Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Agung Nugroho, author

Tanggung Jawab Direksi Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan MA RI Nomor 1760 K/Pid.Sus/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid/TPK/2016/PTDKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST) = Responsibilities of Directors in Procurement Projects And Services In The Government Based On The Law Of Limited Liability Companies

Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erwin Zuhdi, author

Penerapan good governance pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk kegiatan pembangunan daerah: studi kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur = The implementation of good governance procurement of government goods and services for regional development activities: case study of Labuhan Haji pier development of East Lombok Regency

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Samosir, Neyni, author

Kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN Persero berdasarkan prinsip business judgement rule = Policy in the process of the procurement of goods and services of PT PLN Persero based on the principle of business judgement rule

ABSTRAK
Luasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum...

2018

T51442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dzaki Aulia, author

Strategi Meningkatkan Tingkat Kematangan Pengadaan Menggunakan Procurement Maturity Model Untuk Meningkatkan Kinerja Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Bank Indonesia = Strategies to Increase Procurement Maturity Level Using Procurement Maturity Model to Improve Procurement Performance at Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihotang, Jerry Saut P, author

Keberlakuan Caveat Emptor dan Caveat Venditor Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Spesifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn) = The Applicability of Caveat Emptor and Caveat Venditor Related to Non-Conformity of Specifications in Government Procurement of Goods/Services (Analysis of District Court Decision Number 16/PID.SUS-TPK/2022/PN.SRG, District Court Decision Number 18/PID.SU

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sekar Gitsya Anjani, author

Tinjauan hukum prosedur pengadaan alat kesehatan di rumah sakit: studi putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam = Law review of procurement procedures in hospital medical devices decision: study No.06/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Mam

ABSTRAK
Skripsi ini berisi bagaimana prosedur pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ruang lingkup permasalahan hukum dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit serta analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Pembahasan dilakukan melalui analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Bentuk penelitian ini yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan Prosedur...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Flora Bougenvilia Kusumawardhani, author

Analisis implementasi sistem e-procurement dan pengaruhnya terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia = Analysis of e-procurement system implementation and its influence on fraud of government procurement of goods and services in the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ryan Dhanny Wibisana, author

Evaluasi Prosedur ToC KAP TBZ atas Pengadaan Barang dan Jasa PT Asuransi NCT = Evaluation of KAP TBZ’s Test of Control Procedures for The Procurement of Goods and Services at PT Asuransi NCT

Penulisan laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur uji pengendalian (ToC) oleh KAP TBZ terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa pada PT Asuransi NCT sesuai dengan konsep audit dan standar audit yang berlaku. Evaluasi yang dilakukan mencakup pengumpulan dan pengujian bukti audit dan prosedur ToC atas kegiatan pengadaan barang dan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Dian Juliani, author

Pengaruh faktor-faktor kontekstual terhadap persepsian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa

This study examines the effect of contextual factors such as knowledge of regulatory, management commitment, and environmental bureaucracy on budget absorption related to the procurement of goods/services. Institutional theory and expectancy theory are used to explain the phenomenon of budget absorption related to the procurement of goods/services. This study uses mixed method with sequential...

Universitas Gadjah Mada, 2014

J-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Feriza Imanniar, author

Implikasi hukum atas pelanggaran pembuatan surat pernyataan status perusahaan dalam negeri oleh notaris dalam tender pengadaan barang dan jasa di bidang minyak dan gas bumi = Legal implication on violation of the making of domestic company statement letter by notary in tender for the procurement of goods and services in the oil and gas field

[ABSTRAK
Notaris memegang peranan penting dalam aspek keperdataan masyarakat, baik individu kodrati maupun badan hukum. Dewasa ini fungsi dan tugas notaris berkembang tidak hanya pada bidang-bidang yang diketahui secara umum, seperti akta anggaran dasar perusahaan, namun juga telah berkembang sampai ke ranah industri minyak dan gas bumi, khususnya pembuatan surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri pada tender...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41379

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian