Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konteks reformasi regulasi secara tepat menjadi penting untuk menunjang agendareformasi birokrasi di Indonesia. Eksistensi regulasi di Indonesia saat ini tidak terlepasdari isu tumpang tindih yang tidak menjamin kepastian hukum terutama di sektorpertambangan, mineral, dan batu bara. Adapun hal ini dapat dibenahi melalui strategireformasi regulasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, skripsiini bertujuan untuk menganalisis regulatory reform pada sektor pertambangan, mineraldan batubara di Indonesia menggunakan konsep Modern Mining Code yangdikembangkan oleh Nguyen, Boruff & Tonts (2019). Penelitian ini menggunakanparadigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melaluiwawancara mendalam dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwaregulatory reform pada sektor pertambangan, mineral, dan batubara telah memberikanbeberapa manfaat mengenai kepastian investasi, hukum, dan simplifikasi permasalahanyang ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan hanya terdapat 5 indikator yangtidak sesuai dengan regulatory reform perspektif modern mining code yaitu Foreignexchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts on localpeoples, Address indigenous issues, dan Stipulate rights of regulatory authority,sedangkan 24 indikator sisanya dari 10 dimensi yang ada pada teori Modern Mining codesudah sesuai dan terakomodir pada upaya regulatory reform sektor mineral dan batubara.

---

The proper context of regulatory reform is important to support the bureaucratic reform

agenda in Indonesia. The existence of regulations in Indonesia today is inseparable from

overlapping issues that do not guarantee legal certainty, especially in the mining, mineral,

and coal sectors. This can be addressed through a regulatory reform strategy as an effort

to achieve national goals. Therefore, this thesis aims to analyze regulatory reform in the

mining, mineral, and coal sector in Indonesia using the Modern Mining Code concept

developed by Nguyen, Boruff & Tonts (2019). This study uses a post-positivist paradigm

with data collection techniques carried out through in-depth interviews and literature

study. Research findings indicate that regulatory reform in the mining, mineral, and coal

sectors has provided several benefits regarding investment certainty, law, and

simplification of previous problems. The research results show that there are only 5

indicators that are not by regulatory reform from the perspective of modern mining code,

namely Foreign exchange access, Elimination of political pressure, Arbitration of impacts

on local peoples, Address indigenous issues, and Stipulate rights of regulatory authority,

while the remaining 24 indicators are from The 10 dimensions in the Modern Mining

code theory are appropriate and accommodated in the regulatory reform efforts of the

mineral and coal sector."

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dalam studi kasusamandemen UUD 1945, beserta analisis penelitian kualitatif dan analisis intelijen dalampembahasannya serta berusaha mengetahui strategi yang tepat untuk menghadapi ancamanyang meliputi kelemahan-kelemahan yang diperspektifkan negatif dari hasil penelitian.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka danwawancara mendalam. Selain menggunakan analisis kualitatif dan analisis hermeneutikadalam studi pustaka juga dilakukan analisis intelijen atas ancaman yaitu melalui analisisSWOT guna menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Hasilpenelitian menunjukkan perubahan perspektif keamanan insani di Indonesia dari studikasus amandemen UUD 1945 memperlihatkan adanya perspektif negatif dan perspektifpositif dari perubahan yang terjadi. Dari temuan data hasil penelitian tersebutmemperlihatkan bahwa perspektif keamanan insani di Indonesia masih harusdikonstruksikan. Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi ancaman dariperubahan perspektif dalam hal ini perspektif negatif yaitu merebaknya individualismemenggantikan kolektivisme gotong royong dan hilangnya peran negara digantikan kuatnyasektor swasta dan pribadi maka perlu ditempuh upaya penguatan perspektif positifkeamanan insani dengan melibatkan peran negara melalui pendekatan sekuritisasi yangtepat dan pelibatan alat keamanan untuk pemenuhan keamanan insani melalui reformasiregulasi yang lebih manifest (intrinsik) dalam mengatur soal keamanan insani di dalamregulasi pemerintah

---

ABSTRACTThis thesis describes the perspective of human security changes in Indonesia in a case studyof the 1945 amendment, along with the analysis of qualitative research and analysis ofintelligence in the discussion as well as trying to find the right strategy to deal with threatsthat include weaknesses that negative views of the research results. This study usesqualitative research methods through literature and in-depth interviews. In addition toqualitative analysis and analysis of hermeneutics in literature study was also conductedintelligence analysis of threats is through the SWOT analysis in order to produceconclusions and recommendations for policymakers. Results showed changes in theperspective of human security in Indonesia from 1945 amendment case study shows anegative perspective and a positive perspective on the changes that occur. From thefindings of the research data shows that the perspective of human security in Indonesia stillhas to be constructed. The strategies used to reduce the threat of a change of perspectivein this case a negative perspective, namely the spread of individualism replacingcollectivism mutual assistance and the loss of the role of the state replaced the strength ofthe private sector and private then need to be taken efforts to strengthen the positiveperspective of human security by involving the country through an approach ofsecuritization right and the involvement of security tools for the fulfillment of humansecurity through regulatory reform is more manifest (intrinsic) in regulating the humansecurity within government regulations"

"Makalah ini mengeksplorasi perkembangan gig economy di Australia, menganalisis dampaknya terhadap model ketenagakerjaan tradisional, manajemen tenaga kerja, dan hak-hak karyawan. Dengan memanfaatkan data sekunder seperti data pemerintah dan literatur akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh sektor ekonomi yang sedang berkembang ini. Pergeseran ini, yang ditandai dengan kontrak jangka pendek atau pekerjaan lepas dibandingkan dengan pekerjaan tetap, mempunyai implikasi besar terhadap manajemen tenaga kerja dan hak-hak karyawan.

---

This paper explores the flourishing gig economy in Australia, analysing its impact on traditional employment models, workforce management, and employee rights. By leveraging secondary data such as from government data and academic literature, this study aims to present a comprehensive overview of the challenges and opportunities presented by this evolving economic sector. This shift, characterised by short-term contracts or freelance work as opposed to permanent jobs, has profound implications for workforce management and employee rights."