Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampai saat ini masalah kemiskinan masih merupakan fenomena sosial yang terus berkembang. Walaupun banyak upaya untuk mengatasi kemiskinan, tetapi secara mendasar masalah ini belum pernah terselesaikan dengan baik. Secara politis, issue kemiskinan (termasuk kemiskinan di perkotaan) masih diperdebatkan.Mengatasi kemiskinan di perkotaan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin kota untuk dapat mandiri. Namun perlu disadari bahwa kemiskinan di perkotaan adalah masalah multi dimensi yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi semata. Masyarakat miskin perkotaan bukanlah kelompok yang tidak berdaya sama sekali, melainkan pada dasarnya mereka juga mempunyai potensi tertentu yang dapat diberdayakan. Agar mereka dapat melepaskan diri dari problema kemiskinan.Perkembangan pelaksanaan kegiatan bina ekonomi PPMK yang semula ditujukan untuk pemberdayaan "orang miskin", telah bergeser kepada "orang yang perlu diberdayakan yang mempunyai usaha", sehingga dalam beberapa tingkat sudah tidak tepat sasaran. Utamanya lagi, tingkat pencapaian penerima manfaat secara persentase masih kecil. Demikian pula untuk jenis kegiatan bina sosial, pemanfaatan tidak diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, tetapi lebih fokus kepada kegiatan karitas dan pemberi santunan padahal tugas ini dapat dicakup dari program lain. Dalam konteks ini, mungkin merupakan cara trickle down effect alit lokal terhadap kondisi tidak diberinya pinjaman dana bagi penduduk miskin. Di sisi lain, kegiatan bina fisik sudah lebih terfokus pada peningkatan prasarana dan sarana kesehatan Iingkungan, meski di sisi lain, berpotensi pula menimbulkan kesenjangan antar RT.Atas pertimbangan di atas, maka PPMK cenderung memiliki potensi untuk membangun segregasi dan enclave baru di tingkat komunitas yang diciptakan oleh alit lokal. Intervensi negara ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tanpa memperhatikan aspek pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat itu sendiri membawa peluang bagi rejim yang berkuasa untuk kepentingan kelompok mereka. Akibatnya masyarakat menjadi sangat tergantung kepada bantuan pemerintah. Irnplikasinya bukan hanya menambah keuletan dan ketangguhan melainkan ketergantungan.

---

Until now, poverty problem is still social phenomenon. Although many poverty evaluation has been introduced, but not finished yet with successful. As political issue (include poverty in city), poverty is debate table.The bottom line of Poverty alleviation in city is empowerment effort, to the poor for independence. But we should realize that poverty is multi dimension problem. So the effort of alleviation can not do in economic aspect itself. The city poorer have specific potential to empowerment for them, so they can solver their problem.The activity of economic train in PPMK has changed from empowerment "the poor people" to "the people who need the empowerment and who own the business". So we can say that objective is not right. Especially the target do not cover high percentage many people. In social train, the use of loan not directed to for increase capacity building, but focus in charity activity. In this context is the way to tricle down effect local ellite on condition not gives loan to the poor. In other side physical train activity had focus on health infrastructure improvement although have potential effect on infrastructure gap in RT Level.For that reason, PPMK tend to make segregation and new enclave in community level which created by local elite. State intervention to daily social and economic life without concern to empowerment and self fulfillment community can create the government to influence the community. So the community can highly dependent to aid of government."

"ABSTRAKHasil identtfikasi sosial awal yang dilakukan P3M Widuri dengan warga masyarakat Desa Karanggan adalah berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, antara lain : rendahnya tingkat sosial ekonomi, terbatasnya lahan pekarangan, rendahnya partisipasi dalam program pembangunan. Untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut, maka P3M Widuri bekerjasama dengan pengurus GKP Gunung Putri (sebagai titik masuk) dan pemerintah setempat, menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Program-programnya cukup beragam sebagai konsekuensi logis dari beragamnya permasalahan yang ada.Tesis ini mencoba mengkaji secara deskriptif proses pelaksanaan program-program pemberdayaan tersebut dan hasil-hasil yang telah dinikmati oleh warga masyarakat setempat. Apabila dipandang berhasil ataupun kurang berhasil, faktor-faktor apa yang mendukung atau yang menghambat.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan studi kasus masyarakat Desa Karanggan. Terlebih dahulu dikemukakan proses pelaksanaan program seperti apa adanya, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya variabel-variabel yang dipandang sebagai penentu bagi suatu program pemberdayaan.Permasalahan dan proses pelaksanaan program-programnya didekati dengan perspektif pembangunan sosial dengan strategi pemberdayaan. Bahwa program-program pemberdayaan bermuara pada 3 bidang, yaitu bidang sosial, pemberian informasi, pengetahuan, keterampilan, penciptaan akses, dan partisipasi, Bidang politik : partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Bidang psikologis : meliputi penggalian potensi dan kepecayaan diri. Inti ketiga bidang ini adalah proses pendidikan, sebagai upaya penyadaran diri dan menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan. Program-program tersebut dilaksanakan melalui LSM, yang dalam hal ini adalah P3M Widuri.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan sangat memerlukan peran sosial masyarakat, agar mereka mau berpartisipasi dalam penetapan masalah, perencanaan program dan bertanggungjawab atas program yang diselenggarakan. Hal itu telah dapat dilaksanakan oleh P3M bersama-sama dengan warga masyarakat. Selain itu masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program, sebab selama proses berlangsungnya program, warga juga sudah berinisiatif dan memprakarsai, mengusulkan program-program lanjutan. Dalam hal ini warga sudah mulai memiliki kepercayaan diri.Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun warga masyarakat sudah disiapkan, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program, sudah mulai menikmati hasil-hasilnya, namun di dalam perencanaan dan pelaksanaan program mandiri belum dapat dicapai, karena masih ada sifat ketergantungan terhadap P3M. Untuk menunjang keberhasllan program pemberdayaan ini masih perlu diimbangi dengan upaya penciptaan akses terhadap organisasi ataupun instansi lain, sebagai perluasan jaringan pemasaran produk. Perlu pula diupayakan pemberian dana bantuan kepada keluarga, agar pinjaman modal melalui Dana Bergulir dapat mencapai sasaran atau tidak menyalahgunakannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.Masih perlu pula diupayakan perbaikan sikap mental warga agar mau belajar memperbaiki nasib sendiri, tidak pasrah dan apatis, sehingga mampu mandiri atau tidak tergantung pada orang lain ataupun lembaga. Dari semua faktor-faktor tersebut di atas, dan dalam kenyataannya di lapangan, belum lerlihat perbaikan ekonomi rumah tangga secara berarti dan bila dikaitkan dengan tujuan program pemberdayaan, yaitu agar mampu membentuk kelompok usaha bersama, masih belum dapat tercapai. Selama penyelenggaraan program-program pemberdayaan ini, peran yang menonjol dimainkan oleh petugas P3M adalah adalah sebagai guide, enabler, expert mediator, dan fasilitator.

---

"

"Sekolah relawan semula berdiri sebagai sebuah komunitas yang memiliki kegiatan berbagi pengetahuan dan wawasan terkait dunia kerelawanan. Dalam Sekolah Relawan terdapat program yang dinaungi oleh tim pembangunan masyarakat (community development) yang terdapat dalam lembaga Sekolah Relawan yaitu program akademi komunitas nusantara, program tersebut ada untuk menjadi wadah pendidikan alternatif bagi anak muda untuk belajar dan berkembang dalam bidang pengembangan masyarakat. Program ini bermanfaat namun belum pernah dilakukan evaluasi yang terstruktur selama lima tahun program ini berjalan, kecuali berdasarkan testimoni para penerima program. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan evaluasi terhadap program Akademi Komunitas Nusantara untuk melihat apakah program berjalan baik berdasarkan kategori dari analisis evaluasi main analytical category (Relevan, Efektifitas, Dampak, Efisiensi, Keberlanjutan, dan Replikasi program) walaupun dalam studi ini tidak akan menggunakan kategori keberlanjutan dan replikabilitas, berdasarkan pertimbangan karena program yang dievaluasi belum rampung dan juga tidak adanya tendensi program ini akan direplikasi pada tempat lain. Berdasarkan hipotesis penulis atas program Akademi Komunitas Nusantara yaitu pemberdayaan masyarakat sudah memiliki kinerja yang baik berdasarkan analisis Main Analytical category karena efektivitasnya terhadap penerima manfaat, yang dimana para penerima manfaat telah mengimplementasikan pembelajaran mereka dalam tugas akhir mereka yang berkaitan langsung terhadap masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam, dalam temuan di lapangan jumlah informan tidak sesuai dengan jumlah informan yang direncanakan, yang awalnya 14 orang dan pada akhirnya peneliti hanya mewawancarai 9 orang saja. Hal tersebut terjadi karena banyaknya informan yang tidak bisa dihubungi, menyocokkan waktu yang sulit antara peneliti dan juga informan, dan juga waktu penelitian. Hasil evaluasi dari program AKN sudah berjalan dengan baik berdasarkan kategori relevansi, efisiensi, dampak, dan juga efektivitas. Walaupun dalam kategori efisiensi masih ada yang perlu diperbaiki yaitu dalam sumber daya uangnya. Peneliti mengajukan rekomendasi agar sebaiknya uang semester dari penerima manfaat yaitu mahasiswa diturunkan dan tidak setinggi dengan sekarang dengan cara memperbanyak penerima manfaatnya.

---

Sekolah Relawan was originally established as a community that has activities to share knowledge and insights related to the world of volunteerism. In the Sekolah Relawan there is a program that is under the auspices of the community development team contained in the Sekolah Relawan institution, namely the Akademi Komunitas Nusantara program, the program exists to become an alternative educational forum for young people to learn and develop in the field of community development. This program is useful, but there has never been a structured evaluation during the five years the program has been running, except based on testimonials from program recipients. Therefore, the researcher wants to evaluate the Akademi Komunitas Nusantara program to see whether the program is running well based on the main analytical categories of evaluation analysis (Relevant, Effectiveness, Impact, Efficiency, Sustainability, and Replicability of the program) although in this study will not use the categories of sustainability and replicability, based on considerations because the program being evaluated has not been completed and there is also no tendency for this program to be replicated elsewhere. Based on the author's hypothesis of the Akademi Komunitas Nusantara program, namely community empowerment, it has good performance based on the Main Analytical category analysis because of its effectiveness on beneficiaries, where the beneficiaries have implemented their learning in their final assignment which is directly related to the community. The data collection technique was carried out qualitatively with in-depth interviews, in the findings in the field the number of informants did not match the planned number of informants, which was initially 14 people and in the end the researchers only interviewed 9 people. This happened because many informants could not be contacted, matching the difficult time between researchers and informants, and also the research time. The evaluation results of the AKN program have been running well based on the categories of relevance, efficiency, impact, and effectiveness. Although in the efficiency category there is still something that needs to be improved, namely in the money resources. The researcher proposed a recommendation that the semester money from the beneficiaries, namely students, should be lowered and not as high as it is now by increasing the number of beneficiaries."

"Studi ini mengevaluasi keberlanjutan program Peace Village oleh Wahid Foundation dalam memberdayakan masyarakat khususnya perempuan pada aspek sosial-ekonomi di Desa Pengasinan. Studi sebelumnya menjelaskan tantangan pada keberlanjutan program pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terutama pada rendahnya partisipasi dan peningkatan kapasitas penerima manfaat. Oleh karenanya, model evaluasi ini mengkombinasikan bentuk alat analisis seperti Main Analytical Categories untuk melihat proses implementasi dan keberhasilan program yang sesuai rencana awal; analisis SWOT untuk melihat tata kelola program dengan memberikan strategi yang lebih baik; serta analisis partisipasi dan capacity building sebagai alat analisis pendukung untuk melihat proses dan dampak yang berimplikasi pada keberlanjutan program itu sendiri. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kekuatan program ada pada sumber daya dan desain program dimana perencanaannya sudah sangat baik dan relevan dengan penerima manfaat. Namun, efektivitas, dampak, keberlanjutan, dan replikabilitas program masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Partisipasi yang bersifat eventual dan capacity building yang terbatas menunjukan program belum memenuhi parameter program pemberdayaan yang berkelanjutan. Kurangnya keterlibatan dari Pemerintahan Desa dan ketidaktepatan penerapan program pada konteks sosial masyarakat yang ada juga menjadi hambatan utama pada efektivitas implementasi program. Kegiatan pada program Peace Village masih menekankan output sebagai hasil akhir dari program dibandingkan outcome. Dengan demikian, evaluasi program serupa perlu mengakomodasi dampak yang membahas outcome seperti modal sosial untuk melihat keberlanjutan program pemberdayaan yang ada.

---

This study evaluates the sustainability of the Peace Village by Wahid Foundation In community development, especially women in the socio-economic aspects of the Pengasinan Village. The previous research explained the challenges to the sustainability of empowerment programs carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs), especially the low participation and capacity building of beneficiaries. Therefore, this evaluation model combines the form of analytical tools such as Main Analytical Categories to see the implementation process and the success of the program according to the initial plan; SWOT analysis to see program governance by providing better strategies; as well as participation analysis and capacity building as a supporting analysis tool to see the processes and impacts that have implications for the sustainability of the program itself. The evaluation results show that the program's strength is in the resources and program design where the planning is very good and relevant to the beneficiaries. However, the effectiveness, impact, sustainability, and replicability of the program still show results that are not optimal. Eventual participation and capacity building show that the program has not met the parameters of a sustainable empowerment program. The lack of involvement from the Village Government and the inaccuracy of implementing the program in the existing social context of the community are also significant obstacles to the effectiveness of program implementation. Activities in the Peace Village still emphasize output as the final result of the program rather than the outcome. Thus, evaluation of similar programs needs to accommodate impacts that discuss outcomes such as social capital to see the sustainability of existing empowerment programs."

"Skripsi ini berfokus pada tahap intervensi yang dilakukan pengelola BUMDes dalam implementasi program pemberdayaan dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat desa Lengkong Kulon, Tangerang, yang dibahas dari disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial. Kabupaten Tangerang adalah salah satu kota penyangga Ibu Kota sehingga wilayah Kabupaten Tangerang pada saat ini menjadi daya tarik investasi di bidang perumahan. Pertumbuhan yang terjadi juga dilakukan pada wilayah kawasan pedesaan kabupaten Tangerang. Dalam usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan pertumbuhan yang terjadi, pemerintah menghadirkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. Dalam prakteknya, BUMDes melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna mendeskripsikan tahapan intervensi pemberdayaan masyarakat yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan alternatif, tahap formulasi rencana, tahap pelaksanaan program, tahap evaluasi dan tahap terminasi, serta deskripsi faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu kelemahan struktural dan kultural. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap intervensi pemberdayaan masyarakat BUMDes SEHATI dimulai dari tahap persiapan sebagai proses memahami kondisi lapangan dilakukannya program pemberdayaan yaitu desa Lengkong Kulon, tahap asesmen melalui pelaksanaan Focus Discussion Group (FGD), tahap perencanaan alternatif yang merancang konsep kampung tematik sebagai upaya optimalisasi keberagaman potensi desa, tahap formulasi rencana dengan mengajukan proposal yang kemudian diserahkan ke pemerintah desa dan melakukan diskusi dengan BUMDes lainnya, tahap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, tahap evaluasi dengan hasil yang menunjukkan bahwa jumlah program pemberdayaan yang dilakukan BUMDes SEHATI terhitung sedikit dan dalam pelaksanaannya anggota BUMDes SEHATI tidak fokus dalam memberikan pelayanannya, serta tahap terminasi yang memaparkan bahwa BUMDes telah mewadahi potensi masyarakat desa meskipun belum maksimal. Diketahui pula terdapat faktor penghambat berupa kelemahan struktural yang meliputi keterbatasan dalam mencari permodalan, kelemahan dalam pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam kelembagaan dan keterbatasan informasi yang diterima masyarakat akibat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan BUMDes SEHATI. Selain itu, terdapat kelemahan kultural yang meliputi keraguan perusahaan untuk mempercayai bahwasanya BUMDes SEHATI merupakan produk yang didukung dengan adanya PERMENDES dan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan putus kerjasama kemitraan dengan pihak eksternal dan rencana pelaksanaan program BUMDes SEHATI yang akhirnya harus diundur dan/atau dibatalkan. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu dapat menambah rujukan atau referensi pada disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya mata kuliah Metode Intervensi Sosial dalam proses pemberdayaan terhadap individu dan kelompok dalam lingkup pedesaan untuk melahirkan kemandirian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sehingga dapat berpartisipasi dan berfungsi dalam pembangunan desa serta memberikan manfaat praktis berupa pengetahuan dan wawasan terkait fungsi BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan.

---

This study is focus on the intervention stage carried out by BUMDes managers in the implementation of the empowerment program by linking the supporting and inhibiting factors in an effort to achieve the welfare of the Lengkong Kulon village community which discusses through the Social Welfare discipline. Tangerang Regency is one of the supporting cities for the Capital City so that the Tangerang Regency area is currently an attractive investment in the housing sector. The growth that occurred was also carried out in the rural areas of the Tangerang district. In an effort to create quality human resources that are able to compete with the growth that occurs, the government presents Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a forum and driving force for the village economy. In practice, BUMDes implement various community empowerment programs. This study uses a qualitative method to describe the stages of community empowerment intervention namely the preparation stage, assessment stage, alternative planning stage, plan formulation stage, program implementation stage, evaluation stage and termination stage as well as description of supporting factors and inhibiting factors namely structural and cultural weaknesses. The results of this study describe that the intervention stage for community empowerment of SEHATI BUMDes started with the preparation stage as a process of understanding the field conditions of the empowerment program, namely Lengkong Kulon village, the assessment stage through the implementation of Focus Discussion Groups (FGD), the alternative planning stage that designs the thematic village concept as an effort to optimize diversity. village potential, the stage of plan formulation by submitting a proposal which is then submitted to the village government and conducting discussions with other BUMDes, the implementation stage of the community empowerment program, the evaluation stage with results showing that the number of empowerment programs carried out by SEHATI BUMDes is relatively small and in its implementation the members of SEHATI BUMDes not focusing on providing its services, as well as the termination stage which explains that BUMDes has accommodated the potential of the village community even though it has not been maximized. In addition, there are supporting factors and inhibiting factors in the structural weakness sector which include limitations in seeking capital, weaknesses in empowering human resources (HR) in institutions and limited information received by the community as a result of the lack of socialization carried out by SEHATI BUMDes. In addition, there are cultural weaknesses which include the company's doubts to believe that SEHATI BUMDes is a product that is supported by the PERMENDES and the COVID-19 pandemic which has resulted in the termination of partnerships with external parties and the planned implementation of the SEHATI BUMDes program which eventually had to be postponed and/or canceled. This study expected to be additional reference in the discipline of Social Welfare Sciences, especially the Social Intervention Method course in the process of empowering individuals and groups in rural areas to give birth to community independence to achieve prosperity so that they can participate and function in village development and provide practical benefits in the form of knowledge and insight related to the function of BUMDes as an empowerment institution in an effort to improve the social welfare of rural communities."