Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Referendum kemerdekaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sebuah komunitas bangsa dalam memperjuangkan pengakuan terhadap identitasnya. Dari berbagai referendum kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-21, hampir seluruhnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan dari angka voter turnout di atas mayoritas, kecuali referendum kemerdekaan Catalunya pada tahun 2017. Sejak tahun 2000-an, dinamika dan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi antara Catalunya dengan Spanyol memunculkan tuntutan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Kampanye kemerdekaan yang diorganisasi di tingkat akar rumput maupun elite akhirnya berujung pada penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober 2017 oleh Pemerintah Otonom Catalunya. Namun, referendum tersebut hanya dihadiri oleh 43% dari seluruh pemilih sah. Penelitian ini mendalami alasan rendahnya angka turnout dalam referendum tersebut dengan menggunakan tesis Máiz tentang faktor-faktor politik dalam mobilisasi nasional dan etnis. Penelitian ini menemukan bahwa prakondisi etnis dalam gagasan tentang bangsa Catalunya digunakan oleh massa dan dimanipulasi oleh para elit yang mencari dukungan elektoral dalam berbagai pemilu tingkat regional. Hubungan dua arah yang saling mempengaruhi di antara keduanya membantu melebarkan peluang politik gerakan pro-kemerdekaan. Namun, kampanye pro-kemerdekaan tersebut hanya populer di kalangan masyarakat yang memang mendukungnya. Sebagian masyarakat lain menjadi silent majority yang tidak melihat insentif material dengan kemerdekaan Catalunya sebagaimana dikampanyekan oleh massa dan para elite politik.

---

An independence referendum has become one of the mechanisms employed by a national, historic minority to achieve recognition of their identity. Since the 21st century, generally all independence referendums saw a high number of voter turnout except the peculiar case of the Catalan independence referendum in 2017. Catalonia has seen social, political, and economic tensions with the Spanish government which have escalated a greater demand for autonomy and independence since the 2000s. Independence campaigns were organized and sustained for years at the grassroot and elite level and culminated in the October 1st independence referendum by the Catalan Autonomous Government. The referendum, however, only saw the participation of 43% of the total eligible voters. Utilizing Máiz’s thesis on political factors in explaining the ethnic and national mobilization, this research seeks to explain the low turnout number of the Catalan referendum. This research found that the ethnic preconditions of the Catalan nation is used by the masses and manipulated by elites who pursued electoral support in regional elections. The two-way relationship between pro-independence masses and the political elites influenced each other and helped broaden the movement’s political opportunity. However, the pro-secession campaign was only popular among the population who support it, while the rest of the Catalan people became a silent majority who did not see the material incentive of declaring an independence as promoted by the other group and politicians."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi perbandingan politik yang menggunakan dua studi kasus, yaitu Timor Timur dan Skotlandia, keduanya merupakan wilayah subnasional dari sebuah negara induk Indonesia dan United Kingdom (Inggris). Dengan menggunakan metode Most Similar Systems Design (MSSD) dan analisis contrast of context, penelitian ini akan membahas faktor-faktor penyebab fragmentasi identitas nasional yang terjadi di kedua wilayah, dan bagaimana perbedaan faktor penyebab tersebut memberikan dampak dalam referendum kemerdekaan Timor Timur tahun 1999 dan Skotlandia tahun 2014. penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional di Timor Timur merujuk kepada proses pembentukan identitas nasional oleh negara induk dari MacIver (1999). Pertama, kebijakan pendidikan yang top-down; kedua, maraknya praktik korupsi hingga melemahkan pembangunan ekonomi secara signifikan; dan ketiga, meluasnya praktik teror kekerasan yang disertai kebuntuan penyelesaian konflik secara damai. Dalam kasus Skotlandia, terdapat pula tiga faktor yang menyebabkan fragmentasi identitas nasional. Pertama, kebijakan devolusi yang mengatur pembagian wewenang antara pusat dan daerah; kedua, kebijakan tentang kewarganegaraan serta tata kelola wilayah perbatasan yang memudahkan mobilitas penduduk antar wilayah; ketiga, kebijakan ekonomi yang menegaskan peran negara induk Inggris sebagai welfare state. Dampak dari perbedaan faktor tersebut dijawab melalui melalui temuan perbedaan orientasi masyarakat kedua wilayah, dimana sikap masyarakat Timor Timur pada referendum 1999 mayoritas menginginkan merdeka dari Indonesia, sementara penduduk Skotlandia pada referendum 2014 ingin tetap menjadi bagian dari Inggris.

---

This research is a comparative politics study that uses two case studies, East Timor and Scotland, which are a subnational region of a parent state, Indonesia and the United Kingdom (UK). Using Most Similar Systems Design (MSSD) comparative method and contrast of context analysis, this research will discuss the factors causing the fragmentation of national identity that occurred in the two regions and how these different factors impacted the 1999 East Timorese independence referendums and 2014 Scottish independence referendums. The finding showed three main factors causing the fragmentation of national identity in East Timor, referring to the process of national identity formation by the parent state as the consequences of the political environment by MacIver (1999). First, top-down education policy; second, the rampant corruption practices have significantly weakened economic development; and third, the widespread practice of violent terror followed by a deadlock in conflict resolution by peaceful means. In the case of Scotland, three factors also cause the fragmentation of national identity. First, the devolution policy that regulates the division of authority between the central and the local government; second, a policy on citizenship and border area management that facilitates the mobility of the population between regions; third, economic policies that emphasize the role of the UK as a welfare state. The impact of these different factors is answered by finding in the orientation differences of the people in these two regions, where the attitude of the people of East Timor in the 1999 referendum was the majority wanting independence from Indonesia, while the Scottish population in the 2014 referendum wanted to remain part of the UK."