Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konsumsi energi global maupun nasional terus meningkat tiap tahunnya yang menyebabkan peningkatan emisi karbon. Rumah tangga adalah salah satu sektor pengonsumsi energi terbesar di Indonesia, di mana pendidikan anggota rumah tangga berpengaruh terhadap konsumsi energi. Studi ini merupakan studi kuantitatif dibawah framework STIRPAT menggunakan 5 metode ekonometrika yang bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan terhadap konsumsi energi antar provinsi di Indonesia tahun 2010-2018. Penelitian dilakukan pada 3 wilayah berbeda yaitu Indonesia secara keseluruhan, Jawa, dan non-Jawa. Studi ini berkesimpulan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap konsumsi energi di Indonesia secara keseluruhan dan pulau Jawa. Pengaruh pendidikan terhadap konsumsi energi di daerah non-Jawa juga negatif akan tetapi tidak signifikan. Implikasi kebijakan yang dihasilkan adalah agar pemerintah terus melakukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan edukasi konsumsi energi efisien di Indonesia secara keseluruhan dan Jawa serta membuat kebijakan pelengkap seperti program wajib belajar untuk daerah non-Jawa sebagai upaya pengurangan konsumsi energi. ......Global and national energy consumption continue to increase every year which cause an increase in carbon emissions. Households are one of the largest energy consuming sectors in Indonesia, where the education of household members affects energy consumption. This study is a quantitative study under the STIRPAT framework using 5 econometric methods which aims to see the influence of education towards energy consumption between provinces in Indonesia in 2010-2018. The research was conducted in 3 different regions, namely Indonesia as a whole, Java, and non-Java. This study concludes that education has a significant negative effect on energy consumption in Indonesia as a whole and Java. The effect of education on energy consumption in non-Java areas is also negative but not significant. The resulting policy implication is for the government to continue to make efforts on improving the quality of education and giving education on efficient energy consumption in Indonesia and Java. For non-Java areas, government could make complementary policies such as compulsory education programs as an effort to reduce energy consumption.

Abstrak :
Dalam era globalisasi sekarang ini, Indonesia menghadapi masalah gizi ganda. Disatu pihak masalah gizi kurang masih merupakan kendala yang harus ditanggulangi, di lain pihak masalah gizi lebih dengan berbagai risiko penyakit yang ditimbulkannya cenderung meningkat terutama di kota-kota besar. Pada dasarnya kedua masalah gizi tersebut terjadi karena satu masalah pokok yang sama yaitu dimana adanya kegagalan tubuh dalam mencapai keadaan gizi yang seimbang. Keadaan gizi lebih merupakan konsekuensi akumulatif dari adanya ketidakseimbangan antara masukan energi dengan energi yang dipergunakan tubuh. Salah satu faktor yang berperan adalah adanya kebiasaan mengkonsumsi makanan sumber energi yang berlebihan seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan trendi (fast food), kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan kurangnya mengkonsumsi makanan yang dapat menghambat penyerapan bahan makanan sumber energi seperti makanan berserat (sayuran dan buah-buahan). Disamping itu faktor aktifitas fisik juga berperan didalam mengatur kebutuhan energi, dalam hal ini menyangkut aktifitas pekerjaan utama sehari-hari dan aktifitas olah raga. Selain itu faktor-faktor lain yang berperan adalah umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan gizi lebih orang dewasa di 27 kota propinsi di Indonesia tahun 1996 - 1997 dan faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan gizi lebih tersebut. Desain penelitian ini adalah "cross sectional" dengan memanfaatkan data sekunder hasil pemantauan status gizi pada orang dewasa yang dilakukan oleh Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI di 27 kota Propinsi di Indonesia tahun 1996 - 1997. Kemudian data yang diperoleh dianalisa baik secara bivariat maupun multivariat dengan menggunakan regresi logistik antara faktor-faktor risiko (kebiasaan makan makanan trendi, kebiasaan makan makanan berlemak, kebiasaan makan sayuran dan buah, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan aktifitas olah raga) dengan keadaan gizi lebih orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi keadaan gizi lebih orang dewasa di 27 kota propinsi di Indonesia adalah sebesar 22,10% (klasifikasi WHO) dan 21,33% (klasif kasi Depkes). Proporsi keadaan gizi lebih ini merata di 27 kota propinsi dan hanya di dua kota yang proporsinya <15% yaitu Dili dan Pontianak. Dari hasil analisa bivariat ternyata faktor risiko yang berhubungan dengan keadaan gizi lebih orang dewasa adalah kebiasaan makan makanan trendi, kebiasaan makan makanan berlemak, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Dari analisa multivariat dengan memasukkan secara bersama-sama faktor risiko yang diduga mempunyai hubungan dengan keadaan gizi lebih kedalam model ternyata ada tiga faktor risiko yang berhubungan yaitu kebiasaan makan makanan trendi, umur dan jenis kelamin. Dari hasil analisa tersebut diketahui bahwa proporsi keadaan gizi lebih orang dewasa pada kelompok umur 30-39 tahun lebih tinggi 2,97 kali dibandingkan kelompok umur <30 tahun. Pada kelompok umur 40-49 tahun lebih tinggi 5,03 kali dibandingkan kelompok umur <30 tahun. Pada kelompok umur 50-59 tahun lebih tinggi 3,88 kali dan kelompok umur 60-65 tahun lebih tinggi 2,77 kali dibandingkan kelompok umur <30 tahun. Selain itu diketahui bahwa proporsi keadaan gizi lebih orang dewasa pada kelompok perempuan 2,28 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara itu proporsi keadaan gizi lebih orang dewasa pada kelompok yang jarang (1-4 kali/bulan) mengkonsumsi makanan trendi lebih tinggi 1,36 kali dan kelompok yang sering (2 kali/minggu) lebih tinggi 3,01 kali dibandingkan dengan yang tidak pernah. Namun demikian ada interaksi antara faktor risiko kebiasaan makan makanan trendi dan jenis kelamin, dimana pada setiap tingkatan kebiasaan makan makanan trendi (jarang maupun sering) tampak bahwa kelompok perempuan kemungkinannya lebih rendah dibandingkan laki-laki.

---

Factors Associated with Adult Overweight in 27 Provincial Capital Cities in Indonesia, 1996 - 1997In this globalization era, Indonesia faces double problems in nutrition. On the one hand under-nutrition is still a threat, which must be restrained; on the other hand overweight increases the risk for certain diseases, particularly in capital. Basically, both malnutrition problems cause the same main problem, i.e. the failure of the body to reach a well-balanced condition of nutrition. Overweight is a cumulative consequence of unbalance between intake and useable energy. One of the factor is the habit of excessive consumption of high energy food such as, fast food, fatty food and certain foods which obstruct nutrient absorption of such as food rich in fiber (vegetables and fruits). Physical activity factors also play an important role to what extent energy is needed, in performing main daily working activities and physical exercise. Other factors which also play a role are age, sex and educational level. The objective of this cross sectional study in to obtain information on adult overweight and related factors in 27 provincial capital cities in 1996 - 1997. Data used were secondary data from nutrition monitoring of adults, conducted by the Directorate Community Nutrition, MOH in 27 provincial capital cities during 1996 - 1997. In the analysis of data used logistic regression (bivariate and multivariate) between risk factors (eating habits of fast food, fatty food, vegetables and fruits, age, sex, educational level, occupation and physical exercise) and overweight condition of adult people. The results of study revealed that the prevalence of adult overweight in 27 provincial capital cities in Indonesia was 22.10% (using WHO classification) and 21.33% (using MOH classification), Proportion of adult overweight was similar for 27 provincial capital cities, only 2 cities i.e. Dili and Pontianak, had proportions of <15%. The bivariate analysis revealed that risk factors associated with adult overweight were consumption of fast food, fatty food, age, sex, educational level and occupation, and the multivariate analysis revealed that the three main risk factors associated with adult overweight were age, sex and consumption of fast food. The habit of eating fast food, age and sex in comparison with people aged <30 years, the proportion of overweight in 30-39 age group was 2.97 times higher, in the 40-49 age group 5.03 times higher, in the 50-59 and 60-65 age group 3.88 and 2.77 times higher respectively. It was also revealed that the proportion of female adult overweight was 2.28 times higher than male adult. Meanwhile, proportion of adult overweight in the group rarely eats fast food (1-4 times/month) and frequently eats fast food (2 times/week) 1.36 and 3.01 times higher than never eats fast food. Nevertheless there were interaction between risk factors, which were the habit to eats fast food and sex, wherever in every level of the habit to eats fast food (rarely and frequently) have also been observed: males tend to be more at risk to be overweight than females.

Abstrak :
ABSTRAK
Dua puluh tahun pasca reformasi menyisakan pekerjaan rumah yang berat yakni pengelolaan pemerintahan daerah dalam hal ini penataan daerah. Penataan daerah salah satunya mencakup pengembangan DOB yang perlu dilakukan dalam rangka pendidikan politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari tujuan negara dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya inisiatif dan usulan pembentukan DOB dianggap membebani keuangan negara namun pembentukan DOB provinsi merupakan jalan untuk mempersingkat rentang kendali span of control untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Sampai dengan tahun 2014 terdapat 542 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dengan komposisi ini belum ideal mengingat provinsi sebagai daerah yang berperan melalukan pengawasan atas daerah kabupaten dan kota tidak memiliki jumlah yang ideal. Terdapat provinsi yang membawahi lebih dari 20 kabupaten/kota namun terdapat provinsi yang membawahi 5 daerah kabupaten/kota. Selain daerah provinsi berperan sebagai daerah yang menjalankan asas dekonsentrasi dan wakil pemerintah pusat juga terdapat pelayanan publik yang hanya terdapat pada daerah provinsi. Oleh karena itu, dalam penataan daerah sebagaimana amanat UU Pemda bahwa pemerintah harus menyusun grand strategy dan grand design penataan daerah. Salah satunya adalah dengan pengembangan atau pembentukan DOB provinsi. Namun, dengan alasan besarnya biaya ekonomi, polarisasi masyarakat dalam etnis dan pertimbangan banyak DOB tidak mampu mengoptimalkan pelayanan publik atau meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah mengambil kebijakan penundaan pembentukan DOB. Pemerintah sejak tahun 2014 mengambil kebijakan moratorium DOB akan tetapi tidak memiliki bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan sehingga bertentangan asas kepastian hukum. Dilain pihak, amanat UU No. 23 Tahun 2014, agar pemerintah membuat "desain besar penataan daerah" belum juga dikeluarkan. Padahal melalui desain itu, pemerintah bisa memberikan solusi atas banyaknya usulan pengembangan DOB yang tertunggak di DPR, DPD dan Mendagri.

---

ABSTRACT
Twenty years of post reform leaves a heavy homework i.e. management of local governance in this regional arrangement. The regional setup, one of which includes the development of DOB the new autonomous region that needs to be done in the framework of political education of the community and improving the quality of public services which in turn improves the welfare of society. This is a mandate of the destination country in the Constitution. The results showed the large number of initiatives and proposals for the establishment of the financial burden of the State considered the DOB but formation of DOB province is the way to shorten the control range span of control to optimize the public service. Up to the year 2014 there are 542 autonomies composed of 34 provincial, County and City 93 415. With this composition has not been ideal considering the province as areas that play a role placing oversight of County and city don 39 t have the ideal amount. There a province that includes more than 20 counties cities but there a province that includes 5 areas of counties cities. In addition to the provinces acted as areas that run basic deconcentration and the representative of the Central Government, there is also a public service which is only found in areas of the province. Therefore, in the area as local government act mandate that the Government should devise a grand strategy and grand design Setup area. One of them is with the development or establishment of the DOB of the province. However, by reason of the magnitude of the economic costs, the polarization of society in ethnic and consideration of many DOB is not capable of optimizing public services or improving the welfare of its people so that the Government took the policy of procrastination the formation of the DOB. The Government beginning in 2014 taking policy moratorium DOB but does not have the form of legislation as a foundation so that it goes against the principle of legal certainty. On the other hand, the mandate of law No. 23 of the year 2014, to allow the Government to make the "great design" Setup has not yet issued. Whereas through the design of it, the Government can provide solutions to the large number of proposals for the development of the DOB in DPR, DPD and Minister of the Interior.Keywords Formation of the Plan, the new autonomous region, provinces, moratorium DOB, the development of the regions.

Abstrak :
ABSTRAK
Faktor penyebab tingginya AKI (346/100.000KH) yaitu belum tercapainya indikator pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dipengaruhi oleh faktor individu dan provinsi. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh dan besar kontribusi faktor individu dan provinsi terhadap pertolongan persalinan di enam provinsi di Indonesia berdasarkan data SDKI dan profil kesehatan Indonesia tahun 2012. Hasil analisis multilevel regresi logistik multinomial menunjukan, determinan pertolongan persalinan meliputi asuhan kehamilan, daerah, asuransi kesehatan, indeks kepemilikan, pekerjaan suami, pekerjaan, pendidikan ibu, paritas, umur, rasio bidan, rasio puskesmas, rasio tempat tidur rumah sakit dan kepadatan penduduk. Faktor provinsi menurunkan 24.22% variasi pertolongan persalinan di Indonesia.

---

ABSTRACT
The high maternal mortality rate (346 per 100.000 live birth) in Indonesia is caused by several factors, one of it is that Indonesia has not been achieved the indicator of aid deliveries in health facilities. This study aims to look at the influence and the contribution of individual factors and province factor on deliveries in six provinces in Indonesia based on data from Demographic and Health Survey and health profiles of Indonesia in 2012. Based on the analysis of multilevel multinomial logistic regression, the determinant of delivery aid is the individual factors include the antenatal care, regions, health insurance, household wealth index, husband's occupation, employment and education of women of childbearing age, parity and the age of them. The determinant factor of the province covers the ratio of health centers, the ratio of beds and population density. Contextual variables (province factors) decrease 24.22% variation deliveries at six provinces in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Online Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pengembangan yaitu membangun prototipe panel informasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online untuk mendukung kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) berbasis prototipe. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam waktu singkat dengan melibatkan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem informasi ini yaitu basis data SIRS Online yang selanjutnya dihitung menggunakan standar minimal kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit untuk menghasilkan informasi. Penyajian informasi per wilayah yaitu grafik kekurangan, rekapitulasi kekurangan per kelas RS, grafik kondisi pemenuhan, detail kondisi pemenuhan per RS, tabel kekurangan dan kelebihan tenaga kesehatan rumah sakit, serta rekomendasi provinsi prioritas pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan besaran masalah di setiap wilayah. Perangkat lunak prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySql dan penyajian informasi HTML, Javascript, Bootstrap, dan Highchart. Sistem informasi ini dapat diakses secara online menggunakan komputer maupun smart phone sehingga informasi dapat di download untuk kepentingan analisis tahap berikutnya. ...... This thesis discusses the development of Online Information Systems for Hospital Health Human Resources Needs in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of development is to build a dashboard prototype of Health Human Resources Needs integrated with Sistem Informasi Rumah Sakit(SIRS) Online or Hospital Information Online System support policy making of hospital health human resources fulfillment. Information system development method using Prototype-based System Development Life Cycle (SDLC) approach. The development of information systems is implemented in a short time by involving the user so that according to user's needs. This information system input is SIRS Online database which is then calculated using minimum standard of health worker needs based on type and classification of hospital to produce information. Information presented by region, there are graphics information of needs by region, recapitulations of needs by hospital class, graphs of fulfillment condition, details fulfillment condition by hospital, tables of needs and excess of hospital health human resources, and recommendation of priority province for health personnel fulfillment based on problem scale in each region. This prototype software uses PHP programming language, MySql database and presentation of HTML information, Javascript, Bootstrap, and Highchart. This information system can be accessed online using computer or smart phone so that information can be downloaded for the interest of the next level analysis.