Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sulawesi Tengah acapkali digambarkan sebagai wilayah yang secara agamawi 'mudahtersulut', yang terletak secara geografis dan sosial di antara propinsi Sulawesi Selatan yang mayoritas Islam dengan propinsi Sulawesi Utara yang mayoritas Kristen. Bahkan, sejak awal abad keduapuluh, kolonial Belanda telah memilah penduduk dataran tinggi yang animis dan potensial untuk menjadi pemeluk agama Kristen dari penduduk dataran rendah beragama Islam. Sesudah Perang Dunia II, wilayah itu mengalami arus pemberontakan Kahar Muzakar dan Permesta dari arah selatan dan utara Sulawesi yang berkerangka keagamaan...[...] Berdasarkan temuannya bahwa persaingan-persaingan religi tidaklah terlalu penting, bahkan ada toleransi serta perkawinan campuran, dan kompetisi untuk perolehan sumberdayalah yang terjadi di antarapenduduk lama dengan pendatang baru di kota atau daerah transmigrasi, maka ia mempertanyakan sejauh manakah konflik yang terjadi merupakan konflik agama atau bahkan 'etnis'? Kemiripan dalam sejumlah aspek agama Kristen dan Islam, toleransi timbal balik ,dan kesamaan sejarah sosial-ekonomi yang umumnya kurang dinilai penting, dikaji penulisnya sebagai usaha awal untuk memahami konflik, dan sebagai sumbang saran untuk meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah di masa datang.

Abstrak :
Studi ini mengkaji aspek pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadinya konflik. Kasus yang diteliti pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Permasalahan pokok dalam kajian ini ; mengapa terjadi konflik kewenangan antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan labuh jangkar sepanjang tahun 2017-2022; dan bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pengusaha pada saat terjadi konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Dua teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini yaitu desentralisasi dan resentralisasi yang didukung oleh teori konflik politik dan resolusi konflik. Teori kedua yang digunakan yaitu teori rent seeking. Konflik antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat disebabkan oleh saling klaim, tumpang tindih regulasi, perebutan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan perbedaan kepentingan di antara pihak yang berkonflik. Posisi pemerintah pusat sangat kuat dalam konflik ini, ditandai dengan pemungutan uang labuh jangkar masih dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Di sisi lain terjadinya proses deotonomisasi/resentralisasi pada masa reformasi. Proses ini dilakukan secara legal formal dengan mengubah UU pemerintahan daerah. Kebijakan deotonomisasi/ resentralisasi semakin memperlemah bargaining power pemerintah daerah. Kegagalan daerah dalam konflik ini karena secara historis dan yuridis pemerintah pusat lebih dahulu melakukan pemungutan jasa labuh, serta faktor psiko hirarki Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kelemahan lain adalah terbatasnya keterlibatan dan dukungan publik dalam eskalasi konflik ini, sehingga yang dominan berkonflik hanya antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat. Penelitian ini menemukan lima model rent seeking yang terbangun dalam relasi pemerintah pusat dengan pengusaha labuh jangkar. Resolusi konflik dilakukan dengan cara pembagian sumber daya dan salah satu pihak mengubah prioritas tuntutan. Faktor anggaran pembangunan dan kompensasi bisnis pengelolaan labuh jangkar menjadi faktor yang dominan dalam proses negosiasi dan membangun resolusi konflik. Penelitian ini berkontribusi menjelaskan deotonomisasi di Indonesia dalam konteks desentralisasi dan resentralisasi. Studi ini berkontribusi menambahkan putaran desentralisasi di Indonesia memasuki fase ketujuh yaitu deotonomisasi/resentralisasi. Kontribusi teoritis pada teori rent seeking adalah menambah model rent seeking yang dikemukan oleh Ross dengan model keempat yaitu rent previlege. ......This study investigates the decentralization-related aspects that lead to disputes between the central government and the Riau Archipelago province government. The main issues in this study are, first, why was there a conflict in terms of authority between the Riau Province government and the central government in the ship anchor management in the archipelagic provincial waters during 2017–2022, and second, how the central government's relationship was with the business owners during this time. This research used a qualitative approach with a single embedded case study. To investigate the challenges of this research, two primary theories are used: decentralization and re-centralization, which are supported by the theory of political conflict and conflict resolution paired with the rent-seeking theory. The dispute is characterized by reciprocal claims, overlapping regulations, competition for economically valuable resources, and competing interests between both sides. However, the Ministry of Transportation and BP Batam has been collecting anchor fees over the years, referring to a quite strong central government position in this conflict. On the other hand, there was a process of deautonomization and centralization during the reform period. This process was carried out legally and formally by amending the local government law, which decreased the local government's bargaining power The province government's failure in the dispute is attributable to the fact that historically and legally, the central government has gathered anchoring services beforehand, in addition to the psycho-hierarchical factor of the governor being the subject of the central government's representation. Another problem is the lack of public engagement and support in the dispute escalation, eventually exposing dominant conflicting parties between governments. This research identified five rent-seeking models that emerged due to the interplay between the central government and anchor firms. Conflict resolution is achieved by sharing resources and shifting the priority order of demands. The development budget and business compensation for anchor management are the primary determinants of the negotiation process and dispute resolution. This study helps to understand de-autonomy in Indonesia in the context of decentralization and re-centralization. This study adds to Indonesia approaching the seventh phase of decentralization, namely de-autonomy or re-centralization. The theoretical addition to the notion of rent-seeking is to supplement Ross's rent-seeking model with a fourth model, known as rent privilege.

Abstrak :
Lima tahun pertama adalah masa penting dalam proses tumbuh kembang anak. Anak lahir dan tinggal di daerah rawan bencana (bencana alam, perang, atau konflik bersenjata) berisiko mengalami kegagalan pertumbuhan dan keterlambatan perkembangan. Penelitian ini bertujuan mengukur perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3 - 24 bulan antara yang tinggal di daerah konflik dan bukan konflik dan menganalisis korelasi tempat tinggal daerah konflik dengan pertumbuhan serta perkembangan anak usia 3 - 24 bulan. Metode penelitian secara potong lintang dilakukan di Kabupaten Poso periode Februari - Maret 2014 terhadap 40 anak usia 3 - 24 bulan di daerah konflik dan bukan konflik. Data dianalisis menggunakan kai kuadrat dan korelasi point biseral. Hasil pertumbuhan berdasarkan berat badan/panjang badan di daerah konflik dan bukan konflik, kurus berturut-turut 32% dan 2% (p<0,001), sedangkan perkembangan yang meragukan berturut-turut 30% dan 5% (p=0,006). Berdasarkan lingkar kepala pertumbuhan tidak normal masing-masing 17% dan 0% (p=0,006). Variabel perancu (jenis kelamin, pendidikan ibu, penghasilan) tidak memengaruhi pertumbuhan anak usia 3-24 bulan di daerah konflik (p>0,05), tetapi jenis kelamin memengaruhi perkembangan (p=0,010). Pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-24 bulan yang tinggal di daerah konflik lebih terganggu dibandingkan dengan yang tinggal di daerah bukan konflik. Terdapat korelasi antara tempat tinggal daerah konflik dan jenis kelamin anak dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 3-24 bulan.

---

The first five years are an important period in the development of the child. Children born and living in areas prone to disasters (natural disasters, war or armed conflict), risk of growth failure and developmental delay. This study aimed to measure the difference in the growth and development of children aged between 3 - 24 months who live in areas of conflict and not conflict and analyze correlations residential areas of conflict with the growth and development of children aged 3 - 24 months. Method of cross-sectional studies conducted in Poso regency February - March 2014 to children aged 3 - 24 months in areas of conflict and not conflict. Data were analyzed using chisquare and correlation point biseral.The results based on the growth of weight /height in conflict areas and not conflict, successive thin 32% and 2% (p<0.001), whereas the development of the doubt in a row 30% and 5% (p=0.006). Based on head circumference abnormal growth respectively 17% and 0% (p=0.006). Confounding variables (gender, maternal education, income) does not affect the growth of children aged 3 - 24 months in areas of conflict (p>0.05), but influence the development of gender (p=0.010). Conclusions growth and development of children aged 3 - 24 months who live in areas of conflict more disturbed than those living in areas not conflict. There is a correlation residential areas of conflict and gender of children with the growth and development of children 3-24 months of age.