Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Benedictus Raksaka Mahi, author
1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Devayani Saptavina, author
1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy...
351 SPJ 6:1 (2010)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Timbul Hamonangan, author
The research aims to analyze the impacts of tax compliance on regional budgeting and public welfare in East Java Province. Using the Partial Least Square (PLS) method, it considers the following variables: tax compliance, regional finance, general grant, special grant, regional expenditures, and Human Development Index (HDI). The results indicate...
Faculty of Economy, Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2012
AJ-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Aly Yusuf, author
Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan keluarnya (1) PP No. 105 Tahun 2000, (2) PP No. 108, (3) PP No. 109 Tahun 2000, (4) PP No. 110 Tahun...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13218
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arifuddin, author
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1935
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library