Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perkembangan sex tourism yang terjadi di Batam sebagai implikasi dari pengembangan industri pariwisata intemasional di Batam pada tahun 1990 sampai tahun 1997. Pertanyaan yang diajukan adalah mengapa muncul fenomena sex tourism seiring dengan perkembangan industry pariwisata di Batam? Apa faktor-faktor yang menyebabkannya?Pada awalnya Batam dirancang sebagai daerah pertumbuhan dalam kerangka kerjasama Sijori. Kerjasama Sijori meliputi juga bidang pariwisata. Karena Batam mempunyai sumber daya alam yang baik serta letak yang strategis, yaitu dekat dengan Singapura. Kedekatan ini diharapkan akan dapat menjadi Batam sebagai tempat rekreasi yang murah bagi warga Singapura serta mengembangkan Batam sebagai tempat pariwisata intemasional. Hasil dari pengembangan ini, diakui dapat mendatangkan turis asing dan memajukan pariwisata intemasional Batam. Yang terjadi, asumsi semula bahwa dengan hubungan segitiga Batam, bisa memetik manfaat ekonomi, temyata, meningkatnya kesejahteraan tidak terjadi.Dalam menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan teori dual system, serta konsep sex tourism itu sendiri. Pertama untuk melihat bagaimana kapitalisme intemasional bekerja. Yang secara inheren mengadopsi pembagian kerja secara seksual, telah berakibat pada individu yaitu kemiskinan perempuan. Kedua, melihat sex tourism sebagai bagian hiburan dalam pariwisata intemasional yang mendatangkan turis asing ke negara berkembang. lndustri Pariwisata berakar pada ide kapitalisme intemasional, yang didalamnya secara inheren secara sadar atau tidak melekat/mengadopsi ideologi patriarki. Dalam pengembangannya patriarki diketahui akar dari ketidaksetaraan jender yang terjadi baik dalam lingkup mikro sampai makro. Kasus sex tourism di Batam dapat menggambarkan dengan baik, bagaimana patriarki yang telah diadopsi dan melekat pada sisi kapitalisme, menyebabkan terjadinya pengembangan industri pariwisata pun yang gender insensitive. Dampaknya jelas merugikan kelompok-kelompok mereka yang miskin, tidak terdidik, kebanyakan dari mereka adalah perempuan. Studi di Batam melihat bahwa bahwa diskriminasi terjadi di lingkup mikro-makro."

"Kompleks pelacuran "Gang Semen" yang berlokasi di Kampung Cibogo II RT. 02, RW. 3 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor telah berdiri selama 43 tahun sejak tahun 1961. Berawal dari praktek pelacuran "terbukan di dalam mobil di sepanjang jalan raya Puncak oleh beberapa wanita dalam melayani sopir-sopir malam. Pada saat pariwisata di kawasan puncak sedang dikembangkan. Peluang ini dimanfaatkan oleh salah satu keluarga dengan membuka tempat pelacuran yang dikelola secara turun temurun yang kini dikenal dengan istilah kompleks pelacuran Gang Semen. Bisnis pelacuran ini mengalami perkembangan yang pesat sampai menjadi lahan bagi warga masyarakat sekitar dengan memanfaatkan keberadaan dan keramaian komplek pelacuran Gang Semen untuk bekerja atau berusaha.Permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian meliputi pola-pola hubungan antara pengeloia kompleks pelacuran dengan lingkungan sekitar, corak kehidupan pelacur dan germo, serta strategi germo dalam mengelola kompleks pelacuran Gang Semen, tindakan penertiban oleh Polsek Megamendung dan aturan hokum tentang pelacuran.Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan strategi germo dalam mengelola kompleks pelacuran di Gang Semen, yang diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Bogor serta instansi terkait Iainnya maupun memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu Kepolisian. Metode yang digunakan yaitu Etnografi, dimana dengan menggambarkan sesuatu apa adanya, dengan pendekatan kualitatif yaitu mempelajari dan menganalisis gejala serta pola hidup dan budaya obyek. Sedangkan penggalian data menggunakan tehknik pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian yang diperoleh, menggambarkan adanya hubungan Patron Klien antara germo dengan pelacur, hubungan kemitraan antara germo dengan pemilik kamar sews maupun Sekretaris Ungkluk (istilah di Gang Semen yang berarti mediator atau penghubung), hubungan yang sating menguntungkan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, serta terbentuknya pola relasi tersamar dengan aparat pemerintahan atau keamanan. Karena hubungan yang selalu ditekankan pada atur timbal balik yang membentuk tatanan sosiat yang sating menjaga dan memelihara, sehingga bisnis pelacuran Gang Semen dapat terus bertahan serta berkembang."

"Kecuali germo dan mucikari, sementara ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum posit if di Indonesia, tidak terdapat satu pasal pun yang secara tegas mengancamkan pidana terhadap pelacur maupun orang yang melakukan hubungan seksual dengan pelacur. Keterbatasan hukum pidana (KUHP) ini menjangkau masalah pelacuran, telah memungkinkan daerah-daerah tertentu di Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) melalui produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk menanggulanginya.Topik kajian dalam tesis yang mengetengahkan tema tentang PENANGGULANGAN MASALAH PELACURAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA PENAL ini, dilatarbelakangi oleh suatu premise bahwa tidak semua daerah di Indonesia mempunyai Peraturan Daerah (Perda) yang melarang pelacuran dengan segala macam bentuknya. Hal yang demikian tentunya tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang ada dan hidup dalam pandangan masyarakat pada setiap daerah tersebut.Propinsi Kalimantan Selatan mempunyai sepuluh (10) wilayah Daerah Tingkat II, yang terdiri dari sembilan (9) wilayah Kabupaten dan satu (1) wilayah Kotamadya. Dengan menggunakan metode purposive sampling, Daerah Tingkat II Kabupaten Banjar dipilih sebagai sampel lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa daerah ini merupakan satusatunya Daerah Tingkat II di Propinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Pelacuran/Tuna Susila, sedangkan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan observasi (wawancara). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa disatu sisi terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenaran untuk menetapkan pelacuran sebagai tindak pidana, namun disisi lain juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penanggulangan masalah pelacuran dengan menggunakan sarana penal (Perda) tidak berjalan efektif. Sedangkan di masa datang, selain digunakannya upaya penal melalui pengaturan hukum pidana (positif) mengenai masalah pelacuran, juga disertai upaya non penal melalui kebijakan sosial, yakni berupa upaya menghapuskan atau setidaktidaknya meminimalisasikan berbagai faktor kondusif yang dapat menimbulkan tumbuh dan berkembangnya pelacuran, termasuk kebijakan lokalisasi pelacuran."