Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem administrasi pajak dalam program Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak. Kebijakan ini dilakukan oleh Pemerintah demi meningkatkan penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai, dimana dari hasil proses registrasi ulang tersebut dapat diketahui mana saja pengusaha yang sebenarnya merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib melakukan pemungutan PPN dan mana saja Wajib Pajak yang sudah tidak berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang menghambat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan PKP yang terdaftar, belum optimalnya penerimaan negara dari sektor PPN, serta untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif PKP. Implementasi kebijakan ini berjalan cukup baik, walaupun terdapat kendala yang dianggap dapat membuat kebijakan ini berjalan kurang efektif yaitu terkait dengan keterbatasan SDM dari pihak pelaksana. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar diadakan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang mungkin dapat dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan, dan Pemerintah dapat menambah kuantitas SDM yang disertai dengan kualitas yang baik untuk menunjang terlaksananya suatu kebijakan berjalan dengan efektif. ...... This study is discussed regarding the policy and tax administration systems in the Re-Registration Program of Taxable Person. This policy was carried out by the government to increase state revenues from the VAT sector, where the results of re-registration process may be known to any entrepreneur who is actually a Taxable Person who shall perform collection of VAT and any taxpayer who is not obliged to do the VAT collection. The purpose of this study was to describe the policy background, policy implementation, and obstacle factors in the implementation of the policy. This study used descriptive-qualitative approach. The results of this study are known to be the background of this policy issuance is due to the low level of compliance from Taxable Person that registered, non optimal state revenues from the VAT sector, as well as to test the fulfillment of subjective and objective from taxable Person. Implementation of this policy is going smooth, although there are problems that considered to make this policy less effective running related to the limitations of the human resources practicioner. The results of this study suggest that enhancing the service to be held that the taxpayer may be done through counseling, education, and government can increase the quantity of human resources accompanied with good quality to support the implementation of a policy to work effectively.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai manajemen krisis Public Relations yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyikapi berita bohong (hoaks) yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar dengan periode penelitian bulan Oktober hingga November 2017. Hoaks yang tersebar diantaranya adalah tentang akan adanya penyalahgunaan data, penggunaan nama ibu kandung saat registrasi, dan mempunyai tujuan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi manajemen krisis yang dilakukan Kemkominfo dalam menyikapi berita bohong yang beredar terkait dengan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian adalah Kemkominfo bersikap aktif dalam menangani krisis karena mereka langsung melakukan diskusi dengan pihak yang terkait dan langsung klarifikasi melalui berbagai media. Lalu, humas Kemkominfo belum sepenuhnya melaksanakan konsep-konsep teoritis dalam menangani krisis seperti tidak membuat batasan isu beserta dampaknya dan tidak memposisikan citra perusahaan.

---

ABSTRACT
This thesis discuss about Public Relations crisis management strategy which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy with a research period from October until November 2017. The hoaxes are about data misuse, use of biological mothers name when registering the cards, and have political goals. The goal of this research is to analyze the Public Relations crisis management strategies which have been implemented by Ministry of Communication and Information to respond about hoaxes related to the re-registration of prepaid cards policy. This research uses qualitative and descriptive approach. This research found that the Ministry of Communication and Information were active in handling the crisis because they immediately held discussions with the parties concerned and do clarification through various media. Then, Public Relations of Ministry Communication and Information has not fully implemented theoretical concepts in dealing with crises such as limit the issues and impacts, and not positioning the company image.