar, termasuk perluasan pasar ke luar negeri. Waralaba menjadisalah satu subsektor yang termasuk dalam sektor distribusi yang diatur dalamOrganisasi Perdagangan Dunia (WTO), yaitu dalam General Agreement of Tradein Services (GATS). Masing-masing negara memiliki hak untuk membentukregulasi domestik terkait dengan perdagangan jasa untuk diterapkan di negaranyamasing-masing. Namun, setiap negara anggota WTO memiliki kewajiban untukmenyesuaikan aturan-aturan terkait perdagangan jasa sesuai dengan komitmenyadalam prinsip-prinsip perdagangan jasa yang telah disepakati dalam GATS.Sehingga, sebagai salah satu negara anggota WTO, Indonesia juga diwajibkanuntuk menyesuaikan aturan domestiknya agar sesuai atau tidak bertentangandengan prinsip-prinsip perdagangan jasa yang diatur dalam GATS. Indonesiamerupakan salah satu negara yang memiliki aturan khusus mengenai waralabadalam bentuk peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun2007 tentang Waralaba dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan MenteriPerdagangan (Permendag) No. 71 Tahun 2019 tentang PenyelenggaraanWaralaba. Perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan apakah suatu negara telahmenerapkan prinsip-prinsip perdagangan jasa, harus pula mengacu padakomitmen spesifik masing-masing negara anggota. Sehingga, untuk menilaibagaimana pengaturan penyelenggaraan waralaba di Indonesia dikaitkan denganprinsip-prinsip yang diatur dalam GATS, harus tetap mengacu pada komitmenspesifik Indonesia dalam sektor-sektor perdagangan jasa.

---

A franchise is one of the distributions methods that have an important role inexpanding markets, including expanding markets overseas. A franchise is one ofthe subsectors that is classified in the distribution sector stipulated in the WorldTrade Organizations (WTO), namely in General Agreement of Trade in Services(GATS). Each country has the right to form domestic regulations related to tradein services to be implemented in their respective countries. However, each WTOmember country has an obligation to adjust any domestic regulations relating totrade in services with the principles of trade in services agreed in the GATS.Therefore, as a member of the WTO, Indonesia is also required to adjust anydomestic regulation relating to trade in services with the principles of trade inservices set out in the GATS. Indonesia is one of the countries that have specificregulation regarding franchising in the form of government regulations, namelyGovernment Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising and regulatedfurther in the Minister of Trade Regulation (Permendag) No. 71 of 2019concerning the Implementation of Franchising. It should be noted that todetermine whether a country has applied the principles of trade in services, itmust also refer to the specific commitments of each member country. Therefore, inorder to assess the regulation of the implementation of franchising in Indonesiarelated to the principles set out in the GATS, it must still refer to Indonesia'sspecific commitments in the service trade sectors."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apakah penggunaan teacher talk di kelas bahasa Inggris untuk anak-anak sudah sesuai dengan prinsip-prinsip teacher talk untuk pemelajar anak-anak, yaitu teacher talk, teacher questions, dan teacher feedback. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan ancangan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi kelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teacher talk dapat dilihat dari dua aspek yaitu jenis mode dan interactional feature. Jenis mode dan interactional feature yang sesuai dengan prinsip-prinsip teacher talk untuk pemelajar anak-anak yaitu the materials mode, the skills and systems mode, the classroom context mode, referential question, extended learner turn dan corrective feedback. Sedangkan jenis mode dan interactional feature yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teacher talk untuk pemelajar anak-anak yaitu the managerial mode, display question dan extended teacher turn. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teacher talk di kelas bahasa Inggris untuk anak-anak tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip teacher talk untuk pemelajar anak-anak. Oleh karena itu, pengajar sebaiknya memperhatikan penggunaan teacher talk yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip teacher talk untuk pemelajar anak-anak demi mencapai tujuan pemelajaran.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the appropriateness of teacher talk used in a young learner English as a Foreign Language (EFL) classroom in accordance with the principles of teacher talk for young learners, namely: teacher talk, teacher questions, and teacher feedback. This design of this study is a case study that applies qualitative approach. The instrument used to collect the data is classroom observations. The results of this study show that teacher talk is seen through two aspects: mode and interactional feature. Some modes and interactional features are appropriate with the principles of teacher talk for young learners, namely the materials mode, the skills and systems mode, the classroom context mode, referential question, extended learner turn and corrective feedback. However, the other modes and interactional features are not appropriate with the principles of teacher talk for young learners. They are the managerial mode, display question and extended teacher turn. In sum, teacher talk used in a young learner EFL classroom is not fully appropriate with the principles of teacher talk for young learners. The teacher in a young learner EFL classroom, then, should take into account about her use of teacher talk to achieve the institutional goals."

"ABSTRAKPerusahaan dan aktivitas bisnis harus beretika dan bertanggung jawab. Etika dan tanggung jawab perusahaan itu diimplementasikan dalam wujud komitmen terhadap nilai-nilai global untuk kepentingan bersama baik masyarakat lokal maupun internasional. United Nations Global Compact ldquo;UNGC rdquo; merupakan inisiatif kebijakan strategis bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menyelaraskan kebijkaan dan operasi strategi aktivitas perusahaan dan aktivitas bisnis mereka dengan prinsip-prinsip universal di bidang hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan, dan anti korupsi dalam mewujudkan Perusahaan yang berkelanjutan dan tercapainya Sustainable Development Goals ldquo;SDGs rdquo; . Implementasi Prinsip-Prinsip UNGC ditinjau dari Hukum Perusahaan di Indonesia, terkait dengan ketentuan mengenai Corporate Social Respondsibility ldquo;CSR rdquo; di mana terdapat perbedaan pengaturan keduanya. PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan anggota dari UNGC yang turut serta mengimplementasikan Prinsip-Prinsip UNGC. Implementasi di lakukan dengan membuat beberapa peraturan internal perusahaan dan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Prinsip-Prinsip UNGC dan guna mewujudkan tercapainya SDGs.

---

ABSTRACTCompanies and business activities must be ethical and responsible. Ethics and corporate responsibility is implemented in the form of commitment to global values for the common local and international good and society. United nations Global Compact ldquo UNGC rdquo is a strategic policy initiative for companies committed to aligning their policies and operating strategies business activities and corporate activities with universal principles in the fields of human rights, labor, environment and anti corruption in realizing sustainable business and achieving Sustainable development Goals ldquo SDGs rdquo . If the implementation of UNGC Principles reviewed from Corporate Law in Indonesia, it is related to the provisions on Corporate Social responsibility in which there are differences in the arrangement of both, But there are no obstacles or discrepancies to be applied in Indonesia. PT Adaro Energy Tbk is one of the most successful companies to implement the UNGC Principles. Implementation is done by making some internal rules of the Company and perform various activities related to UNGC Principles and realizing the achievement of SDGs."

"Krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia pada pertengahan tahun 1997 diyakini karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di dalam sistem perbankan nasional dan korporasi kita. Tesis ini membahas mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dimana dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika dan peraturan. Penelitian yang dikembangkan adalah penelitian normatif.Hasil dari penelitian ini, pada dasarnya dari sisi peraturan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, kewajiban, pertanggungjawaban, kemandirian dan yang terakhir kewajaran dan kesetaraan. Akan tetapi karakteristik Perseroan di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia adalah tingginya konsentrasi kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok keluarga/grup usaha. Sebagaimana yang terjadi di dalam manajemen Bank X dimana pemegang saham pengendali ikut dalam mencampuri urusan operasional Perseroan yaitu dengan mempengaruhi kebijakan manajemen Perseroan. Atas tindakannya tersebut pemegang saham telah melanggar prinsip akuntabilitas yang berujung tidak independe-nya masing-masing Organ Perseroan.......Economy crisis that hitted in Asia especially Indonesia in the middle of the 1997 believed because the weakness application of Good Corporate Governance (GCG) in our national banking system and our corporation. This thesis focus to the application of good corporate governance (GCG) in Indonesia where pushed from two sides, that is ethics and regulation. This research uses normative research.The result of normative research, basically from regulation side, Limited Liability Regulation Number 40th,2007 has applied base principles GCG that is Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. But the characteristics of company at south east asia especially indonesia is highly property concentration and control by group family / group business. In the same manner as happened in X Bank management where does controller shareholder get involved in company operational activity with influence company management policy. Cause of his action, shareholder has broken accountability principle pointed each of Organ Perseroan can not work independent."

"Terdapat perbedaan representasi elemen arsitektural masjid di seluruh dunia. Kebanyakan masjid dibangun dengan kubah, menara, pilar, dan ornamen-ornamen. Akan tetapi terdapat pula masjid-masjid yang tidak memiliki elemen-elemen tersebut. Namun tetap memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai tempat beribadah atau shalat. Setiap Muslim diwajibkan untuk beribadah lima kali sehari. Menurut Al Quran dan Hadits, setiap tempat yang bersih dapat digunakan sebagai tempat ibadah. Kondisi ini juga meliputi kebersihan badan seorang Muslim dalam beribadah. Kajian lebih lanjut menemukan bahwa terdapat tiga aspek yang menjadi dasar dari prinsip masjid, yaitu menyucikan diri, arah Ka'bah, dan shalat berjamaah. Setelah menganalisis Masjid Nabawi dan Masjid Agung Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa beberapa fungsi elemen-elemen arsitektural tidak diperlukan. Keberadaan elemen tersebut hanyalah untuk mempertahankan tradisi simbolik daripada meningkatkan kualitas beribadah di dalam masjid. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip secara penuh, maka arsitektur masjid dapat di definisikan ulang agar dapat memperluas pemahaman tentang ruang ibadah. ......There are different representations of mosque architectural elements throughout the world. Most mosques are built with domes, minarets, pillars and ornaments. However quite a number of mosques appear without any of those elements. Yet, they all serve the same function as a place for prayer or shalat. Every Muslim is obliged to perform prayers five times a day. According to the Holy Quran and Hadith, any clean place can be a used for prayer. This condition also applies to the bodily presence of every Muslims during prayer. Further studies reveal three aspects underlie the basic principles of a mosque, e.g ritual cleansing, direction of Ka’bah, and Jemaah prayer. Having analysed the Nabawi Mosque and the Masjid Agung Jawa Tengah, the conclusion indicates some architectural elements are functionally unnecessary. Their presences are more to preserve symbolic tradition rather than to increase the quality of worship within the mosques. By purely implementing the principles, mosques architecture can be redefined to create a larger spectrum of understanding the ritual space. "