Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAsas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yangsangat penting dalam hukum kontrak, asas ini bersifatuniversal dan dianut oleh hukum perjanjian di semuanegara pada umumnya. Sebagai konsekuensi adanya asas ini,para pihak dalam kontrak mendapat kebebasan untukmengadakan pilihan yurisdiksi (choice of jurisdiction)dan pilihan hukum (choice of law). Dalam praktikpengadilan di Indonesia, seringkali dijumpai adanyakerancuan dan adanya ketidak konsistenan sikap pengadilanterhadap adanya pilihan yurisdiksi ini. Pengadilanseringkali bersikap tetap memeriksa dan mengadili suatuperkara, padahal berdasarkan kontrak yang ada telahdisebutkan pilihan yurisdiksi yang memilih lembaga lainselain pengadilan tersebut. Perkara di bidang perjanjian,untuk menilai suatu perjanjian sah atau tidak, dibatalkanatau tidak, hakim dapat menilainya dari asas yang berlakudalam suatu perjanjian, yaitu asas itikad baik,penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstadigheden), danpelanggaran terhadap hukum publik sebagai alasanpembatalan suatu kontrak. Perkembangan putusan MahkamahAgung di bidang kontrak-kontrak internasional, telahmemberikan sumbangan dalam pembangunan hukum kontraknasional. Kasus yang menarik perhatian masyarakat adalahdibatalkannya putusan arbitrase Jenewa dalam perkarakontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumiantara PT. Pertamina (Persero) melawan Karaha BodasCompany L.L.C. dan PT. Perusahaan Listrik Negara(Persero) . Putusan ini telah menimbulkan pro dan kontrakarena dianggap sebagai bentuk campur tangan negara dalamkebebasan berkontrak. Tetapi pada tingkat banding,Mahkamah Agung telah membatalkan putusan tersebut danmemutuskan bahwa putusan Arbitrase Jenewa harus tetapdilaksanakan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrakkembali mendapat tempat untuk dihormati keberdaannya diIndonesia."

"Sepanjang tahun 2003 - 2004, minyak mentah mengalami kenaikan. Kenaikan harga minyak ini discbabkan oleh pcrkembangan ekonomi dunia. Kenaikan harga minyak mentah ini membuat khawatir industri perminyakan, terutama industri pengolahan minyak mentah. Kenaikan harga minyak mentah ini dikhawatirkan turun menaikkan volatilitas dan risiko dari pergerakan harga minyak. Kenaikan volatilitas mcnycbabkan kenaikan risiko pasar bagi yang terlibat dalam trading minyak mentah dan menyebabkan variabel makroekonomik memburuk. Kenaikan volatilitas dan risiko pasar dalam harga minyak dapat mcnycbabkan spekulasi dalam trading minyak mentah yang dapat mcningkatkan volatilitas dan risiko pasar lebih lanjut. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana mengukur volatilitas harga minyak, dan berapa besar kenaikan atau penurunan volatilitas pada tahun 2003-2004 dibandingkan .dengan tahun 2001-2002, berapa besarnya kenaikan risiko pasar yang ditanggung oleh kalangan industri minyak akibat pergerakan harga ini dengan pendekatan value at Risk (VaR), seberapa baik/valid pendekatan tersebut dalam mengestimasi potensi kerugian dengan pengujian backzesting. dan bagaimana upaya-upaya memitigasi risiko pasar tersebut.Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data harga minyak mentah berupa harga spot dan harga future. Untuk spot. harga minyak yang akan diukur volatilitasnya adalah harga spot berupa WTI dan Brent untuk gambaran pasar dunia dan Minas atau disebut juga Sumatran Light Crude (SLC) untuk untuk gambaran pasar nasional. Untuk harga futures, digunakan harga futures NYMEX. Penggunaan Jenis minyak ini diharapkan memberikan gambaran volatilitas minyak dunia secara keseluruhan.Penelitian ini dilakukan dengan metode Analytical VaR dengan penggunaan ARCH atau LARCH untuk data return yang bersifat heteroskedastik dan standar deviasi untuk data return yang bersifat homoskedastik. Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap penclitian yang dilakukan adalah penctapan exposure dan holding period yang scsuai untuk karaktcristik perdagangan minyak mentah, dan pengolahan data. Pengolahan data harga minyak mentah diawali dengan perhitungan return, pengujian data return. perhitungan volatilitas, perhitungan VaR dan diakhiri oleh pengujian validitas. Data yang didapat dilakukan pembahasan sebelum ditarik kesimpulan.Hasil penelitian mcnunjukkan volatilitas return minyak mentah cenderung mcningkat. Volatilitas harga minyak untuk spot pada periode 2003-2004 dibandingkan dengan periode 2001-2002 untuk jenis Brent mengalami penurunan sebesar 12,69%, untuk jenis SLC mengalami kenaikan sebesar 546%, dan untuk jenis WTI mengalami kenaikan sebesar 3.37%. Pada pasar futures, volatilitas harga NYMEX Futures pada periode 2003-2004 dibandingkan dengan periode 2001-2002 untuk kontrak satu bulan mengalami kenaikan sebesar 10,51%, untuk kontrak dua bulan mengalami kenaikan sebesar 13,17%. untuk kontrak tiga bulan mengalami kenaikan sebesar 15,6%, dan untuk kontrak empat bulan mengalami penuninan sebesar 0,30%.Hasil perhitungan VaR menunjukkan kenaikan nilai untuk seluruh jenis minyak mentah. Besarnya kenaikan nilai VaR pada periode 2003-2004 dibandingkan periode 2001-2002 yang hams ditanggung pada pasar spot untuk minyak mentah jenis WTI adalah sebesar 25,71%, untuk minyak mentah jenis Brent sebesar 17,25%, sedangkan untuk minyak mcntah jenis SLC mengalami kenaikan sebesar 26,13%. Pada pasar futures, besarnya kenaikan risiko pasar untuk NYMEX Futures pada periode 2003-2004 dibandingkan dengan periode 2001-2002 untuk kontrak satu bulan adalah sebesar 47,93%, untuk kontrak dua bulan sebesar 48,72%, untuk kontrak tiga bulan mengalami kenaikan sebesar 62,42%, dan untuk kontrak empat bulan sebesar 15,6%. Berdasarkan hasil pengujian validitas dengan metode Kupiec Test, diperoleh hasil bahwa perhitungan risiko pasar dengan VaR mampu mengestimasi potensi kerugian di masa yang akan datang. Jumlah penyimpangan antara nilai VaR dan actual loss masih berada dalam batas toleransi schingga memberikan hasil yang lcbih akurat dan nilai VaR yang dihasilkan dapat mcnangkap pcrgcrakan actual loss yang ada.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran volatilitas harga minyak mentah dapat dilakukan dengan pendekatan ARCHIGARCH dengan besar kenaikan bervariasi antara -12,69% untuk jenis Brent hingga 15.6% untuk NYMEX Futures untuk kontrak tiga bulan. Besarnya kenaikan risiko pasar akibat pergerakan harga ini berkisar dari 15,6% hingga 62,42%. Pendekatan VaR cukup baik untuk mengestimasi potensi kcrugian sebagaimana yang ditunjukkan pada pengujian backlesting.Upaya-upaya mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan hedging dan mclakukan kontrak dengan formula harga yang mengacu pada harga minyak yang mernpunyai VaR yang rendah. Hedging dapat dilakukan dengan mclakukan perdagangan produk-produk derivatif dari transaksi yang di-hedge pada posisi yang berlawanan atau dengan money market instrument seperti bond. Transaksi derivatif yang dapat digunakan adalah futures, swap atau option. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa perubahan harga acuan kontrak dapat menurunkan VaR WTI spot periodc 2003-2004 sebesar 12,14%. sedangkan hedging dengan futures menurunkan VaR sebesar 46,98%, dengan option sebesar I ,91%, dengan swap sebesar 7,69% dan dengan bond sebesar 0,18%.

---

During 2003 and 2004, crude oil price was increasing. This increase was led by world economic growth. This increase made a concern in oil industry, especially refinery industry. This increase was believed to make an increase in volatility and risk in oil price movement. The increase in volatility raised market risk. The increase in volatility made a decrease in macroeconomics variable and led more speculations in crude oil trading that made the increase grew faster. The purposes of this research were to know how to calculate crude oil volatility, and to compare year 2003-2004 period to year 2001-2002 period and to find out how much of market risk that had to be barred by the industry by using Value at Risk (VaR). The purposes of this research were also to find out the validity of the VaR approach in estimating potential loss and to find out how to mitigate the risk.This research was using secondary data, which consist of spot and future prices. WTI and Brent were used to represent global market of crude oil spot prices and SLC was used to represent Indonesian crude oil spot price. NYMEX Futures are used to represent futures market. These prices were used to represent the volatility of world crude price movement.This research was conduct by using Analytical .VaR using ARCI-VGARCH for heteroskedastic return data and standard deviation for homoskedastic return data.. After data gathering. the steps conducted in this research were exposure and holding period estimation to suit oil trading characteristic, and data processing. The processing begun with return calculation_ return testing. volatility calculation, VaR calculation and ended with validity testing.This research shows that the volatility of crude oil return tended to increase. Oil crude volatility in spot market in year 2003-2004 period compared with year 2003-2004 period for WTI type was increased by 3.37%, for Brent type decreased by 12.69%, and for SLC type increased by 5,66%. In futures market, the NYMEX Futures volatility in year 2003-2004 period compared with year 2003-2004 periods for one-month contract was increased by 10.51%, for two month contract increased by 13.17, for three month contract increased by 15.6%, and for four month contract decreased by 0.3%.The VaR calculation shows increase in value for all type of crude Oil. The increase rates of VaR values in spot market in year 2003-2004 period compared with year 2003-2004 period were 25.71% for WTI type, 17.25% for Brent type, and 26.13% for SLC type. In futures market, the NYMEX Futures increase rates for market risk in year 2003-2004 period compared with year 2003-2004 period were 47.93% for one month contract, 48.72% for two month contract, 62.42% for three month contract, and 15.6% for four month contract.Validity test with Kupiec test method result shows that market risk calculation with VaR was able to estimate potential loss in the future. Overshoot between VaR Value and actual loss was still in tolerable range and it gave accurate results. The VaR value result could catch actual loss movement.This research concluded that crude oil price volatility measurement could be done by ARCHIGARCH method with result increase rate value range between -12.69% and 15.6%. The increase rates for market risk caused by this price movement were between 15.6% and 48.72%. VaR method was valid to estimate potential loss as shown in validity test.Mitigation step that can be taken was to hedge and to change the price reference in contract that has low VaR value. Hedging can be done by trading its derivatives in opposite direction or using money market instrument, such as bond. Derivatives products that can be used were futures, swap or options. The calculation resulted that change of price reference decreased VaR value of WTI spot period 2003-2004 to 12.14%, and hedging with futures decreased by 46.98%, with options by 1.91% and with bond by 0.18%."

"Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi merubah pola monopoli yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero selaku Badan Usaha Milik Negara BUMN menjadi disamakan kedudukannya dengan badan usaha lain, sehingga memungkinkan peluang terhadap badan usaha lain tersebut masuk dalam setiap kegiatan usaha, oleh karena itu dalam pembahasan pertama membahas mengenai, bagaimana peluang Badan Usaha Milik Swasta dalam sektor ketenagalistrikan dan migas apakah berpeluang pula terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Public Service Obligation PSO yang mana perintah tersebut diperintahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara UU BUMN. Selanjutnya, dalam Pasal 66 ayat 1 UU BUMN menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan PSO kepada BUMN, dalam hal ini adalah PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Disisi lain, sebagai BUMN dengan bentuk Persero, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, tujuan tersebut tertuang pula pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 12 UU BUMN. Oleh karena itu, pembahsan kedua dalam penulisan ini membahas mengenai keselarasan antara tujuan untuk mencari keuntungan dan melaksanakan PSO oleh PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut akan digunakan metode penulisan yuridis-normatif yang mengarah pada pendekatan Undang-Undang dengan melibatkan sumber hukum primer berupa data wawancara dan sumber hukum sekunder berupa penggalian literatur sehingga menghasilkan hasil analisa pertama yaitu, pelaksanaan kegiatan PSO dapat diberikan atau diamatkan pula kepada Badan Usaha Milik Swasta BUMS dalam sektor ketenagalistrikan dan sektor migas melalui kegiatan tender terhadap kegiatan PSO tersebut. Dan menghasilkan hasil analisa kedua yaitu, PT. PLN Persero dan PT. Pertamina Persero sebagai BUMN yang melaksanakan PSO, dan tujuan untuk mengejar keuntungan sebagai PT. Persero sebenarnya telah selaras diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi pada PT. PLN Persero masih ada beberapa hambatan, sedangkan PT. Pertamina Persero baik tujuan kegiatan PSO maupun kegiatan non-PSO sudah dapat berjalan secara beriringan atau selaras.

---

The structure in electricity industry sector and oil and gas industry sector in Indonesia has changed with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act before, and also in oil and gas industry has changed with the enactment of the Act No. 22, 2001. The whole of that Acts changed the role and position of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero . In electricity industry, the Act No. 30, 2009 changed the role and position of PT. PLN Persero as power holder to become concessionaire that could make an opportunity for the Private Owned Enterprises in the electricity industry, and also the Act No. 22, 2001 changed the role and position of PT. Pertamina Persero that could make an opportunity too for Private Owned Enterprises in oil and gas industry. Therefore, it is necessary to do research on the opportunity of Private Owned Enterprises both in electricity sector and oil and gas sector, especially about the kind of opportunity for Private Owned Enterprises is that just for the commercial business activities or included about Public Service Obligation PSO activities. The next research is about the implementation of PSO activities. PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero has a main objective to pursue benefits based on the Act No. 19, 2003 about Indonesia state owned enterprises Article 1, 2, and 12. However, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero which got some special assignment by Government to implement PSO activities based on Indonesia state owned enterprises Act Article 66 to carrying out the public service function. Therefore, the research would analyze the balance between the main objective to pursue benefits and to implement PSO activities of PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises in Indonesia.

This study used normative law research with primary law material was obtained from analyzing related law regulations, whereas the secondary law material derived from literature and interview towards informant from Ministry of Indonesian State Owned Enterprises PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero. For the first analysis, the implementation of PSO can be given to Private Owned Enterprises both in the electricity and the oil and gas sector through tender activities. And for the second analysis, PT. PLN Persero and PT. Pertamina Persero as state owned enterprises carry out the PSO, and a goal to pursue profit as PT. Persero has actually been aligned stipulated in the legislation but in PT. PLN Persero there are still some obstacles, while PT. Pertamina Persero has good purpose PSO activities and the activities of non PSO have been able to run in parallel or aligned. "

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Pertamina (Persero) merupakan perusahaan penninyakan nasional terbesar di Indonesia yang didirikan pada 10 Desember 1957. Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang didukung penuh oleh negara, wilayah operasinya meliputi ke seluruh pelosok nusantara, ditambah lagi bidang usahanya yang lengkap mulai dari bidang usaha hulu sampai ke hilir. Kondisi ini membuat Pertamina bagai raksasa yang kegemukan.Namun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2001 tentang penyediaan dan pelayanan pelumas, membuat terjadi persaingan terbuka (open market) di Indonesia sehingga wewenang kuasa Pertamina di sektor hilir telah berubah dan orientasi perusahaan kini hanya bisnis dan bisnis. Di sektor hilir kini Pertamina punya banyak pesaing dan tak ada lagi monopoli. Beberapa perusahaan asing seperti Petronas dan Shell secara terbuka menyatakan keinginannya untuk memperoleh pangsa pasar di Indonesia dan berminat untuk bersaing dengan Pertamina. Hal ini berarti harga dari produk olahan minyak mentah seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas akan ditentukan oleh mekanisme pasar.Surat Keputusan Presiden No. 21 tahun 2001 yang diterbitkan pada 14 Februari 2001, membolehkan pihak selain Pertamina untuk melakukan pengolahan. pencampuran, pemasaran hingga mengimpor jenis pelumas apapun. Akibatnya pangsa pasar pelumas Pertamina di Indonesia secara keseluruhan baik untuk mobil maupun motor pada tahun 2005 turun menjadi 51% dari sebelumnya tahun 2003 sebesar 55%. Meskipun demikian sampai pertengahan tahun 2006 ini, peringkat pertama penguasa pasar pelumas masih dipegang Pertamina. Diikuti Top One di urutan kedua dan peringkat ketiga yaitu Castrol.Menurut data Direktorat Pengolahan dan Niaga Migas, sampai tahun 2004 ada sekitar 217 perusahaan pembuat dan pemasar minyak pelumas di dalam negeri. Pcrusahaan-perusahaan tersebut memenuhi persyaratan kualitas, dan mendapatkan Nomer Pelumas Terdaftar (NPT) dari Dirjcn Migas. Meski jumlah pemain bisnis pelumas sangat banyak, prospek bisnis pelumas sepeda motor 4 tak ke depannya masih cerah dikarenakan 70% dari populasi sepeda motor di Indonesia adalah sepeda motor 4 tak dan perkembangan penggunaan sepeda motor 4 tak setiap tahunnya terus meningkat.Di tengah ketatnya persaingan bisnis pelumas akhir-akhir ini, Pertamina terus memperkuat kegiatan-kegiatan komunikasi pemasaran yang tujuannya selain memperkuat brand awareness di masyarakat sekaligus juga meningkatkan loyalitas konsumen pelumas Pertamina sehingga pangsa pasar pelumas minimal bisa terjaga.Salah satu kegiatan pemasaran yang sangat efektif bagi perusahaaan adalah dengan beriklan di media televisi. Namun mengingat adanya keterbatasan anggaran untuk biaya iklan dan mahalnya biaya beriklan di televisi, serta tingginya media clutter di televisi, membuat perusahaan yang ingin beriklan harus berpikir panjang supaya iklan yang dibuat bisa meningkatkan awareness audience televisi dan pada akhimya mampu meningkatkan penjualan produk perusahaan yang diiklankan. Disinilah peran message execution yaitu dalam hal membuat iklan yang menarik dan bisa diingat oleh audience dalam jangka waktu lama.Berdasarkan hal tersebut di atas maka tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi atau menilai iklan televisi Enduro 4T versi bengkel menurut target audience ditinjau dari sisi message execution-nya dalam rangka memenuhi communication objective yang ditetapkan oleh unit bisnis pelumas Pertamina. Tujuan lainnya berupa untuk mengetahui perilaku target audience dalam mengkonsumsi media televisi dan dalam hal menggunakan pelumas sepeda motor 4 tak, serta mengetahui kualitas pelumas sepeda motor 4 tak seperti apakah yang diinginkan pengguna sepeda motor sekaligus atribut iklan seperti apa yang panting untuk ditampilkan dalam iklan tclcvisi pelumas sepeda motor 4 tak. Hal ini panting diketahui untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan atau acuan apabila unit bisnis pelumas Pertamina ingin membuat iklan televisi pelumas Enduro 4T versi lainnya.Ada 2 versi iklan televisi pelumas Enduro 4T yaitu versi bengkel dan versi sepakbola bermotor, namun yang dipakai sebagai objek penelitian disini adalah yang versi bengkel. Alasannya adalah iklan tersebut sudah lama diluncurkan yaitu pada tahun 2004 dan sampai sekarang masih cukup sering diputar di televisi, sedangkan untuk iklan versi sepakbola bermotor masih tergolong baru yaitu tahun 2006.Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan riset secara deskriptif, yaitu Jenis penelitian yang bertujuan memberikan gambaran akurat mengenai beberapa aspek dari lingkungan pasar seperti orang-orang seperti siapa yang membeli produk perusahaan, dimana mereka biasanya membeli, dan lain sebagainya. Dan data yang telah dikumpulkan melalui survey dengan menyebarkan kuisioner, dilakukan analisis deskriptif berupa frekuensi, mean dan tabulasi data, dan juga analisis asosiatif (chi square dan korelasi). Tetapi sebelum dianalisis, data tersebut hams dilakukan uji validitas dan uji realibilitasnya.Adapun analisis dan pembahasan dari hasil pengolahan data penelitian, ditampilkan ke dalam 5 bagian yaitu: bagian pertama prolil responden dari aspek demografi. bagian kedua dari aspek perilaku {behavioral} seperti media television habit, dan consume behavior tentang pelumas motor 4 tak bagian ketiga mengenai advertising awareness, bagian keempat lcntang advertising evaluation yang tcrdiri dari attitude toward advertising, message execution, dan evaluate the advertising. scrta yang terakhir adalah atribut penting mengenai pelumas 4 tak yang terdiri dari expected quality dan evaluation judgments.Untuk hasil penilaian responden terhadap message execution dan iklan pelumas Enduro 4T tersebut, secara keseluruhan telah sesuai dengan ide (big idea alive) dalam communication objective yang ditampilkan ke dalam iklan versi bengkel tersebut, dimana cukup bisa menarik perhatian dan dapat diingat oleh responden. Begitu pun untuk pesan utama atau communication objective yang ingin disampaikan pelumas Enduro 4T melalui iklan versi bengkelnya, dari basil pengolahan data diperoleh ternyata telah sesuai dengan pendapat responden mengenai pesan utama yang mereka tangkap setelah melihat iklan tersebut, yaitu pelumas yang membuat daya tahan mesin motor prima atau tahan lama.Kemudian salah satu saran yang dapat diangkat untuk penelitian lebih lanjut di masa akan datang antara lain supaya menggunakan kedua versi iklan pelumas Enduro 4T secara bersamaan sebagai objek penelitian. Tujuannya adalah agar bisa diketahui iklan mana yang pesan utama atau communication objective-nya lebih ditangkap (efektif) oleh target audience.

---

PT Pertamina (Persero) is the largest national oil company in Indonesia which founded on December 10th 1957. As a State Own Company, Pertamina has operational areas through all the mother land of Indonesia and have complete businesses from upstream until downstream. This condition made Pertamina like a fatty giant company.

Since the government of Indonesia issued President Decree No. 21 year 2001 about liberalism of lubricants, the era of open market in Indonesia has begun, and it made the authority of Pertamina on downstream side has been change and also made the orientation of the company pure only on businesses. Not only on upstream side, nowadays on downstream side Pertamina has many competitors because there is no more monopoly. Oil companies such as Petronas and Shell have interest to gain market share in Indonesia and also openly show their intent to compete with Pertamina. This means that market mechanism will become the determinant for pricing the oil products like fuels and lubricants.

President Decree No. 21 year 2001 which issued on February 14th 2001 allowed other companies beside Pertamina to do refinery sales until imported any kind of lubricants. Therefore Pertamina's market share in Indonesia for cars and motorcycle lubricants on 2005 had decrease to 51% from 55% on 2003. Nevertheless, until this mid 2006 Pertamina still become the market leader for lubricants in Indonesia. Followed by Top One in second place and Castrol in third place.

According data from Oil and Gas Commerce Directorate, until 2004 there are about 217 companies that make and sell lubricants in Indonesia. Those companies must fulfill the quality regulation and acquire Registered Lubricant Number or Nomor Pelumas Terdaffar (NPT) from Oil and Gas Commerce Directorate. Though there are numerous players in lubricant industry, prospect of this business is still good, especially for 4 engine- lubricant. This caused by 70% of motorcycle in Indonesia use 4 engine and it population keep blooming from year to year.

In the middle of tight competition among lubricant players nowadays, Pertamina keep doing marketing communication activities which has purpose to strengthen brand awareness in society and also enhance loyalty of Pertamina's lubricant consumers, thus lubricant market share keep steady.

One of effective marketing activities for a company is advertising on television. However, considering there are limited budget for company to advertise on television, the expensivity of advertising cost, and complexity of media clutter, made company who want to advertise must rethink again whether the commercial advertising can enhance awareness of television audience and at the end can increase sales of the product that have been advertise. This weir the role of message execution regarding made interesting television advertising and remembering for audience in a long time.

Base on all that have been told previously, therefore the main purpose of this research is to evaluate or assess television advertising of Enduro 4T (workshop version) according to target audience in message execution aspect. in order to fulfill communication objective that has been stated by lubricant business unit of Pertamina. Other purposes are to know the behavior of target audience in consuming television program, in involve the use of 4 engine lubricant, and get know what kind of lubricant quality that consumer wants, also what kind of advertising attributes that important to be showed on television. These things are important to known because it can be use as consideration or reference if lubricant business unit of Pertamina want to make other version of Enduro 4T television advertising.

There were 2 version of Enduro 4T television advertising which are workshop version and football motorcycle version. Yet, this research use workshop version as an object because that commercial has launched since 2004 and until now it still often appears on television. While for football motorcycle version which launched in 2006, it not too often appear on television.

To gain those purposes this research use descriptive research, which is kind of research that have aim to give accurate preview of market environment aspects such as who buy the product, where they buy it, and so on. After collects data from survey through disseminate questioners. Descriptive analysis been done such as frequency, mean. and data tabulation. Associative analysis (chi square and correlation) held too, but before doing all the analysis, the first step is to test the validity and reliability of data.

The results of analysis and data processing, shown into 5 parts that is demography aspect of respondents, behavioral aspect of respondents like media television habit and consume behavior involve the use of 4 engine lubricants, advertising awareness, advertising evaluation (i.e. attitude toward advertising. message execution, evaluate the advertising) and the last is important attributes of 4 engine lubricants (expected quality and evaluation judgments).

Assessment of respondents to message execution of workshop version is at totality the commercial has appropriateness with big idea alive in communication objective that want to show on the television advertising whereas it can attract audience interest and quite remembering. According to respondents, the communication objective that Enduro 4T want to convey through workshop version advertising has appropriateness with their opinion which is the motorcycle lubricant that made the engine has great endurance or long lasting engine.

One of suggestions that can be use for furthermore research is to apply both version of Enduro 4T television advertising at once as an object of research. Therefore can known which commercial who has communication objective that easy to catch (more effective) by target audience."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terhadap kepentingan Pemegang Saham Publik di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham seri A dwi warna di PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebelum dan sesudah pengalihan saham milik negara di PT Perusahaan Gas Negara Tbk ke PT Pertamina (Persero) terkait pengalihan saham milik negara di PGN ke PT Pertamina (Persero) (Pertamina). Sebagaimana diketahui jika saham seri B milik pemerintah dialihkan seluruhnya ke Pertamina, sehingga Pertamina menjadi holding dari PGN, dan PGN menjadi Subholding Gas dimana PT Pertamina Gas menjadi anak usaha PGN dan mempengaruhi status PGN dimana Persero hilang dan pemerintah memberikan kuasa kepada Pertamina atas hak-hak pemegang saham seri A dwiwarna. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. PGN menjalankan usahanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dijelaskan hak-hak dari pemegang saham Seri B dan hak-hak dari pemegang saham Seri A Dwiwarna. Namun terdapat perbedaan antara kewenangan pemegang saham Seri B dan pemegang saham Seri A dwiwarna sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan PGN sebelum dan setelah restrukturisasi.

---

This study aims to find out whether there is an influence on the interests of Public Shareholders at PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) and how the government's authority as a series A dual color shareholder at PT Perusahaan Gas Negara Tbk is exercised before and after the transfer of state-owned shares at PT Perusahaan Gas Negara Tbk to PT Pertamina (Persero) regarding the transfer of state-owned shares in PGN to PT Pertamina (Persero) (Pertamina). As is well known, if the government's Series B shares are entirely transferred to Pertamina, Pertamina will become PGN's holding, and PGN will become Subholding Gas where PT Pertamina Gas becomes a subsidiary of PGN and will affect PGN's status where Persero is lost and the government gives power to Pertamina over the rights bicolor series A shareholder. This legal research is descriptive qualitative, using normative juridical research methods. PGN runs its business based on the Company's Articles of Association and the Company's Articles of Association explain the rights of Series B shareholders and the rights of Series A Dwiwarna shareholders. However, there is a difference between the authority of the B Series shareholder and the Dwiwarna Series A shareholder as stated in the PGN Company Articles of Association before and after the restructuring."