Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konsultan sekarang ini didasarkan suatu sistem pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif khusus yang bersifat final. Tesis ini menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dari sudut pandang azas-azas perpajakan yaitu keadilan, kepastian dan kecukupan penerimaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan perbandingan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif progresif atas tambahan kemampuan ekonomis neto. Undang-undang Pajak Penghasilan berserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan di bawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metoda pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Penentuan definisi penghasilan dalam undang-undang cenderung menggunakan konsep SHS yang telah disempurnakan yaitu menganut pengertian penghasilan atas realization accreation sehingga untuk mengukur konsep keadilan maka penghitungan pajak dihasilkan dari tambahan kemampuan ekonomis neto dengan penerapan tarif progresif agar prinsip equal treatment for the equals dapat tercapai. Disisi lain prinsip unequal treatment for the unequal juga harus dipenuhi agar Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis neto yang lebih besar harus memikul beban pajak yang lebih besar pula dan sebaliknya. Untuk itu perlu diperkenankan pengurangan beban pajak. Bila kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan bruto dengan penerapan tarif final tanpa diperbolehkan pengurangan, maka kebijakan ini lebih mengarah kepada pajak atas transaksi. Pemungutan Pajak Penghasilan dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga telah diakui merupakan salah satu kemudahan administrasi disamping terjaminnya keuangan negara. Namun demikian pemotongan tersebut akhirnya harus dihitung atas dasar penghasilan neto, sehingga keadilan tidak terabaikan. Kecenderungan pemerintah sekarang ini banyak mengintrodusir kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan tarif khusus yang bersifat final, berarti mengarah kepada kebijakan dengan sistem schedular. Dan pada akhirnya menggeser prinsip global taxation dalam kebijakan perpajakan kita menjadi schedular taxation.

Abstrak :
Telah dilakukan penelitian untuk mengendalikan suatu sistem perpindahan secara otomatis menggunakan PC. Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi pararel antara PC dengan device yang digunakan. Adapun objek dari pengendalian yang dilakukan adalah sebuah motor DC yang didisain sedemikian rupa sehingga dapat merelisasikan sebuah perpindahan pada satu dimensi (dimensi X). Sistem kendali yang dilakukan oleh PC menggunakan metode PID ( Proporsional Integral Diferenciator ) melalui software Labview 7.1. .

Abstrak :
Penulisan ini membahas mengenai proporsionalitas penghukuman dalam kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan pelanggaran hak asasi berupa hak sosial dan ekonomimasyarakat. Sehingga korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukanpenanganan secara luar biasa pula. Penanganan yang diharapkan adalah hukuman yangdirasa adil. Dalam kasus korupsi, keadilan tersebut diharapkan dapat dirasakan olehmasyarakat karena pelaku korupsi telah merugikan negara dan dampak dari korupsidapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Untukdapat mendapatkan hukuman yang adil maka hukuman tersebut seharusnyaproporsional. Penulis mengambil data dari laporan yang dibuat ICW yangmenunjukkan bahwa penghukuman dalam kasus korupsi masih belum proporsionalkarena masih banyak terdapat disparitas pemidanaan. Penulis menggunakan dua konsepdalam menentukan hukuman yang proporsional yaitu faktor keseriusan kejahatan danfaktor individu pelaku. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukumanyang seharusnya diterapkan agar hukuman tersebut proporsional melalui dua konseptersebut dan masyarakat merasakan keadilan.

---

This writing discusses the proportionality of punishment on corruption cases inIndonesia. Corruption i a violation of human rights in the form of social and economicrights of society. Because of that, corruption is seen as a extraordinary crime thatrequires extraordinary handling as well. The expected treatment is a punishment that isfair. In the case of corruption, justice is expected to be perceived by the society becauseof the perpetrators of corruption have been detetrimental to the State and the impacts ofcorruption could be felt directly and or indirectly by the community. To be able to get afair punishment then the punishment should be proportionate. The author retrieve datafrom a report by ICW that shows the punishment on corruption cases is still notproportional because there are still many dsiparities in punishment. The author uses twoconcepts in determining the punishment that is proportional to the seriousness of crimeand individual factors of the perpetrator. This writing aims to find out how thepunishment should be applied so that the punishment is proportional through the twoconcepts and the public can feel justice through a proportional punishment.

Abstrak :
Konstanta waktu dan waktu tunda proses merupakan faktor yang tidak dapat dihindari pada pengendalian proses-proses industri, sehingga usaha penalaan parameter kendali menjadi rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Untuk penalaan pengendali Proporsional-Integral-Derivatif (PID) konvensional biasanya digunakan metode penalaan Ziegler-Nichols, yang pada prakteknya memerlukan beberapa kali penalaan yang memerlukan waktu yang lama. Tugas akhir ini membahas rancangan pengendali PID pada sistem kendali digital dimana parameter pengendali tersebut akan diubah dan diperbaiki berdasarkan mekanisme kendali fuzzy selama proses berlangsung untuk mencapai respons sistem yang lebih baik. Nilai awal parameter pengendali didapat melalui metode Sintesis yang dapat diaplikasikan untuk setiap kombinasilmodel proses, karena metode ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dasar perhitungan sistem kendali. Basis pengetahuan mekanisme kendali fuzzy disusun berdasarkan prinsip jika keluaran sistem sesuai dengan yang diinginkan (error sama dengan nol) dan perubahan error sama dengan nol, maka keluaran pengendali dibuat konstan. Jika keluaran berbeda dengan yang diinginkan, maka aksi yang dilakukan tergantung dari nilai error dan nilai perubahan error. Jika kondisi error menuju nol dengan sendirinya, maka keluaran pengendali dibuat konstan atau hampir konstan. Jika tidak (error tidak menuju nol), maka keluaran pengendali terus diperbaiki sampai sesuai dengan nilai yang diinginkan. Hasil pengendalian dengan pengendali ini pada sistem yang disimulasikan dengan komputer pribadi menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel'97 dan Fuzzytech 5.12 menunjukkan perbaikan respons sistem, yaitu delay time, rise time dan settling time yang relatif lebih cepat.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam parlemen, penyebabnya, implikasinya, dan upaya pemerintah dalam mengatasinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah perempuan, namun mereka tidak memiliki wakil yang proporsional di parlemen. Kondisi ini disebabkan oleh hambatan-hambatan struktural maupun kultural yang menghambat akses perempuan terhadap dunia politik. Kesadaran tentang arti penting perempuan di parlemen telah mulai dibangun melalui kebijakan afirmasi dengan sistem kuota. Melalui kebijakan ini diharapkan partisipasi aktif dari perempuan, sehingga akan didapat keterwakilan yang memadai di parlemen. Namun, dinamika ketatanegaraan yang terjadi kerap kali kontradiktif dengan cita-cita keterwakilan proporsional perempuan. Hasilnya, angka minimal 30% yang ingin dicapai melalui kebijakan afirmasi tidak tercapai dan hanya mampu meraih 18%. Meski tidak dapat dipungkiri, bahwa tercapainya keterwakilan yang proporsional tidak hanya bicara aturan semata tetapi juga kesadaran dan keinginan penuh dari kaum perempuan itu sendiri. Untuk itu, kebijakan afirmasi ini harus diaplikasikan dari hulu ke hilir. Mulai dari pendidikan politik bagi kaum perempuan, pembangunan kesadaran partai politik akan arti penting partisipasi perempuan, sampai dengan jaminan hukum terhadapnya. ......This thesis discusses about the low level of women representation in parliament, causes, implications, and government efforts to overcome them. As we know that more than half of Indonesia's population are women, but they do not have a proportional representative in parliament. This condition is caused by structural and cultural barriers that hinder women's access to politics. Awareness about the importance of women in parliament has begun to be built through affirmative policies with quota systems. This policy is expected to increase active participation of women, so it will get adequate representation in parliament. However, the dynamics of state administration shows in contradiction with the ideals of proportional representation of women. The result, at least 30% figure to be achieved through a policy of affirmation is not reached and only able to reach 18%. Although it is undeniable, that the achievement of proportional representation not only talk about rules but also full consciousness and the appetency of women themselves. Therefore, this affirmation policy should be applied from upstream to downstream. Starting from the political education for women, building awareness of political party about the importance of women political participation, until the legal guarantees against it.

Abstrak :
Tugas akhir ini membahas mengenai konsep dasar penentuan premi bersih dari reasuransi non proporsional yang merupakan aplikasi dari teori risiko khususnya pada model risiko kolektif.

Abstrak :
ABSTRAK
Sikloheksanol merupakan suatu senyawa yang dimanfaatkan secara luas oleh berbagai industri. Selama ini, sikloheksanol disintesis melalui reaksi hidrogenasi benzena menjadi sikloheksana beserta turunannya, kemudian dioksidasi menggunakan udara menghasilkan sikloheksanol. Peningkatan kinerja proses dapat dilakukan menggunakan kolom distilasi reaktif. Optimasi proses produksi sikloheksanol menggunakan teknologi distilasi reaktif dilakukan dengan penyetelan pengendali PI yang optimum untuk mengatasi gangguan. Pengendali PI tersebut selanjutnya diletakkan dalam tiga struktur pengendalian (control structure, CS) yang didasarkan pada pilihan kombinasi variabel yang dikendalikan (controlled variable, CV) dan yang dimanipulasikan (manipulated variable, MV). Kinerja pengendaliannya diukur menggunakan integral galat mutlak (integral of absolute errror, IAE) dan integral galat dipangkatkan (integral of square error, ISE) Pada penelitian ini, CV-nya adalah laju aliran umpan, level pada kondenser, level pada reboiler, tekanan pada talam teratas, dan suhu pada talam #20. Parameter-parameter pengendali PI untuk pengendalian proses hidrasi sikloheksanol pada distilasi reaktif yaitu laju aliran umpan (Kc = 0,147 dan Ti = 0,005), level pada kondenser (Kc = 24,8 dan Ti = 0,486), level pada reboiler (Kc = 12,4 dan Ti = 0,366), tekanan pada talam teratas (Kc = 1,82 dan Ti = 0,322), dan suhu pada talam #20 (Kc = 0,5 dan Ti = 20). Secara keseluruhan, struktur pengendalian CS1 memiliki kinerja yang paling baik bila dibandingkan dengan struktur pengendalian CS2 dan CS3 karena memberikan nilai dan IAE dan ISE yang terkecil.

---

ABSTRAK
Cyclohexanol is a compound that is widely used by various industries. During this time, cyclohexanol synthesized hydrogenation reaction of benzene into cyclohexane and its derivatives, its then oxidized using air to produce cyclohexanol. Performance improvement of the process can be done using reactive distillation column. Cyclohexanol production process optimization using reactive distillation technology is done by setting the PI controller in its optimum for overcome the disturbance. PI controllers are then placed in three control structures (CS) which is based on the choice of combinations of controlled variable (CV) and manipulated variable (MV). The control performance was measured using integral absolute error (IAE) and integral of square error (ISE) In this study, the CV are feed flow rate, condenser level, reboiler level, top stage pressure, and stage 20 temperature. PI controller parameters for control in reactive distillation hydration cyclohexanol process are feed flow rate (Kc = 0.147 and Ti = 0.005), condenser level (Kc = 24.8 and Ti = 0.486), reboiler level (Kc = 12 4 and Ti = 0.366), top stage pressure (Kc = 1.82 and Ti = 0.322), and stage 20 temperature (Kc = 0.5 and Ti = 20). Overall, the control structure CS1 has the best performance when compared with a control structure CS2 and CS3 because gives the minimum value of IAE and ISE.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta. Melaksanakan kebijakan restrukturisasi organisasi bukan hal mudah bagi Provinsi DKI Jakarta karena untuk mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi tersebut, Provinsi DKI Jakarta harus melakukan perampingan dengan menggabung dan bahkan menghapus beberapa organisasi perangkat daerah agar dapat mewujudkan organisasi yang proporsional serta sesuai dengan batasan Peraturan Pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, bagaimana implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik, teori perubahan dan restrukturisasi organisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa proses dan tahapan dalam penetapan jenis dan jumlah organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2008, telah didasarkan pada prinsip-prinsip pengorganisasian. Namun implementasi kebijakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta belum dilaksanakan secara optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah: komunikasi dan koordinasi yang belum efektif, sumber daya khususnya sumber daya manusia yang belum memadai dan struktur birokrasi DKI Jakarta yang menganut otonomi tunggal sehingga lebih kompleks karena Provinsi memiliki aparat pelaksana sampai ke tingkat wilayah. Agar kebijakan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan dapat dimplementasikan secara optimal maka perlu diikuti dengan peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas agar perangkat daerah mengetahui kejelasan batasan pembagian tugas, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diikuti adanya kegiatan sosialisasi yang efektif. Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah baik secara horisontal maupun vertikal perlu ditingkatkan sehingga dapat terwujud sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian karena sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

---

The thesis discuss the implementation of the policies of DKI Jakarta Province on restructuring organization of the local government institutions. It was not easy for the Province of DKI Jakarta, they should do with some merging and downsizing even deleting some of the local government institutions in order to realize the organizational in proportion and in accordance with the Government Regulations or Peraturan Pemerintah. The purpose of this study is to describe the process of the policies, how its implementation and the factors that affect it. The theories to be used are the implementation public policy theory, theory of change and organizational restructuring, with qualitative approach and descriptive analysis. Based on the result of the research, it could be said that the process of the development of organizational restructuring policies of the DKI Jakarta Province as confirmed in their regulation of Perda number 10 of 2008, has been carried out in accordance with the provisions of the applicable regulations. Similarly, the processes and stages in determining the type and amount of the local units based on the principles of organizing. However, the implementation of the policy of the Province of DKI Jakarta had not been implemented in an optimal. The factors that affect it are: ineffective communication and coordination, the resources, particularly the human resources, and inadequate bureaucratic structure of a single autonomy that more complex, and has executive officers at the local level. To implement the organizational restructuring policies in an optimal, it should be followed with such regulations or guidance where the implementing local officers might find clearly to know the details of their duties, functions, roles, authorities, and then accompanied with an effective socialization. Communication and coordination between local officers, either horizontally or vertically, need to be always improved so that synchronization can be achieved at the implementation of the tasks. The development of the human resource capacities is a very necessary to be addressed, as its important role in supporting the successful implementation of the policy.

Abstrak :
Sebagai dua negara demokrasi dengan penganut sistem pemerintahan presidensial, Indonesia dan Brazil melakukan pemilihan umum dengan metode serentak yang langsung memlih Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam waktu bersamaan. Di samping itu, keduanya juga melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR dengan sistem pemilihan proporsional dengan memilih nama calon atau sistem pemilihan proporsional terbuka. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini akan mengkaji kompatibilitas antara metode pemilihan umum serentak dengan sistem proporsional terbuka di dua negara tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan komparatif untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan pemilihan umum serentak serta pelaksanaan pemilihan umum serentak di kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat kompatibilitas antara metode pemilihan serentak dengan sistem pemilihan proporsional terbuka pada kedua negara tersebut berupa kesamaan tata Kelola pemilihan umum dan berkurangnya selisih suara antar pemilihan umum. ......As two democracies with a presidential system of government, Indonesia and Brazil conduct simultaneous elections that directly elect the President as the holder of executive power and Parliament as the holder of legislative power simultaneously. In addition, both also conduct legislative elections with a proportional voting system by selecting the names of candidates or an open proportional voting system. Departing from these conditions, this research will examine the compatibility of the simultaneous general election method with the open proportional system in the two countries. This research will be conducted using normative juridical research methods with historical and comparative approaches to find out the background of the implementation of simultaneous general elections and the implementation of simultaneous general elections in the two countries. Based on the research, there is compatibility between the simultaneous election method and an open proportional voting system in the two countries in the form of similarity in the electoral management and reduced vote difference between elections.

Abstrak :
Kecepatan rotasi mesin uap Skala kecil dapat dikendalikan dengan pengendali proporsionai-plus-integral (PI) atau pengendali logika fuzzi, FLC (Fuzzy Logic Controller) berbasis komputer. Untuk mengendalikan kecepatan mesin dengan pengendali PI perlu diturunkan fungsi alih mesin dan dihitung parameter-parameter pengendali yaitu Kp dan K1. Sedang untuk pengendalian dengan FLC tidak perlu melakukan penurunan fungsi alih, tetapi perlu proses fuzzifikasi, membuat basis aturan, proses penalaran, dan defuzzifikasi. Kestabilan sistem dengan pengendali PI dan parameter-parameter pengendali dianalisis dengan prosedur Tempat Kedudukan Akar. Respons sistem kedua pengendali dan dipantau pada monitor komputer dengan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman Pascal 7.0/DOS, Delphi 5 dan Fuzzytech 5.12. Respons sistem pengendalian dengan pengendali PI dan FLC dapat dibandingkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. ......The speed of a small scale steam engine can be controlled by a computer based proportional-plus-integral (PI) controller, or fuzzy logic controller (FLC). To regulate the engine speed by PI controller, the transfer function of the engine and the gain parameters of the controller, the proportional gain, Kp and the integral gain, KI must be derived. On the other hand the speed regulation by PLC, all of the factors mentioned above neet not be derived, but a fuzzification process, a construction of the rule base, a fuzzy reasoning dan a defuzzification process must be implemented. The stability of the PI controlled system and the parameters of the controller are analyzed by the root locus procedure. System responses of the two controlled systems are processed and monitored on the computer screen by a program written in Pascal 7.O,DOS, Delphi 5 and Fuzzytech 5.12. The system responses are compared to show their strengths and weaknesses.