Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pungutan merupakan salah satu masalah sosiolinguis_tik yang telah banyak dikaji orang. Itu karena masalah pungutan erat kaitannya dengan komunikasi manusia. Pu_ngutan atau sera-pan bisa berupa kata, kelompok kata (kalimat) , istilah atau unsur-unsur bahasa asing lain_nya.Suatu bahasa dikatakan memungut atau menyerap unsur_-unsur dari bahasa lain, apabila bahasa tersebut secara sengaja atau tidak telah menggunakan unsur-unsur asing asing itu di dalam kegiatan berbahasanya. Orang-orang yang memiliki kemampuan berbahasa lebih dari satu inilah yang disebut sebagai dwibahasawan (Samsuri, 1987:55). Gejala pungutan bagi Para ahli bahasa sudah dianggap sebagai gejala yang wajar terjadi pada. semua bahasa yang masih hidup, artinya bahasa itu masih dipergunakan oleh para penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Jawa, sebagai salah satu bahasa di Indonesia yang mempunyai jumlah penutur mayoritas. Oleh sebab itu, anabila penelitian mengenai pungutan dalam bahasa Indonesia telah banyak dilakukan orang, lain halnya dengan pungutan dalam bahasa Jawa. Jadi, dalam konteks inilah skripsi ini dibu_at. Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana proses penyesuaian unsur-unsur bahasa asing tersebut. Se_hingga nantinya dihasilkan suatu kesimpulan mengenai bunyi_-bunyi apa saja yang mengalami perubahan. Untuk mengumpulkan kata-kata pungutan tersebut, penu_lis menggunakan beberapa kamus Jawa, di antaranya kamus Baoesastra Djawa karya W.J.S. Poerwadarminta. Alasan pe_milihan kamus ini yakni karena. Dari sekian banyak kamus bahasa Jawa yang ada, kamus inilah yang memuat paling ba_nyak kata pungutan. Selain itu, kamus ini pun langsung me_nyebutkan sumber kata pungutan tersebut. Untuk meneliti gejala penyesuaian kata pungutan itu, digunakan metode penelitian deskriptif struktural, yaitu dengan membandingkan struktur fonem bahasa Belanda dengan bahasa Jawa, dan kemudian dicari fonem-fonem tertentu yang mengalami penyesuaian. Ternyata dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kata-kata pungutan yang berasal dari bahasa Belanda ini paling tidak telah mengalami tiga (3) proses penyesuaian fonem, yakni penggantian fonem, penambahan fonem dan penghilangan atau pelesapan fonem."

"Pemungutan kata dari suatu bahasa ke bahasa lain ada_lah masalah biasa karena bahasa itu senantiasa berkembang sebagaimana halnya pikiran manusia. Dengan kata lain, bahasa itu hidup. Bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Malayu juga salah satu bahasa yang hidup. Ciri Bahasa hidup ialah terus tumbuh dan berkembang. Perkembangan bahasa Indonesia tampak terutama dalam segi kosakatanya. Unsur kosa kata yang terpungut masuk dalam bahasa Indonesia bukan saja dari bahasa-bahasa yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa Indonesia, yang dikenal dengan-bahasa daerah, akan tetapi juga dart bahasa asing, seperti bahasa Sansekerta, Arab, Belanda, Inggris. Pemakaian kata dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing disebut pemungutan. Pemungutan adalah salah satu faktor yang ikut menentukan perubahan bahasa, dan yang menyebabkan adanya pungutan itu adalah adanya kontak bahasa dengan bahasa-bahasa lain balk yang sekerabat maupun yang tidak sekerabat..."

"Setelah meninjau pemungutan unsur-unsur dari bahasa Belanda, baik dari segi fonologi maupun morfologi, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dari segi fonologi ternyata bahwa: a. Dengan adanya pengaruh bahasa asing pada umumnya dan bahasa Belanda pada khususnya, bahasa Indone_sia mengenal beberapa fonem baru. Penyerapannya disesuaikan dengan sistem fonologi bahasa Indone_sia. Di samping itu dikenal pula grafem yang di_serap sebagai alograf suatu fonem. b. Selain beberapa fonem baru, bahasa Indonesia juga mengenal adanya gugus konsonan, baik gugus konso_nan pravokal maupun gugus konsonan pascavokal. Sehubungan dengan yang sudah disebut dalam sub a di atas, dengan dikenalnya sejumlah fonem dan grafem baru melalui pengaruh bahasa Belanda bahasa Indonesia mudah menyerap sejumlah istilah ilmiah dan istilah internasional. Dari segi morfologi dapat disimpulkan bahwa: a. Kosa kata bahasa Indonesia diperkaya penyerap_annya disesuaikan dengan sistem morfologi bahasa_"

"In meiner Arbeit geht es um die Entlehnungen der Worter und ich beschrankte das Problem nur uber die Fremdwroter and Lehnworter aus dem Lateinischen. In folgenden Sprachperioden ist der lateinische Einflul_ auf den germanischen Wortschatz besonders gro_ (1) die Romerzeit 1-4 Jh. die erste lateinische Welle (2) die Zeit der Christianisierung 4 - 8 Jh. die zweite lateinische Welle (3) das zeitalter des Humanismus, Ende des 15 - 16 Jh. die dritte lateinische Welle (4) 19 - 20 Jh. Internationalismen aus lateinischen und griechischen Wortstammen. Jede Periode hat verschiedene Merkmale, die in Romerzeit entlehnt wurden, vor allem die Ausdrucke des praktischen alltaglichen Lebens. Die Worter, die aus der Zeit der Christianisierung entlehnt wurden, sind die Worter des christlichen Lebens. Die Lehnworter, die aus Humanistenzeit stammten, sind Worter, die in der katholischen Kirche benutzt wurden und aus der Bereichen,die fur die Humanisten sehr interessant waren. Die aus 19 - 20 Jh. stammenden Lehnworter werden in deutsche Sprache ibernommen, well es Bedurfnisse gibt, um neue Fachvokabular fur Wissenschaft and Technik zu bilden. Diese Lehnworter verbreiteten sich international (Internationalismen). In dieser Arbeit mochte ich analysieren, wie die Lateinischen Lehnworter in die deutsche Sprache verandern. Die lateinishen Lehnworter, die aus Ramerzeit und die Zeit der Christianisierung stammten, Lautveranderungen haben and ins Deutsch angepa_t sind. Die lateinische Lehnworter, die aus dem zeitalter des Humanismus and 19 - 20 Jh stammten, haben keine Lautveranderungen, aber die Endung der Worter ins Deutsch angepa_t sind."

"Skripsi ini mengangkat masalah pembentukan kata pungut bidang ekonomi bahasa Rusia yang terbentuk pada masa pasta perestroika dan glasnost. Teori yang dipakai dalam proses pemungutan kata pungut berdasarkan teori Bynon, Bloomfield, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Sedangkan dari segi pembentukan kata dalam bahasa Rusia berdasarkan teori Popov, Svedova, dan Sazonova. Tujuan penulisan adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai cara pembentukan kata pungut bahasa Rusia dari bahasa asing, khususnya dalam bidang ekonomi, yang dipungut pada masa pasca perestroika dan glasnost. Sumber data yang dipakai sebagai bahan analisis diambil dari kamus Onepamuexbiu Cnoeapa / Operativnyj Slovar'/ `Kamus Operati f yang disusun oleh N.G. Komlev, yang berjumlah 145 kata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembentukan kata pungut bidang ekonomi bahasa Rusia berlaku pula proses pemungutan kata secara adaptasi fonologis dan morfologis_ Dalam pemungutan kata secara adaptasi morfologis, digunakan analogi pembentukan kata bahasa Rusia dan munculnya bentuk leksiko-semantis. Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kata yang dipungut sebagai bentuk campuran antara kata pungut dan pungut terjemah. Hasil lain yang diperoleh yaitu munculnya bentuk singkatan yang dipungut secara utuh dari bahasa asing, dan bentuk ini tidak dikategorikan sebagai nomina, melainkan dianggap sebagai bentuk singkatan saja."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan sebab perubahan makna yang terjadi dalam kata pungutan Belanda dalam bahasa Melayu-Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan makna kata pungutan yang berjumlah lima puluh butir, dengan makna dalam bahasa Belanda. Adanya kata pungutan Belanda dalam bahasa Indonesia disebabkan oleh kontak bahasa. Di samping itu ada faktor lain, yaitu faktor sosial, ekonomi, psikologis dan kesejarahan. Kata pungutan secara sederhana terbagi dua, yaitu kata pungutan yang lama sekali tidak berubah, dan kata pungutan yang berubah pada tataran fonologi, raorfologi, sintaksis dan semantik. Perubahan makna kata pungutan disebabkan oleh faktor kebahasaan dan faktor luar kebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup faktor morfologis, sintaktis dan pragratis. Faktor luar kebahasaan mencakup faktor social, ekonomi, psikologis dan kesejarahan. Akibat dari perubahan makna adalah pergeseran konotasi, pergeseran makna, penyempitan makna dan perluasan makna. Saya dapat menyimpulkan bahwa pemajasan adalah bagian dari perluasan dan penyempitan makna. Hal itu terjadi karena akibat perubahan makna, yaitu perluasan dan penyempitan makna bersilangan dengan pemajasan. Dengan metonimi makna kata odol dan oplet selain merek barang, bertambah maknanya menjadi 'pasta gigi' dan 'nama salah satu kendaraan umum di Jakarta'. Demikian pula dengan sinekdoke. Kata Be1anda maknanya meluas jika diartikan sebagai 'orang kulit putih', namun di sisi lain, jika diartikan sebagai 'tim sepak bola Belanda maka kata Belanda mengalami penyempitan makna. Dengan metafora makna kata pun bisa bertambah, seperti pada kata korsletitig dan katrol. Selain mempunyai arti harfiah, kedua kata itu juga mempunyai arti kiasan. Sebuah kata bisa mengalami beberapa perubahan makna, misalnya kata kompeni yang mengalami pergeseran konotasi dan perluasan makna. Kata -etor di satu pihak adalah contoh eufemisme dan di pihak lain metafora. Hal itu terjadi karena perubahan makna kata pungutan tidak hanya dapat disebabkan oleh satu faktor, tetapi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor."

"

Aturan pidana perpajakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum memberi penegasan terkait pengenaan sanksi pidana perpajakan. Hal ini menimbulkan diskresi yang besar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang bertugas mengawasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan aturan penegakan hukum perpajakan khususnya dalam tindak pidana perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan Wajib Pajak yang diilustrasikan sebagai PT ABC yang ditindaklanjuti sebagai perbuatan pidana dan menganalisis kesesuaian praktik penanganan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Perbuatan PT ABC didasarkan pada perbuatan yang tercantum di dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP. Namun, dalam perkembangannya, terdapat putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang mengakibatkan perubahan kepemilikan PT ABC. Selanjutnya dilakukan analisis atas penanganan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus serta unsur-unsur pidana dalam UU KUHP. Hasil penelitian ini adalah perbuatan PT ABC merupakan pelanggaran pidana perpajakan meskipun terdapat perubahan direksi. Selain itu, penanganan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Khusus telah sesuai dengan aturan UU KUP. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur pidana, maka perbuatan PT ABC telah memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana UU KUHP.

 

---

The criminal tax regulation in General Provisions and Tax Procedures (KUP) has not provided any confirmation regarding the imposition of tax criminal sanctions. It caused discretion for Directorate General of Taxes (DJP) as tax regulator in Indonesia. This research is focused on the implementation of tax law enforcement regulations especially in tax crime and was conducted using qualitative descriptive approach. This study aims to determine the actions suspected as criminal act by taxpayers illustrated as PT ABC and analyze the suitability of procedural actions conducted by Jakarta Special Regional Tax Office. The act of PT ABC is classified as tax crime as stated on the Article 39 (1) of the KUP Law. Through the process, there is result of Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU) that change the ownership of PT ABC. The next analysis is the implementation of tax law by Jakarta Special Regional Tax Office which is related to criminal elements in the KUHP Law. The results of this study are PT ABC is strongly indicated to have committed a tax crime although there is a change of ownership. Beside that, the actions taken by the Jakarta Special Regional Tax Office are in accordance with the KUP Law. In relation to criminal elements, the actions of PT ABC have fulfilled criminal elements in KUHP Law.

 

"

"Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

Designation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews.

The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap pelaksanaan Potong Pungut atas penghasilan persewaan tanah dan atau bangunan di PT X, sebuah perusahaan property yang pokok usahanya adalah persewaan gedung perkantoran. Analisis mencangkup pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X serta kendala-kendala yang dihadapi oleh PT X dalam pelaksanakan PPh Potong Pungut tersebut dikaitkan dengan konsep withholding tax system serta langkah-langkah tax planning yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan pelaksanaan PPh Potong Pungut atas penghasilan PT X terkait Biaya Sewa, Biaya Servis dan tagihan-tagihan lain sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memenuhi unsur-unsur tax planning. Unsur tax planning yang dimaksud antara lain adalah: PT X telah paham dan berusaha untuk memahami ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan jenis usahanya, yaitu persewaan tanah dan atau bangunan; selain itu PT X selalu berupaya memastikan pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan PPh atas penghasilannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan formal maupun material. Namun melihat kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kewajiban Potong Pungut atas penghasilannya, PT X dinilai masih belum memiliki Manajemen Pajak yang sempurna dalam melaksakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

---

This thesis discusses the analysis of the implementation of Withholding Tax on rental of land and buildings income in PT X, a property company whose business is the rental of office buildings. The analysis covers the implementation of the withholding tax on PT X’s income tax and the constraints faced by PT X in the implementiation associated with the concept of withholding tax system and the steps of tax planning that was done by the companies when facing the constraints. This study used a qualitative approach, and is a descriptive study. The results of this study is to find how the withholding tax implementation of the income tax on PT X’s income related with Rental Charges, Service Charge and Other Charges are in accordance with the tax regulations and the elements of tax planning. Element of tax planning is among include: PT X has understood and tried to understand the provisions of existing tax law, especially with regard to the type of their business, land and or buildings rental; besides PT X always tries to ensure the implementation and collection of income tax withholding obligations above his income has been conducted in accordance with the formal and material. But look at the constraints faced, PT X assessed still do not have a perfect Tax Management in fulfilling their taxation rights and responsibility.

"

"ABSTRAKPT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payrollservices. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukanmelalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan menelitiefektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotordan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepadakemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang.Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas danbeban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaanpajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajakyang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitianbersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapatdari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif danacceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidakbertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuandan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagihke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untukmeningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlumenyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkutklausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACTPT.Z as a service company has business activities that are closely related topayroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly donethrough the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct andcollect taxable taxes.The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholdingtax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted ongross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more tothe company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring theeffectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden.The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of thisacceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer whichmeans that it fit with the applicable taxation rules.This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinionsfrom the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation.The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable,with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory toapplicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is abusiness risk with relating of the difference Suggestion of increasingeffectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepareeditorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the termsof gross up of PPh 21 by using tax allowance."