Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh program jaminansosial di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Salah satu isu politik penting diAmerika selama tiga decade. Di tahun 2043 dana jaminan sosial yang ada di dalam TrustFund akan mengalami kekurangan dana. Presiden Bush menawarkan solusinya denganmengubah sistem, menjadi kombinasi program pemerintah dan sistem privatisasi dalambentuk Personal Retirement Account (PRA) . Di dalam tesis ini juga dibahas penolakanmasyarakat terhadap program privatisasi program jaminan sosial dalam bentuk thePersonal Retirement Account (PRA).---------------------This thesis is about the problem facing social security under the Bush administration. Onemajor political issue in the United State of America on the social security system has beendiscussed over three decades. By 2043 The Trust Fund (Social Security) no longer can payits debt. A proposal has been set to change the social security system. President George WBush proposed for a transition to a combination of a govemment funded program and apersonal account, through partial privatization of the Social Security system. This thesisalso discussed the public resistance toward President Bush?s privatization program of theSocial Security Program in the form of the Personal Retirement Account (PRA)."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"Seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja harus dilindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun, hal ini tidak dapat terwujud karena terbitnya Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana perlindungan bagi tenaga kerja atas penyakit akibat kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan di kondisi pandemi Covid-19?; 2) Studi kasus terhadap kasus penyakit akibat kerja tenaga kerja terpapar Covid-19 pada program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang terkena Covid-19 sebagai penyakit akibat kerja berkaca pada kondisi pandemi saat ini?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data yang bersumber dari data sekunder. Kesimpulan penelitian ini bahwa: 1) Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 mempersempit definisi peserta yang dapat dilindungi oleh program JKK akibat Covid-19 sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni hanya pekerja tertentu saja; 2) kebijakan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 tidak memenuhi tujuan dibentuknya program jperaminan sosial yaitu memberikan perlindungan ekonomis kepada seluruh pekerja dan keluarga dari pekerja; dan 3) Kedudukan hukum Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni PP 44 Tahun 2015. Saran dari penelitian ini bahwa: 1) Melakukan perubahan terhadap Kepmenkes HK.01.07/MENKES/327/2020 dan SE Menaker M/8/HK.04/V/2020 yang tidak sejalan dengan sistem jaminan sosial nasional; 2) Membuat peraturan terkait penyakit akibat kerja akibat Covid-19 yang diperuntukan kepada seluruh tenaga kerja yang terpapar Covid-19 di tempat kerja; dan 3) Pemangku kebijakan harus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tercapainya tujuan jaminan sosial nasional.

---

All workers exposed to Covid-19 at work must be protected by the Work Accident Program. However, due to published of Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020, the protection program cannot be enforced. The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of protection for workers affected by Occupational Diseases during the Covid-19 pandemic based on laws and regulations?: 2) Case studies on Occupational Diseases for workers exposed to Covid-19 case through the Working Accident Protection Program; and 3) How should the protection of Work Accident Insurance for workers affected by Covid-19 as an Occupational Disease be reflected in the current pandemic conditions?. This research method uses a normative juridical form and the data used in this research based on secondary data. This tesis conclusion are: 1) The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 narrows the definition of participants who can be protected by the JKK program regulated by law, namely only certain worker; 2) Policies as regulated in Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is not in line with the objective of establishing a social security program which is to give economic protection for all workers and their families.; and 3) The legal position of The Decree of the Minister of Health No. HK.01.07/MENKES/327/2020 and Circular Letter of the Minister of Manpower No. M/8/HK.04/V/2020 is contrary to higher laws and regulations. Based on the results of the research, suggestions that can be submitted are 1) Those regulations should be amandment caused by those are not in line with the national social security system; 2) Provide regulations regarding with occupational diseases due to Covid-19 which is belonging to all workers who are exposed to Covid-19 in the workplace; 3) Regulators should have coordinated with BPJS Ketenagakerjaan to achieve the goals of national social security are ensured. government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."

"Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja tertinggi di Ibukota, namun tingginya ketenagakerjaan tersebut tidak diiringi dengan jumlah cakupan kepesertaan Program JHT. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi program JHT di Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program JHT di Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang diperkenalkan oleh Moulton dan Sandfort. Data yang digunakan bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan atau dokumen dengan menggunakan software Nvivo 12 plus. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman stakeholder akan Program JHT masih memiliki persepsi yang berbeda-beda. Minimnya jumlah kepesertaan Program JHT di Jakarta Timur diakibatkan oleh kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kondisi ekonomi yang dialami perusahaan. Adapun faktor eksternal yang menghambat dan menjadi tantangan melaksanakan Program JHT di Jakarta Timur yaitu kondisi wilayah yang dipenuhi oleh pekerja pada segmentasi pekerja BPU dan usaha skala kecil dan mikro serta pekerja konstruksi. Berdasarkan hasil tersebut, maka rekomendasi dalam penelitian ini yaitu membangun pemahaman bersama antar stakeholder terkait Program JHT dan dapat mensosialisasikan Program JHT dengan metode yang inovatif.

---

East Jakarta Administrative City is an area that has the highest number of workers in the capital, but the high employment rate is not accompanied by a high number of JHT program participation coverage. Therefore, this study will discuss the implementation of the JHT program in the East Jakarta Administrative City. This study aims to analyze the implementation of the JHT program in East Jakarta City. This study uses a qualitative method with a post-positivist approach using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory introduced by Moulton and Sandfort. The data used are sourced from in-depth interviews and literature or document studies using Nvivo 12 plus software. The results of the study show that the stakeholders' understanding of the JHT Program still has different perceptions. The lack of JHT Program participants in East Jakarta is caused by the company's compliance with regulations and the economic conditions experienced by the company. The external factors that hinder and become a challenge in implementing the JHT Program in East Jakarta is the condition of the area that is filled with workers in the segmentation of BPU workers and micro-small-scale businesses and also construction. Based on these results, the recommendations in this study are to build a common understanding among stakeholders regarding the JHT Program and to be able to socialize the JHT Program with innovative methods.

"