Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai dengan konsep sistem pemasyarakatan bertujuan menjadikan narapidana sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab agar dapat kembali kemasyarakat dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tetang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 14 mengenai hakhak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru memperlakukan narapidana narkotika dalam konsep pembinaan tersebut, dengan kondisi jumlah narapidana kasus narkotika mendominasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru baik itu dengan kategori bandar dan pengedar narkotika yang perlu ada penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data utama berasal dari informan narapidana narkotika yang sedang menjalani massa pidana di Lapas Kelas IIA Pekanbaru, untuk mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian mencakup beberapa hal yaitu: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Hasil penelitian peneliti menemukan Perlakuan terhadap narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar di perlakukan sama dengan narapidana kasus kejahatan lainnya baik didalam penempatan dan perlakuan lainnya, tetapi juga dilakukan berbeda pada perawatan kesehatan dimana saat narapidana kategori bandar dan pengedar tersebut mengalami reaksi sakau atau ketagihan di dalam Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang merupakan Lapas umum. Narapidana narkotika dengan kategori bandar dan pengedar mengetahui adanya aturan khusus tentang perlakuan narapidana narkotika resiko tinggi meskipun tidak terlaksana di Lapas umum Pekanbaru Riau, sehingga karena itu perilaku narapidana narkotika kategori bandar dan pengedar melakukan kesepakatan-kesepakatan informal dengan petugas Lapas Kelas IIA Pekanbaru dalam mengatasi pemenuhan kebutuhan mereka.

---

In accordance with the concept of the correctional system aims to make inmates as good citizens and responsible in order to return the society and protect the public against the possibility of repeated criminal acts by inmates, as well as an application of the values contained in Pancasila. Under the provisions Undang-Undang No. 12 of 1995 Correctional neighbors, particularly pasal 14 on the rights of prisoners, is the basis that prisoners should be treated well and humanely in an integrated coaching system. So the researchers wanted to see how the Lapas Kelas IIA Pekanbaru prison officers treat prisoners narcotics in the coaching concept, the condition number of inmates in prisons narcotics cases dominate both the Lapas Kelas IIA Pekanbaru with status as users, traffickers and drug dealers that there needs to be more comprehensive treatment and sustainable. In conducting the study researchers used a descriptive method with qualitative approach, the primary data source is derived from narcotics informant inmate who is serving a criminal mob in Lapas Kelas IIA Pekanbaru, to collect data using observation, library research, and in-depth interviews. The method used in the study includes several things: research approach, data collection techniques, and data analysis techniques. The results of the study researchers found treatment of inmates with drug dealers and traffickers category is treated the same as other crimes inmates both in placement and other treatments, but it is also done differently in the health care category where current inmates and drug dealers are having a reaction sakau or hooked in the Lapas Kelas IIA Pekanbaru which is common prison. Inmates with drug dealers and traffickers categories aware of any specific rules concerning the treatment of prisoners at high risk narcotics although not implemented in the general prison Pekanbaru Riau, so therefore the behavior of inmates category narcotics dealers and dealers do informal agreements with Lapas Kelas IIA Pekanbaru officers in dealing with compliance their needs.

Abstrak :
ABSTRAK
Remaja merupakan masa peralihan yang memiliki proses perkembangan yang berbeda dengan usia anak-anak dan dewasa. Remaja yang tinggal di Lapas harus menghadapi perubahan peran selama di Lapas yang akan menimbulkan berbagai macam respon psikologis dan upaya-upaya untuk beradaptasi bagi mereka. Tujuan penelitian ini ingin mengeksplorasi pengalaman dan mekanisme adaptasi remaja Lapas dalam menghadapi perubahan peran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Partisipan penelitian ini terdiri dari delapan orang remaja Lapas. pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam berdasarkan tujuan penelitian. Analisis data hasil wawancara menggunakan tahapan analisis menurut Colaizzi. Temuan hasil penelitian menunjukkan 5 tema dengan beberapa katagori antara lain: 1) Perubahan penampilan peran yaitu perubahan peran dalam keluarga,perubahan penampilan peran terhadap hubungan sosial dengan teman sebaya, dan perubahan aktivitas sekolah, 2) Keadaan harga diri remaja yang di Lapas adalah malu kepada keluarga dan aib keluarga, 3) Respon psikologis yang terjadi pada remaja Lapas adalah respon psikologis awal masuk Lapas dan respon psikologis saat ini,4) Upaya dalam beradaptasi adalah upaya dari diri sendiri dan upaya dari orang lain dan 5) Harapan untuk masa depan adalah harapan untuk diri sendiri dan harapan untuk orang lain. Rekomendasikan hasil penelitian ini ditujukan pada perawat jiwa atau petugas Lapas yang mungkin akan berhubungan langsung dengan remaja Lapas dalam membantu mereka untuk menggunakan strategi yang adaptif dalam menghadapi kondisi di Lapas

---

ABSTRACT
Adolescents are a transitional period that has different developmental processes with the age of children and adults. Adolescents living in prisons must face role change while in prisons that will lead to various psychological responses and attempts to adapt to them. The purpose of this study would be to explore the experiences and mechanisms of adolescent adaptation Prisons in the face of role change. This research uses qualitative method with descriptive phenomenology approach. The study participants consisted of eight prison juveniles. Data retrieval is done by in-depth interviews based on research objectives. Data analysis of interview result using analysis phase according to Colaizzi. The research findings show 5 themes with several categories, among others: 1) Change of role appearance that is change of role in family, change of role appearance to social relation with peer, and change of school activity, 2) The pride of pride of adolescent in prison is shame to Family and family disgrace 3) Psychological responses occurring in adolescence Prisons are the initial psychological response to prison and the current psychological response, 4) The adaptation effort is the effort of oneself and the efforts of others and 5) Hope for the future is hope For yourself and hope for others. Recommend the results of this study aimed at mental nurses or prison officers who may be in direct contact with prison juveniles in helping them to use adaptive strategies in the face of prison cond

Abstrak :
Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian data kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada tuhan yang maha esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi, pembinaan dilaksanakan secara umum bagi seluruh narapidana tanpa adanya pengklasifikasian.. Dalam mengadakan analisis penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Uber Silalahi mengenai pemanfaatan sumber-sumber dalam mencapai tujuan suatu organisasi, dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak berhasilnya organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, faktor program pembinaan, falctor sumberdaya manusia, faktor motivasi, faktor, finansial, faktor informasi dan proses. Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan caa menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang hams dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai mencapai tujuan.

---

Change of paradigm from being a prison to community correction is a major step in Indonesian punishment system; it means change from punitive treatment to correction treatment in accordance with human right. Based on Community Correction Law no.1211995, in conducting prison punishment, Community Correction Institution is given authority by the government to guide prisoners to improve their personalities and be independent. The purpose of this kind of treatment is to make prisoners regret their wrong doing, and not make the same mistake in the future, fear of god, active and productive in building our nation. However, in Community Correction Institute Klas I Cipinang, this treatment can not be applied to all prisoners and especially to Corruption prisoner. The reason being Corruption Prisoner is distinct almost in all aspect, namely background, intellectual capacity, and financial ability. As a government is intensifying war against corrupter, we can expect more and more corruption prisoners, which inturn creating constrains for correction officers in guiding this special breed of prisoners. Study has shown that guiding corruption prisoner in community correction institute Klas I Cipinang doesn?t deliver satisfactory result, in doing the research; this writer is using theory from Ubersilalahi on the benefits of using various resources in achieving organization?s goal. Based on this research failure in guiding Corruption prisoner is doe to several factors- guidance program, human resources, motivation, financial and process. To overcome this constraint in guiding Corruption Prisoner, attention and solution are badly needed so that guidance can be realized and delivered successfully in achieving it purpose. Attention and solution involve preparing a good program in guiding these special prisoners. Improving human resources of this institute, supplying the infrastructure and tools which are needed in the program, and motivate the correction officer so the will do the jobs responsibly.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan manajemen penanggulangan HIV/AIDS Narapidana di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta dan kendala-kendalanya. Untuk melihat manajemen penanggulangan HIV/AIDS, dipergunakan 5 Fungsi manajemen Richard W Snarr. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pemakaian narkoba melalui jarum suntik secara bersama dan homoseksual, terjadi di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta sehingga dapat mengakibatkan penularan HIVIAIDS di dalam Lapas. Manajemen terhadap penanggulangan HIV/AIDS di Lapas Klas II A Narkotika Jakarta, melibatkan aktivitas kelima unsur dalam fungsi manajemen. Perencanaan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan program yang dilaksanakan oleh KPA, Departemen Kesehatan dan LSM. Dalam pengorganisasiannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan LSM. Penempatan staf juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau telah terlatih dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kepemimpinan Kalapas dinilai sangat mendukung dalam penanggulangan HIV/AIDS namun dalam unsur pengawasan dari Ditjenpas dan Kanwil Departemen Hukum dan Ham DKI Jakarta, belum dirasakan di Lapas Klas Il A Narkotika Jakarta. Evaluasi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS belum dilakukan oleh Ditjenpas maupun Kanwil Dep. Hukum Dan Ham DKI Jakarta, tetapi secara intern Kalapas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program penanggulangan HIVIAIDS. Beberapa kendala dalam penanggulangan HIV/AIDS meliputi anggaran yang terbatas, sarana/fasilitas terbatas, minimnya kualitas dan kuantitas SDM, belum adanya peraturan tentang tes HIV di Lapas, malasnya napi mengikuti program pembinaan, partisipasi keluarga/masyarakat yang kurang mendukung karena keterbatasan dana dan persepsi yang salah.

---

The study examine problems related to management of HIV/AIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmates and it's constraint, HIV/AIDS prevention management will be analyzed by Richard W Snarr's five functions of management. Research data to answer both problems are collected by qualitative method. Research result concluded that sharing needle among inmates in drug using and homosexual behavior are happened in Jakarta Narcotics Prison. These risk behavior caused HIVIAIDS spreading in this prison. Management of HIVIAIDS prevention for Jakarta Narcotics Prison inmate does involve Richard W Snarr's five functions of management. HIVIAIDS prevention planning is implemented by KPA, Department of Health and NGO, which is the three of them are coordinated. Staffing of employee has evaluated based on educational background and necessary skill in handling this problem. Head of prison leadership evaluated very supporting for this program, although there are skill a lot of weaknesses in HIVIAIDS prevention implementation, such as look of monitoring from Directorate General Of Correction and Local Authority of Department of Law and Human Right Both of those institution has not evaluated the development of this program, even though this has been done internally by the head of prison. Some constraints in handling this matter related to basic limitation such as budget, facility and human resources quantity and quality. Besides, HIV/AIDS test for inmates is not regulated yet. Another constraint is also about uninterested feeling of inmates in following counseling program and lack of family / society participation because of budget limitation and wrong perception.

Abstrak :
Kemajuan teknologi dan arus globalisasi bukan hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah timbulnya tindakan kenakalan anak-anak, sehingga anak harus berurusan dengan hukum, mendapat putusan pengadilan dan harus menjalani pidana hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan. Rumah Tahanan Negara Bandung, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, menampurxg anak-anak pidana sebanyak 19 orang. Anak-anak tersebut diternpatkan bersama-sama dengan Narapidana Dewasa. Walaupun berbeda Blok, namun masih memungkinkan terjadi interaksi pengaruh dari dan Narapidana Dewasa. Keadaan dan situasi ini memungkinkan anak-anak yang berada di Rumah Tahanan Negara Bandung menjadi semakin buruk keadaannya. Banyak tindak kekerasan dan perlakuan yang buruk terhadap anak-anak yang dilakukan baik oleh Narapidana maupun Petugas Pemasyarakatan. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya Hak Rasa Aman Anak Anak Pidana yang dijadikan obyek penelitian sebanyak 6 orang, Petugas Pemasyarakatan 2 orang, Kepala Rumah Tahanan Negara Bandung, Petugas Balai Pemasyarakatan 1 orang dan Hakim Wasmat 1 orang. Penelitian dilakukan selama 2 bulan di Rumah Tahanan Negara Bandung, dengan metode wawancara, pengamatan Iangsung serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa masih belum terpenuhinya Hak Rasa Aman Anak-anak Pidana di Rumah Tahanan Negara Bandung. Hak Rasa Aman yang belum terpenuhi, yaitu : perlindungan diri pribadi anak, hak berhubungan surat.menyurat, perlakuan yang sama dalam hukum, serta babas dari penyiksaan dan pelakuan sewenang-wenang.dalam penelitian ini diberikan rekomendasi tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar terpenuhinya Hak Rasa Aman bagi Anak Pidana di Rumah Tahanan Negara Bandung.

---

Technology development and globalization era growth not only causing positive impact, but also negative impact against economy situation, community mental, one of them is negative impact over children, juvenile, due to childrens openness process can access any kinds of information without filter. The results the children commit obscene crime, due to the influence of Porn or explicit Video CD, other result is economy situation that is less of benefit, and forcing the children to commit a crime, and still many cause of children commit crime, so they must execute the punishment in prison. Detentions House in Bandung is one of the Technical Institute Unit Executor in Regional Environment Office of Law Department and Human Rights in West Java which accomodating and constructing not only Prisoner but also good Convict of child and also adult. West Java has not been owned Special Institute of Correctional as Prisons for children, so that the location for children convict are linked up with adult Convict. This situation are exist in Detention House Bandung, it is very gristle and is prone of negative influence from adult Convict, besides that also affecting on chiidreen growth, a security which ought to be got by a child growth is cannot fufilled maximally. Rights to feel safe to the childreen among others is ; the confession of equal rights in front of law, free from persecution, and correspondence the right to communications. Rights to feel safe to the childreen also ought to earn to be fulfilled maximally, the mentioned not fully run in Detentetions House Bandung because there is an existing constraints among others : Facilities and basic facilities, Human Resource, Peripheral punish or unclear order. This research conducted to find out and understanding the constraints so that not fufilled of rights feel safe crime child in Detentions House Bandung and also give for thought and solution to natural trouble-shooting by criminal children in Detentions House Bandung The efforts which is and will be run to construction of criminal children in Detentions House Bandung in this time does not match as according to regulation and Law Codes, so that would be need the existence of furthermore construction especially to Detentions House officer.