Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

---

Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjianpengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok.Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa denganapa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya sajaberbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengandesain analitis. Hasil penelitian menyarankan perlu dibuat sebuah Memory ofUnderstanding antara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan NotarisIndonesia, Badan Pertanahan Nasional, Mahkamah Agung dan KementrianHukum dan HAM RI terkait peralihan hak atas tanah yang didasari atas aktapengikatan jual-beli; Perlu diadakannya suatu pelatihan bersama bagi Hakim,Notaris/PPAT, dan advokat terkait keberadaan akta perjanjian pengikatan jual-beliagar terjadi seragaman visi.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Peace Resolution That Annuls Pre ArrangementPurchasing Agreement that has been in force on a certain piece of land inmunicipality of Depok. The peace resolution has the same object with those of prearrangement purchasing agreement that has in force that being annuls, thedissimilar of such agreement and resolution is on the party in which the agreementand resolution hold. This research is descriptive analytic. The researcher suggestthat there’s need to be a Memory of Understanding between Indonesia NotaryOrganization, PPAT organization, Government entity that exercise the rights ofland, The Supreme Court and Ministry of Law and Human Rights concerning prearrangement purchasing agreement;There’s a need to establish a course groupbetween judges, Notary/PPAT, and lawyers concerningpre arrangementpurchasing agreement."

"Dalam praktiknya masih sering muncul kasus mengenai perebutan anak seperti yang ditemui dalam Putusan Mahkamah Agung No 2021/K/Pdt/2020 yang salah satu orang tuanya membawa dengan sengaja anaknya keluar dari negara tempat kediaman sehari-hari dan melanggar kesepakatan putusan perdamaian yang dibuat di luar Indonesia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama adalah mengenai keberlakuan putusan perdamaian mengenai hak asuh anak yang dibuat di luar Indonesia dan yang kedua peran Notaris tentang perjanjian pemeliharaan yang dibuat dalam akta otentik. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Penelitian ini bersifat eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menyimpulkan yaitu: pertama, status putusan yang dibuat di luar Indonesia yang bersifat constitutif dapat diakui dan dihargai, karena putusan perceraian bersifat constitutif tidak membutuhkan eksekusi, maka putusan perceraian dari pengadilan asing dapat diterima di Indonesia dan kedua, notaris dalam pembuatan akta perjanjian perdamaian dapat ditunjuk sebagai mediator yaitu sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan dan mediator yang ditunjuk para pihak di luar pengadilan yang apabila para pihak menunjuk notaris tersebut maka notaris akan membuat perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik yang setelah itu akan diajukan lagi ke persidangan untuk dikukuhkan oleh Hakim.

---

Indonesia marriage act regulate that childcare duty are obligated to both parents and cannot be eliminated even though divorce already take place.Yet, there are still many casess struggling to uphold the custody of their child as author found in the Supreme Court Decision No. 2021/K/Pdt/2020 where one of the parents deliberately take the children out of country where she reside in and neglected the conciliation decision made outside Indonesia that has been agreed and legalized by Judge in court. The problems of this research are first the position of the consiliation decision made outside Indonesia and second, the possibility of an agreement made by a notary as one resolution to the problem in regards to childcare through an authentic deeds. The method used in writing this thesis is juridical normative with the nature of analyitical explanatory. The results of its study are: first, the status of decisions made outside Indonesia can be found through article 436 RV (Reglement op de Rechtsvordering since the decision on dissolution of marriage is a constitutive verdict and does not need execution, thus the decision issued by foreign court could be recognized in Indonesia. Next, notary in this case could enact as a mediator which can be appointed by a court or appointed by the parties outside of the court,when the parties designating a notary as a mediator, notary will make the peace agreement in the form of authentic deeds and legalized by the Judge."