Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini menganalisis apakah penggunaan sertifikasi halal untuk produk pangan impor sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat dijadikan sebagai alasan public moral dalam Pasal XX a GATT dan menganalisis mengapa ketentuan kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dianggap melanggar ketentuan Agreement on Technical Barriers to Trade Perjanjian TBT . Hasil penelitian dengan metode yuridis normatis menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikasi halal untuk produk pangan impor sebagaimana diatur dalam UUJPH dapat dijadikan sebagai alasan public moral sesuai Pasal XX a GATT apabila diikuti dengan 2 dua syarat yaitu syarat provisional justification yang terdiri dari pemenuhan public moral dan necessity test dan memenuhi syarat chapeau Pasal XX GATT dan kewajiban sertifikasi halal Indonesia yang diatur oleh UUJPH dianggap melanggar ketentuan Perjanjian TBT karena sifatnya yang mandatory mengakibatkan adanya dampak yang jauh lebih merugikan terhadap produk impor pada pasar produk pangan halal. Hal ini berbeda dengan kebijakan sertifikasi halal Malaysia yang sifatnya merupakan sukarela. Kebijakan sertifikasi halal secara voluntary dapat menjadi anternatif yang lebih tidak menciptakan hambatan perdagangan namun dapat tetap memberikan kontribusi dalam memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal tanpa mengurangi pentingnya sertifikasi halal.

---

ABSTRACTThis study analyzes whether the public moral exception in Article XX a GATT is applicable to the use of halal certification for imported food products under Indonesias Halal Product Assurance Law and whether Halal Product Assurance Law is consistent with the Agreement on Technical Barrier to Trade. A comparison between Indonesias and Malaysis Halal Product Assurance Law will be provided for a more comprehensive views. This study concludes that halal certification can be considered as a public moral according to Article XX a GATT if it pass 2 two requirements which are the provisional justification consisting of compliance with public moral and necessity test and the cheapeu of Article XX GATT test. Halal Product Assurance Law is considered inconsistent with the Agreement on Technical Barrier to Trade due to its mandatory nature. This is in contrast with Malaysias halal certification policy which is voluntary. Voluntary halal certification can be considered as an alternative because with a voluntary nature it is less restrictive without diminishing the importance of halal certification itself. "

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kepatuhan pajak yang dipaksakan. Hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini lebih fokus membahas peraturan mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang menunjukkan kewenangan otoritas pajak, seperti perubahan peraturan dan pembuatan peraturan baru. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, salah satunya dengan cara meningkatkan pelaporan SPT setiap tahunnya. Untuk mencapai kepatuhan pajak sukarela, pemerintah harus mulai membahas aspek psikologi-sosial, salah satunya adalah kepercayaan. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan dan faktor determinannya yang dilakukan di DKI Jakarta. Dalam penelitian ini akan dilihat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan serta determinan yang bisa mepengaruhi kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan di DKI Jakarta berada pada taraf yang tinggi. Selain itu juga ditemukan bahwa faktor determinan yang mempengaruhi hal tersebut adalah treatment factors (pelayanan yang baik dan kemampuan otoritas pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakan wajib pajak) dan legitimacy factors (tindakan otoritas pajak yang bebas dari tindak pidana korupsi dan transparansi pengelolaan pajak)

---

ABSTRACT

This thesis is motivated by forced tax compliance. This happened because the current government is more focused on discussing regulations regarding tax provisions that show the authority of the tax authority, such as changes in regulations and the making of new regulations. The government continues to strive to improve tax compliance, one of which is by increasing annual SPT reporting. To achieve voluntary tax compliance, the government must begin to discuss the psychological-social aspects, one of which is trust. This study discusses the level of public trust in the tax authority and its determinant factors carried out in DKI Jakarta. In this study, public trust in the tax authority and the determinants that can influence public confidence in the high tax authority will be seen. This research is quantitative research with descriptive design. The results of the study found that the level of public confidence in the tax authority in DKI Jakarta was at a high level. In addition, it was also found that the determinant factors that influence this are treatment factors (good service and ability of the tax authority in fulfilling taxpayer tax obligations) and legitimacy factors (actions of tax authorities that are free from corruption and transparency in tax management)."