Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Although the Indonesia economy grew very rapidly averaging over 7% per annum during the three decades of the Soeharto era, it suffered a severe setbac with the onset of the Asian crisis in 1997-98 and has been unable to achieve similar growth rates on a sustained basis subsequently. ..."

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji ulang tentang otoritas publik milik pemerintahIndonesia yang mulai ditantang oleh otoritas privat aktor non-negara. Untukmengkaji ulang mengenai hal tersebut, penulis akan melihat contoh kasusketerlibatan P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) dalam jejaringpenangkapan ikan ilegal yang ada di Indonesia, melalui framework dari konsepotoritas privat, khususnya konsep illicit authority, serta konsep network analysis(analisis jejaring). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknikprocess-tracing. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelaahan tentangbagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring penangkapan ikan ilegal inidapat memanfaatkan jejaring yang mereka miliki untuk melanggengkan otoritasprivat dan illicit authority mereka, dan pada akhirnya dapat menentang otoritaspublik milik pemerintah Indonesia.Penelitian ini sendiri berkesimpulan bahwa P.T. PBR dapat bersaing denganotoritas publik pemerintah Indonesia, khususnya bersaing dalam sektor perikanan,karena P.T. PBR dapat memanfaatkan social capital serta material goods yangdiperoleh dari keterlibatannya dalam jejaring penangkapan ikan ilegal. Lebih dariitu, P.T. PBR, sebagai aktor privat, dapat bersaing dengan otoritas publikpemerintah Indonesia, sebab pemerintah Indonesia itu sendiri kurang turutberperan menyediakan public goods, sehingga dapat menimbulkan capacity gapsdan functional holes, kemudian memunculkan suatu power-vacuum, yang dapatdimanfaatkan oleh aktor non-negara untuk meningkatkan otoritas privat miliknya.

---

ABSTRACTThis research reanalyze on the issue of the public authority of Indonesiangovernnment that is begin to be challenged by the private authority of non-stateactors. To reanalyze on that issue, this research will and observe the case study ofthe involvement of P.T. Pusaka Benjina Resources (P.T. PBR) in the existingillegal fishing networks, through the framework of the concept of private authority,especially the concept of illicit authority, and also the concept of network analysis.The method that is used in this research is the process-tracing technique. Thisresearch aims to undertand how the actors that are involved in the illegal fishingnetworks could use the networks to preserve their private and illicit authority, andin the end could challenge the public authority of the Indonesian governmentThe research itself concludes that P.T. PBR could compete with the publicauthority of the Indonesian government, especially to compete in the sector offisheries, because P.T PBR could use the social capitals and the material goods thatis acquired from its involvement in the illegal fishing networks. Moreover, P.T.PBR, as a non-state actor, could compete with the public authority of theIndonesian government, because the Indonesian government itself is lack in its roleto provide the public goods, so it could rises up the capacity gaps and functionalholes, and turns up a power-vacuum, which the non-state actors could benefit fromto improve their private authorities."

"Kotamadya Tingkat II Bekasi, yang berkembang baik secara demografis maupun secara spasial (yang berhubungan dengan ruang dan tempat), telah menjadi tujuan warga Jakarta untuk bermukim. Sejalan dengan perkembangan perpindahan penduduk Jakarta dan sekitarnya ke Kotamadya Tingkat II Bekasi, yang rata-rata 10%. Perpindahan penduduk ini mengakiba tkan meningkatnya produksi sampah, sehingga permintaan meningkat pula terhadap jasa pelayanan prasarana dan sarana perkotaan, khususnya masalah persampahan.Timbulnya masalah persampahan di Kotamadya Tingkat II Bekasi ini, diakibatkan tidak terangkutnya sebagian timbulan sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA), karena terbatasnya sumber daya Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi, antara lain terbatasnya dana pembiayaan pengelolaan dan pemeliharaan, rendahnya sumber daya manusia (SDM), beragamnya aktivitas Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi, armada truk sampah kurang difungsikan, jam kerja yang tersedia tidak memadai. Di samping itu Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi tidak memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut, (1) kemampuan manajerial yang cepat dalam pengambilan keputusan, 2) efisiensi produksi, (3) efisiensi (dinamis dan motivasi), (4) investasi dipengaruhi politik, (5) tanggung jawab terhadap pelanggan dan (6) otonomi keuangan, sehingga beban APBD Kotamadya Tingkat II Bekasi semakin berat.Untuk mengatasi beban pengeluaran APBD tersebut, Pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi, berupaya mencari solusi dengan melakukan kerjasama dalam pembiayaan pengelolaan persampahan dengan perusahaan swasta dalam bentuk Private Sector Participation yang tidak padat modal. Melalui kerjasama dalam pembiayaan pengelolaan persampahan ini, dapat dicapai tujuan pemerintah Daerah Kotamadya Tingkat II Bekasi, membentuk pemerintah yang semakin baik dengan biaya semakin rendah, serta tercapainya efisiensi yang diharapkan."

"Standar minimum kompetensi akademik serta kurikulum yang digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia meningkatkan permintaan rumah tangga terhadap les privat anak. Sementara itu, rumah tangga dihadapkan pada kendala semakin meningkatnya biaya pendidikan dan keterbatasan pendapatan rumah tangga. Dengan menggunakan data Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 dan metode analisis Tobit model, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan rumah tangga dalam membayar les privat anak.Studi ini menemukan bahwa belanja rumah tangga untuk les privat anak meningkat sejalan dengan semakin tingginya tingkat pendapatan rumah tangga. Secara rata-rata untuk seluruh kelompok rumah tangga maupun untuk kelompok rumah tangga terkaya, les privat merupakan barang kebutuhan pokok, sementara itu bagi kelompok rumah tangga kurang mampu les privat masih merupakan barang mewah. Terdapat ketidak merataan dalam mengakses les privat anak antara rumah tangga kaya dengan rumah tangga miskin.Kata Kunci: Les privat, keputusan rumah tangga, pendapatan rumah tangga.

---

The minimum standards of academic competence as well as the curriculum used in the Indonesian education system increase household demand for private children 39 s lessons. Meanwhile, households are faced with constraints on the rising cost of education and limited household incomes. By using data of National Socioeconomic Survey Susenas 2012 and Tobit model analysis method, this study aims to analyze household decisions in children 39 s private tutoring expenditure.This study found that household spending on children 39 s private tutoring increases with increasing household income levels. On average for all household groups as well as for the richest household groups, private tutoring is necessity good, while for the poorer household group is still a luxury good. There is an inequality between richest households and poorer households in accessing private children 39 s private tutoring.Keywords Private tutoring, households rsquo decision, households rsquo income."

"Karya akhir ini membahas mengenai pendekatan Human Based Relationship sebagai upaya peningkatan mutu operasional pada UMKM yang bergerak di bidang jasa bimbingan belajar (bimbel) dan privat Aydin Dzaki Essence. Pemetaan kondisi UMKM memperlihatkan bahwa belum adanya standar pengelolaan bimbel dan privat yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, standar kompetensi sumber daya manusia khususnya para mentor juga masih belum diperhatikan secara serius. Beberapa kesenjangan yang terdapat di bimbel dan privat Aydin Dzaki Essence adalah belum adanya pembagian job description, standar kompetensi, dan peraturan perusahaan yang jelas dan tertulis yang menyangkut operasional pekerja khususnya mentor. Selain itu, pengelolaan manajemen bimbel dan privat yang masih sederhana dan belum memenuhi kaedah-kaedah lembaga pendidikan resmi juga dikhawatirkan akan menghambat perkembangan bimbel dan privat Aydin Dzaki Essence. hal tersebut dikarenakan agar dapat menjadi lembaga kursus dan pelatihan yang resmi dan diakui pemerintah, maka manajemen Aydin Dzaki Essence harus mengikuti aturan yang berlaku terkait pengelolaan lembaga pendidikan non formal seperti bimbel dan privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari bimbel dan privat Aydin Dzaki Essence......This thesis explain the relationship of Human Based Relationship as an efforts to improve the operational quality of SMEs engaged in services and private tutoring, Aydin Dzaki Essence. The data show that SMEs condition nowdays have not a standardization to manage this industry due to laws and regulations. Furthermore, human resource management have not taken seriously, especially mentors. There is a gap in Aydin Dzaki Essence private course; that is not job description, standards competencies, clear and written company regulation yet, especially related to mentors operation. In addition, the management of Aydin Dzaki Essence is still simple and have not met the formal education institutions requirements that causes hampered of Aydin Dzaki Essence development. Hence, Aydin Dzaki Essence must follow the relevant government regulation for this industry sector to become formal institution course. The methodology that used in this research is a qualitative which to collect and analyze the data of Aydin Dzaki Essence."

"Tujuan ke-11 SDGs tentang membangun kota dan pemukiman berkelanjutan dapat ditingkatkan melalui penataan ruang bangunan maupun Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan RTH perkotaan telah diatur pada UU RI No. 11 tahun 2020 memiliki proporsi sebesar 30% terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki proporsi RTH perkotaan sebesar 9,8%. Proporsi RTH perkotaan dapat ditingkatkan melalui penyediaan RTH privat. Tujuan penelitian ini adalah merancang alternatif desain penataan RTH privat di hunian pada lahan terbatas. Metode penelitian ini yaitu menganalisis preferensi masyarakat mengenai penyediaan RTH Privat, expert judgment dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan perancangan menggunakan Curic Sun Path Analysis Sketchup. Hasil penelitian ini adalah penggunaan vertical garden dan green roof menjadi alternatif desain RTH privat pada lahan terbatas dan menjadi saran kepada pemerintah mengenai Koefisien Daerah Hijau (KDH) pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mempertimbangkan luas lahan.......The 11th SDGs goal of building sustainable cities can be increased through building space planning and Green Open Space (GOS). Provision of urban GOS has been regulated in the RI Law no. 11 of 2020 has a proportion of 30% consisting of 20% public GOS and 10% private GOS. In 2019, DKI Jakarta Province has a proportion of urban GOS of 9.8%. The proportion of urban GOS can be increased through the provision of private GOS. The aim is an alternative design for the arrangement of private GOS in residential areas on limited land. This research method is to analyze people's preferences regarding the provision of private GOS, expert judgment with the Analytic Hierarchy Process (AHP) method and design using Curic Sun Path Analysis Sketchup. The results are vertical gardens and green roofs as an alternative to private GOS designs on limited land and a suggestion to the government regarding the Green Area Coefficient on the Building Permit considering the land area."

"Untuk meningkatkan keamanan data dalam komunikasi berbasis internet misa1nya chatting, diperlukan proses enskripsi pada data yang dikirimkan sehingga tidak dapat di akses oleh pihak yang tidak diinginkan. Sistem kriptografi RSA mcrupakan sistem kunci publik yang handal dan dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan keamanan data pada jaringan. Algoritma RSA ini mempunyai dua buah kunci dalarn prosesnya yaitu kunci publik untuk mengenskripsi dan kunci privat untuk mendeskripsil karena sifatnya yang privat maka hanya orang tertentu saja yang dapat membaca data tersebut yaitu yang mempunyai kunci privat. Skripsi ini merupakan implementasi algoritma RSA pada sistem komumkasi berbasls internet, dalam hai ini adalah chatting. Dari basil uji coba terlihat bahwa data yang dikirimkan sama dengan yang diterima, kemudian kerahasiaan data juga terjamin, serta penerima juga dapat meyakinkan bahwa pengirim adatah benar-benar orang yang dimaksud."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan prosedur legalisasi dokumen privat antara Indonesia dengan Singapura. Legalisasi dokumen merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk mengesahkan suatu dokumen, sehingga dokumen yang diterbitkan di suatu negara dapat digunakan di negara lainnya. Dokumen privat merupakan dokumen yang berkaitan dengan keberadaan diri seseorang sehingga bersifat lebih tertutup dan dapat diarsipkan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif berupa penelitian perbandingan hukum, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah studi dokumen dan wawancara. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana klasifikasi dokumen publik dan privat di Indonesia dan di Singapura, bagaimana persamaan dan perbedaan prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, dan hal apa saja yang melatarbelakangi persamaan dan perbedaan tersebut. Diantara prosedur legalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan antara lain mengenai para pihak atau lembaga yang berwenang untuk melegalisasi dokumen privat di Indonesia dan di Singapura, istilah yang digunakan oleh lembaga yang berwenang tersebut untuk melegalisasi dokumen, dan tindakan perbaikan terhadap dokumen jika hasil verifikasi dokumen privat pada lembaga yang berwenang di Indonesia dan di Singapura tidak sesuai. Perbedaan antara lain mengenai mekanisme legalisasi dokumen privat dan jenis dokumen (baik yang dapat dilegalisasi atau yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan legalisasi dokumen) di kedua negara tersebut.

---

This thesis discusses about comparative law on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore. Legalization of document is an act done by authorized official to legalise a document so that document can be used abroad. Private documents are documents relating to one's own existence so that they are more closed and can be archived. This research was done by using the method of normative-juridical in the form of comparative law research, which the data sources are obtained by collecting data from related literatures. Data collection tools used by the author in this thesis are study of documents and interviews. The main matter of this thesis is how to classify public and private document in Indonesia and Singapore, how the similiarities and differences on legalization procedure of private document between Indonesia and Singapore as well as anything that lies behind the similiarities and differences. There are some similiarities and differences between legalization procedure of private document in Indonesia and Singapore. Similiarities include those with the authority to legalize private documents in Indonesia and in Singapore, the terms used by the authorized institutions to legalize documents, and corrective actions on documents if the results of verification of private documents at the authorized institutions in Indonesia and in Singapore are not appropriate. The differences are about the mechanism of legalization of private documents and types of documents (both of which can be legalized or which is a requirement to get document legalization) in both countries."

"Gaya hidup dan ruang domestik tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Adanya perkembangan zaman mempengaruhi perubahan pada gaya hidup yang merubah pandangan manusia terhadap ruang domestik dan domestisitas. Ruang domestic seringkali dikaitkan dengan kegiatan rumah tangga dan keberadaannya di dalam. Ruang domestik merupakan ruang yang menghadirkan batasan antara luar-dalam, publik-privat. Bahkan, ruang domestik dapat menggabungkan keduanya melalui interpretasi manusia terhadap ruang. Namun, dengan adanya perubahan gaya hidup seiring terjadinya perkembangan zaman, batas-batas tersebut memudar dan menghasilkan pandangan yang berbeda tentang ruang domestik. Perkembangan gaya hidup berubah secara progresif, termasuk melalui kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat perkembangan gaya hidup yang berubah dapat dilihat dari kedua abad yang berbeda. Penulisan skripsi ini dimulai dengan melihat gaya hidup pada Era Modern pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kemudian melihat masing-masing refleksinya pada ruang domestik yang perbedaannya dipengaruhi dengan adanya perkembangan pandangan pada gender, publik-privat dan dipengaruhi dengan revolusi industri yang semakin bergerak lebih demokratis dan radikal. Metode yang dilakukan dalam skripsi ini adalah menganalisis tiga rumah yang berada di era yang berbeda, Victorian House, Robie House oleh Frank Lloyd Wright dan Farnsworth House oleh Mies Van Der Rohe, untuk memperlihatkan perubahan pandangan akan domestisitas dan refleksi gaya hidup yang terlihat pada ruang juga keterlibatan kelas sosial. Sehingga, dengan melihat perkembangannya dapat dikatakan bahwa perubahan makna dan pandangan yang terjadi dipengaruhi oleh gaya hidup yang berubah dan mempengaruhi pandangan akan batasan publik-privat pada ruang domestik yang dapat dilihat dari organisasi ruangnya.......Lifestyle and domestic space cannot be separated from human life. With the development in the late nineteenth century and the early twentieth century, the changes affected the lifestyles that are also changing the human views on domestic space and domesticity. Domestic space is often associated with household activities and with the sense of being inside. But other than that, domestic space is a space that presents a boundary between the inside-outside and public-private. Through this thesis, it is also occurred that the domestic space can combine the two through human interpretation of space. However, with the change in lifestyle in the late nineteenth century to the early twentieth century, these boundaries of public and private fade and change the meanings of domestic space. The writing of this thesis was carried out to analyzes the changing meanings of domestic space, especially those that are representing public spaces that reflect the lifestyle and social class that happened in the two different centuries, namely the late 19th century and early 20th century at the beginning of the Modern era.The writing of this thesis begins by looking at the lifestyle in the Modern Era at the end of the 19th century to the beginning of the 20th century and analyzing the reflection on the domestic space whose differences are influenced by the development of views on gender, public-private and influenced by the industrial revolution which is increasingly moving more democratic and radical. The method used in this thesis is to analyze three houses located in different eras, Victorian House, Robie House by Frank Lloyd Wright and Farnsworth House by Mies Van Der Rohe, to show the changing views of domesticity and lifestyle reflections that are seen in the space as well. social class engagement. By looking at its development, it can be said that the changes in meaning and views that occur are influenced by changing lifestyles and affect the view of public-private boundaries in the domestic space that are reflected on the space organization."

"Artikel ini membahas mengenai persoalan ketidakadilan epistemik yang muncul dalam rape culture. Rape culture dianggap sebagai hal yang normal karena tiadanya pengakuan tubuh dan pengalaman di ruang publik, sementara tubuh privat sendiri diatur. Perbincangan sarat pelecehan sering kita temui sehari-hari, bahkan korban tidak dapat menolak. Penelitian ini membongkar epistemologi yang terjadi di masyarakat, hingga rape culture bisa dinormalkan. Penelitian ini menerapkan metode analisis, yaitu metode epistemologi feminis yang fokus pada standpoint knowledge dalam pengumpulan data. Saya memiliki argumen bahwa masyarakat mampu berpikir demikian, dikarenakan ada epistemologi yang bekerja secara menyimpang. Cara kerja epistmeologi ini membuktikkan bagaimana standar pengetahuan masyarakat membiarkan rape culture terbentuk dan terus dibiarkan dalam kehidupan sehari-hari.......This article discusses the issue of epistemic injustice that arises in rape culture. Rape culture is considered as a normal thing because there is no recognition of the body andexperience in the public space, while the private body itself is regulated. We often encounter conversations full of harassment every day, even victims cannot refuse. This research dismantles the epistemology that occurs in society, so that rape culture can be normalized. This study applies an analytical method, namely a feminist epistemologicalmethod that focuses on standpoint knowledge in data collection. I have an argument that society is able to think that way, because there’s an epistemology that works in a wrong way. The way this epistemology works is proves how public knowledge standards allow rape culture to form and continue to be allowed in everyday life."