Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan korupsi menjadi hambatan serius di tengah kondisi perekonomian yang sedang melaju pesat di negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu sangat penting untuk mendeteksi faktor apa saja yang berpengaruh terhadap korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang menjadi determinan korupsi Indeks Persepsi Korupsi . Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi dan Keterbukaan Perdagangan, sedangkan variabel kontrol yang digunakan berasal dari dimensi politik yakni Stabilitas Politik dan Demokrasi. Penelitian ini menggunakan data panel negara ASEAN pada 2012-2015 dengan menggunakan model Pooling Least Square PLS atau Common Effect sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian menemukan bahwa seluruh variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Persepsi Korupsi, artinya Pertumbuhan Produk Domestik Bruto PDB , Pendapatan Per Kapita, Globalisasi, Keterbukaan Perdagangan, Stabilitas Politik dan Demokrasi dapat digunakan sebagai determinan korupsi.

---

ABSTRACT Corruption becomes a serious obstacle in the midst of conditions are being developed rapidly in ASEAN countries. Therefore, detecting what factors are affecting corruption is very important. This study aims to analyze the variables that become determinant of corruption Corruption Perceptions Index . Economic variables used are growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization and trade openness, while the control variables used from the political dimension are political stability and democracy. This study uses data panel of ASEAN countries in 2012 2015 by using Pooling Least Square PLS model or Common Effect as its analysis tool. The results of the study found that all variables had significant influence on CPI, meaning that growth rate of gross domestic product GDP , income per capita, globalization, trade openness, political stability and democracy can be used as a determinant of corruption."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan antara rent seeking dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan menggunakan suatu model yang dikembangkan oleh Martin Rama. Model ini merupakan penurunan fungsi produksi kepada suatu bentuk yang spesifik, dimana kapital dan kebijaksanaan (regulasi) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Landasan teori dari model yang digunakan adalah teari ekonomi mikro, yang mengasumsikan bahwa dalam memproduksi suatu barang, perusahaan-perusahaan mengontrol dua variabel penting, yaitu investasi dan pengeluaran untuk lobby. Dalam hal ini investasi akan mempengaruhi persediaan kapital (capital stack), sedangkan pengeluaran untuk lobby akan mempengaruhi sejumlah kebijaksanaan yang akan menguntungkan perusahaan. Adanya lobby ini akan menyebabkan munculnya ketidakseimbangan dimana perusahaan-perusahaan akan berlomba-lomba menjadi pencari rente. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai ukuran dari rent seeking adalah jumlah deregulasi ekonomi pada tiap-tiap tahun dalam periode penelitian 19B4 - 1993. Karena terbatasnya jumlah observasi menurut waktu, yaitu hanya mencakup sepuluh tahun observasi, maka penelitian ini akan menggunakan estimasi data panel. Dalam hal ini akan digabung data antar sektor ekonomi, yang mencakup sembilan sektor dengan data antar tahun (1984 - 1993) secara bersamaan, sehingga diperoleh 90 observasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa rent seeking ternyata berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh hasil regresi yang menyatakan adanya hubungan positif antara deregulasi ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah deregulasi merupakan ukuran mengenai berkurangnya rente ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa berkurannya rente ekonomi akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara sektoral, hanya deregulasi sektor moneter yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh deregulasi sektor moneter ini sangat relevan dengan kondisi perekonomian selama periode penelitian. Sejak dikeluarkannya deregulasi sektor moneter dan perbankan pada 1 Juni 1983, yang diperkuat dengan Paket 27 Oktober 1968, pertumbuhan sektor bank dan lembaga keuangan lainnya meningkat cukup pesat, yaitu rata-rata 11,7 persen dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang rata-rata sekitar 6,1 persen. Walaupun distribusi persentase dari sektor ini relatif kecil (sekitar 4 persen) terhadap PDB, namun pertumbuhannya ini jelas berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan PDB secara keseluruhan. Pengaruh yang cukup besar dari deregulasi sektor moneter ini terutama terlihat dari perkembangan mobilisasi dana masyarakat yang meningkat pesat, yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan ekspansi kredit perbankan. Pesatnya peningkatan kredit konsumtif, yang mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat, secara langsung berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula terdapat beberapa kebijaksanaan deregulasi di sektor moneter dan keuangan, yang secara langsung mempercepat laju pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Namun, tidak cukupnya deregulasi pada sektor produksi riil, menimbulkan kecenderungan selalu memanasnya suhu perekonomian. Selain itu bersamaan dengan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, juga tidak dapat disangkal bahwa distorsi perekonomian juga - terus meningkat. Hal ini tidak saja karena masih berlangsungnya pasar yang bersifat monopoli dan oligopoli, tetapi juga karena masih berbelit-belitnya perizinan yang akhirnya berkaitan dengan masalah korupsi, kolusi, serta pungutan-pungutan liar. Kesemuanya ini menunjukkan masih berlangsungnya rent seeking activities. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa investasi dan perkembangan tekhnologi juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya pengaruh positif dari investasi sesuai dengan kenyataan empiris yang mendukung model estimasi, yaitu sebagai penurunan dari bentuk fungsi produksi. Variabel investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi baik secara keseluruhan maupun secara sektoral untuk seluruh (ke-9) sektor ekonomi. Sedangkan perkembangan tekhnologi yang berpengaruh secara signifikan hanyalah pada sektor listrik, gas dan air. "

"[ABSTRAKPeningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai penurunan ketimpangan tetapi menghadapi masalah dalam ketimpangan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketimpangan, salah satunya dengan anggaran bantuan sosial. Bantuan sosial seharusnya menjadi sarana pemerataan karena adanya transfer dari negara ke kelompok miskin. Teori Dalton digunakan untuk menjelaskan fenomena transfer dari pendapatan tinggi kepada pendapatan rendah sehingga dapat mengurangi ketimpangan. Namun, bantuan sosial pada seringkali menjadi objek dari korupsi. Peningkatan ketimpangan di Indonesia tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi melainkan rent seeking behavior yaitu korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan antara bantuan sosial, korupsi dan ketimpangan dengan menggunakan data Mahkamah Agung tahun 2008-2011. Adanya bantuan sosial mampu menurunkan tingkat ketimpangan sebesar 0.214. Namun, adanya korupsi memperkecil dampak tersebut sebesar 0.00003.

---

ABSTRACTDespite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists., Despite of Indonesia’s economic growth is increasing and its poverty rate is decreasing, inequality in Indonesia is getting worse. Goverment has various efforts to reduce inequality. One of them is the social assistance program which is a tool for income redistribution. Dalton’s theory (1920) is used to explain the phenomenon of transfer from government to the have-nots so that inequality can be reduced eventually. The worsening inequality in Indonesia is not only an economic issue but also a rent-seeking behavior issue. This paper discusses the issue of social assistance and corruption behavior of social assistance simultaneously by using data from Indonesian Supreme Court in 2008-2011. This paper found that social assistance can reduce inequality rate as much as 0.214. However, inequality rate will be 0.00003 higher if corruption on social assistance exists.]"

"Tulisan ini menemukan bahwa implementasi dari program desentralisasi di Indonesia selama 1999-2002 tidak selalu mencerminkan akuntabilitas yang lebih baik dan mampu membawa keuntungan sosial berdasarkan rent based on transfer arrangement ketimbang sistim sentralisasi dari rejim Orde Barn. Terlihat bagaimana rents based on transfers secara massive di zaman Orde Baru diatur berdasarkan aliansi dari militer, birokrasi, dan kapitalis, yang dengan aturan dan institusinya menangani masalah koordinasi dan meminimasi ongkos politik (political cost). Sebagai hasilnya, pembangunan kapitalis masih nampak. Di lain pihak, desentraUsasi sejak 1999, meskipun secara signifikan telah memindahkan rents based on transfer kepada tingkat lokal (kabupaten), belumfah memperlihatkan tipe baru dari kapitalis yang lebih produktif. Selain itu, desentralisasi, hingga data 2002, meningkatkan biaya dalam niengorganisasikan rents based on transfer yang baru."

"ABSTRACTThis article aims to explain the vulnerabilities of Indonesia's extractive industry governance to the illicit financial flows. Earlier studies figured out that the company in extractive industry has been found to be one of the prominent actors of illicit financial flows. In the case of Indonesia during the period of 2004-2013, the data of Global Financial Integrity (GFI) illustrated that Indonesia is among the top 10 developing countries - which have the highest value of illicit financial flows. This article seeks to explain the nature of illicit financial flows on extractive industry, the causation of why Indonesia's extractive industry is prone to the illicit financial flows, and finally the recommendation in addressing the issue. In doing so, the researchers conduct the qualitative desk research on explanatory methodology. The result explains that at least there are two natures of illicit financial flows on extractive industry, the behavior of rent-seeking and the dynamics of commodity prices. This article also found out that there are three main sources of regulatory vulnerability which may accommodate the rent-seeking behavior - which directly and indirectly influence the illicit financial flow, which are the different sets of revenue data, arm's length measurement within the vulnerable enforcement, and regarding the cost recovery scheme. Other than that, the multi-level governance context shown by the decentralization policy of natural resources in Indonesia widens the loopholes of Indonesia's extractive industry illicit financial flows."

"Skripsi ini mengkaji tentang fenomena praktik Rent Seeking antara negara dan bisnis yang terjadi pada tingkat nasional. Adapun studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang melibatkan beberapa pihak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, BPK, hingga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan guna melihat bagaimana praktik rent seeking dijalankan dalam kasus ini. Teori rent seeking Tullock (1967) digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan bagaimana rent seeking dapat terjadi dan melalui mekanisme apa praktik rent seeking dalam kasus ini dijalankan. Konsep rent creation, rent extraction, dan rent seizing Michael L. Ross penulis gunakan untuk mengklasifikiasi cara-cara yang digunakan oleh rent seeker dalam melancarkan aksinya. Sementara teori Kruger digunakan untuk melihat penyebab hingga bentuk-bentuk praktik rent seeking yang muncul dalam kasus ini. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik rent seeking pada kasus sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara dijalankan oleh tiga aktor yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, dua dari tiga aktor rent seeker tersebut menggunakan cara yang disebut oleh Ross (2001) sebagai rent creation. Mayoritas pelaku lebih memilih untuk menggunakan mekanisme secara frontal dengan mengeluarkan sejumlah dana atau yang disebut oleh Tullock (1967) sebagai transfer cost daripada melakukan pendekatan melalui negosiasi atau lobbying (competing rent).

---

This thesis examines the phenomenon of Rent Seeking practice between the state and business that occurs at the national level. The case study taken in this research is the case of PT Newmont Nusa Tenggara's share divestment dispute involving several parties such as the central government, local government, DPR, BPK, to the Constitutional Court. This research was conducted to see how the practice of rent seeking is carried out in this case. Tullock's (1967) rent seeking theory is used as the main theory to explain how rent seeking can occur and through what mechanism the practice of rent seeking in this case is carried out. The author uses the concepts of rent creation, rent extraction, and rent seizing Michael L. Ross to classify the methods used by rent seekers in launching their actions. Meanwhile, Kruger's theory is used to look at the causes and forms of rent seeking practices that appear in this case. The findings of this study show that the practice of rent seeking in the case of the PT Newmont Nusa Tenggara share divestment dispute is carried out by three different actors. In carrying out their actions, two of the three rent seeker actors use a method called by Ross (2001) as rent creation. The majority of actors prefer to use a frontal mechanism by issuing a number of funds or what Tullock (1967) calls transfer costs rather than approaching through negotiation or lobbying (competing rent)."

"Kebijakan impor beras di Indonesia merupakan salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Walaupun Presiden Joko Widodo berjanji untuk mengadakan swasembada paras, namun impor beras Indonesia pada tahun 2018 meningkat secara signifikan. Sepanjang tahun 2018, Indonesia mengeluarkan izin impor beras sebanyak tiga kali dengan total nilai impor sebesar 2,25 juta ton. Masyarakat Indonesia memiliki skeptisme akan keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente di dalam kebijakan impor beras tersebut. Hal tersebut disebabkan realisasi impor yang dilakukan ketika produksi domestik sedang memasuki masa panen raya. Dalam rangka menginvestigasi keberadaan kepentingan politik dan perburuan renta pada impor beras tahun 2018, penulis menggunakan metode AHP-GameTheory untuk menggambarkan preferensi pembuat kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam model tersebut, penulis melibatkan tujuh pemain yang terdiri atas Koordinasi Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, BULOG, Pelobi, Konsumen, dan Produsen. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melihat apakah pemerintah menjalankan mandat masyarakatnya secara baik atau buruk. Karena kebijakan impor beras pada tahun 2018 berdampak buruk kepada pendapatan petani pada tahun 2019, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah tidak didedikasikan penuh untuk kepentingan masyarakat. Keterlibatan kepentingan politik dan perburuan rente menyebabkan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

---

Indonesias rice import license could be one of the warm issues in 2018. Even though Mr. Joko Widodo, Indonesian president, has promised for rice self-sufficiency yet, Indonesia rice import in 2018 was rising dramatically. Throughout 2018, Indonesia has issued rice import license for 3 times by the total volume of 2,25 million tons. Indonesia society put their skepticism of political and rent-seeking involvement in rice import license 2018. It was caused by the publication of import license when rice domestic production is on harvesting season. In order to investigate the existence of political interest or special interest in rice import license in 2018, the writer used AHP-Game Theory to capture the decision makers preference that include intangible feeling. In the model framework, the writer puts 7 players consist of Coordination Ministry of Economy, Ministry of Trade, Ministry of Agriculture, BULOG, Lobbyist, Consumer, and Producer. The purpose of this study is to proofing does the government carry out the mandate in a good way or the government abuse the society mandates. Since the effect of rice import in 2018 harmful for producers income in 2019, the governments policy is not fully dedicated for society interest. The involvement of political and rent-seeking interest made the governments policy missing match to what society required."

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."

"Studi ini mengkaji aspek pelaksanaan desentralisasi yang memicu terjadinya konflik. Kasus yang diteliti pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2022. Permasalahan pokok dalam kajian ini ; mengapa terjadi konflik kewenangan antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan labuh jangkar sepanjang tahun 2017-2022; dan bagaimana relasi pemerintah pusat dengan pengusaha pada saat terjadi konflik tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus tunggal terjalin (embeded). Dua teori utama yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian ini yaitu desentralisasi dan resentralisasi yang didukung oleh teori konflik politik dan resolusi konflik. Teori kedua yang digunakan yaitu teori rent seeking.Konflik antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat disebabkan oleh saling klaim, tumpang tindih regulasi, perebutan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan perbedaan kepentingan di antara pihak yang berkonflik. Posisi pemerintah pusat sangat kuat dalam konflik ini, ditandai dengan pemungutan uang labuh jangkar masih dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam. Di sisi lain terjadinya proses deotonomisasi/resentralisasi pada masa reformasi. Proses ini dilakukan secara legal formal dengan mengubah UU pemerintahan daerah. Kebijakan deotonomisasi/ resentralisasi semakin memperlemah bargaining power pemerintah daerah.Kegagalan daerah dalam konflik ini karena secara historis dan yuridis pemerintah pusat lebih dahulu melakukan pemungutan jasa labuh, serta faktor psiko hirarki Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Kelemahan lain adalah terbatasnya keterlibatan dan dukungan publik dalam eskalasi konflik ini, sehingga yang dominan berkonflik hanya antara Pemprov Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat.Penelitian ini menemukan lima model rent seeking yang terbangun dalam relasi pemerintah pusat dengan pengusaha labuh jangkar. Resolusi konflik dilakukan dengan cara pembagian sumber daya dan salah satu pihak mengubah prioritas tuntutan. Faktor anggaran pembangunan dan kompensasi bisnis pengelolaan labuh jangkar menjadi faktor yang dominan dalam proses negosiasi dan membangun resolusi konflik.Penelitian ini berkontribusi menjelaskan deotonomisasi di Indonesia dalam konteks desentralisasi dan resentralisasi. Studi ini berkontribusi menambahkan putaran desentralisasi di Indonesia memasuki fase ketujuh yaitu deotonomisasi/resentralisasi. Kontribusi teoritis pada teori rent seeking adalah menambah model rent seeking yang dikemukan oleh Ross dengan model keempat yaitu rent previlege.

---

This study investigates the decentralization-related aspects that lead to disputes between the central government and the Riau Archipelago province government. The main issues in this study are, first, why was there a conflict in terms of authority between the Riau Province government and the central government in the ship anchor management in the archipelagic provincial waters during 2017–2022, and second, how the central government's relationship was with the business owners during this time.

This research used a qualitative approach with a single embedded case study. To investigate the challenges of this research, two primary theories are used: decentralization and re-centralization, which are supported by the theory of political conflict and conflict resolution paired with the rent-seeking theory.

The dispute is characterized by reciprocal claims, overlapping regulations, competition for economically valuable resources, and competing interests between both sides. However, the Ministry of Transportation and BP Batam has been collecting anchor fees over the years, referring to a quite strong central government position in this conflict. On the other hand, there was a process of deautonomization and centralization during the reform period. This process was carried out legally and formally by amending the local government law, which decreased the local government's bargaining power

The province government's failure in the dispute is attributable to the fact that historically and legally, the central government has gathered anchoring services beforehand, in addition to the psycho-hierarchical factor of the governor being the subject of the central government's representation. Another problem is the lack of public engagement and support in the dispute escalation, eventually exposing dominant conflicting parties between governments.

This research identified five rent-seeking models that emerged due to the interplay between the central government and anchor firms. Conflict resolution is achieved by sharing resources and shifting the priority order of demands. The development budget and business compensation for anchor management are the primary determinants of the negotiation process and dispute resolution.

This study helps to understand de-autonomy in Indonesia in the context of decentralization and re-centralization. This study adds to Indonesia approaching the seventh phase of decentralization, namely de-autonomy or re-centralization. The theoretical addition to the notion of rent-seeking is to supplement Ross's rent-seeking model with a fourth model, known as rent privilege."

"One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia.

---

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

"