Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pendaftaran tanah di Indonesia jika dilihat dalam penerapan sistem publikasinya tidak memberikan suatu jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah. Diberikannya sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adanya kesempatan untuk diajukan keberatan atau gugatan terhadap terbitnya sertipikat. Tidak adanya jaminan atas kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, menyebabkan data yang disajikan dalam buku tanah bermakna ganda, bisa dipercaya sebagai data yang benar dan bisa sebaliknya. Persoalan tentang penjaminan kebenaran data yang disajikan adalah menjadi lingkup dari sistem publikasi dalam pendaftaran tanah. Dijaminnya kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat bisa dikatakan sebagai bentuk nyata dari adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercatat dalam sertipikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitiannya adalah eksplanatoris, dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistem publikasi negatif bertendensi positif sebagaimana penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bisa dikatakan sebagai bentuk kontra produktif dari tujuan dilaksanakannya pendaftaran tanah yaitu untuk menjamin kepastian dan memberikan perlindungan hukum. Adanya kesempatan untuk mengajukan keberatan dan gugatan terhadap penerbitan sertipikat, menjadi kelemahan yang nyata dari sistem publikasi yang berlaku saat ini. Oleh karena itu berlakunya sistem publikasi negatif bertendensi positif saat ini, dirasakan perlunya melakukan suatu pergerakan untuk menuju kearah sistem publikasi positif, untuk mewujudkan kepastian hukum serta pemberian perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertipikat. Saran yang dapat disampaikan adalah perlu dibangunnya political will dari pemerintah untuk merubah suatu sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang sudah berlangsung sejak lama. Sepatutnya, Negara sebagai otoritas yang diberikan mandat oleh Undang-Undang untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah, bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keberlakuan dari sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah.

 

---

Registration of land in Indonesia if it is viewed in the implementation of the publication system does not provide a guarantee of certainty and legal protection to the owner of the land rights. The granting of certificate as a proof of land rights, pursuant to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, provides an opportunity to submit an objection or lawsuit against the issuance of a certifiate. The lack of assurance of the correctness of the data that presented in the certificate, causing the data that presented on the land book are ambigous, untrustworthy as the correct data and vice versa. The main issue of ensuring the truth of the data that presented, is the scope of the publication system in land registration. Ensuring the correctness of the data presented in the certificate can be regarded as a real form of the legal certainty and legal protection granted by the State to the land owners whose names are listed in the certificate. The research method used in this research is normative juridical research, with research typology is explanatory, and the data used in this research is secondary data. This study concluded that, the negative publication system with positive tendency as explained in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, can be regarded as a form of counter-productive from the purpose of the implementation of land registration that is to guarantee the certainty and provide the legal protection. There is still an opportunity to raise objections and a lawsuit against the issuance of a certificate, in fact that become a real weakness of the current publication system. Hence, the enactment of the negative publication system with positive tendency nowadays, it is necessary to make a move towards the positive publication system, to ensure the legal certainty and to provide the legal protection to the owner of land rights whose name is listed in the certificate. Suggestions that can be delivered is the need to build a political will from the government to change the publication system in land registration that has been going on since long. Appropriately, the State as an authority granted by the law to carry out land registration activities, is fully responsible for the truth and the validity of the certificate as a proof of land rights.

"

"ABSTRAKSecara global terdapat dua macam sistim publikasi dalam pelaksanaanpendaftaran tanah pertamakali, yaitu pertama sistim publikasi negatif danyang kedua adalah sistim publikasi positif. Indonesia adalah negara yangmemilih sistim publikasi negatif dalam pelaksanaan pendaftaran tanahnya,sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari pasal 19 Undang-Undang Nomer5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenaljuga dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Walupun Indonesiatidak menganut sistim publikasi negatif secara murni, namun demikianprinsip perlindungan terhadap pemegang hak yang sebenarnya adalahkonsep utama dari sistim publikasi negatif. Sebagaiman sistim publikasinegatif ini dipengaruhi oleh asas nemo plus juris yaitu dimana seseorangtidak dapat mengalihkan sesuatu lebih dari apa yang dimilikinya. DalamUUPA pengaturan lebih detail mengenai pendaftaran tanah diatur dalamPeraturan Pemerintah no 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitupenyempurna dari Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalahpenelitian kepustakaan yang bersifat normatif. Tujuan penelitian inidilakukan adalah untuk melakukan study banding antara PP no 10 tahun1961 tersebut dengan PP no 24 tahun 1997 tersebut. Yang hasilnyamenghubungkan pengujian atas kekonsitensian sistim publikasi negatifdalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertamakali. Dimana ditemukanbahwa ternyata tidak terdapat konsistensi dalam PP no 24 tahun 1997tersebut terhadap sisitim publikasi negatif tersebut yang diberlakukan diIndonesia. Sebagaimana hal ini dapat dilihak dari adanya putusan atas kasussengketa tumpang tindih hak atas tanah Komplek Ex Mabes TNI yangdiangkat dalam penelitian. Dimana hakim dalam pengadilan tidak dapatmenjalankan rumusan Ps.32 ayat (2) PP no 24 tahun 1997 tersebut, namunmembatalkan Sertifikat Hak Pakai yang walaupun sudah dikeluarkan kuranglebih 10 tahun sebelum diajukan gugatan untuk pertama kalinya.PP tersebut selain tidak sejalan dengan UUPA tidak juga sejalan denganPs.1320 ? Ps.1337 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dimanamerumuskan ketentuan yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya,karena perjanjian atau ikatan adalah batal jika tidak terjalin kesepakatanantara kedua belah pihak atau karena adanya suatu kesalahan atau paksaandidalamnya. Dengen demikian PP ini tidak dapat dilaksanakan secaraeffektif sebagaimana peraturan ini tidak diindahkan oleh hakim dalampraktek peradilan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan kasus tersebut

---

ABSTRACTGlobally, there are two kinds of publication systems in the implementation of the first land registration, which are, negative publication system and positivepublication system. Indonesia is the country that selects negative publicationsystem in the implementation of its land registration, as it can be seen fromArticle 19 of Act Number 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian or alsoknown as the Agrarian Basic Law (Undang Undang Pokok Agraria /UUPA).Even though Indonesia does not purely practice negative publication system, the protection principle of the actual rights holder is the main concept of thenegative publication system. This negative publication system is influenced bynemo plus juris basis in which a person cannot transfer anything more than what he has. In UUPA, more detail setting concerning land registration is stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration that is a complement of the Government Regulation No. 10 of 1961 on LandRegistration. Method used in this research is normative literature research. Theaim of this research is to conduct a comparative study between the Government Regulation No. 10 of 1961 and Government Regulation no 24 of 1997, which result connects the testing on consistency of negative publication system in the implementation of first land registration. It is found that there is no consistency in Government Regulation no 24 of 1997 with negative publication system that is applicable Indonesia. As it can be seen from the decision in disputes case of overlapping land rights in ex Mabes TNI Complex raised in the research. Judgein court cannot run formulation of Article 32 clause (2) of the GovernmentRegulation no 24 of 1997, surprisingly, he cancels Use Rights Certificate whichis although it had already issued approximately more than for 10 years before itis filed a lawsuit for the first time. in addition to The Government Regulationthat does not in line with UUPA, it also does not in line with Article1321 ?Article 1337 of Indonesian Civil Code to formulate the provisions protecting theactual right holders, it is because agreement or bonding shall be canceled if there is no agreement exists between the parties or because the existence of a fault or force therein. Therefore, this Government Regulation cannot be implemented effectively as this rule was ignored by the judge in the judicial practice, it can be seen in the decision of the case"

"ABSTRAKBerdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan bahwa untuk menjaminkepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PeraturanPemerintah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk mendapatkan alat buktiberupa sertipikat agar pemegang hak atas tanah tersebut memiliki bukti yang kuatatas tanah yang dimilikinya dan mendapatkan kepastian hukum dan perlindunganhak mereka atas tanah tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan ternyataberbeda, terbukti dari adanya kasus sengketa tanah dalam tesis ini dimana 253(dua ratus lima puluh tiga) pemegang sertipikat Hak Milik atas tanah bekas tanahpartikelir mendapatkan gugatan dari pihak yang merasa sebagai pemegang hakatas tanah yang sah. Sistem publikasi di Indonesia yang menganut sistempublikasi negatif yang mengandung unsur positif dan sertipikat yang mempunyaidua sisi yaitu sebagai bukti kepemilikan dan sebagai bentuk keputusan yangbersifat penetapan, membuat para pemegang sertipikat hak atas tanah senantiasaakan memperoleh kemungkinan untuk digugat berkenaan dengan keabsahantersebut. Dengan demikian perlu dilakukan penerapan lembaga rechtsverwerkingdalam sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2)PP 24/1997 sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut.

---

ABSTRACTPursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1960 concerning BasicAgrarian Law is stated that in order to ensure legal certainty, the government holdland registration throughout the territory of the Republic of Indonesia inaccordance with the provisions stipulated by Government Regulation.Government Regulation No. 24 of 1997 stated that the land registration aims toobtain a certificate that evidences the holder of the rights to the land have strongevidence on the land that he has and get legal certainty and the protection of theirrights to the land. In fact, as evidenced by the presence of land disputes in thisthesis in which 253 ( two hundred and fifty three ) the holder of the certificate ofland freehold ex-private land to get a lawsuit from those who feel as holders oflegal rights to the land. Publication system in the Indonesia which adopts thenegative publicity that contains positive elements and a certificate that has twosides those are as a proof of ownership and as a form of decision which is thedetermination, making the certificate holders of land rights will always obtain thepossibility to be sued in respect of the validity. Hence, rechtsverwerkinginstitutions as stipulated in Article 32 paragraph (2) Regulation 24/1997 should beapplied in the justice system in Indonesia as a way to overcome it"

"Penerapan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia sering kali menimbulkan masalah hukum, seperti sengketa pertanahan, tumpang tindihnya tanah bekas milik adat, konflik pertanahan antara pemerintah dengan swasta, ataupun konflik pertanahan antara pemerintah dengan masyarakat. Beda halnya dengan negara lain, di negara Australia misalnya, sertipikat hak atas tanah di sana merupakan alat bukti yang tidak dapat diganggu gugat atau bersifat mutlak. Hal ini disebabkan Australia menganut sistem Torrens dalam pendaftaran tanahnya. Dengan sistem ini, tidak dimungkinkan dilakukan pengubahan, kecuali apabila sertipikat yang dihasilkan tersebut diperoleh dengan cara pemalsuan atau dengan penipuan. Penelitian menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian bahwa penerapan sistem publikasi positif di Indonesia perlu untuk segera dilakukan guna dapat menjamin kepastian hukum pemegang hak atas tanah, namun tetap harus melalui berbagai macam penyesuaian dan persiapan, seperti halnya sumber daya manusia dan teknologi yang akan diterapkan dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia ke depannya.

---

The implementation of a negative-positive publication system in Indonesia often leads to legal issues, such as land disputes, overlapping of customary land, land conflicts between the government and private entities, or land conflicts between the government and the community. In contrast, in other countries, such as Australia, land certificates serve as indisputable and absolute proof. This is because Australia follows the Torrens system in its land registration. With this system, changes are not possible unless the resulting certificate is obtained through forgery or fraud. The research used a doctrinal research method with a comparative approach. The findings suggest that the implementation of a positive publication system in Indonesia is necessary to ensure legal certainty for landholders but requires various adjustments and preparations, including human resources and technology."