Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Sistem e-Government adalah aspek penting dalam pemerintahan modern. Sistem E-Government telah secara mendasar mengubah layanan pemerintah menjadi lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih bebas dari masalah birokrasi yang biasanya terjadi dalam sistem tradisional. Untuk mencapai tujuan ini, perubahan serentak dan harmonis diperlukan di banyak pemangku kepentingan dan bidang studi. Banyak penelitian tentang masalah ini telah dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis perspektif, seperti administrasi publik, hukum, ilmu komputer, bahkan dari ilmu sosial. Makalah ini akan menyelidiki implementasi e-Government saat ini di Indonesia dari perspektif pengalaman pengguna. Untuk tujuan itu, kami menggunakan penelitian pustaka yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur sistematis PRISMA dan analisis konten menggunakan kerangka pengalaman pengguna untuk menganalisis temuan. Dalam konteks ini, kami mengamati studi dari artikel jurnal dan konferensi yang menggambarkan dan mengidentifikasi layanan publik e-Government saat ini pada perspektif pengalaman pengguna di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori pragmatis; khususnya aspek fungsionalitas dari kerangka pengalaman pengguna masih merupakan subjek penelitian yang mendominasi dalam studi e-Government di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan kondisi e-Government di Indonesia yang lebih berorientasi pada fungsi daripada berfokus pada keramahan pengguna. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan aspek lain dalam pengalaman pengguna

---

-

E-government system is an important aspect in modern governance. E-Government system has fundamentally transformed the government service to be much faster, more reliable, and freer from bureaucratic problems which typically occur in the traditional system. To achieve this objective simultaneous and harmonious changes are required across many stakeholders and fields of studies. Lots of studies on this matter have been conducted using different kinds of perspectives, such as public administration, law, computer science, even from social science. This paper will investigate the current implementation of e-Government in Indonesia from user experience perspective. To that aim, we use desk research combined with PRISMA systematic literature review methodology and content analysis using user experience frameworks to analyze the findings. In this context, we observed studies from journal articles and conferences that describe and identify the current e-Government public service on user experience perspective in Indonesia. The result shows that pragmatic category; specifically the functionality aspect from user experience framework still constitutes a dominating research subject in e-Government studies in Indonesia. This result is in line with e-Government condition in Indonesia which is more functions-oriented rather than focusing on the user-friendliness. There is also a need to improve other aspects in user experience.

 

Abstrak :
ABSTRAKDiabetes Melitus Tipe 1 DMT1 merupakan salah satu masalah utama pada anak karena terganggunya fungsi pankreas. Dibutuhkan manajemen diri dan tingkat kepatuhan yang baik dalam pengendalian glukosa darah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan edukasi PRISMA terhadap manajemen diri dan tingkat kepatuhan anak DMT1. Penelitian ini menggunakan design quasi experiment without control. Pemberian edukasi PRISMA diberikan pada kelompok intervensi. Responden mengisi kuesioner manajemen diri dan tingkat kepatuhan pretest dan dievaluasi pada hari kedelapan posttest . Sampel dalam penelitian ini berjumlah 31 anak di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian edukasi PRISMA terhadap manajemen diri

---

ABSTRACTType 1 Diabetes Mellitus T1DM is one of the main problems in children because of disruption of pancreatic function. It takes good self management and good adherence in blood glucose control. This study aims to examine the effect of PRISMA education on self management and compliance level of T1DM children. This research uses quasi experiment without control design. PRISMA education was given to the intervention group. Respondents filled out the self management questionnaire and the level of compliance pretest and were evaluated on the eighth day posttest . The sample in this study amounted to 31 children in Jakarta, Bogor, Depok and Tangerang. The results of this study indicate that there is influence of PRISMA education to self management p

Abstrak :
ABSTRACTPenelitian ini fokus mengenai struktur pada zona subduksi di Kepulauan Nias.Zona subduksi merupakan zona pertumbukan antar lempeng benua dan lempeng samudra. Sebelum zona subduksi terbentuk terjadi pembentukan kerak samudera di mana pada daerah penelitian ini ditandai dengan Wharton Fosil Ridge. Pertumbukan antar lempeng dapat menghasilkan suatu struktur prisma akresi yang mempunyai karakteristik batuan melange akibat penunjaman lempeng tersebut. Pada penelitian ini telah dilakukan proses pengolahan data seismik refleksi 2D serta interpretasi pembentukan Wharton fossil ridge, zona subduksi, dan prisma akresi.

---

ABSTRACTThis research is focusing on structure at Nias Islands subduction zone. Subduction zone is the collision zone of continental plate and oceanic plate. Prior to the establishment of the subduction zone there is an event of the making of continental crust in which in this research area is marked by Wharton Fossil Ridge. The collision of the plates can produce an accretion prism structure which has the melanges rock characteristics because of the plates rsquo subduction. In this research it has been done 2D seismic reflection data processing and the interpretation of the Wharton fossil ridge establishment, subduction zone, and accretion prism.

Abstrak :
Pelabelan total busur ajaib pertama kali dikenalkan oleh Kotzig dan Rosa. Minat terhadap pelabelan ini diteruskan berkat paper Ringel dan Llad³ tahun 1996. Pelabelan total busur ajaib adalah pemetaan satu-satu pada dari suatu graf dengan menyatakan banyaknya simpul dari dan menyatakan banyaknya busur dari, dan terdapat bilangan bulat positif sedemikan sehingga untuk setiap busur pada. Pelabelan total busur ajaib  pada graf dikatakan total super busur ajaib apabila. Konsep pelabelan total super busur ajaib pertama kali diperkenalkan oleh Enomoto dkk. pada tahun 1998. Graf prisma merupakan sebuah produk cartesian dari graf lingkaran dan graf lintasan. Sedangkan graf tangga merupakan sebuah produk cartesian antara graf lingkaran dan graf lintasan. Pada artikel ini dibahas konstruksi pelabelan total super busur ajaib pada kelas graf prisma dan kelas graf tangga. Kemudian ditunjukkan keterkaitan pelabelan total super busur ajaib antara graf prisma  dan graf tangga.

---

Originally the edge magic total labeling was introduced and studied by Kotzig and Rosa who called it magic valuations. Interest in these labelings has been rekindled due to Ringel and Llad³’s paper in 1996. Edge magic total labelling is a one-one onto mapping of graph with numbers of vertices of and number of edges of, so that there exist integer such that for every edge in. Edge magic total labeling of graph is called super edge magic total labeling if. The concept of super EMT graphs was introduced by Enomoto et al. in 1998. Prism graph is a cartesian product of cycle and path. While ladder graph is a cartesian product of dan. In this article, the construction of super edge magic total labeling is discussed of prism graphs and ladder graphs. Then it is shown the super edge magic total labeling relation between prism graph  and ladder graph.

Abstrak :
Sejak 1901, ketika menjadi federasi independen dari Parlemen Inggris, Australia telah bekerja keras untuk menjadi salah satu negara paling demokratis di dunia. Demokrasi di dunia modern, di sisi lain, adalah korban dari kesenjangan yang mengakar antara kaya dan miskin di dunia di mana uang sangat dihargai. Seperti dapat dilihat, telah terjadi pertumbuhan disparitas kelas, ketimpangan antara si kaya dan si miskin, dan pemerintah dan non-pemerintah. Sebagai akibat dari statusnya sebagai ibu kota Queensland, Brisbane mengalami pertumbuhan tunawisma yang luar biasa, yang gagal ditangani dengan tepat oleh pemerintah Australia. Arsitektur telah terbukti membantu dalam kontribusi menyampaikan suara orang, yang berkontribusi dengan media yang beragam. Arsitek telah bekerja untuk mengembangkan solusi jangka panjang hingga jangka pendek bagi masyarakat sebagai agen keadilan sosial. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa arsitektur memiliki potensi yang sangat besar sebagai senjata untuk menangkal dampak negatif demokrasi kapitalis. Pada dasarnya, Hall of Democracy yang direncanakan menyelidiki pilihan untuk menghilangkan disparitas kelas melalui desain dan membantu komunitas untuk tumbuh. Sebagai simbol komunitas yang berkelanjutan, bangunan ini menyoroti kegunaan belas kasih masyarakat dalam mengimbangi dampak negatif demokrasi yang digerakkan oleh modal. Lebih jauh, ia berfungsi sebagai ekspresi demokrasi yang menarik dengan berfungsi sebagai ruang yang biasa, inklusif, dan fungsional. Akhirnya, gagasan tersebut akan berdampak signifikan terhadap demokrasi Brisbane dengan menciptakan beberapa opsi untuk perubahan masyarakat.

---

Since 1901, when it became an independent federation from the British Parliament, Australia has worked hard to become one of the world's most democratic countries. Democracies in the modern world, on the other hand, are victims of the entrenched disparity between rich and poor in a world where money is highly prized. As it can be seen, there has been a growth in class disparity, inequality between the rich and poor, and the government and non-government. As a result of its status as Queensland's capital, Brisbane has seen an extraordinary growth in homelessness, which the Australian government has failed to address appropriately. Architecture has been shown to aid in the contribution of conveying people’s voices, which contributed with a diverse media. Architects have worked to develop long-term to short-term solutions for the communities as agents of social justice. As a result, it may be claimed that architecture has enormous potential as a weapon for counteracting the negative impacts of capitalist democracy. Fundamentally, the planned Hall of Democracy investigates options for eliminating class disparity through design and helping the communities to grow. As a symbol of a sustainable community, the building highlights the usefulness of society's compassion in counterbalancing the negative impacts of capital-driven democracy. Furthermore, it functions as a compelling expression of democracy by serving as an ordinary, inclusive and functional space. Finally, the idea will significantly impact Brisbane's democracy by creating several options for societal change.

Abstrak :
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi keberadaan extraordinary measures dalam proses penanganan extraordinary crime korupsi. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif-eksplanatif untuk mengkaji tulisan ini. Data yang digunakan untuk menunjang ide argumentasi tulisan berasal dari kajian literatur dan kajian dokumen. Adapun konsep dan teori utama yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam tulisan ini adalah konsep prisma kejahatan; white-collar crime; teori keadilan; teori proporsionalitas pemidanaan; dan teori hukum responsif. Hasil dari rumusan Karya Akhir ini menyatakan bahwa korupsi merupakan extraordinary crime yang memiliki dampak destruktif bagi masyarakat dan negara, namun dinyatakan sulit untuk diidentifikasi serta dalam proses penanganannya kerap kali mengalami inefektivitas hukum. Dalam hal ini, proses penghukuman bagi pelaku korupsi masih mengabaikan unsur proporsionalitas pemidanaan, sehingga vonis pemidanaan yang diberikan kepada para pelaku tidak lepas dari adanya disparitas. Berangkat dari permasalahan kerugian, sulitnya identifikasi dan inefektivitas penghukuman dalam perkara korupsi, maka jenis kejahatan ini membutuhkan prosedur penanganan yang luar biasa “extraordinary measures” guna memenuhi aspek proporsionalitas, keadilan bagi masyarakat, dan kondisi hukum yang lebih responsif. Extraordinary measures dalam tulisan ini dirumuskan dengan integrasi antara counter measures-pre judicial method dan aspek penghukuman post judicial method. Counter measures-pre judicial method terdiri dari whistleblowing system, beban pembuktian terbalik, dan keberadaan justice collaborator. Sementara itu, aspek penghukuman post judicial method merujuk pada konvergensi proporsional antara penjara, denda, ganti rugi dan perampasan aset, pencabutan hak politik, remisi, dan pembebasan bersyarat, serta pemberlakuan reintegrative shaming yang keseluruhannya dilakukan secara dinamis.

---

This paper aims to explain the urgency of extraordinary measures in the process of handling extraordinary crime corruption. The author uses a descriptive-explanatory qualitative method to review this paper. The data used to support the idea of writing argumentation comes from literature review and document review. The main concepts and theories used to build the argumentation in this paper are the concept of crime prism; white-collar crime; justice theory; theory of proportionality of punishment; and responsive legal theory. The results of the formulation of this Final Paper state that corruption is an extraordinary crime that has a destructive impact on society and the state, but is declared difficult to identify and in the process of handling it often experiences legal ineffectiveness. In this case, the punishment process for perpetrators of corruption still ignores the element of proportionality of punishment, so that the sentences given to the perpetrators cannot be separated from the disparity. Departing from the problem of losses, the difficulty of identification and the ineffectiveness of punishment in corruption cases, this type of crime requires extraordinary handling procedures "extraordinary measures" to fulfill aspects of proportionality, justice for the community, and more responsive legal conditions. Extraordinary measures in this paper are formulated by integrating counter measures-pre judicial method and post judicial method punishment aspects. Counter measures-pre judicial method consists of whistleblowing system, reverse burden of proof, and the existence of justice collaborators. Meanwhile, the punishment aspect of the post judicial method refers to the proportional convergence between imprisonment, fines, compensation and asset forfeiture, deprivation of political rights, remission, and parole, as well as the implementation of reintegrative shaming, all of which are carried out dynamically.

Abstrak :
Salah satu cabang dari teori graf yang sedang berkembang saat ini adalah pelabelan graf. Pelabelan graf pertama kali di perkenalkan oleh Sedláček pada tahun 1963. Pelabelan adalah pemetaan satu-satu dari himpunan elemen-elemen graf ke himpunan bilangan (biasanya bilangan bulat positif) yang disebut label (Bača dan Miller, 2008). Beberapa jenis pelabelan yang dikenal sekarang ini antara lain pelabelan ajaib, pelabelan anti ajaib, pelabelan jumlah, pelabelan jumlah eksklusif, pelabelan graceful, pelabelan skolem graceful, pelabelan harmonis dan pelabelan harmonis ganjil. Pelabelan anti ajaib pun juga terdiri dari berbagai jenis, beberapa diantaranya adalah pelabelan simpul anti ajaib busur, pelabelan total anti ajaib simpul, pelabelan total anti ajaib busur, dan masih banyak lagi.

---

One branch of graph theory that is emerging today is graph labeling. Graph labeling was first introduced by Sedlacek on 1963. Labeling is one-to-one from the set of elements graf to set (usually a positive integer) called label (Read and Miller, 2008). Some types of labeling known today among other magical labeling, labeling anti magical, labeling amount, labeling number of exclusive, graceful labeling, labeling Skolem graceful, labeling harmony and harmonious labeling odd. Labeling anti magic was also composed of various types, some of which are anti-magic labeling knot bow, anti-magic total labeling knot, anti-magic total labeling arc, and still much more.