Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beroperasinya MRT Fase I dengan rute dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun Bundaran HI di Jakarta yang dimulai pada Bulan Mei 2019 memberikan harapan agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. MRT awalnya menerapkan tarif gratis, kemudian dikenakan tarif diskon pada bulan April 2019 dan pada tanggal 13 Mei 2019 tarif dinaikkan 100%. MRT akan dikembangkan ke fase II dan III pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Perencanaan ini membutuhkan evaluasi MRT fase I yang saat ini sedang beroperasi, untuk melihat elastisitas permintaan penumpang terhadap perubahan tarif MRT. Penelitian ini menggunakan data asal-tujuan pada jumlah penumpang yang berasal dari semua stasiun MRT Jakarta untuk melihat dampak perubahan tarif ganda pada 13 Mei 2019. Perbandingan jumlah penumpang dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah tanggal ketika tarif berubah melalui pendekatan Regression Discontinuity Design (RDD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah penumpang sebesar 11,3% yang menyiratkan elastisitas permintaan penumpang dalam jangka pendek yaitu -0,0086. Perkiraan ini menunjukkan permintaan MRT bersifat inelastis seperti yang ditemukan dalam literatur terbaru dari elastisitas permintaan angkutan rel (harga sendiri) di Australia (Litman, 2017).

---

Phase I MRT operations with a route from Lebak Bulus station to the Bundaran HI station in Jakarta starting in May 2019 give hope to reduce congestion in Jakarta. MRT applies free fare at the start of operations, then is subject to discounted rates in April and on May 13, 2019 fares are raised 100%. The development of the MRT will continue to phases II and III in 2020 to 2024. This planning requires an evaluation of the phase I MRT which is currently operating, to see the elasticity of passenger demand for changes in MRT fare. This study uses origin destination (O-D) data on the number of passengers originating from all Jakarta`s MRT (Mass Rapid Transit) stations to see the effect double fare change on May 13, 2019. It compares the passengers at time before and after the date when the fare changes with  Regression Discontinuity Design (RDD) approach. The estimates show that there was a decrease in passenger numbers by 11,3% which implies the short-response demand elasticity of 0,0086. This estimate shows MRT demand is inelastic as found in the latest literature on the elasticity of rail transport demand (own price) in Australia (Litman, 2017)."

"Kualitas udara DKI Jakarta semakin memburuk tiap tahunnya. Pemerintah DKI Jakartatelah menerapkan berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut,diantaranya Sistem Pembatasan Ganjil Genap, Program Jak Lingko, dan PengoperasianMRT. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak program dan kebijakan manajementransportasi terhadap kualitas udara DKI Jakarta. Dengan menggunakan regressiondiscontinuity design, hasil estimasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dankebijakan manajemen transportasi DKI Jakarta tidak signifikan dalam mengurangikonsentrasi polutan di DKI Jakarta. Hanya Program Jak Lingko yang signifikanmengurangi konsentrasi polutan PM2.5 sebesar -26,2% dan O3 sebesar -57,1%. Hal inidisebabkan oleh kelemahan dari mekanisme kebijakan, perilaku masyarakat yang masihenggan menggunakan transportasi publik, serta jangkauan transportasi publik yangkurang luas. Kedepannya Pemerintah DKI Jakarta dapat terus mengevaluasi program dankebijakan saat ini dan menerapkan program dan kebijakan baru yang lebih signifikansehingga dapat memperbaiki kualitas udara DKI Jakarta.

---

DKI Jakarta's air quality is getting worse every year. The DKI Jakarta government has

implemented various programs and policies to overcome these problems, including the

Odd-Even Restriction System, the Jak Lingko Program, and MRT Operation. This study

aims to examine the impact of transportation management programs and policies on the

air quality of DKI Jakarta. By using regression discontinuity design, the estimation results

show that most of DKI Jakarta's transportation management programs and policies are

not significant in reducing pollutant concentrations in DKI Jakarta. Only the Jak Lingko

Program that significantly reduced the pollutant concentration of PM2.5 by -26.2% and

O3 by -57.1%. This is due to the weakness of the policy mechanism, the behavior of the

people who are still reluctant to use public transportation, and the limited public

transportation coverage. In the future, the DKI Jakarta Government can continue to

evaluate the current programs and policies and implement new programs and policies that

are more significant to improve the air quality of DKI Jakarta."

"Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 2001. Salah satu tujuan desentralisasi adalah memaksimalkan peran pemerintah daerah agar mampu mengatasi permasalahan di daerah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi. Diantara masalah yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah konflik lokal. Kajian ini melihat dampak desentralisasi di wilayah Jabodetabek terhadap jumlah konflik dari data PODES tahun 2008, 2011, 2014 dan 2018. Hasil estimasi dengan menggunakan Regression Discontinuity menunjukkan bahwa desentralisasi di Jabodetabek memiliki korelasi positif dengan jumlah konflik di Jakarta. pada 2014 dan 2018.

---

The implementation of decentralization in Indonesia has been going on since 2001. One of the goals of decentralization is to maximize the role of local governments in order to be able to overcome problems in the regions that can hinder the realization of people's welfare and economic development. Among the problems that can hinder the realization of community welfare are local conflicts. This study looks at the impact of decentralization in the Jabodetabek area on the number of conflicts from PODES data for 2008, 2011, 2014 and 2018. Estimation results using Regression Discontinuity show that decentralization in Jabodetabek has a positive correlation with the number of conflicts in Jakarta. in 2014 and 2018."

"Penelitian ini menganalisa dampak perubahan tarif bunga penagihan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penulis memanfaatkan peristiwa perubahan tarif dari tarif sebesar 2 persen per bulan menjadi tarif sekitar 0,50 persen per bulan sejak 2 November 2020, untuk masuk ke dalam desain regresi diskontinuitas menggunakan data tunggakan pajak. Teori ekonomi klasik memprediksi bahwa penalti yang rendah cenderung menimbulkan perilaku tidak patuh. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa perubahan tarif bunga penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap respon pembayaran, tetapi tidak berpengaruh pada jumlah pengurangan/penghapusan sanksi administrasi. Hal ini memberi kesimpulan bahwa kepatuhan pajak tidak selalu linier dengan tarif penalti yang tinggi.

---

This study estimates the impact of changes in late payment penalties determined by the Minister of Finance. The author exploited a rate change event from 2 per cent per month to about 0.50 per cent per month since November 2, 2020, to enter into the discontinuity regression design using tax delinquencies data. Classical economic theory predicts that low penalties lead to disobedient behaviour. However, the results of this study indicate that changes in late payment penalties have a significant positive effect on payment response but do not affect the number of reduction/write-off penalties. This study concludes that tax compliance is not always linear with high penalty rates."

"Studi ini mempelajari tentang hubungan kausalitas antara koalisi mayoritas dan batu bara. Guna mendapatkan gambaran secara menyeluruh, kami melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan text mining dan kuantitatif. Dalam hal ini, penggunaan metode text mining diperlukan guna menjelaskan fenomena pada metode kuantitatif. Perlakuan ini kami uji coba pada dua data set, yaitu data set ringkasan rapat DPR RI pada media daring (WikiDPR, Parlementaria Terkini, dan Tempo.co) dan data set ekspor batu bara dan koalisi mayoritas pada tingkatan DPRD RI (Data Bea Cukai Kemenkeu RI, Pemilu 2014-2019, dan BPS). Hipotesis yang kami bangun adalah penurunan volume ekspor batu bara ketika koalisi terbentuk. Studi ini berangkat dengan motivasi tunnelling effect (deduktif – induktif), yaitu pengukuran dampak dari kebijakan yang dihasilkan secara nasional (DPR RI) pada implementasi di tingkat provinsi (DPRD RI). Kami menggunakan metode Text Mining, Sentiment Analysis, dan Discourse Network Analysis untuk pendekatan text mining. Sementara itu, kami menggunakan Regression Discontinuity Design pada pendekatan kuantitatif. Studi ini menemukan adanya hubungan negatif, yaitu koalisi mayoritas tingkat DPRD RI tidak menurunkan volume ekspor batu bara. Temuan ini sejalan dengan hasil yang didapatkan pada pendekatan text mining, yaitu intensi yang dibangun oleh legislator di DPR RI yang mengerucut pada isu-isu perluasan lahan tambang pada tingkat daerah

---

This study investigates the causal relationship between majority coalition and coal. To obtain a complete picture, we conducted an analysis using both text mining and quantitative approaches. In this stance, the usage of text mining analysis is to explain pattern or phenomenon resulting in quantitative analysis. We use the method onto two datasets: published and open-source meeting summary text data from DPR RI on online media from 2014 to 2020 (WikiDPR, Parlementaria Terkini, and Tempo.co) also the coal export and coalition datasets of the DPRD RI from 2015 to 2021 (Customs Data of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, General Commission of Election, and Statistics Indonesia). According to our hypothesis, when a coalition is formed, the volume of coal exported decreases. This study begins with the motivation of tunneling effects (deductive – inductive) on economic policy utilization, with the goal of determining the impact of national-level policies (DPR RI) to its provincial implementation (DPRD RI). We employ Text Mining, Sentiment Analysis, and Discourse Network Analysis in our text mining methods. Furthermore, we employ the Regression Discontinuity Design on a quantitative level. According to the findings of this study, the majority coalition in DPRD RI did not reduce the volume of coal exports. This finding is consistent with the findings of the text mining approach, in which we discovered that the type of discussion or conversation built by the legislator in the DPR RI was focused on the expansion of mining/smelter development also augmentation of production-distribution chain in the local area"

"School entry regulations in Indonesia have a specific cutoff date for enrolment and it requires children to start school at the age of seven. In practice, there were schools that allowed children to start elementary school before reaching seven years old. This might create age differences between children in the same grade at school. Some literature has been shown that older students outperform younger students in the school outcomes. For instance, higher education attainment, reduce grade repetition, and excellent academic performances. However, limited evidence exists about the school starting age and academic performances in Indonesia. In order to determine whether the school starting age rule in Indonesia affects children’s academic performance, this study utilizes the Indonesian Family Life Survey (IFLS wave) 5 and regression discontinuity design. This study found that older entrance might get lower score compared to the children who start school at early age. Based on the results, entering school earlier might increase the average of total score by 2.687 grade points higher than older entrance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan belanja wajib bidang kesehatan terhadap prevalensi stunting di Indonesia. Teori menyatakan bahwa aturan fiskal pada sisi pengeluaran pemerintah dapat mengarahkan prioritas belanja, menghasilkan outcome lebih baik. Dengan menggunakan data belanja daerah bidang kesehatan dan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota tahun 2016-2022 serta metode sharp regression discontinuity design, studi ini menemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan belanja wajib bidang kesehatan memiliki prevalensi stunting lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah kabupaten/kota yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.

---

This study aims to analyze the impact of mandatory health spending policies on stunting prevalence in Indonesia. Theory suggests that fiscal rules on government spending can guide spending priorities, resulting in better outcomes. Using regional health expenditure data and stunting prevalence at the district/city level from 2016-2022 and the sharp regression discontinuity design method, this study finds that districts/cities meeting the mandatory health spending requirements have lower stunting prevalence compared to those not complying with these requirements."

"School entry regulations in Indonesia have a specific cutoff date for enrolment and it requires children to start school at the age of seven. In practice, there were schools that allowed children to start elementary school before reaching seven years old. This might create age differences between children in the same grade at school. Some literature has been shown that older students outperform younger students in the school outcomes. For instance, higher education attainment, reduce grade repetition, and excellent academic performances. However, limited evidence exists about the school starting age and academic performances in Indonesia. In order to determine whether the school starting age rule in Indonesia affects children’s academic performance, this study utilizes the Indonesian Family Life Survey (IFLS wave) 5 and regression discontinuity design. This study found that older entrance might get lower score compared to the children who start school at early age. Based on the results, entering school earlier might increase the average of total score by 2.687 grade points higher than older entrance.

---

Pada praktiknya, di Indonesia anak di bawah tujuh tahun dapat diperbolehkan masuk Pendidikan sekolah dasar, walaupun secara aturan yang berlaku batas minimal usia masuk sekolah dasar adalah tujuh tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbedaan usia masuk siswa di sekolah dasar memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik, dengan indicator nilai Ujian Akhir Nasional. Penelitian ini menggunakan data Indonesian Family Life Survey-5 dengan metode Regression Discontinuity Design. Berdasarkan hasil penelitian, masuk sekolah dasar lebih awal dapat meningkatkan rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional sebesar 2.687 poin lebih tinggi dari pada siswa yang masuk sekolah dengan usia lebih tua."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap penggunaan transportasi umum transjakarta pada tahun 2014-2015. Menggunakan regression discontinuity design, kami menemukan terdapat pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor terhadap peningkatan jumlah penggunaan transjakarta. Melengkapi hasil estimasi dengan melihat pengaruh kebijakan terhadap masing-masing koridor direct impact dan indirect impact transjakarta.Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan pembatasan sepeda motor meningkatkan penggunaan di masing-masing koridor transjakarta, meskipun pada koridor indirect impact tidak signifikan secara statistik. Hasil tersebut juga dipengaruhi berbagai variabel, seperti tingkat curah hujan, harga bensin, variabel hari dan mekanisme perubahan sistem pada transjakarta.

---

This research analyzed the effect of motorcycle restriction policy on the use of Transjakarta public transportation in 2014 2015. Using regression discontinuity design, we find that there is an effect of motorcycle restriction policy on increasing the amount of usage of Transjakarta. Completing the estimation results by looking at the policy effect on each corridor of direct impact and indirect impact of Transjakarta.

The results show that the effect of motorcycle restriction policy increases the usage in each Transakarta corridor, although the indirect impact corridor is not statistically significant. The results are also influenced by variables such as precipitation rate, gasoline price, day variables and mechanism of system change in Transjakarta."

"Education is found to be one of the leading factors of child marriage, though the relationship between the two is complex. The two-way relationship between education attainment and the probability of child marriage indicate an endogeneity problem. To address this problem, this study exploited the implementation of School Operation Assistance (henceforth be referred to as BOS) as an exogenous factor that indicates a jump in the years of schooling for a Fuzzy Regression Discontinuity design using data from the 2002/2003, 2007, 2012, and 2018 Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS). This study found that an increased year of schooling decreases the probability of child marriage by an average of 3.8-6.6 percent. The study also shows that there is some evidence of a knowledge effect, which means that educational attainment affects the probability of child marriage through the channel of media and increased reproductive health knowledge.

---

Pendidikan kerap kali disebut sebagai faktor utama dalam pernikahan anak, sekalipun hubungan di antara keduanya kompleks. Hubungan dua-arah antara pendidikan dan  kemungkinan pernikahan anak mengindikasikan adanya permasalahan endogenitas. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengeksploitasi implementasi Bantuan Operasi Sekolah (BOS) sebagai faktor eksogen yang menunjukkan lompatan dalam lama bersekolah untuk fuzzy regression discontinuity design yang menggunakan data dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002/2003, 2007, 2012, dan 2017. Studi ini menemukan bahwa peningkatan satu tahun bersekolah rata-rata mengurangi kemungkinan pernikahan anak sebesar 3,8-6,6 persen. Studi ini juga menunjukkan bahwa terdapat bukti efek pengetahuan, yang berarti pengaruh pendidikan pada probabilitas pernikahan anak disalurkan melalui media masa dan peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi."