Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip utmost good faith sebagai salah satu prinsip yang mendasar dan penting dalam perjanjian asuransi, khususnya dengan objek Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi. Prinsip utmost good faith mengatur bahwa tertanggung dan penanggung harus memberikan informasi yang benar saat membuat perjanjian asuransi. Pada skripsi ini pembahasan dibagi menjadi tiga. Pertama, pembahasan mengenai pengertian asuransi ditinjau dari hukum positif Indonesia. Kedua, pengertian prinsip utmost good faith dalam asuransi ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penerapan prinsip tersebut secara umum, serta dikaitkan dengan PAYDI yang mengkombinasikan antara kebutuhan proteksi serta investasi. Ketiga, pembahasan mengenai pelanggaran prinsip utmost good faith yang dilakukan oleh PT AXA Mandiri Financial Services selaku penanggung dalam perjanjian asuransinya dengan Rais Torodji dan Rachmawaty selaku tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian berasal dari studi kepustakaan dan undang-undang terkait. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prinsip utmost good faith merupakan sebuah prinsip yang harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian asuransi. Penanggung bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap bagi Tertanggung mengenai produk asuransi yang dijualnya, khususnya pada PAYDI yaitu informasi mengenai ilustrasi investasi dan risiko investasi. Dalam hal ini, Perjanjian asuransi antara PT AXA Mandiri Financial Service dengan Rais Torodji dan Rachmawaty adalah perjanjian yang batal demi hukum karena penanggung tidak melaksanakan kewajiban penerapan prinsip utmost good faith. Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB merupakan putusan yang benar meskipun Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan pada pelanggaran prinsip utmost good faith yang diatur dalam Pasal 251 KUHD sebagai salah satu prinsip asuransi dalam pertimbangan hukumnya.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as one of the fundamental and important principles in insurance agreements, especially with the object of Investment-Linked Products. The principle of utmost good faith stipulates that the insured and the insurer must provide the correct information when making an insurance agreement. In this thesis, the discussion is divided into three. First, the discussion regarding the meaning of insurance in terms of Indonesian positive law. Second, the understanding of the principle of utmost good faith in insurance is reviewed from the Commercial Code, the application of this principle in general, and related to PAYDI which combines the needs of protection and investment. Third, the discussion regarding the violation of the principle of utmost good faith committed by PT AXA Mandiri Financial Services as the insurer in its insurance agreement with Rais Torodji and Rachmawaty as the insured. This research uses a juridical-normative method, where the research data comes from a study of literature and related laws. The results of this study state that the principle of utmost good faith is a principle that must be implemented in every insurance agreement. The Insurer is responsible for providing clear and complete information to the Insured regarding the insurance products it sells, especially on PAYDI, namely information on investment illustrations and investment risks. In this case, the insurance agreement between PT AXA Mandiri Financial Service and Rais Torodji and Rachmawaty is an agreement that is null and void because the insurer does not carry out the obligation to apply the principle of utmost good faith. Jambi District Court's decision No 7/PDT.G.S/2020/PN JMB is the correct decision even though the Panel of Judges did not give consideration to the violation of the principle of utmost good faith as regulated in Article 251 of the Criminal Code as one of the principles of insurance in its legal considerations."

"Tesis ini membahas mengenai Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang dipasarkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui Bancassurance bernama JS Proteksi Plan dimana menjadi penyebab utama sengketa gagal bayar dengan memberikan manfaat perlindungan jiwa atas kematian disebabkan kecelakaan dan manfaat investasi dengan jaminan imbal hasil pasti yang tinggi. Permasalahan yang dibahas adalah keabsahan jenis produk asuransi JS Proteksi Plan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan alternatif pilihan upaya hukum atau solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh Tertanggung dan Penanggung dalam penyelesaian sengketa gagal bayar polis produk asuransi JS Proteksi Plan. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti dipergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif, teori yang dipergunakan adalah teori pertanggungjawaban hukum. Hasil penelitian adalah Produk JS Proteksi Plan sah sebagai produk asuransi melalui surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 perihal Pencatatan Produk Baru JS Proteksi Plan dengan perubahannya dan Restrukturisasi polis menjadi pilihan upaya hukum atau solusi terbaik baik Tertanggung dan Penanggung untuk menyelesaikan sengketa gagal bayar polis dengan adanya kepastian hukum dengan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan sebagai pilihan opsional. Saran dari penelitian ini adalah IFG Life mengupayakan pemenuhan hak-hak pemegang polis restrukturisasi secara menyeluruh dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perasuransian dalam pengelolaan perusahaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara utuh terhadap pemenuhan hak-hak Pemegang Polis yang mayoritas telah dialihkan dan direstrukturisasi sehingga tidak kembali terjadi sengketa gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa terutama dengan pemerintah sebagai pemegang sahamnya.

---

This thesis discusses the Investment-linked Insurance Product (PAYDI) marketed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) through Bancassurance called JS Proteksi Plan which causes policy payment failure disputes by providing life protection benefits for death due to accidents and investment benefits with high fixed guaranteed return. The problems discussed are the legality of JS Proteksi Plan insurance products issued by Jiwasraya and alternative legal remedies or the best solutions could be taken by the Insured and the Insurer to resolve policy payment failure disputes of JS Proteksi Plan. In analyzing the problems, normative juridical research methods with secondary data were used, data qualitatively analyzed with legal liability theory. The research result is the JS Proteksi Plan product is legal as an insurance product through the letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. S-14476/BL/2012 regarding the New Product Listing of the JS Proteksi Plan with its amendments and policy restructuring given the legal certainty are the best choice or solution of legal remedies for both the Insured and the Insurer to resolve the dispute with alternative dispute resolution as an option. The suggestion is IFG Life strives whole fulfillment of the policyholders restructured rights by applying the prudence principle with insurance company management laws and regulations complyment and full supervision by the Financial Services Authority towards the fulfillment of the rights of Policyholders, the majority of which have been transferred and restructured so that there are no more policy payment failure disputes by life insurance companies, especially with the government as its shareholder."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Hukum Perlindungan Data Pribadi diterapkan di dalam ketentuan dokumentasi pemasaran yang diatur Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam hal data pribadi, perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh hukum / oleh pemerintah, yang merupakan hak asasi warga negara yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perlindungan data pribadi di tingkat implementasi merupakan hal yang sangat mendesak dalam dunia perekonomian. Hal ini terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen dan kewajiban badan perusahaan yang mengelola data pribadi. Oleh karena itu, perusahan wajib mematuhi peraturan mengenai perlindungan data pribadi konsumen, seperti UU PDP dari UU Perlinkos. Dalam Analisa ketentuan pemasaran seperti halnya jual beli produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi pada penelitian ini, pihak Perusahaan asuransi menurut UU PDP berkedudukan sebagai pengendali data dan prosesor data, yang oleh karena dokumentasi dilakukan demi kepentingan pemasaran produk asuransi, maka pihak Perusahaan asuransi harus tunduk dan patuh terhadap UU PDP dalam pertanggungjawaban perlindungan data pribadi dalam dokumentasi yang mereka kumpulkan.

---

This paper analyzes how Personal Data Protection Law is applied in the provisions of marketing documentation stipulated in Circular Letter of the Financial Services Authority Number 5/SEOJK.05/2022 concerning Insurance Products Linked to Investment. This paper is prepared using doctrinal research method. In terms of personal data, the protection of personal data must be protected by law / by the government, which is the human right of citizens enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In addition, the protection of personal data at the implementation level is a very urgent matter in the economic world. This is related to the protection of consumers' personal data and obligations of corporate bodies that manage personal data. Therefore, companies must comply with regulations regarding the protection of consumer personal data, such as the PDP Law of the Perlinkos Law. In the analysis of marketing provisions such as the sale and purchase of insurance products linked to the investment in this study, the insurance company according to the PDP Law is in the position of data controller and data processor, which because the documentation is carried out for the sake of marketing insurance products, the insurance company must comply with the PDP Law in the responsibility of protecting personal data in the documentation they collect."