Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena tuntutan masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik, mulai mencuat sebagai salah satu dampak dari agenda reformasi tahun 1998. Komisi Yudisial dengan kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung melakukan inisiatif untuk melakukan seleksi rekam jejak sebagai salah satu tahapan yang menentukan kelayakan seseorang untuk menjabat seorang hakim agung. Disebut sebagai “benteng terakhir” pencari keadilan di Mahkamah Agung memiliki fungsi sentral yang mendapat sorotan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Komisi Yudisial melakukan pengaturan hingga implementasi akan seleksi sebuah rekam jejak sebagai sebuah indikator yang akan mempengaruhi kelulusan calon hakim agung untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini disusun dengan metode sosiolegal yang merupakan sebuah kombinasi tidak hanya terbatas pada studi doktrinal, namun termasuk dengan studi non-doktrinal terkait sebuah fenomena hukum dalam sebuah arena sosial tertentu. Dalam praktiknya, terdapat faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi eksistensi seleksi rekam jejak calon hakim agung. Penulis menguraikan hasil penelitian dari aspek peraturan, aspek lembaga rekrutmen (dalam hal ini Komisi Yudisial), serta aspek motivasi masyarakat yang memiliki kontribusi besar pada sebuah seleksi rekam jejak calon hakaim agung. Penelitian akan fokus menggali tiga unsur kualifikasi, validasi, serta motivasi yang terkait dengan sebuah seleksi rekam jejak.

---

The phenomenon of public demand to know the track record of the public officials began to emerge as one of the impacts of the reform agenda in 1998. The Judicial Commission, with the auhority to propose the appointment of Supreme Court Justices, has taken the initiative to carry out track record selection as one of the phase in determining a person’s suitability to serve as a Supreme Court Justice. Referred to the “last bastion” for the justice seekers in the Supreme Court, Supreme Court Justice has a central function that related to the public attention. This research aims to identify how the Judicial Commission regulates and implements the selection of a track record as an indicator that will take affect to the graduation of the candidates for Supreme Court Justice to be proposed to the House of Representatives. This research was conducted with a sociolegal method which is a combination not only limited to doctrinal studies, but also includes non-doctrinal studies related to a legal phenomenon in a particular social arena. In practice, there are non-legal factors that incfluence the existence of track record selection for candidates for Supreme Court Justices. The author elaborates the research results from the regulatory aspect, the recruitment agency aspect (in this case the Judicial Commission), as well as the society motivation aspect which has a major contribution to the selection of the track record of candidates for Supreme Court Justices. The research will focus on exploring the three elements of qualification, validation and motivation related to the track record selection."

"Kepala daerah adalah salah satu aktor yang menentukan dalam perekonomian sebuah daerah. Kapasitas dan kepemimpinan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya akan membawa dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah dipilih lewat sebuah pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun. Secara umum seorang kandidat yang berkontestasi dalam pilkada harus memiliki popularitas yang baik. Untuk menunjang popularitas, seorang kandidat membutuhkan modal sosial dan modal finansial yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kandidat untuk terpilih menjadi Kepala Daerah baik Gubernur di level Provinsi, Bupati di level Kabupaten, dan Walikota di level Kotamadya. Penelitian ini menggunakan data Pilkada 2017 sebanyak 101 pilkada dengan 309 pasangan calon yang berkontestasi. Dengan menggunakan metode regresi logit penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan uang yang diasosiasikan dengan harta kekayaan dan besarnya dana kampanye yang dikeluarkan, rekam jejak kandidat dengan status sebagai incumbency, dan dukungan mayoritas partai politik pengusung kandidat berkorelasi positif dan signifikan terhadap keterpilihan kandidat dalam pilkada.

---

The regional head is one of the decisive actors in the economy of a region. The capacity and leadership of a regional head in leading the region will have an impact on the economy and the welfare of its people. The regional head is elected through a regional head election (pilkada) which is conducted regularly every 5 (five) years. In general, a candidate who contests in the election must have good popularity. To support popularity, a candidate needs social capital and adequate financial capital. This study aims to find out what factors influence a person or candidate to be elected as the Regional Head of both the Governor at the Provincial level, the Regent at the Regency level, and the Mayor at the Municipality level. This study used data from 2017 regional elections as many as 101 local elections with 309 candidates who contested. By using the logit regression method, this study shows that the ownership of money associated with assets and the amount of campaign funds issued, candidate track records with incumbency status, and support of the majority of candidate political parties is positively correlated and significant to candidate electability in regional elections."

"Interaksi antara manusia dengan teknologi informasi akan meninggalkan jejak berupa data rekam jejak digital yang dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan atau investigasi kejahatan, karena data tersebut bisa jadi menyimpan bukti akan adanya hubungan antara korban dengan tersangka. Pemanfaatan teknologi berupa rekam jejak digital dalam penyelidikan kejahatan mendorong tumbuhnya industri kreatif dalam bentuk media visual bertema investigasi kejahatan, salah satunya film Searching. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa film menjadi representasi dan visualisasi dari kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dalam bentuk investigasi kejahatan. Hasil dari kajian ini memperlihatkan bahwa kejahatan dan proses penyelidikannya mengalami perpindahan ruang dari dunia nyata ke dunia maya. Selain itu, film Searching juga menjadi bentuk kontra-visualitas dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

---

Interaction between humankind and technology leaves traces in the form of digital footprint data which can be used in the process of crime investigation, for there is a possibility that said data holds an evidence of a connection between the victim and the suspect of a crime. The use of technology in the form of digital footprint in crime investigations stimulates the growth of creative industry in the form of crime investigation-themed visual media, one of them being the movie Searching. Several studies explained that movies became a representation and visualization of crime and social reaction to crime in the form of crime investigation. The result of this study shows that the movie Searching portrays that crime and its investigative process experience a space transition, from the real world to the cyberspace. Moreover, the movie Searching also became a countervisuality of the misconducts done by law enforcement officers."