Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang Hukum khususnya dan Pembangunan Nasional bangsa Indoesia pada umumnva memiliki arti yang sangat penting, terlebih dengan perubahan lingkungan yang strategis dari waktu ke waktu baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional. Perubahan dan transformasi situasi global tersebut berdampak pada tingkat, bentuk, jenis dan pelaku kejahatan, baik yang bersifat Transional crime, organized crime, White collor crime, economic crime maupun berbagai bentuk pidana yang bersifat konvensional dan tradisional.Dalam perubahan perlakukan terhadap terpidana dari sistem kepenjaraan ke sistem Pemasyarakatan dapat dilihat bahwa perkembangan sistem kepenjaraan pada permulaan zaman Hindia Belanda dilakukan dengan sistem diskriminatif, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan umum untuk golongan bangsa Indonesia (Bumiputera) yang dipidana dengan kerja paksa (Stbld 1826 NO. 16), sedangkan untuk golongan bangsa Eropa (Belanda) berlaku penjara. Pada tahun 1917 lahirlah Reglemen Penjara (Geslichlen Regiemenl) yang tercantum dalam Stbld 1917 Nomor 708, mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen inilah yang menjadi dasar peraturan perlakuan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. (Hamzah 1985: 91-93).Salah satu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pembinaan selama yang bersangkutan menjalankan masa pidananya. (Sujatno, 2001:14).Arti penting Lembaga Pemasyarakatan tersebut, belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hat itu terlihat dengan masih banyaknya kasus kerusuhan, pemilikan senjata tajam, transaksi dan penggunaan obat﷓obat terlarang, pelolosan diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Sebagai sarana evaluasi dan solusi secara terpadu terhadap berbagai permasalahan Sistem Pemasyarakatan, sehingga dapat dicapai kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang lebih baik, maka dalam penulisan ini penulis ingin memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang terhadap perlakuan terpidana dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan, dan memberikan gambaran tentang kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana.Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan lapangan atau metode survey yang menggunakan kuesioner (angket) sebagai sarana mengumpulkan data. Penelitian lapangan ini didukung oleh data yang diperoleh dari studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kinerja proses Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam bentuk perlakuan terhadap terpidana sudah berjalan cukup baik sesuai dengan bentuk pola pembinaan yang berlaku, dengan berjalannya kinerja proses tersebut akan menghasilkan kinerja organisasi yang cukup baik pula. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang akan terwujud jika kinerja proses didalamnya terlaksana dengan baik. Disamping bukti yang telah disebutkan diatas, juga berdasarkan hasil pengolohan dan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang secara keseluruhan memiliki rata-rata tertimbang sebesar 3,08 atau cukup baik. Hal ini berarti bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam perlakuan terpidana dari sistem Kepenjaraan kepada sistem Pemasyarakatan telah terbukti cukup baik.Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia terpidana menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Standar Minimum Rules (SMR) di dalam Lemhaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana tersebut secara keseluruhan masing-masing memiliki nilai rata-rata tertimbang sebesar 3,05 dan 3,09 atau rata-rata cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dalam upaya menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan cukup baik.Secara individual, kajian ini akan memerdalam wawasan akademis, sehingga mampu memberikan kontnbusi dalam pclaksanaan tugas sehari-hari terutama dalam meningkatkan etos kerja pemasyarakatan dan memberi pencerahan harkat dan martabat terpidana yang bernuansa Hak Asasi Manusia."

"Perencanaan Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha yang mendahului tindakan menyeluruh dengan keterlibatan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki lembaga pemasyarakatan. Seiring dengan tuntutan yang ada di masyarakat maka lembaga pemasyarakatan hangs mampu membenkan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang maksimal untuk menjaga keseimbangan kehidupan, baik bagi warga binaan, masyarakat sebagai korban dan masyarakat luas pada umunya. Penentuan rencana untuk pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal lembaga pemasyarakatan, masing-masing lingkungan dapat sebagai factor pendukung dan penghambat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif yaitu perencanaan strategis.Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan mengetahui proses perencanaan pelaksanaan dalam rangka kegiatan pembinaan narapidana di Lapas Purwakarta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung dan daftar dokumen.Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwakarta yang dibuat dan disusun masih terkesan seadanya tanpa proses perencanaan yang seharusnya. Keterbatasan kemampuan terkait proses dan teknik-teknik perencanaan dari para pejabat struktural setingkat kepala seksi yang sekaligus pengambil keputusan dibidangnya masing-masing sebagai hambatan terbesar.Melalui analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman), dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Proses lima bagian sebagai pengembangan stratetgi, dan terakhir sebagai langkah tindakan yang diambil adalah mengirimkan pejabat terkait untuk mengikuti pendidikan dan latihan manajerial perencanaan maupun teknis perencanaan, serta mengusulkan penempatan pegawai sesuai kriteria "job description?. Saran yang dapat disampaikan perlu dilakukan penataan ulang manajemen perencanaan secara terpadu dan meningkatkan pengendalian bagi pimpinan selaku penanggung jawab puncak manajemen organisasi.

---

The treatment planning of the prisoner is an effort that goes first before the whole action that involving the component in it that are the officer as the shepherd and the convict criminal as the object of it and all facility in it Along together with the society demand that a correctional institution must have maximal service, treatment and counseling to preserve the balance the life of the convict, the citizen as the victim and society. The determination of the planning program is depend on the external and internal environment of the correctional institution, each factor could be supporting or non supporting the planning program. To minimize the problem we must have a comprehensive planning that is a strategic planning.

That's way, the research is conducted to find the process of the realization treatment planning and the obstacle of this process.

The method that used in this research was a descriptive research with qualitative approach. The data is gathered trough the interview, direct observation, and from a list of document.

The result of the field research show that the process of the realization treatment planning program in Purwakarta correctional Institution that been made and arranged was still way beyond perfect because lack of planning process. Because the capacity limit that not capable enough to handle the job that related to the process and technical planning from the structural legal official in head section class, the problem is getting bigger and bigger. They are the biggest barrier in this program.

Trough the SWOT (strength, weakness, opportunity and threat) analyze, we can identify the internal strength and weakness and also the external opportunity and threat. These five process were part of the last development strategic, as a step to send the official to the trained and educate in matter managerial planning and technical planning, and the must be a relation between the employee posting and the job description. We advice that there must be re structuring managerial planning and leader controlling that responsible for the top management in organization."