Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional Madrid Protocol yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa Madrid Protocol memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini......The focus of this study is Government planning to ratify international convention Madrid Protocol that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that Madrid Protocol itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas rencana Pemerintah untuk meratifikasi konvensi internasional Madrid Protocol yaitu suatu sistem pendaftaran merek secara internasional. Hasil penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris ini pun menyimpulkan bahwa Madrid Protocol memang memberikan manfaat bagi pemohon merek berupa biaya pendaftaran merek ke semua negara anggota konvensi yang jauh lebih murah serta, ketepatan jangka waktu pemrosesan pendaftaran. Namun, Pemerintah harus menunda rencana ratifikasi tersebut mengingat masih terdapat permasalahan lain yang menjadi fokus utama saat ini.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Government planning to ratify international convention Madrid Protocol that refers to trademark international registration system. This normative research which identified as explanatory found conclusion that Madrid Protocol itself contains benefit for the applicant of trademark registration such as low cost needed to do registration all over the state which are members of the convention also effectivity of time. But in other way, the Government have to cancelled the plan since there are still so many urgent problem need to handle first.

Abstrak :
Direksi sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar diangkat oleh para pendiri (sebelum berbadan hukum) dan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (setelah berbadan hukum), dimana Pemegang Saham dan UUPT memberikan kewenangan, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada Direksi. Dalam pelaksanaan perannya Direksi memiliki masa jabatan yang terbatas guna bertindak atas nama Perseroan Terbatas. Masa jabatan Direksi dalam UUPT ditegaskan harus tertentu, namunlamanya masa jabatan tersebut bervariasi sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan masing-masing Perseroan. Direksi yang telah berakhir masa jabatannya jika tetap menjalankan segala tugas, kewenangan dan pengurusan yang dilakukannya menjadi tidak sah dikarenakan Direksi tersebut tidak berwenang secara hukum mewakili untuk dan atas nama perseroan yang diwakilinya. Akibat hukum yang timbul atas tindakan Direksi yang telah berakhir masa jabatannyaakan menyebabkan risiko-risiko hukum di kemudian hari. Apabila dapat dibuktikan tindakan hukum yang dilakukan Direksi yang telah berakhir masa jabatannya karena semata-mata menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, maka Pemegang Saham dapat melakukan upaya terakhir yang bersifat pemulihan melalui ratifikasi guna mengesahkan atas tindakan hukum dimaksud sehingga tindakan hukum beralih menjadi tanggung jawab perseroan serta mengikat secara hukum ke dalam dan ke luar Perseroan. ...... Director of Limited Liability Company as an organ that is fully responsible for the management to the interests and objectives of the Company and to represent the company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association shall be appointed by the founders (before lawfully embodied) and by the General Meeting of Shareholders (after lawfully embodied), where the shareholders and the Company Law gives powers, duties, obligations and responsibilities of the Board of Directors. Role in the implementation of the Board of Directors has a limited tenure to act on behalf of the Limited Liability Company. The term is defined in the Company Law to be certain, but the term varies accordance with the considerations and the needs of each company. Directors whose term of office has expired if it stays running all the duties, authority and management does become invalid because the Board of Directors is not authorized by law to represent for and on behalf of the company it represents. Legal consequences arising from actions that the Board of Directors has ended his term will lead to legal risks in the future. If it can be proven legal action taken Directors has ended his term as merely performing their duties and obligations as a board member company in good faith and full responsibility, then the shareholders can do a last resort recovery through ratification in order to ratify that the above mentioned legal action which will be switched as the responsibility of the company as well as legally binding in and outside the Company subsequently.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis peran ILO dalam advokasi konvensi ILO 189 di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi kasus untuk mengaplikasikan konsepsi mengenai kebijakan internasional dalam melihat bagaimana penolakan terhadap pemerintah Indonesia terhadap isu pekerja rumah tangga khususnya Pekerja Rumah Tangga termasuk berdasarkan teori Norma International oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) di mana terdapat 3 tahapan dalsam proses pembentukan norma atau life cycle 1) norm emergence , 2) norm cascade, dan 3) Internalization untuk menganalisis proses dari tahapan advokasi norma yang dituju sehingga melatarbelakangi diterima atau tidaknya suatu kebijakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia menolak dalam ratifikasi karena penolakan terhadap beberapa pasal konvensi ILO 189 dan RUU PRT yang dirasa akan merugikan Indonesia terutama di dalam bidang ekonomi dan devisa negara. Contohnya, perubahan undang-undang batas usia minimum pekerja rumah tangga, jaminan sosial untuk pekerja rumah tangga, dan agen ketenagakerjaan swasta. ...... This study analyzes the role of the ILO in advocating ILO Convention 189 in Indonesia. The method uses in this study is a study case to apply the conception of international policy in seeing how the Indonesian government rejects the issue of domestic worker, and refuse to ratify the convention ILO 189 which become the first global standart for domestic worker rights. Based on the theory of International Norms by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink (1998), There are 3 stages in the process of forming norms there life cycle 1) norm emergence, 2) norm cascade, and 3) Internalization to analyze the process from the stages of advocacy of the intended norm so that can be answered whether the norm is accepted to becomes a policy or rejected. The results of the discussion show that the Government of Indonesia refuses to ratify because of the rejection of several articles of the ILO Convention 189 and the Domestic worker bill which are felt to be detrimental to Indonesia, especially in the fields of economy and foreign exchange. For example, changes to the law on the minimum age limit for domestic workers, social security for domestic workers, and private employment agencies

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui legislasi nasional. Akan tetapi, produk hukum hasil ratifikasi perjanjian internasional bukan merupakan produk legislasi meskipun secara hierarki kedudukannya dikategorikan sebagai undang-undang. Hal ini disebabkan, sifat undang-undang ratifikasi itu sendiri terutama dalam hal substansi, yaitu adanya perbedaan karakteristik dengan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Atas hal itu, pengujian terhadap undang-undang ratifikasi sepatutnya tidak dapat dilakukan mengingat persoalan yang dapat ditimbulkan. 

---

This research attempts to analyze normatively the jurisdiction of Constitutional Court in doing constitutional review towards ratification act. As we know, the need of cooperation between countries is increasing significantly in variant aspects. In order to adopt and implement every single agreement that has been agreed in bilateral, regional, and multilateral level, Indonesia needs to ratify through national legislation. However, the product of ratification of international treaty is not legislation product law even though it is equally extended to the act based on hierarchy.  This caused by the nature of ratification act itself mainly in the substances area, in which comprehensively different with characteristics of common act applied.  Therefore, the examination of ratification act could not be done since it may disclose problematic decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Ratifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACT
Ratification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan Indonesia menunda ratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS merupakan salah satu bentuk kerjasama transportasi udara pada jasa angkutan udara yang perlu diimplementasi oleh negara anggota ASEAN guna mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia pada awalnya menargetkan untuk meratifikasi ASEAN MAFLAFS pada tahun 2013, namun ratifikasinya baru terlaksana pada tahun 2015. Penundaan yang dilakukan Indonesia tersebut yang menjadi pertanyaan dari penelitian ini. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, model analisa penelitian ini menggunakan teori two-level games dari Putnam. Penggunaan teori two-level games untuk melihat interaksi antara domestik dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan ratifikasi disebabkan adanya penolakan dari angkutan udara kargo nasional. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dalam rangka mendapatkan dukungan dari angkutan udara kargo nasional sehingga ASEAN MAFLAFS dapat diratifikasi.

---

ABSTRACT
This research aims to explain the reason of Indonesia for postponing ratification of ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Air Freight Services (MAFLAFS). ASEAN MAFLAFS is one form of air transport cooperation on air freight services which need to be implemented the ASEAN member countries in order to realize the ASEAN Economic Community (AEC). Indonesia initially targeting to ratify ASEAN MAFLAFS in 2013, but its ratification was finally done in 2015. The postponement that conducted by Indonesia is the question of this research. In answering the question, the analysis model of this research using two-level games theory by Putnam. The use of two-level games theory to observe the interaction between domestic and international. The result showed that the postponement in ratification was due to the refusal of national cargo air transport. The Government of Indonesia perform some strategies in order to get support from national cargo air transport so ASEAN MAFLAFS can be ratified.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih. ......This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini meneliti tentang bagaimana faktor-faktor domestik mempengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam rangka merespons dinamika situasi internasional, dengan menggunakan teori Neoclassical Realism. Situasi internasional yang terjadi pada masa itu adalah modernisasi militer yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, diintervensi oleh keempat faktor domestik, yakni persepsi pemimpin, budaya strategis, hubungan negara dan masyarakat, dan institusi domestik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun 1997-2007 , negara-negara di Asia Tenggara ndash; Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia ndash; melakukan modernisasi militer. Dibandingkan negara yang lain, Indonesia belum bisa melaksanakan modernisasi militer dengan optimal. Pada 27 April 2007 Indonesia dan Singapura sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement DCA . Perjanjian ini akan memberikan akses terhadap Singapura ke beberapa wilayah kedaulatan Indonesia untuk digunakan sebagai Military Training Area MTA . Selain itu, DCA juga memungkinkan untuk dilakukannya latihan militer bersama, pertukaran personil militer, dan pembangunan fasilitas militer Indonesia oleh Singapura. Namun demikian, DPR RI justru mengecam penandatanganan DCA dan memutuskan untuk menolak untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Satu dekade setelah DCA ditandatangani, belum ada kelanjutan proses ratifikasi perjanjian pertahanan tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa DCA merupakan bentuk external balancing yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap modernisasi negara-negara di Asia Tenggara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah Indonesia untuk melakukan external balancing gagal dikarenakan oleh empat variabel perantara, yakni persepsi DPR RI, budaya strategis, hubungan negara masyarakat, dan institusi domestik.

---

ABSTRAK
This thesis examines how domestic factors influence the direction of Indonesian foreign policy in order to respond to the dynamics of the international situation using the Neoclassical Realism theory. The international situation occurring during that period was the military modernization that occurred in Southeast Asia, which was interfered by the four domestic factors, namely leader 39 s perception, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions. Within ten years 1997 2007 , countries in Southeast Asia Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, and Indonesia implementing military modernization. Compared to other countries, Indonesia has not been able to carry out military modernization optimally. On April 27, 2007 Indonesia and Singapore agreed to sign a Defense Cooperation Agreement DCA . This Agreement will grant Singapore access to several sovereign territories of Indonesia as a Military Training Area MTA . In addition, the DCA also allows for joint military exercises, military personnel exchanges, and the construction of Indonesian military facilities by Singapore. However, the DPR RI House of Representatives criticized the signing of the DCA and decided to refuse to ratify it. Up to a decade after the DCA was signed, there has been no continuation of the ratification process of the defense agreement. This paper argues that DCA is a form of external balancing by the Indonesian government towards the military modernization of countries in Southeast Asia. The results of this study indicate that the Indonesian government 39 s attempts to perform external balancing failed due to four intermediate variables, namely the perception of DPR RI, strategic culture, state and society relations, and domestic institutions.