Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This note examines the effects of import quotas in the Stackelberg doupoly model of Baye (1992) in which a home firm is a leader and a foreign firm is a follower in the home market."

"The effort made by group of women to increase the number of women in parliament by democratic electoral mechanism wil collide with obstacles derived from political parties,both at leadership and parliament members'level...."

"Dalam rangka mendorong ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) khususnya ke negara-negara kuota, maka Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan berupa penyempurnaan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT. Kuota ekspor TPT merupakan syarat bagi eksportir untuk mengekspor TPT ke negara pengimpor sesuai perjanjian bilateral. Peranan TPT kuota yang dominan (59%) dalam ekspor TPT Indonesia pada tahun 1989, menjadi mengkhawatirkan karena cenderung menurun (32 % pada tahun 1998). Dalam periode sama kondisi ekspor TPT nasional yang juga melambat peningkatannya, bersamaan dengan krisis ekonomi nasional dan situasi pasar global, apakah dengan perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan penulisan tesis ini, akan dianalisis kebijakan peningkatan ekspor melalui perubahan sistem pengelolaan kuota ekspor TPT studi kasus pada Kanwil Depperindag DKI Jakarta. Dalam membahas permasalahan yang diteliti dilandasi dengan kerangka teori antara lain Peran Pemerintah dan Kebijakan Publik. Sedangkan metodologi penelitian menggunakan tipe eksplanasi dengan metode pengumpulan data melalui kajian dokumen dan wawancara dengan beberapa pakar/informan guna memperoleh data dan informasi untuk dianalisis dengan Uji AHP.Dari hasil analisis dapat disimpulkan dan disarankan sebagai berikut :Alokasi kuota ekspor TPT dan prosedur pengalihan kuota Tetap secara langsung, setelah perubahan sistem pengelolaannya, menjadi lebih efisien dan menjamin kepastian berusaha serta memperlancar pelaksanaan upaya peningkatan ekspor TPT. Alternatif strategi terbaik adalah kebijakan substitusi impor dengan prioritas sebesar 2.4746, jadi lebih diperlukan dibandingkan dengan alternatif pengurangan/pengakhiran proteksi secara drastis ataupun bertahap. Untuk itu debirokratisasi dan deregulasi. "

"Penulisan tesis ini dilandasi dengan rasa ketertarikan penulis terhadap permasalahan perempuan di Indonesia yang selama ini termarjinalkan dalam ruang publik. Pemilu 2004 dianggap sebagai suatu titik tolak dalam upaya merubah kondisi perempuan ke arah yang lebih baik apalagi dengan dimasukkannya sistem kuota untuk keterwakilan perempuan di DPR. Oleh karena itu, permasalahan utama dalam penelitian tesis ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan sistem kuota 30% terhadap perempuan di DPR pada pemilu legislatif 2004 di Indonesia. Selain itu penulis juga melihat faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hasil pelaksanaan sistem kuota tersebut.Tulisan ini menggunakan teori-teori yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada, seperti Teori Demokrasi Irish Marion Young, Sistem Pemilu yang dikemukakan oleh Arend Lijphart, Rekruitmen politik oleh Pipa Norris, serta teori-teori lainnya yang berkaitan erat dengan penulisan ini seperti Sistem Kuota, Representasi Perempuan, Gerakan Perempuan, dan Budaya Politik.Dengan menggunakan studi pustaka dan metode kualitatif serta analisa deskriptif, penulis menemukan bahwa pelaksanaan sistem kuota di Indonesia menuai hasil tidak seperti yang diharapkan. Faktor tidak adanya political will dari pemerintah, kurangnya komitmen partai politik terhadap isu kuota, masih kuatnya budaya patriarki di Indonesia serta gerakan perempuan yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam mengedepankan isu kuota menjadi penyebab utama mengapa sistem kuota 30% tidak terpenuhi di DPR pada Pemilu 2004 kali ini dan teori-teori yang berperspektif gender ini seperti Iris Marion Young, Pippa Norris, Anne Philips, Sonia Alvarez, dan Guida West dan Blumberg relevan dalam menjawab permasalahan tentang pelaksanaan kuota perempuan di Indonesia, meskipun Arend Lijphart sendiri tidak memberikan alternatif varian sistem pemilu lain yang mendukung upaya pemenuhan kuota ini.

---

The process of writing this thesis based on interest about women's problems in Indonesia which often delimited in public area. The legislative election in 2004 was deemed as a point to change women's condition for better life moreover with quota system inside for women representation in parliament. So, the main problem in this thesis is to see and analyze the implementation of 30% quota system for women representation in parliament at 2004 legislative election in Indonesia. This thesis also discerns about factors which had influence the output.This thesis used relevant theories to analyze the problem such as theory of democracy by Irish Marion Young, election system theory which proposed by Arend Lijphart, political recruitment by Pipa Norris, and others which interrelated between such as theory of quota system, women representation, women's movement, and political culture.By using literature study, qualitative method, and descriptive analyzed, I found that the implementation of 30% quota system reaps unexpected output like what we actually wanted. So many factors play a role such there is no political will from Indonesian government like wish less commitment from almost all political party to make this system succeed. Patriarchal culture which mixed up with bias religion interpretation made men in super ordinate so the uncoordinated women's movement is the causal factors why the implementation quota system unfulfilled in parliament. The important thing is many theories which has gender perspectives are relevant to analyze and to answer the question of the problem nevertheless Lijphart does not add more alternative variant of election system to gain women representation in parliament."

"Industri asuransi saat ini berkembang dengan pesat, seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Hal ini didukung pula dengan adanya potensi pasar di Indonesia yang cukup besar, dimana jumlah penduduk. yang besar memberikan peluang yang juga besar bagi perkembangan industri ini di masa datang. Perkembangan industri asuransi di Indonesia dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, dimana perkembangan premi bruto mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 26,08 % dan total kekayaan Industri asuransi mengalami pertumbuhan rata-rata 16,9 %. Untuk mendukung kelangsungan usahanya, perusahaan asuransi memperhatikan eksposure dari perkembangan usaha terhadap tingkat kesehatan keuangannya. Salah satu indikator kesehatan keuangan perusahaan asuransi adalah dengan melihat loss ratio perusahaan. Loss ratio yang cukup stabil akan mendorong perusahaan asuransi untuk dapat mengelola risiko dan mengembangkan usahanya. Salah satu upaya untuk menstabilkan loss ratiovadalah dengan cara melakukan pemindahan risiko kepada perusahaan reasuransi melalui mekanisme reasuransi. Secara umum dapat dikatakan bahwa laju kenaikan beban klaim cenderung lebih tinggi daripada laju kenaikan pendapatan premi. Hal ini disebabkan oleh karena perusahaan asuransi tidak dapat dengan leluasa menetapkan preminya. Untuk itu perlu kiranya dilakukan analisa trend terhadap laju pertumbuhan loss ratio dan menentukan proyeksinya. Analisa trend deret berkala terbadap loss ratio dilakukan dengan model peramalan kuantitatif linier, kuadrat dan eksponensial. Dari ketiga model tersebut dilakukan penghitungan Mean Absolute Deviation (MAD) untuk menentukan model peramalan yang terbaik. Dengan menambahkan beberapa asumsi yang diperlukan, maka basil proyeksi loss ratio dapat dipergunakan untuk menghitung proyeksi basil underwriting bersih pada berbagai metoda reasuransi. Pada perusabaan asuransi kerugian PT. ABC mekanisme reasuransi dengan metoda quota share digunakan pada asuransi kendaraan bermotor. Berdasarkan data tahun 1997 sampai dengan 2002 dan ditambahkan beberapa asumsi, maka dapat dilakukan perhitungan basil underwriting bersih-nya untuk membandingkan ke-empat metoda reasuransi yaitu : quota share, surplus, excess of loss dan stop loss. Dari basil perhitungan yang dilakukan dan basil analisa dari berbagai tolok ukur maka metoda excess of loss dianggap metoda reasuransi yang paling baik dan cocok untuk asuransi kendaraan bermotor PT. ABC. Berdasarkan basil perhitungan proyeksi underwriting bersih dengan proyeksi loss ratio pada asuransi kendaraan bermotor PT. ABC diketahui bahwa pilihan terhadap metoda excess of loss sebagai metoda reasuransi tetap lebih baik dan cocok untuk asuransi kendaraan bermotor PT. ABC daripada metoda quota share. "

"Maize import quota is an important trade policy to achieve maize self sufficiency. However, not long after the enactment of maize import quota, the effectiveness of this policy is being questioned. Thus, this thesis aims to analyze the effectiveness of maize import quota implementation from the supply and demand side. This study uses 2SLS method to examine the increase in harvest area and wheat imports, as the substitute for maize. The results show that the implementation of maize import quota has a positive effect to maize production. However, maize import quota has a significant influence on increasing the wheat import demand.

---

Kuota impor jagung ialah kebijakan perdagangan yang penting untuk mencapai swasembada jagung. Namun, tidak lama setelah implementasi dari kuota impor, efektivitas dari kebijakan ini diragukan. Oleh sebab itu, skripsi ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas dari kebijakan kuota impor jagung dari sisi permintaan dan penawaran. Studi ini menggunakan metode 2SLS untuk menganalisa kenaikan dari lahan panen dan impor gandum, sebagai substitusi utama dari jagung. Hasil studi menunjukkan implementasi kuota import jagung memiliki dampak positif kepada produksi jagung. Di sisi lain, kebijakan ini memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan permintaan impor gandum."

"ABSTRAKMalaysias representation of women as parliamentarians remains one of the lowest in comparison to other Southeast Asian and global parliamentary democracies. However, when contextualized against Malaysias politics of divides and dissent starting from 1999 onward, there are some newer characteristics of womens involvement in formal politics. This paper explores the specificities of womens experience in formal politics under the one-party dominant rule of the National Front before it was defeated in the May 2018 general election. The paper questions various incidents of political transitioning from an old to a newer political regime. Processes such as the collaboration between womens civil society and formal state political actors, the cultivation of clientelist and patronage relations, and the maintenance of a cohesive multiparty coalition as a strategy for electoral advantage have all had fruitful bearings on the way the formalization of women in politics has developed. However, given the insufficiency of these developments for increasing womens representation, this paper proposes the more reliable gender quota or reserved seats mechanism as one of the considerations for gender electoral reform."

"ABSTRAKTujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan kuota yang telah ditetapkan, mampu sebagai landasan tata niaga ekspor TPT, mengetahui sejarah tata niaga internasional komoditas TPT, serta mengetahui permasalahan implementasi kebijakan kuota dan pengaruhnya terhadap peningkatan ekspor TPT. Batasan penelitian, khusus ke Eropa dengan pertimbangan bahwa setelah terbentuknya Pasar Tunggal Eropa, penulis menduga Eropa merupakan pasar yang potensial untuk ekspor TPT Indonesia. Dan khusus mengenai Kebijakan Kuota yang menjadi objek penelitian, karena ternyata harga TPT ke Negara Kuota Iebih tinggi bila dibandingkan ke Negara Non Kuota. Kebijakan perdagangan internasional Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diadakan, karena merupakan kebutuhan dalam ranggka melindungi industri dan eksportir TPT baik di Eropa maupun di Indonesia. Pada umumnya kebijakan itu merupakan intervensi pemerintah yang mengatur pembatasan dalam bentuk kuantitatif yang disebabkan kemajuan yang pesat dari industri tekstil dan produk tekstil di negara-negara berkembang. Bentuk-bentuk Kebijakan yang melandasi perdagangan intemasional TPT tertuang dalam Perjanjian Multilateral dan Bilateral. Berawal dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1948 yang mengecualikan TPT, maka kebijakan pertama yang melandasi perdagangan internasional TPT adalah Short Term Arrangement on Cotton and Textiles (STA) pada tahun 1961. Kemudian Long Term Arrangement on Cotton and Textiles (LTA) sejak tahun 1962 dan selanjutnya pada tahun 1974 Arrangement Regarding International Trade in Textiles, yang lebih dikenal dengan Multi Fibre Arrangemement (MFA). Kinerja ekspor TPT Indonesia terus meningkat, kondisi tersebut merupakan salah satu penunjang peningkatan devisa yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harus diupayakan agar kinerja itu tidak turun. Bila pada tahun 1994 ada penurunan, perlu diteliti penyebabnya dan dicarikan solusinya. Dengan data yang berhasil dihimpun, penulis menganalisis dengan metoda kuantitatif dan kualitatif serta pengkajiannya menggunakan Analisis SWOT. Dengan analisis tersebut, diharapkan Strength-nya dapat dipertahankan, bila mungkin ditingkatkan, Weakness-nya dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi, dan Opportunity-nya diupayakan untuk dicapai, serta Threat-nya harus diantisipasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Kuota mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Ekspor TPT Indonesia ke Eropa, karena dari sejarah diperoleh pengalaman bahwa tanpa ikut menanda tangani Perjanjian Multilateral maupun Perjanjian Bilateral, Pemerintah Indonesia tidak dapat melindungi industri dan eksportir TPT Indonesia yang terkena kuota global di negara pengimpor. Disamping itu, agar kuota nasional dapat terealisasi ekspornya secara optimal, maka diperlukan pembenahan dalam pengelolaan kuota serta peningkatan sikap mental dari aparat dan pelaku ekonomi yang bergerak di bidang Tekstil dan Produk Tekstil."

"Merujuk hasil Convention on the Right of Person with Disability, Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, melalui pemberlakuan sistem kuota. Namun demikian kinerja kebijakaan afirmatif ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengenali variable-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut. Adapun lokus penelitian ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Data penelitian dikumpulkan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 13 orang narasumber kunci yang berasal dari penyandang disabiliitas, apparat pemerintah, dan stakeholder lainnya. Data penelitian kemudian diolah berdasarkan prosedur analisis kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia belum efektif. Tingkat implementability kebijakan afirmatif tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sebagian dapat dijelaskan berdasarkan konsep grindle. Di luar konsep grindle, ditemukan bahwa faktor budaya, basis data, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut.

---

Referring to the results of the Convention on the Right of Persons with Disability, the Government of Indonesia then implemented an affirmative policy for persons with disabilities in the field of employment, through the implementation of a quota system. However, the performance of this affirmative policy has not shown encouraging results. This indicates a problem in its implementation. This study aims to recognize the variables that influence the implementation of the affirmative policy. The locus of this research is the Special Capital Province of Jakarta (DKI Jakarta). Research data were collected through document review and in-depth interviews with 13 key informants from persons with disabilities, government officials, and other stakeholders. The research data is then processed based on a qualitative analysis procedure. The findings of this study are that the implementation of affirmative policies for persons with disabilities in the field of employment in DKI Jakarta Province, Indonesia has not been effective. The level of implementation of affirmative policies is influenced by a number of factors which can be partly explained based on the grindle concept. Beyond the grindle concept, it was found that cultural factors, databases, law enforcement and compliance with the law are important factors that influence the implementation of the affirmative policies."