Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A professional teacher is a yearned - for personnel in terms of creating qualified human resource for the Indonesian development. The government accomplished the yearning by the program of teacher certification that is aimed at specifying teacher appropriateness to become a teaching agent , increasing the quality of education success and teachers status, promote teachers professionalism and properity. In order to get a certificate the teacher has to possess academic qualification at least of bachelor or fourth diploma degree and has competency to realize the national education goal. In order to get the certificate the teacher has to pass the certification test as shown by various documents in the set of portfolio. Many people are skeptical towards the certification accomplishment because of the practices of corruption activities for the purpose of obtaining a piece of magical certificate that should be used to get the increase of teacher quality and income. This article is to spotlight numerous difficulties and barriers faced by the teachers in fulfilling the demand of portfolio so that the teacher certificate could become an aspiration that would be accomplished or on the contrary it would be nothing other than a dream because of the impossibility to fulfill the certification demands."

"Penelitian ini didasari oleh kenyataan bahwa orsos memiliki arti yang sangat strategis dalam mengembangkan kemaslahatan manusia secara umum. Orsos memainkan peran dan fungsi yang sangat berarti dalam menyediakan berbagai pelayanan yang tidak disiapkan oleh. organisasi atau unit sosial lainnya. Keberadaan orsos tidak hanya menjadi indikator kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, tetapi sekaligus dapat menjadi mitra pemerintah yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kehadirannya menjadi semakin strategis, dimana pada akhir PJPT II diproyeksikan 75 % dari sasaran pembangunan kesejahteraan sosial bertumpu masyarakat. Tujuan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi sosial dalam mengembangkan misi dan visinya serta memberikan gambaran tentang efektivitas organisasi sosial yang menjadi subyek dalam penelitian ini. Untuk mengkaji efektivitas organisasi pelayanan, dalam penelitian ini digunakan perspektif teori institusianal teory and effektiveness dengan model penekanan pada struktur perilaku, penerapan teknologi dan pertukaran sumber-sumber yang dipergunakan dalam menjalankan roda organisasi (Thomas D'Aunno). Selanjutnya untuk memperjelas aspek-aspek yang dijadikan variabel, digunakan konsep yang dikemukan oleh Jones dan John yang mengatakan efektivitas organisasi pelayanan pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh : kejelasan teknologi dan prosedur kerja yang diterapkan, tingkat kompetensi staf dan sumbersumber organisasi, penghargaan secara ekonomi dan kualitas sarana dan prasarana yang dikuasai oleh organisasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melaksanakan studi kasus pada empat orsos di Kotamadya Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah pimpinan/ketua organisasi dan staf lainnya yang termasuk dalam struktur kepengurusan. Dalam penelitian ini terungkap efektivitas organisasi pelayanan masih sangat bervariasi mulai dari organisasi sosial yang dipandang relatif siap untuk menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara konsisten dan sistimatis, hingga orsos yang sama sekali belum siap, kegiatannya masih bersifat karitatif dan tradisional. Keberadaannya sangat lemah, karena teknologi pelayanan yang masih sederhana, sisi pengelolaan organisasi secara kekeluargaan, penggalian dan pengelolaan sumber yang statis, keterbatasan sumberdaya manusia yang profesional. Temuan lain yang perlu dikemukakan bahwa dalam mempertanggung jawabkan kegiatan organisasi, sudah ada pengurus orsos yang melaksanakan `audit' melalui Akuntan Publik. Demikain pula bahwa krisis ekomoni tidak langsung berpengaruh terhadap bantuan dan dukungan yang diterima oleh orsos, bahkan ada orsos yang mengakui dalam kondisi krisis ekonomi ternyata kualitas dan kuantitas bantuan dan masyarakat meningkat."

"Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, utamanya pada masa Orde Baru telah memberikan bekas yang mendalam bagi masyarakat, bahwa pada saat itu pembinaan teritorial telah menjadi kepanjangan tangan dari politik penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Hal ini menyadar-kan para pemimpin TNI untuk melakukan pembenahan ke dalam agar TNI yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ini, tidak tercabut dari akarnya yaitu rakyat itu sendiri; untuk itu kemudian lahirlah berbagai upaya reformasi atau penataan kembali yang salah satunya kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Berpedoman pada peraturan inilah kemudian TNI melaksanakan Pembinaan Teritorial, yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penyiapan potensi pertahanan khususnya dan membantu meningkatkan ketahanan nasional pada umumnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pembinaan teritorial oleh satuan komando kewilayahan, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan teritorial (Binter) dan bagaimana sebaiknya pembinaan teritorial dimasa yang akan datang. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen yang diambil dari catatan, buku dan dokumen lainnya yang memuat data pelaksanaan pembinaan teritorial oleh Satuan Komando Teritorial dan dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa nara sumber.Melalui serangkaian analisis secara kualitatif dihadapkan pada prinsip ketahanan nasional menunjukkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan dari pelaksanaan pembinaan teritorial terhadap upaya peningkatan ketahanan nasional, walaupun tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya faktor yang mendorong meningkatnya ketahahan nasional. Dengan dilaksanakannnya pembinaan teritorial oleh TNI AD di berbagai daerah telah membuka peluang bagi meningkatnya kegiatan perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan dan keamanan yang pada gilirannya akan menunjang ketahanan nasional. Berbagai kegiatan Binter telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi meningkatnya ketahanan nasional.Namun demikian dalam pelaksanaanya masih saja ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah payung hukum atau undang-undang yang sampai saat ini belum ada yang mengatur, pembinaan teritorial belum tersosialisasi secara luas di kalangan masyarakat dan adanya rasa trauma dari sebagian kalangan atas pelaksanaan pembinaan teritorial pada masa lalu. Oleh sebab itu dimasa yang akan datang pembinaan teritorial, sebaiknya Binter direvitalisasi sehingga cocok dan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Binter agar dimasukkan menjadi bagian dari OMSP, dan dijalankan dengan menetapkan skala prioritas, misalnya untuk daerah konflik, daerah rawan konflik, daerah perbatasan dan daerah tertinggal/terbelakang, serta dengan menetapkan prioritas permasalahan dengan disertai jangka waktu pelaksanaan dan target yang akan dicapai sebagai ukuran keberhasilan serta harus memperhatikan aspek non militer di daerah.

---

Being the continuation of the rulers power politic during the New Order Era, pervasive image of territorial command has entrenched for quite sometime within the Indonesian society. Given this fact, leaders of TNI, clearly grasp the counter productive results of such legacy, have initiated internal reform within the institution. This particular reform is aimed at refurbishing the flawed image of TNI so that its original identity remain rooted as the soldiers of the people, originated from the people, manned by the people and devoted for the sake of the people. Subsequently, this endeavour leads to reformation and transformation within the TNI, which eventually grounded the passing of the National Legislation Act No.34/2000 on TNI. This very legislation eventually enacts as a legal umbrella for the TNI in performing territorial function in preparing the national defence potentials in particular and bolstering national resilience in more broad sense.This research was held to provide, inter alia, clear-cut description and analysis to the role of territorial function executed by territorial command, firm comprehension of affecting factors during the process and possible best practice in the future. Further, this research was conducted through qualitative approach which drawn from numerous resources ranging from official notes, books a long with other form of documents containing data of territorial activities performed by territorial command, in addition to records of interviews with some subject matter expert figures.Even tough territorial management does not deserve all the tribute of being the only factor held accountable for the rise of the level of national resilience, scores of qualitative analysis in term of national defence principles have clearly shown that territorial function does produce significant contribution toward the effort in strengthening national defence. The Indonesian Army territorial management, which has been conducted in some regions within the Indonesian territory, has opened the door of opportunity in stimulating economics activities which eventually boost up national prosperity and security in lead up to further enhancement in the level of national resilience. Equally, significant contribution in procurement of national resilience is resulted from series of territorial management?s efforts which cover several methods of approach, ranging from geography, demography, social condition, civic mission to social communication.Some urgent issues which may affected the application of territorial management are the absence of legal umbrella and constitutional ground, limited dissemination of the idea of territorial management to the society and traumatic experience in some parts of the society for the possibility of abuse in the practice of territorial management as happen in the past. Given that, future territorial management should be revitalised to fit in to the present situation and condition. The territorial management, as part of Military operation Other Than War (MOOTW), is applied with clear scale of priority to give clear distinction in its practices, i.e., conflict zones, possible conflict zones, border zones, and less developed regions. Another way to further enhance the effectiveness of this effort is by setting problems? priority along with clear time frame and target to measure the level of success while still paying considerable attention toward non-military aspects in the regions."

"Skripsi ini membahas perubahan perilaku konsumen masyarakat Amerika Serikat di suburs, ketika mereka menikmati pertumbuhan ekonomi yang besar di tahun 1950-1n."

"ABSTRAKPajak merupakan pemasukan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai belanja negara, sehingga target penerimaannya harus diupayakan semaksimal mungkin. Tax rasio di Indonesia yang termasuk rendah mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Salah satu variabel non-ekonomi yang menentukan perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim terbanyak dan juga jumlah masjidnya. Masjid memiliki kedudukan agung dan posisi yang tinggi dalam Islam. Dalam memakmurkan masjid maka tidak lepas dari peranan pengurus masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persepsi keadilan pajak dengan kepatuhan pajak pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 104 sampel dengan menggunakan teknik penarikan sampel non-probabilita accidental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup erat dan bersifat positif antara persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak di kalangan pengurus masjid atau pengurus DKM di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

"Sebagai negara dengan masyarakat muslim terbanyak di dunia, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan perekonomian syariah khususnya di bidang filantropi Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS hadir sebagai lembaga pengelola zakat nasional di Indonesia memberikan fasilitas untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menyediakan program-program zakat khususnya zakat produktif. Maka dari itu, tujuan pada penelitian ini adalah untuk melihat keterkaitan antara zakat produktif dengan kesejahteraan masyarakat Depok sebagai salah satu komponen filantropi Islam dengan metode penghitungan Indeks Kesejahteraan BAZNAS. Indeks tersebut terdiri dari tiga indeks penyusun lainnya seperti Indeks kesejahteraan CIBEST, Modifikasi Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kemandirian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dengan jumlah responden sebanyak 42 mustahik yang menerima Program Depok Sejahtera BAZNAS Kota Depok. Kemudian penggunaan data sekunder pada penelitian ini adalah informasi mengenai data lokasi mustahik. Hasil penelitian menggunakan indeks kesejahteraan BAZNAS menunjukkan angka indeks sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan keterkaitan zakat produktif dengan kesejahteraan masyarakat Depok dalam kategori baik. Kemudian hasil tersebut mengartikan bahwa adanya zakat produktif memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat Depok.

---

As a country with the largest Muslim communities in the world, Indonesia has the opportunity to develop a sharia economy especially Islamic philanthropy to alleviate poverty and improve welfare. In managing zakat, BAZNAS presents as a national zakat management institution in Indonesia to provide facilities to alleviate poverty and improve the welfare of the Indonesian people by providing zakat programs, especially productive zakat. Therefore, this study aims to see the relationship between productive zakat and Depok Community Welfare as one of the components included in Islamic philanthropy through BAZNAS Prosperity Index method. The main index supported by three other indexes such as the CIBEST welfare index, Modification of the Human Development Index, and the Independence Index. The data that used in this study are primary data with a number of respondents as many as 42 mustahik who received the productive zakat from BAZNAS named Depok Sejahtera. Then the use of secondary data in this study is information about the location of mustahik. The results of the study using BAZNAS Prosperity Index showed an index of 0.65. This shows the relationship of productive zakat and Depok Community welfare in the good category. This means that the relationship of productive zakat has an impact to the welfare of mustahik."

"Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi potensi kemandirian Daerah Otonom pada pembentukan Kabupaten Way Kanan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pengelolaan potensi daerah setelah dilakukan pembentukan daerah Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan evaluatif studi kasus.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu : pertama, pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan menelaah data yang telah tersedia berupa catatancatatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan berkas-berkas yang ada di Kabupaten Way Kanan mulai dari sebelum/awal pembentukan (tahun 1999) sampai dengan penelitian ini dilaksanakan. Kedua, yaitu pengumpulan data secara primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa sumber data di Kabupaten Way Kanan atau lazim disebut sebagai informan.Pengolahan data dilakukan dengan cara mengevaluasi potensi daerah Kabupaten Way Kanan yaitu menggunakan indikator/sub indikator yang telah ditetapkan. Data mengenai potensi daerah sebelum/awal pembentukan Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan data potensi daerah setelah pembentukan/pada saat ini, kemudian dianalisis perkembangannya. Dalam melakukan analisis jugs disinkronkan dengan hasil wawancara yang dituangkan dalam uraian-uraian yang bersifat deskripsi. Pengolahan dilakukan secara cermat untuk menemukan derajat pertemuan atau perbedaan dari masing-masing pandangan para informan tentang apa yang menjadi objek penelitian. Analisis data merupakan interpretasi yang dilakukan dengan membuat uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menjadi dasar penilaian ditambah dengan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Angka-angka atau data kuantitatif yang muncul baik dalam bentuk ukuran maupun tabel dimaksudkan untuk mendukung analisis yang eksplanatif. Potensi kemandirian daerah yang dievaluasi adalah Potensi ekonomi/keuangan daerah, potensi fisik/sarana dan prasarana, dan potensi sumber daya manusia. Dari ketiga potensi kemandirian daerah tersebut dijabarkan dalam sepuluh indikator dan duapuluh tujuh sub indicator.Hasil penelitian bahwa hasil evaluasi terhadap potensi kemandirian daerah pada pembentukan Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan hampir seluruh sub indikatomya. Meskipun tidak seluruhnya sub indikator meningkat, akan tetapi peningkatan terjadi pada sebagian besar, dan penurunan rasio yang terjadi lebih diakibatkan oleh pertambahan penyebut (seperti jumlah penduduk) yang lebih besar. Dengan demikian keadaan ini dapat dikatakan sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kabupaten yaitu meningkatkan pengelolaan potensi daerah, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya, sebagai saran, diperlukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan terhadap sub indakator yang masih rendah."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kegiatan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan pekerja di PT. DINO. Metode penelitian di sini meliputi pengumpulan data dan analisa data. Data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder yang diambil dari perusahaan PT. DINO dan dari kantor Depnaker DKI Jakarta, dilanjutkan dengan interview kepada pimpinan PT. DINO, pekerja dan Serikat Pekerja. Data dianalisis secara statistik dengan pendekatan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO dihubungkan dengan kesejahteraan di perusahaan tersebut. Penelitian di PT. DINO menemukan bahwa keberadaan LKS Bipartit di PT. DINO secara formal diakui ada, tetapi kurang berfungsi. Berdasarkan pendekatan korelasi barganda partial dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1992 di PT. DINO hubungan antara keberadaan LKS Bipartit di perusahaan tersebut dengan kesejahtraan (yang diwakili oleh variabel upah tunjangan), mempunyai hubungan yang kuat. Hal ini berarti pada periode 1988 s/d 1992 hubungan LKS Bipartit di PT. DINO mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan. Tetapi untuk tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 1995 hubungan korelasi berganda partial antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan (upah dan tunjangan) hanya sebesar r = 0,47 dan setelah diadakan uji dengan t tabel, ternyata tidak ada hubungan antara keberadaan LKS Bipartit dengan kesejahteraan, karena pengurusnya dianggap kurang mampu untuk menjalankan hubungan industrial tersebut, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan konsultasi baik kepada pekerja maupun kepada pengusaha. Hasil bahasan tesis ini dapat digunakan untuk studi banding pelaksanaan hubungan lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan lain, dengan mempertimbangkan perbaikan pemahaman dan penerapan nilai hubungan industrial di perusahaan."