Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pelayanan SITU, Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas Kabupaten Tanggamus). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui telah sejauh mana kepuasan masyarakat pengguna tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus, di mana hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya dalam bidang pelayanan publik. Kerangka teori dalam penelitian ini terdiri dari teori mengenai pemerintah sebagai pelayanan masyarakat dan kualitas pelayanan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana data yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner. Sebelumnya melalui teknik accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Sengaja ditunjuk dari sejumlah masyarakat yang telah mengurus izin SITU. Ho dan Merk di Dinas Kesbang dan Linmas. Teknik ini dipergunakan karena tidak adanya daftar sampel. Selanjutnya data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel dan prosentase, yang kemudian akan dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kepuasan masyarakat pengguna, maka diketahui bahwa bahwa ada gap antara "harapan" dan "kenyataan" yang dirasakan responden tentang pelayanan SITU, Ho dan Merk di Kabupaten Tanggamus. Dari 5 (lima) dimensi Servqual yang dipergunakan sebagai indikator, sub indikator pada dimensi responsiveness ditemukan yakni pada kecepatan dan ketepatan dalam memproses urusan yang diminta masyarakat memiliki gap tertinggi (-2,02) sedangkan gap terendah (-0,69) terdapat pada sub indikator dimensi tangibles yakni tempat parkir yang memadai dan aman. Artinya, responden menilai bahwa ketidakpuasan tertinggi terdapat pada dimensi responsiveness dan terendah pada sub indikator dimensi tangibles. Secara keseluruhan indikator dari servqual maka dimensi reponsiveness memiliki nilai 68, 6 % termasuk kategori kurang puas dan merupakan prioritas utama didalam memperbaiki pelayanan SITU, Ho dan Merk, selanjutnya dimensi assurance dan dimensi empathy. Walaupun dimensi tangibles dan reliability termasuk kategori puas, akan tetapi masih terdapat gap pada sub indikatornya. Oleh karenanya kepada Pemda Kabupaten Tanggamus khususnya Dinas Kesbang dan Linmas diharapkan untuk dapat memperbaiki pelayanan SITU, Ho, Merk. Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu 1). Karena kepuasan responder terendah terdapat pada dimensi responsiveness terutama pada Iambatnya memproses urusan yang diminta responden, maka yang dapat dilakukan adalah menyederhanakan hirarkhi proses penandatanganan SITU, Ho dan Merk. Ada 2 (dua) Cara yang dapat ditempuh adalah pertama, penandatangan SITU, Ho dan Merk tidak perlu dilakukan Kepala Daerah tetapi dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesbang dan Linmas. Kedua, tanda tangan oleh Kepala Daerah dapat dibuatkan stempel dan yang berhak menggunakan dan menyimpan stempeI adalah Kepala seksi perizinan karena lebih berhubungan langsung dengan togas dan tanggung jawabnya; 2). Pada dimensi assurance yang merupakan prioritas penanganan kedua dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas menerima uang suap atau tip dari masyarakat di luar dari biaya resmi yang ditetapkan. Walaupun sulit untuk merubah sikap petugas apalagi memberantasnya maka ada 3 (tiga) saran yang dapat dilakukan yaitu: pertama, Agar diberikan insentip kepada petugas pelayanan untuk menghindari banyaknya oknum petugas yang melakukan pungutan liar dan kedua, diberikan sanksi tegas kepada oknum petugas yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku berupa teguran lisan maupun tertulis dan jika memungkinkan dapat dimutasikan. Ketiga, prosedur dan Cara perhitungan besarnya tarif agar dapat diketahui rasyarakat dengan membuat poster dan dipasang di dinding ruangan kantor; 3). Dimensi empathy yang merupakan prioritas penanganan ketiga dalam pelayanan SITU, Ho dan Merk terutama pada sub indikator petugas memberikan pelayanan yang tidak adil dan masih memandang status sosial dan lain-lain dari masyarakat pengguna Adapun 2 (dua) saran yang dapat dilakukan : pertama, perlu diadakan diklat pelayanan prima kepada petugas yang langsung menangani SITU, Ho dan Merk, dan kedua, dibuatkan kotak saran atau kotak pengaduan sehingga masyarakat dapat memberikan memasukan sarannya.

Abstrak :
ABSTRACT
Public Hospital (RSUD) of Banten Province, as the Province Referral Hospital, is required to always improve the quality of service in every line to achieve excellent service and also to give satisfaction to the public. Public satisfaction is one of the goals that must be considered by Banten Province Public Hospital because one indicator in achieving the success of health services is the achievement of public satisfaction. On this basis, it is important for the Banten Province Public Hospital to make measurements on the public satisfaction. Related to that, this study aims to find out the quality of public services in Banten Province Public Hospital, which is measured through Public Satisfaction Index (IKM), including problems faced in the provision of public health services in Banten Province Public Hospital. The research method used is survey method with a quantitative descriptive approach. The data is obtained through questionnaires, observations, and documentation. The sample size is 100 people, which is determined by quota sampling technique. The results showed that quantitatively, the quality of public service in Banten Province Public Hospital based on Public Satisfaction Index reached 75.71, which is qualitatively categorized as good. Although it has been categorized as good, of the ten elements assessed, there are some elements that need to get serious attention, namely elements of information, complaint handling, the behavior of service personnel, service time, and supporting elements.

Abstrak :
Penerapan Otonomi Daerah secara penuh pada 1 Januari 2001 membawa perubahan mendasar dalam ketata negaraan Republik Indonesia. Adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang salah satunya di bidang farmasi yaitu pelimpahan kewenangan pemberian izin apotek, toko obat, sertifikat penyuluhan bagi industri rumah tangga pangan dan sub penyalur alat kesehatan. Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat telah melaksanakan pemberian izin jenis sarana usaha farmakmin sejak tahun 2002, informasi yang didapatkan dari salah satu harian ibu kota untuk memperoleh izin sarana farmakmin memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang bervariasi disamping itu sampai sekarang belum pernah dilakukan survey terhadap kepuasan pelanggan, untuk mengetahui sampai sejauhmana tingkat kepuasan dare kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanannya. Janis penelitian yang dilakukan adalah survey dengan menggunakan penelitian kualitatif sebagai pendahuluan untuk menggali harapan dan dapat dipergunakan sebagai Iandasan atau pertnnbangan dalarn memperjelas atau mempertajam isu-isu utama yang akan diteliti dalam survei kepuasan pelanggan dari 11 informan yang kemudian dikelompokkan dan dibuat kuesioner berdasarkan 5 dimensi mutu dari metoda Servqual. Dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner yang didapat dari penelitian kualitatif terhadap 39 pelanggan. Penelitian ini bertujuan melihat tingkat kepuasan pelanggan dari masingmasing dimensi mutu (tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy), tingkat kepuasan total pelanggan, hubungan antara tingkat kepuasan masing-masing dimensi mutu dengan karakteristik pelanggan dan hubungan antara tingkat kepuasan total pelanggan dengan karakteristik pelanggan yang melakukan permohonan perizinan bard jenis sarana usaha apotek, toko obat, industri rumah tangga pangan, industri kecil obat tradisional dan sub penyalur alat kesehatan di seksi Pelayanan Farmakmin pada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Barat. Dari data kualitatif dan kuantitatif yang terkumpul dianalisis, diperoleh basil tingkat kepuasan total pelanggan yang menyatakan puas sebesar 61,5% dan berhubungan bermakna dengan dimensi assurance. Dari analisis importance performance yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan meningkatkan mutu pelayanan adalah dimensi tangible. Pemyataan yang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan mutu pelayanan adalah tarif perizinan yang jelas, tersedianya media inforrnasi tentang perizinan yang lengkap, pengurusan izin tepat waktu, petugas transparan dalam melayani dan petugas melayani dengan lulus.

---

The implementation of local autonomy on the firs of January 2001, has brought significant changes in the governance system of Republic of Indonesia. The authority is distributed from central to local government including pharmacy area i.e. the authority to give permit for dispensary, drugs store, and training certification for food home industry and medical devices dealer. The Health Care Sub Office West Jakarta has been implementing the registration and permit service since 2002. Information was obtained from local newspaper regarding lengthy service and varied cost, besides survey on customer satisfaction had never been conducted. Design of the study was survey following a qualitative research as initial study to obtain information on expectation and could be use as consideration to shape main issues to be investigated in the customer satisfaction survey. The qualitative study included 11 informants asked based on Servqual Method on five quality dimensions. The quantitative study was conducted using questionnaire based on the qualitative study. Number of informants was 39 customers. This study aimed at observing customer satisfaction rate on each quality dimension (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy), total satisfaction rate, relationship between satisfaction rate on each quality dimension with customer characteristics and relationship between total satisfaction rate with customer characteristics. The qualitative and quantitative data were then analyzed; the results showed that regarding total satisfaction rate, 61.5% customers were satisfied. There were significant relationships between customer characteristics with assurance quality dimension with tangible dimensions as the most dominant influential factor. Based on important performance analysis the main priority to be improved was tangible dimension in term of clarity of tariff, the availability of information media on complete requirement of getting permit, on time service, transparency and sincerity of the personnel.

Abstrak :
Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik diantaranya pemberian ijin termasuk di bidang telekomunikasi yaitu perijinan radio siaran swasta lokal. Dengan semangat otonomi daerah, kualitas pelayanan publik harus memberikan kepuasan dan performansi yang prima. Dalam implementasinya terjadi kendala baik friksi antara pemerintah pusat dan daerah maupun dengan instansi lain seperti KPI mengenai kewenangan perijinan. Kondisi ini merugikan masyarakat karena terjadi ketidakpastian hukum dan pelayanan perijinan terganggu. Pemerintah daerah Jawa Tengah melalui Dinas Hubtel sebagai pemerintah terdekat dengan masyarakat menyelenggarakan perijinan radio siaran swasta lokal dengan tetap berpegang kepada alokasi spektrum frekuensi dari Ditjen Postel sesuai KM 15 tahun 2003 tentang Master plan radio siaran FM. Hal yang melatarbelakanginya ialah untuk mengatasi kevakuman pelayanan publik perijinan radio siaran. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik perijinan radio siaran swasta lokal di Jawa Tengah telah sesuai dengan peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas, maka perlu mengadakan penelitian penilaian dari tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan. Menggunakan metode performance analysis dan importance analysis untuk mengetahui persepsi seberapa puas dan seberapa penting atribut-atribut suatu suatu jasa pelayanan. Kemudian atribut-atribut tersebut dipetakan untuk melihat pemetaan tingkat kepentingan dengan quadrant analysis. Selain menganalisis itu juga akan dianalisis atribut-atribut kelokalan yang menjadi kekhasan radio siaran lokal. Berdasarkan penelitian diketahui nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 70,95% dengan skala cukup puas kemudian dari aspek lokalitas radio siaran sudah dijadikan sarana aksesbilitas informasi yaitu 45 stasiun radio memberi separuh isi acara daerah, 40 stasiun radio memberikan porsi iklan 75%. Kemudian akses berpengaruh terhadap kemudahan ijin yang diinginkan responden dengan 41 stasiun radio menginginkan perijinan bisa diurus di instansi terdekat.

---

One of the government functions in public services is to give license including license of local private broadcasting radio. The quality of public services should provide good performance as well as satisfaction under the spirit of region autonomy. Unfortunately, there are some obstacles in its implementation among central and region government and other institutions, such as, KPI regarding license. As a result, this condition, of course, becomes disadvantages for society because of its uncertainty in laws and license services. Then, Central Java government via Dinas Hubtel, as the closest government to the society, arranges license of local private broadcasting radio with strictly referring to frequency spectrum from Ditjen Pastel based on KM 15, 2003 regarding master plan of FM broadcasting radio. This is to overcome stuck on public services of broadcasting radio license. It is necessary to organize assessment of public satisfaction toward services in order to find out whether public services in local private broadcasting radio in Central Java are in line with increasing efficiency, effectiveness, and accountability. This research analyze satisfaction level of radio stations which have got license from Dinas Hubtel using performance and importance analyses methods to find out perception of satisfaction and other important attributes in services of broadcasting radio license. Then, the attributes are mapped to see the map of necessity level by quadrant analyses. It also analyses attributes of local character which becomes the characteristics of local private broadcasting radio. Based on this research it is found that customer satisfaction index is 70,95% on satisfaction enough scale then radio station broadcasting has already become information accessibility that 45 stations give a half of the program on local program, 40 stations give 75% on advertisement on local content. The accesbility of licensing is important that 41 stations want the radio licensing could be proceed at the- nearest government institution.

Abstrak :
Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, salah satunya Puskesmas. Hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Puskesmas. Kepuasan masyarakat dapat dikaitkan dengan karakteristik organisasi yang dimiliki oleh Puskesmas, namun kondisi organisasi pada seluruh Puskesmas tentunya berbeda. Penelitian ini menganalisis perbedaan nilai IKM berdasarkan karakteristik organisasi Puskesmas Kecamatan di DKI Jakarta tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional, menggunakan data sekunder. Sampel penelitian seluruh Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 44. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariat. Bivariat menggunakan uji korelasi dan uji regresi linear sederhana, untuk mengetahui keeratan korelasi antara rasio sumber daya manusia, jumlah kunjungan pelayanan UKP, persentase ketersediaan alat kesehatan dengan nilai IKM. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada perbedaan nilai IKM berdasarkan rasio sumber daya manusia Puskesmas (p-value 0.638). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan jumlah kunjungan pelayanan UKP ( p-value 0.0005), dan memiliki hubungan sangat kuat (r=0,794). Terdapat perbedaan nilai IKM berdasarkan persentase ketersediaan alat kesehatan ( p-value 0.0005), dan menunjukkan hubungan sangat kuat (r=0,892). ......Public Satisfaction Survey is an activity to measure the level of public satisfaction of the quality of services provided by public service providers, one of which is the Primary Health Care. The results of the Public Satisfaction Index (IKM) can be used as evaluation criteria to improve the quality of Primary Health Care service. Although the condition of the organization in each Primary Health Care is certainly different, the Public satisfaction could be linked to the characteristics of the organization owned by the Primary Helath Care . This study analyzes the differences in the value of IKM based on the characteristics of the Primary Health Care located in every sub-district (Kecamatan) DKI Jakarta in 2018. Analysis of the data used was univariate and bivariate. Bivariate uses a correlation test and simple linear regression test to determine the closeness of the correlation between the ratio of human resources; the number of UKP service visits; the percentage of availability of medical devices with the value of IKM. The results of this study indicate that there is no difference in the value of IKM based on the ratio of human resources to Primary Health Care (p-value 0.638). There is a difference in the value of IKM based on the number of UKP service visits (p-value 0.0005) and has a very strong relationship (r = 0.794). Meanwhile, there is a difference in the value of IKM based on the percentage of availability of medical devices (p-value 0.0005), and shows a very strong relationship (r = 0.892).

Abstrak :
Pemerintah Kota Jakarta beserta dengan pemerintah pusat telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang kini menjadi momok bagi Kota Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan ruang hijau kota dan mengembalikan fungsi Hutan Kota GBK menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penelitian yangmenunjukan bagaimana perspektif dan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan Kota GBK ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat kepuasan masyarakat pada Hutan Kota GBK berdasarkan fungsi sosial-budaya. Indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam penelitian ini didasarkan pada teori cultural ecosystem services yang dikembangkan oleh Gai et al. (2022). Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 270 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 5 narasumber dan studi kepustakaan (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat berada bada tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemanfaatan fungsi sosial-budaya pada Hutan Kota GBK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keputusan pemerintah untuk mengalihfungsikan lahan tersebut. Masyarakat menilai bahwa Hutan Kota GBK tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya lokal banyak. Meskipun begitu, beberapa masyarakat masih mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung untuk kegiatan rekreasi serta adanya gangguan dari pihak eksternal yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat beraktivitas di Hutan Kota GBK. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola Hutan Kota GBK untuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan meningkatkan kualitas serta keamanan fasilitas yang ada. Upaya perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa Hutan Kota GBK dapat berfungsi secara optimal sebagai RTH yang mendukung kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat. ......The Jakarta City Government along with the central government have implemented various measures to tackle the pressing issue of air pollution plaguing Jakarta. One of the efforts undertaken includes enhancing the provision of urban green spaces and restoring the function of GBK Urban Forest into a public green open space accessible to all segments of society. However, to date, there has been no research demonstrating the perspective and satisfaction of the community regarding the utilization of GBK Urban Forest. This study aims to assess the community satisfaction level with GBK Urban Forest based on its socio-cultural functions. The assessment indicators used in this research are rooted in the cultural ecosystem services theory developed by Gai et al. (2022). Data for this study were gathered through mixed methods data collection techniques, including a quantitative survey distributed to 270 respondents and in-depth interviews with 5 key informants, supplemented by literature reviews (qualitative). Based on the research findings, it can be concluded that the majority of the community is highly satisfied with the utilization of GBK Urban Forest for its socio-cultural functions. This indicates community support for the government's decision to repurpose this land. The community perceives GBK Urban Forest not only as a recreational area but also as a space to strengthen social ties and preserve local culture. Nevertheless, some community members still complain about the lack of recreational facilities and disturbances from external parties that make them uncomfortable when engaging in activities at GBK Urban Forest. Therefore, it is crucial for the government and the managers of GBK Urban Forest to heed community feedback and enhance the quality and security of existing facilities. These improvement efforts will not only enhance community satisfaction but also ensure that GBK Urban Forest functions optimally as a green open space supporting the social and cultural well-being of the community.