Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Sisri Rizky, author
ABSTRAK
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2014 bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih melalui DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perppu ini bertentangan dengan sikap...
2017
T47907
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Erfa Redhani, author
ABSTRAK
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Melalui Peradilan Khusus Desain penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia belum terintegrasi dengan baik sehingga seringkali aspek keadilan pemilu electoral justice guna untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil free and fair election belum tercapai. Padahal penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah seharusnya melihat sisi efektifitas dan...
2017
T48881
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Reza Syamsuri, author
Tesis ini meneliti tentang permasalahan Partai Golkar pada pemilihan kepala daerah 2015 di Kabupaten Gowa. Partai Golkar merupakan partai yang terkuat di Sulawesi Selatan dengan memiliki jaringan infrastruktur yang kuat ditandai dengan penguasaannya di sebagian besar jabatan di DPRD Sulawesi Selatan dan kemenangan pasangan calon yang diusung Partai Golkar dalam...
2018
T51771
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sidauruk, Averin Dian Boruna, author
Tulisan ini menganalisis penyimpangan teori kontrol sipil dalam pengisian kekosongan jabatan penjabat kepala daerah dan bagaimana idealnya pengangkatan penjabat kepala daerah tersebut harus mengutamakan supremasi sipil. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Teori kontrol sipil melihat bagaimana hubungan sipil-militer dalam penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara. Akan bersifat subjektif apabila...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Diffaryza Zaki Rahman, author
Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Haryo Sudrajat, author
Tesis ini menganalisis paradoks tidak diaturnya perlindungan pelapor pelanggaran pada Undang-Undang tentang Pemilu dan Undang-Undang tentang Pilkada. Alasannya terlaksananya pemilu dan pilkada yang demokratis sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut awasi pemilu, tidak dapat hanya diserahkan kepada Bawaslu karena berbagai keterbatasannya. Terlebih tren pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat terus mengalami...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
M Saidi Rifki, author
This research departs from the victory of President Joko Widodo's son and son-in-law in the 2020 Regional Head Election. Approximately 44% or 55 candidates of the 124 regional head candidates who have a kinship with the authorities are confirmed to win the 2020 simultaneous Regional Head Election and stroll as...
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:1 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Vidya Imanuari Pertiwi, author
Kinship politics has become an old topic of discussion in all countries that adhere to democracy, even for a democratic example country like America. The phenomenon of kinship politics is also inseparable from democracy in Indonesia. The rise of kinship politics is reflected in the implementation of the 2020 Regional...
Jakarta: Bestuurskunde, 2021
324 BES 1:2 (2021)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Eden Zarista, author
Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
