Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagai proyeksi manajemen laba. Kompetensi yang dimiliki oleh Komite Audit sebagai variabel ukur adalah kompetensi dalam bidang akuntansi yang dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 21 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah melaporkan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2006-2007.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyisihan penghapusan Aktiva Produktif dipengaruhi secara signifikan dengan koefisien regresi negatif oleh latar belakang pendidikan akuntansi, sedangkan dua variabel indikator lainnya yaitu pengalaman bekerja sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik dan pengalaman bekerja di perusahaan pada bidang akuntansi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan.

---

The effect of committee audit competence of loan loss provisions as a projection of earning management. The competence of audit committee as a measure variable is the competence in accounting that valued based on accounting background, experience works as auditor in accounting firm and work experience in Accounting division. Sample in this research contains 21 banks that listed in IDX that already submit the completed financial report for 2006-2007.

The result of this research shows that loan loss provisions is significantly affected with negative coefficient regression by accounting academic background, thus the other 2 variables that is work experience in KAP and work experience in a firm in accounting division shows no significant effect."

"Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk dikenakan tindakan oleh pengadilan Amerika Serikat. Walaupun memang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi untuk mengenakan perusahaan Indonesia dengan hukum pasar modal Amerika Serikat, kemungkinan tersebut tetap ada. Tesis ini menggunakan metode normatif yuridis untuk menilai kondisi yang membuat perusahaan Indonesia menjadi subjek hukum pengadilan Amerika Serikat. Penilitian ini menyimpulkan bahwa hal hukum pasar modal Amerika dapat berlaku terhadap perusahaan Indonesia jika ada perbuatan/efek yang cukup signifikan di dalam wilayah A.S. Untuk mengurangi risiko ini, perusahaan perusahaan tersebut harus menstrukturkan transaksi mereka lebih baik untuk menghindari timbulnya yurisdiksi asing. Terlebih lagi, pemerintah harus ikut serta dalam meningkatkan kesadaran perusahaan perusaahn tersebut supaya mereka dapat menghadapi kondisi ini dengan lebih baik.

---

As capital markets continue to become more globalized, new challenges will inevitably arise in the sector, one of which is jurisdictional issues. Indonesian companies face the risk of incurring foreign jurisdiction: particularly American securities law regime. U.S. securities anti-fraud provisions extend extraterritorially, opening up the possibility of Indonesian companies to be subject both private and public action in U.S. federal courts. Although there are certain conditions that must be fulfilled in order for an Indonesian company to fall to foreign securities litigation, the risk is very much apparent. This thesis normative juridical research to assess the conditions which would render Indonesian companies to be a subject to U.S. securities litigation. Upon research, this thesis concludes that Indonesian companies are subject to U.S. securities litigation provided that a sufficient level of conduct/effects exist within U.S. territory. To mitigate this risk, companies must structure their transactions better to avoid incurring foreign jurisdiction and the government must also play a part in raising awareness of said risk to companies."

"Penelitian ini akan membahas pengakuan kewajiban pembongkaran dan restorasi aset atau lebih dikenal sebagai ARO (Asset Retirement Obligation). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat meninjau estimasi kewajiban ARO perusahaan dalam mengatasi potensi bencana pada akhir kontrak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana meninjau estimasi ARO perusahaan pada akhir masa kontrak serta bagaimana kaitan ARO dalam pengambilan keputusan terkait perpanjangan atau penghentian kontrak. Penelitian ini menggunakan metode campuran dalam menganalisa hasil temuan, sehingga akan mencoba menggali fenomena secara mendalam yang berguna untuk membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Teori sinyal adalah teori yang akan dipilih di dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menggunakan tiga tahap analisis yaitu deskriptif analisis, konten analisis, dan komparatif konstan analisis dalam mengaitkan temuan dengan kewajiban penghentian aset yang diatur dalam PSAK 57. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengakuan kewajiban atas ARO yang dilakukan perusahaan sudah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dimana perusahaan menggunakan metode perhitungan nilai kewajiban berdasarkan nilai masa depan (future value) yang kemudian ditarik ke nilai kini (present value).

---

This research will discuss the recognition of asset abandonment and site restoration or commonly known as ARO (Asset Retirement Obligation). The purpose is to estimate ARO for potential misuse at the end of contract. The formulation of the problem is how to review ARO estimation of the contract period as well as how the ARO relates to calculate the decision making regarding contract extension or termination. This research is carried out by using qualitative method in analyzing the findings, so it will find the in-depth findings which will be useful to assist the companys management in making decisions. Signal theory is a theory that will be chosen in this research. This research will use three stages of analysis, such as descriptive analysis, content analysis, and constant comparative analysis. Based on the results it might found that the recognition of asset abandonment and site restoration carried out according to regulations apply. While company uses the method of calculating liabilities based on future values that is continually calculate in present value."

"Standar IFRS 9 membawa perubahan signifikan pada model untuk menentukan loan loss provisions, yakni expected credit loss model, standar ini efektif sejak 1 Januari 2018. European Bank Central telah melakukan supervisi kepada bank di Eropa sejak tahun 2017 sehingga bank memiliki persiapan yang lebih matang dan dapat mengadopsi tepat waktu. Hal ini menjadi motivasi penelitian ini untuk menguji nilai loan loss provisions dan diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9, serta peran keahlian akuntansi komite audit dan audit tenure dalam membatasi diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 di Eropa. Penelitian ini menggunakan sampel bank konvensional di Eropa periode 2016-2018. Dengan menggunakan analisis univariat dan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 tidak meningkat signifikan dibandingkan IAS 39, sementara diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9 meningkat jika dibandingkan IAS 39. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa komite audit dengan keahlian akuntansi belum dapat membatasi diskresioner loan loss provisions setelah adopsi IFRS 9, hanya masa perikatan partner audit dengan bank yang pendek, yang dapat membatasi diskresioner loan loss provisions. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong standard setter untuk membentuk kebijakan tertentu yang lebih dapat membatasi diskresioner loan loss provisions. Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan regulator untuk membatasi masa perikatan partner audit dengan bank, sehingga peran partner audit semakin efektif dalam mengurangi asimetri informasi antara investor dengan manajemen yang pada akhirnya mengurangi diskresioner loan loss provisions.

---

IFRS 9 standard brings significant changes to the model for loan loss provisions, namely the expected credit loss model, this standard is effective from January 1, 2018. European Central Bank has been supervising banks in Europe since 2017 so banks have better preparation and adopt on time. The motivation of this study to examine the value of loan loss provisions and discretionary loan loss provisions after the adoption of IFRS 9, as well as the role of accounting expertise audit committee and audit tenure to reduce discretionary loan loss provisions after IFRS 9 adoption in Europe. This study uses a sample of conventional banks in Europe in the 2016-2018 period. By using univariate analysis and panel data analysis. The results of this study indicate that loan loss provisions after IFRS 9 adoption do not increase significantly compared to IAS 39, while discretionary loan loss provisions after IFRS 9 adoption increase when compared to IAS 39. The results of this study also prove that accounting expertise audit committees cannot reduce discretionary loans loss provisions after IFRS 9 adoption, only a short period of audit partner engagement with banks can reduce discretionary loan loss provisions. The results of this study are expected to encourage standard setters to form certain policies that can reduce discretionary loan loss provisions. This research can be considered by regulators to limit the audit partner engagement period with banks, so audit partners is more effective in reducing information asymmetry between investors and management, which in turn reduces discretionary loan loss provisions."

"Aktivitas kegiatan usaha pemberian kredit secara tidak langsung memiliki dampak dan resiko terhadap lingkungan. Resiko tersebut muncul dari dampak kegiatan usaha yang dibiayai oleh bank yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Untuk mencegah dampak tersebut maka bank harus menerapkan green banking dalam melakukan pemberian kredit.Skripsi ini akan membahas sejauh mana pengaturan green banking dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan melihat sejauh mana bank dapat memberikan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.Kesimpulan dari penulisan ini menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perbankan telah mengatur penerapan green banking dan bank masih belum bisa menerapkan sanksi kepada kreditur yang melakukan perusakan lingkungan.

---

Lending activities have an impact and risk to the environment indirectly. The risk arises from the impact of business activities which financed by the bank that has the potential to damage the environment. To prevent these impacts, the banks should impelementing the green banking principle in credit provision activites.

This thesis will examine the adjustment of green banking principle in indonesian banking law and analyze whether banks could enforce penalty on debitors or not. This research is a normative juridical and using secondary data.

The conclusion of this paper explains that the regulation on banking law regulates the application of green banking and banks still not be able to apply penalty on debitors which cause environmental destruction."

"Tesis ini meneliti Peraturan Gubernur Provinsi DKI JakartaNo 244 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam penerapannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mengenai ketentuan Perletakan dan Batasan Teknis Bangunan reklame di dalam Peraturan Gubernur No. 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame memiliki kecenderungan untuk membatasi pelaku usaha dan memuat ketentuan tentang standar kualitas produk yang menguntungkan pelakuusaha tertentu. Selain itu peraturan gubernur ini juga tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf b Undang-Undang Anti Monopoli karena tidak mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, serta pelaku usaha kecil. Peraturan gubernur tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan perjanjian oligopoli antara pelaku usaha pesaing, posisi monopoli yang kemudian menyebabkan praktek monopoli, serta dapat berpotensi menyebabkan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengupayakan agar dampak anti persaingan usaha dapat diminimalisir dengan mengizinkan atau menyediakan dukungan sementara bagi para pelaku usaha kecil penyelenggara reklame untuk membantu mereka memenuhi persyaratan yang baru. Dan dalam penyusunan peraturan disarankan untuk tidak menetapkan standar yang berlebihan yang dapat mengurangi persaingan

---

This thesis research the governor DKI Jakarta regulation No No 244 Tahun 2015About the method of implementation of advertising, potentially breaking the law no. 5/1999 in the application. This research is the qualitative study with descriptive design. The results of the research regarding The provision of the laying and technical limits of billboard buildings in the governor regulation no. 244 2015 about the method of implementation of advertising, having a tendency to confine business operators and load the rules about standard product quality profitable certain business players.In addition the governor regulation is not in accordance with article 3 letter b the act of anti monopoly because it does not realize the conducive business climate and the certainty of equal business opportunity for large, medium and small business operators. The governor regulation could also potentially cause oligopoli agreement between entrepreneurs competitors,the monopoly position which then causes the practice of monopoly, and could potentially causing the practice of discrimination to the certain business operators. This research is suggesting to the government to seek to the impact of anti Business competition can be minimized by permitting or providing the temporary support for small business operators of advertisement organizers to help them meet the new requirements. And in the drafting of regulations it is recommended not to set excessive standards which can reduce competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas laba akibat penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan melalui diskresi nilai wajar aset kredit, serta melihat bagaimana pengaruh moderasi self-assessment corporate governance, struktur kepemilikan, dan kualitas audit terhadap hubungan antara volatilitas laba dengan manajemen laba perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari 101 laporan bank umum di Indonesia selama tahun 2012, yang merupakan periode efektif untuk pengukuran nilai wajar untuk aset kredit di perbankan, hasil penelitian membuktikan bahwa volatilitas laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba bank, dan menemukan bahwa self-assessment corporate governance mampu memperlemah pengaruh volatilitas laba terhadap manajemen laba yang dilakukan perbankan di Indonesia, sementara struktur kepemilikan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap hubungan antara volatilitas laba dengan manajemen laba perbankan di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas laba akibat penerapan PSAK 50/55 (revisi 2006) terhadap manajemen laba di perbankan melalui diskresi nilai wajar aset kredit, serta melihat bagaimana pengaruh moderasi self-assessment corporate governance, struktur kepemilikan, dan kualitas audit terhadap hubungan antara volatilitas laba dengan manajemen laba perbankan di Indonesia. Dengan menggunakan data dari 101 laporan bank umum di Indonesia selama tahun 2012, yang merupakan periode efektif untuk pengukuran nilai wajar untuk aset kredit di perbankan, hasil penelitian membuktikan bahwa volatilitas laba berpengaruh positif terhadap manajemen laba bank, dan menemukan bahwa self-assessment corporate governance mampu memperlemah pengaruh volatilitas laba terhadap manajemen laba yang dilakukan perbankan di Indonesia, sementara struktur kepemilikan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap hubungan antara volatilitas laba dengan manajemen laba perbankan di Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang Pengaturan ketentuan persaingan didalam Regional Trade Agreements yang dilatarbelakangi oleh eksistensi praktik anti persaingan lintas negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan liberalisasi perdagangan telah memicu terjadinya praktik anti persaingan lintas negara dan oleh karena itu pengaturan persaingan di dalam Regional Trade Agreements merupakan jalan keluar yang tepat dalam membendung terjadinya distorsi terhadap pasar global. Dari adanya ketentuan persaingan ini , penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa: Pertama, Kebijakan Perdagangan dan Kebijakan Persaingan merupakan komplementer satu sama lain, Kedua, memasukkan ketentuan persaingan di dalam Regional Trade Agreements untuk memastikan bahwa manfaat yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan tidak dirusak oleh praktik anti kompetitif, dan Ketiga, Soft harmonisation dan Soft Law merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan negara berkembang dalam menerapkan pengaturan persaingan.

---

This thesis discusses the arrangement of competition provisions in Regional Trade Agreements which is motivated by the existence of anti-competitive practices across countries. This research is normative juridical research by using secondary data. The results of this study indicate that globalization and trade liberalization have triggered anti-competitive practices across countries and therefore the regulation of competition within the Regional Trade Agreements is an appropriate way to stem the occurrence of distortions to global markets. From this competition stipulation, the study concludes that: First, the Trade Policy and Competition Policy are complementary to one another; Secondly, Incorporating competition provisions within the Regional Trade Agreements is to ensure that the expected benefits of trade liberalization are not undermined by anti-competitive practices, And Third, Soft harmonization and Soft Law are the most appropriate approaches to developing countries in applying competition arrangements."