Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga, total DOB saat ini berjumlah 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota, ditambah 5 Kota dan 1 Kabupaten Administratif di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kenaikan jumlah pembentukan DOB melalui hak usul inisiatif DPR, meningkat 91% (53 DOB), terdiri dari 1 provinsi, 46 kabupaten, dan 6 kota. Pemerintah sendiri hanya mengusulkan 5 DOB (8,6%), terdiri dari 4 kabupaten, dan 1 kota. Kentalnya faktor politis dalam isu pembentukan DOB masih menjadi hambatan bagi pengendaliannya. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori proses politik dari Roy C. Macridis dan Carlton Clymer Rodee, teori elit dari Vilpredo Pareto, teori pemekaran daerah dari Gabriele Ferrazzi, dan teori primordialisme dari Clifford Gertz dan Ramlan Surbakti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen tertulis, baik risalah rapat Pansus, Panja, Timus Komisi II dan Paripurna DPR RI atau dokumen terkait dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk wawancara mendalam dengan anggota Panja Komisi II DPR RI. Temuan dilapangan menunjukkan proses pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah merupakan tuntutan masyarakat melalui tokoh adat, tokoh agama, elit politik dan birokrasi, menggunakan pendekatan formal dan informal untuk mendesak Anggota Komisi II DPR RI segera memprosesnya menjadi hak usul inisiatif. Oleh karena itu, pembentukan DOB merupakan tindakan politis, karena beberapa ketentuan, syarat dan mekanisme administratif seringkali diabaikan. Bahkan tuntutan tersebut juga dipengaruhi adanya kontrak politik elit, transaksi ekonomi politik, dan kepentingan pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu. Implikasi teoritis menunjukkan aktualisasi maupun sikap atas perilaku politik seperti dijelaskan Roy C. Macridis dalam tuntutan pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah disampaikan kelompok masyarakat adat dan didukung organisasi agama, menjadi kepentingan bersama untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, persamaan, kesejahteraan dan kemakmuran, diagregasikan partai politik di daerah dan pusat agar dapat dibahas melalui mekanisme sistem politik. Kepentingan tersebut terealisasi karena adanya sekelompok elit sesuai dengan pendapat Pareto seperti tokoh adat, agama dan partai politik di daerah dan pusat yang berperan mengawalnya dalam lembaga politik. ......This research is motivated by the increasing number of the establishment of DOB in Indonesia. In just a decade it has conducted for five times. The period of 1999-2009 showed a significant increase, up to 27% for the number of provinces, 70.1% for the districts, and 57.6% for the number of cities. As June 2009, has formed 205 DOB, which consists of 7 provinces, 164 countries, and 34 cities. Thus, currently number for total DOB is 33 provinces, 398 districts and 93 cities, plus 5 and 1 District Administrative City in Jakarta. The number of initiative right proposal for DOB establishment through parliaments is increasing as well, 91% (53 DOB), consists of 1 province, 46 districts and 6 cities. The government itself is only proposed 5 DOB (8.6%), consists of 4 districts and 1 city. The strong political factor in the issue of the DOB formation is still an obstacle to its control. As a theoretical foundation, this study uses the theory of the political process from Roy C. Macridis and Carlton Clymer Rodee, elite theory of Vilpredo Pareto, the theory of area of Gabriele Ferrazzi, and primordial theory of Clifford Gertz and Ramlan Surbakti. This study used qualitative methods, the descriptive analysis techniques. While data collection techniques based on written documents, minutes of meetings with the Special Committee, Working Committee, Drafting Team, the Plenary Commission II of the parliaments, and related documents from other institutions, including in-depth interviews with members of the Working Committee. Field findings show the process of formation of the District Central Mamberamo a requirement of society through traditional leaders, religious leaders, political and bureaucratic elite, using formal and informal approaches to urge Members of Commission II of the parliaments immediately proceed to the right of initiative proposal. Therefore, formation of DOB is a political act, because some of the provisions, terms and administrative mechanism are often overlooked. Even these demands also influenced the contract by the political elite, transactions political economy, and the interests of formation of constituencies in the election. Theoretical implications indicate that the actualization of the political behavior and attitudes as explained by Roy C. Macridis shown in the demand for the District Central Mamberamo delivered and supported indigenous groups of religious organizations, to realize the common interest of justice, equity, equality, welfare and prosperity, aggregated regional and national political party in order to enter the political system mechanism. While the benefit is realized because of the elite group is in accordance with the concept of Pareto, such as the presence of traditional leaders, religious and political parties, whose role is to bring the interests and escorted into the political institutions."

"Dalam GBHN, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan nasional, pemerintah membimbing, mengarahkan serta menciptakan ildim usaha yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi, saling melengkapi dan saling mendukung. Hal tersebut berarti pemerintah memberikan peranan yang besar pada dunia usaha dan berupaya memberdayakan masyarakat dengan mendorong, mengembangkan pralcarsa serta kreatifitas masyarakat. Diterbitkannya UU no. 1 Tabun 1967 tentang PMA dan TJU no. 6 tahun 1968 tentang PMDN, dan serangkaian kebijakan di sektor moneter, fiskal serta perdagangan, rnerupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik penanaman modal. Pengaturan serta pelayanan perijinan penanaman modal bukan saja dilakukan oleh instansi di tingkat pusat saja, melainkan juga oleh instansi di daerah.Masalahnya seberapa jauh pengaturan dan pelayanan perijinan di daerah agar tetap konsisten dengan kebijakan dan tatkala pelayanan perijinan yang ditetapkan oleh pusat. Tata laksana pelayanan ijin menyangkut tata cara, prosedur dan sistem kerja pelaksanan fungsi dan tugas pemerintahan yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat waktu serta memberikan jaminan dan perlindungan pada pemohon ijin.Dengan metode penelitian deskriptif analisis dilakukan pengumpulan dan penelusuran pengaturan perijinan penanaman modal mulai dari tingkat kebijakan sampai pelaksanaan pelayanan ijin di Kabupaten Bandung unit studi kasus. Di samping itu dilakukan pula penelitian kepustakaan untuk mengungkap pandangan para pakar di bidangnya masing-masing yang relevan serta mendukung dan mempertajam penelusuran kebijakan dan pengaturan serta pelaksanaan pelayanan perijinan.Hasil penelitian dengan metode seperti diuraikan diatas, ditemukan tata laksana pelayanan ijin lokasi pembebasan tanah, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah tahun 1991 dan memungut retribusi perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tahun 1981 dan 1992. Prosedure dan pemungutan retribusi tersebut di atas tidak konsisten dengan kebijakan penyederhanaan perijinan yang ditetapkan oleh pusat.Hai tersebut terjadi karena Kepala Wilayah, alat pusat di daerah tidak berfungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan dalam dirinya melekat jabatan Kepala Daerah Otonom yang bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya lebih dominan. Disarankan mekanisme hubungan pusat dan daerah terintegratif dan optimal dalam mengendalikan dan mengawasi peraturan daerah untuk memelihara konsistensi kebijakan dan pengaturan pusat dan daerah."

"Nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah serta menjadi komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, sayangnya kebanyakan nikel yang diekspor ini masih berupa barang mentah atau lebih dikenal sebagai bijih nikel. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2020, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang kontra akan kebijakan ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa menyebut bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo tetap tegas dengan kebijakan ini serta tidak gentar menghadapi penolakan oleh Uni Eropa. Ketegasan Pemerintah Indonesia ini kemudian didukung oleh kelompok pengusaha nikel di dalam negeri, yang bergabung dalam APNI. Namun pada awalnya, kelompok pengusaha nikel di dalam negeri ini menolak kebijakan ini di tahun 2019, hingga pada akhirnya mendukung di tahun 2021. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tindakan yang dilakukan APNI saat memprotes kebijakan ini hingga proses politik yang terjadi hingga pada APNI mendukung kebijakan larangan ekspor. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder.......Nickel is one of the abundant mineral resources and is Indonesia's leading export commodity. However, unfortunately most of the nickel exported is still in the form of raw materials or better known as nickel ore. Therefore, the Indonesian government then established a policy to prohibit the export of nickel ore. The export ban policy, which came into effect at the beginning of 2020, has given rise to waves of pros and cons from various parties. One of the parties opposing this policy is the European Union. The European Union said that this policy violated the principles of the World Trade Organization. However, the Indonesian government, through President Joko Widodo, remains firm with this policy and is not afraid to face rejection by the European Union. The Indonesian Government's assertiveness was then supported by a group of domestic nickel entrepreneurs, who joined APNI. However, initially, this group of domestic nickel entrepreneurs rejected this policy in 2019, until finally supporting it in 2021. This research will then explain the actions taken by APNI when protesting this policy and the political process that occurred until APNI supported the prohibition policy. export. In conducting research, researchers will use qualitative research methodology, using primary and secondary data."

"Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan provinsi ke-34 atau provinsi termuda di Indonesia. Pembentukan provinsi ini tidak terlepas dari dinamika historis yang panjang. Hal ini dapat dilihat dari periode berdirinya Kesultanan Bulungan, pemerintah kolonial Hindia Belanda, pemerintah pendudukan Jepang, hingga pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan sejarah, tulisan ini bertujuan memaparkan dinamika historis pembentukan Provinsi Kalimantan Utara setelah 1998, yakni sejak otonomi daerah menguat pada 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah hingga pembentukan final melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan provinsi ini tidak dapat dilepaskan dari semangat otonomi daerah yang digencarkan setelah 1998. Selain itu, sejumlah kajian multidimensional dalam bidang sosial-ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, pertahanan-keamanan, dan kewilayahan telah menjadi landasan kuat pembentukan provinsi ini. Dengan demikian, proses-proses politik, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta pengkajian yang mendalam dan dukungan masyarakat setempat yang besar merupakan faktor kunci pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini pun menjadi sebuah dinamika sejarah tersendiri dalam sejarah pemerintahan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

"Pada April 2015, Hillary Clinton mengumumkan di YouTube tentang pencalonannya sebagai presiden Amerika Serikat. Pengumumannya disambut oleh berbagai kalangan, bahkan lembaga survei opini publik memprediksikan kemenangan Clinton dalam pemilu 2016. Namun hasil pemilu menunjukkan hal sebaliknya. Banyak faktor yang mengakibatkan kekalahannya, termasuk perubahan dalam politik Amerika Serikat.Selama bertahun-tahun, politik Amerika Serikat dipenuhi dengan praktik spin yang hanya menguntungkan para elit. Namun belakangan ini, telah terjadi gerakan anti-elit sebagai akibat krisis keuangan tahun 2008 yang menyebabkan para kelas pekerja kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Situasi ini memburuk karena orang-orang melihat Clinton sebagai wajah dari elit global.Selain itu, Clinton telah dihadapi oleh banyak skandal dan isu, terutama terkait peretasan e-mail dan Clinton Foundation. Ditambah, Clinton mempunyai hubungan yang buruk dengan media, yang membuat peliputan mengenai Clinton negatif. Media mempunyai peran dalam membuat citra seorang politikus dan ini sesuai dengan teori agenda-setting yang mengatakan bahwa media dapat membentuk persepsi publik.Riset ini akan meninjau hubungan Hillary Clinton dengan spin-timnya, outlet media nasional Amerika Serikat, dan publik selama masa pemilihan presiden di 2016. Riset ini menemukan bahwa Clinton dan timnya telah menjalin hubungan yang buruk dengan media karena Clinton berlindung dibalik Clintonesque-nya sebagai front-stage performance. Selain itu, riset ini menemukan pentingnya menjalin hubungan dengan media di dalam lingkungan demokrasi liberal.......In April 2015, Hillary Clinton announced on YouTube about her United States presidential candidacy. Her announcement was widely received, even the public opinion pollster predicted that Clinton was going to win the 2016 election. However, the election results showed the opposite. Many factors contribute towards her loss, which include the changes within the United States politics.Throughout the years, the United States politics had been filled with spin practices who benefit only the elites. However, there has been a movement against the elite in recent years as a result of the 2008 financial crash that caused the working class to lose their jobs and homes. This situation worsened as Clinton has been deemed as the pinnacle of the global elite.Moreover, Clinton was faced with many scandals and issues, in particular regarding the leaked e-mails and Clinton Foundation. In addition to that, Clinton had a rough relationship with the media, and it caused the media to cover negative stories about Clinton. The media has a role in making the image of the politician and this is aligned with the agenda-setting theory that states that the media shapes what the public thinks.This research will observe Hillary Clinton’s relationship with her spin-teams, the United States national media outlets, and the public during the 2016 Presidential election campaign. From the findings, the research has found that Clinton and her spin-teams had run a bad media relation as her front-stage performance would be concealed under her Clintonesque façade. This research has also underlined the importance of media relations in liberal democracy setting."